Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Aliansi strategis atau perikatan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dapat menjadi wahana bagi para pihak untuk mendapatkan pengetahuan dari pihak lain. Terjadinya alih pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemauan masingmasing pihak untuk memberi dan menerima. Penelitian tentang alih pengetahuan telah banyak dilakukan dengan menguji berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah niat dan motivasi belajar, absorptive capacity, kemenarikan mitra, ambiguity, kualitas hubungan, dan protectiveness. Namun demikian, belum dilakukan penelitian yang secara simultan memeriksa pengaruh karakter dari partner yakni attractiveness dan protectiveness berikut niat belajar dari pihak penerima terhadap alih pengetahuan. Tulisan ini meneliti pengaruh attractiveness, intent dan protectiveness terhadap alih pengetahuan. Penelitian pada level individu terhadap tujuh aliansi strategis perusahaan minyak di Indonesia dalam bentuk JOB/BOB Pertamina dengan berbagai perusahaan lain, menemukan attractiveness mitra mempengaruhi intent perusahaan untuk menerima pengetahuan dan intent sangat berpengaruh secara signifikan terhadap alih pengetahuan. Meskipun protectiveness diduga menghambat alih pengetahuan, namun penelitian ini menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan.

---

ABSTRACT
Strategic Alliance or cooperation between two or more company can be a tools for each company to get knowledge from each other. This knowledge transfer is very effected by each party’s willingness to give and to take that knowledge. Research in knowledge transfer has been conducted to test a various factors that effected it, such as learning intent and motivation, absorptive capacity, partner attractiveness, ambiguity, relationship quality and protectiveness. Yet, there is no research simultanously test the effect of partner characteristics namely attractiveness and protectiveness with recipient’s intent to the knowledge transfer. This paper search the simultanously effect of attractiveness, intent and protectiveness to the knowledge transfer. This research at individual level on seven oil company strategic alliances in Indonesia that is Pertamina’s JOB/BOB with various other oil company, indicated that partner attractiveness is affecting company intent to get knowledge and this intent is very significantly effecting to knowledge transfer. Although protectiveness is predicted will hindered knowledge transfer, this research found that this effect is not significant.

Abstrak :
Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal. ......Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK). National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication. The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach. Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional. ......In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets. This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues. This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems. Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Pasar Rebo, untuk mengkaji bagaimana gambaran kualitas pelayanan di RSUD Pasar Rebo terhadap pasien rawat inap kelas III, dan untuk mengetahui kaitan kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo dengan Ketahanan Lembaga RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini dilakukan melalui metode survei secara kuantitatif untuk menghitung kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo dengan menggunakan rumus SERVQUAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Pasar Rebo telah sangat memuaskan Pasien Rawat Inap Kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan, hal ini didasarkan pada Nilai Aktual SERVQUAL pada masing ? masing indikator Kualitas Pelayanan RSUD Pasar Rebo yang rata ? rata berada diatas 89 persen dan berada pada rentang skala 84 < IKP ≤ 100. Namun masih adanya skor kesenjangan pada setiap indikator kualitas pelayanan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang diharapkan masih bisa lebih ditingkatkan lagi oleh pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kepuasan pasien. Adapun skor kesenjangan tertinggi pada masing ? masing indikator kualitas pelayanan meliputi butir pertanyaan : kebersihan kamar mandi/toilet pasien, pelayanan adminstrasi, kesediaan dokter jaga, kemampuan dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien, dan kesediaan petugas rumah sakit untuk meminta maaf saat terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan. Kepuasan pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan akan semakin meningkatkan rasa kepercayaan pasien terhadap kinerja dan kredibilitas rumah sakit didalam melayani masyarakat sehingga tentunya akan semakin meningkatkan Ketahanan Lembaga RSUD Pasar Rebo.

---

This study aims to assess patient satisfaction class III patients who has health insurance in particular the service quality provided by Pasar Rebo hospital, to examine how the image of service quality in Pasar Rebo hospital against class III-patients, and to determine the link of service quality of Pasar Rebo hospital with Resilience Institute of Pasar Rebo Hospital. The research was carried out through a quantitative survey methods to quantify the service quality of Pasar Rebo hospital using SERVQUAL formula. The results show that the service quality which provided by hospitals has been satisfied Pasar Rebo Inpatient particularly Class III patients who has health insurance, this is based on Actual SERVQUAL on each indicator shows taht the average Pasar Rebo Hospital?s services quality are above 89 percent and were in the range scales 84