Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus seorang mantan Direktur perusahaan penerbangan yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang salah satu transaksinya menggunakan jasa PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT Pihak Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta diperlukannya pengaturan yang memberikan kepastian hukum agar Notaris dan PPAT optimal dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Profesi, serta sekaligus kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

Money laundering not only threatens the stability and integrity of the financial system and the economic system but also can endanger the joints of the life of the nation and state. This research will discuss the role of the Notary and Land Deed Making Authorities ("PPAT") in preventing money laundering and legal protection if the service user is involved in the crime by utilizing the services of a Notary and PPAT. The study was conducted by analyzing the case of a former airline director who was convicted of a money laundering crime in which one of the transactions used PPAT services. The research method used in this research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used are library and documentary studies. The results of the study concluded that the role of the Notary and PPAT in preventing the occurrence of money laundering is to carry out reporting obligations, and legal protection for Notaries and PPAT of the Reporting Party cannot be prosecuted both civil and criminal for the implementation of reporting obligations of the reporting party based on the laws and regulations invitation. This research recommends that the Notary and PPAT carry out the prudential principles in carrying out their duties and positions and require regulations that provide legal certainty so that the Notary and PPAT are optimal in terms of maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Professional Ethics Code, as well as being cooperative in carrying out reporting obligations based on statutory regulations."

"Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak atas merek dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan, praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun masih dimungkinkan untuk mempraktekkannya dengan interpretasi dan pertimbangan masing-masing pihak. Kesepakatan kedua pihak tersebut kemudian dicantumkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata menjadikannya sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna.

---

The absence of clear regulation related with the trademark rights as collateral in Indonesia creating legal uncertainty in the business world. In other countrues such as Japan and US, Intellectual Property Rights have been used as collateral for so long. While in Indonesia, the practice is yest still uncommon. This research aims to dig deeper into the practice of guarantee of trademark right as a collateral at Syariah Bank X and the role of a notary in it. To answer the research, the writer is using normative methode and descriptive-analytics techniques. The results of this study indicate that the lack of regulation regarding guarantee of trademark rights in the Indonesian legal system makes it difficult for both creditors and debtors to conduct valuations and executions, but it is still possible to apply such practice with the interpretation and consideration of each party. The agreement of the two parties then included in a deed written by a notary who if fulfilling the conditions specified in the article 1868 of the Civil Code makes it an authentic deed and is a perfect proof of evidence"

"Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanyatekanan berupa penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam pembuatan Akta PerjanjianPengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris. Dimana dengan adanya tekanantersebut membuat pihak penerima hutang dirugikan. Penelitian ini menganalisispermasalahan pada keabsahan Akta Pengakuan Hutang tersebut serta Penerapan AjaranPenyalahgunaan Keadaan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan denganmenggunakan tipe penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan carastudi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankualitatif yang menghasilkan hasil penelitian preskriptif analitis. Kemudian hasil daripenelitian ini adalah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut merupakan akta autentikdengan kekuatan pembuktian yang sempurna karena memenuhi syarat formil pembuatanakta autentik, tetapi dapat dimintakan Pembatalannya ke Pengadilan karena tidakmemenuhi syarat materil mengenai keabsahan perjanjian. Adanya tekanan pihak yanglebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dalam pembuatan akta ini berupapenyalahgunaan keadaan seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalammemutusakan perkara ini

---

The research in this thesis raises a case with the problem of the existence pressure

in the form of misuse of circumstances in debt promissory deed which is made by a

notary. This existence pressure makes the debitor be aggrieved. This study analyzes the

problems with the validity of the deeds and the application of misuse of circumstances in

consideration of court decision. The research method used in this study is normative

juridical research and using prescriptive type of research. Data collection technique is by

studying documents on secondary data. The approach used is a qualitative approach that

produces prescriptive analytical research results. Then the result of this research is that

the debt promissory deed is an authentic deed with perfect proof power because it meets

the formal requirements for making an authentic dees, but can be canceled by the Court

because it does not fulfill the matriil aspects regarding the validity of agreement. The

existence of preassure on the weaker side when makes this deed in the form of misuse of

circumstances should be the foundation for judges consideration while decided this case"

"Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.

---

This research discusses civil cases that were examined and tried at the North Jakarta District Court with case Number 305 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. The Plaintiff is a company engaged in leasing financing, while the Defendant is an individual who has obtained a credit facility from the Plaintiff. Then in the course of the Defendant's default in the case of delinquent payments, it was discovered that the Defendant was in a narcotics crime case and the object of fiduciary security was confiscated by the North Jakarta District Prosecutor's Office for destruction. The Plaintiff filed a lawsuit and confiscated guarantees which based on the decision of the District Court Number 305/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr., The Plaintiff was won and then confiscated the vehicle guarantees of the Defendant's property to be submitted to the Plaintiff. The problems raised in this research are regarding the limitations of the criminal court's decision to abolish the fiduciary property rights of the fiduciary, legal remedies that the fiduciary can take against the confiscation of collateral objects and the role of the notary in protecting the interests of third parties. To answer these problems used normative juridical legal research methods and descriptive evaluative research typology. The result of this research is that confiscation can be carried out against the guilty person who is handed over to the government, but only for the goods that have been confiscated. Legal remedies that can be taken by fiduciary holders can be done with resistance or lawsuits. The role of the notary in protecting the interests of third parties by ensuring that the parties are authorized persons, the object of guarantee is the true property of the fiduciary and by adding a voluntary submission clause to the fiduciary guarantee deed."

"Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terjadi kesalahan atau memakan waktu yang lama. Sebagai contoh adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ada batasan waktu pembentukan peraturan delegasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun hingga akhir Juni 2018, Pemerintah masih belum menuntaskan 1 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden. Ketiaadaan peraturan delegasi dari Undang-Undang akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di lapangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab dalam pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang tersebut. Penelitian hukum yuridis-normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun wawancara. Dalam perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang haruslah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas, standar biaya, dan evaluasi kinerja sehingga tidak ada lagi peraturan delegasi yang mangkrak, tanpa alokasi anggaran atau bahkan menimbulkan inefisiensi anggaran yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan.

---

The regulation in Indonesia is not only the law formed by the legislative, but also the regulation formed by the executive, which turns out to be much more numerous. Most of the regulation is the delegated legislation. Although it has been regulated in the Act, in practice, it is often the formation of a delegate rule of the Act that displays errors or takes an amount of time. For instance, the delegated legislation of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. Whilst there is a time limit on the formation of delegated legislation, the Government still has not completed 1 Government Regulation and 1 Presidential Regulation up till the end of June 2018. The inadequacy of the delegated legislation will affect the effectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2012 in the field. The Ministry of Justice and Human Rights and the Ministry of Women 39 s Empowerment and Child Protection are responsible for forming the delegation 39 s regulation of the Act. This juridical normative legal research is conducted through literature study and in depth interview. In the planning and budgeting of the delegated legislation, it should use a performance based budgeting approach with clear performance indicators, cost standards, performance evaluations, in order that no unmanaged or out dated delegated legislation will be budget allocated or even generate budget inefficiencies that could hamper the achievement of development priorities. "

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."

"Perkembangan dunia usaha yang dinamis semakin mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham untuk meningkatkan efesiensi pasar. Berkaitan dengan hal ini, rezim hukum persaingan usaha nasional mewajibkan setiap tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ambang batas tertentu untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2019, KPPU telah mengeluarkan 700 (tujuh ratus) pertimbangan dalam urusan notifikasi tersebut. Namun diketahui bahwa dari jumlah tersebut tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum memahami aturan terkait notifikasi. Hal ini sangat fatal, karena KPPU akan mengenakan sanksi denda dari setiap keterlambatan notifikasi oleh perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan notifikasi tersebut dapat dicegah dengan memaksimalkan peran notaris. Notaris dengan salah satu kewenangannya untuk membuat akta pengambilalihan saham perusahaan diharapkan dapat ikut mengambil peran sebagai pintu utama untuk mencegah terjadinya keterlambatan notifikasi tindakan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Selain itu notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karenanya, penyuluhan hukum mempunyai urgensi yang sangat vital dalam proses pengambilalihan saham perusahaan. Salah satunya adalah memberi informasi terhadap para penghadap bahwa terdapat ketentuan mengenai notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU. Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris, dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha selaku penghadap yang akan melakukan tindakan pengambilalihan saham perusahaan. Notaris juga wajib mengelaborasi ketentuan mengenai tindakan pengambilalihan saham dari sudut pandang hukum persaingan usaha.<

---

The dynamic development of the business world has increasingly encouraged many companies to do shares acquisition to increase market efficiency. In this regard, the Indonesian business competition law requires every shares acquisition that has met certain thresholds to notify the Indonesia Competition Commission (KPPU). This aims to prevent the potential of unfair business competition practices to occur. This research found that until 2019, KPPU had issued 700 (seven hundred) considerations in matters of notification. However, it is known that of this number there are so many companies that still do not understand the rules regarding notifications. This is very important, because KPPU will impose fines for every late notification by the company. This study also found that late in notifications can be prevented by maximizing the role of the notary. It is expected that a notary with one of his powers is to make a deed of company shares acquisition to take on the role of being the main door to prevent late in notification of the company shares acquisition to KPPU. In addition, the notary is also authorized to conduct legal counseling in connection with the deed he made. Therefore, legal counseling has a very vital urgency in the process of taking over company shares. One of them is to provide information to the appearers that there is a provision regarding notification of share acquisition to KPPU. This research method is in the form of normative juridical which is explanatory, with an emphasis on the use of secondary data and using primary and secondary legal materials. The results of this study note that notaries are required to provide legal counseling to business actors as appearers who will take action to take over company shares. The notary is also required to elaborate on the provisions concerning the act of taking over shares from the point of view of business competition law."

"Tesis ini membahas adanya penyangkalan terhadap keabsahan perjanjian dibawah tangan untuk menjual bersama atas objek bidang tanah milik pihak yang digugat wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian dibawah tangan ditentukan oleh keabsahan perjanjiannya. Sahnya perjanjian dibawah tangan dalam putusan ini menimbulkan sengketa baik antara para pihak maupun pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan, berupa penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak yang menyangkal keabsahan perjanjian dibawah tangan dan digugat wanprestasi tersebut tidaklah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Putusan PN Gianyar No. 4/Pdt.G/2019/Pn.Gin: keabsahan atas pernjanjian adalah sah, akibat hukumnya prestasi harus diwujudkan oleh para pihak. Namun terkendala atas objek yang sudah terjual. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Untuk akta jual tetap ada dan tidak dibatalkan walaupun ada perjanjian dibawah tangan untuk menjual bersama atas objek tanah salah satu pihak. Dalam putusan ini: Notaris/PPAT ikut terkena untuk beban biaya perkara, padahal seharusnya tidak ikut dalam perkara tersebut, karena yang dilakukan telah sesuai dengan jabatan sudah mengikuti prosedur penerbitan sertipikat dan akta jual beli atas objek tanah tersebut.

---

This writings discusses the denial of the legality of the underhand agreement to jointly sell the object of the land owned by the party which being accused of default. Implementation of the underhand agreement is determined by the legality of the agreement. The legality of the underhand agreement in this decision raises disputes between both parties and third parties. Issues raised regarding the legality and legal consequences of the contract under hand. This research is in the form of juridical normative, using literature study, in the form of literature search on secondary data. The analysis uses a qualitative approach. The results showed that the party who denied the legality of the underhand agreement and was sued for default did not commit default. Based on the Gianyar District Court Decision No. 4 / Pdt.G / 2019 / Pn.Gin: the legality of the agreement is valid, the legal consequence is that the parties have to achieve achievement. However, constrained by objects that have been sold. Buyers in good faith must be protected. The sale deed remains and is not canceled even though there is an underhand agreement to sell together the land object owned by one of the parties. In this decision: Notary / PPAT is also affected for the cost of the case, even though he should not have participated in the case, because what has been done in accordance with the position has followed the procedure for issuing certificates and deeds of sale and purchase over the land object."

"Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1337 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebsaahan cessie dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam iktikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan cessus sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan cessie atas sebagian piutang karena cedent tidak beriktikad baik. Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait cessie dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional.

---

his study discussed the legality of partial assignment in the case of a PKPU application based on Decision No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Therefore, this study used a form of normative research method to answer the problem of the validity of the transfer of all, legality of the partial assignment, and the consideration of the Judges on the legality of the cessie in the PKPU application in Decision No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is known that cessie is valid when it meets the provisions of Article 613 of the Civil Code and the basic agreement for cessie is in accordance with the provisions of Article 1320-1337 of the Civil Code. The legality of the partial assignment, apart from determined from the validty the cessie and the basic agreement itself, is also seen in good faith in the implementation of its basic agreement so that it does not harm cessus. The Judges, although it was correct in rejecting the PKPU application, was not careful in assessing the validity of the partial assignment because the cedent did not have good faith. The author suggests that amendments to regulations related to cessie by optimizing the role of notaries to ensure legal counseling and the realization of legal objectives in national economic recovery."

"Dibuatnya Perjanjian Simulasi karena adanya perbedaan antara pernyataan dengan apa yang sebenarnya diinginkan, dibuatnya perjanjian simulasi tentunya karena adanya penyimpangan hukum dan ingin mengambil keuntungan dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, seperti halnya pada saat melakukan jual beli agar dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) para pihak membuat perjanjian sebelumnya agar memalsukan keterangan dengan menyesuaikan Harga Transaksi dengan Harga Pasar (NJOP) yang pada kenyataannya Nilai transaksi (NPOP) Jauh lebih besar dari Nilai NJOP, Oleh karena itu Permasalahan yang dijadikan pada penelitian ini ialah Bagaimanakah Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah Mekanisme penentuan Pajak Terutang dalam akta Jual Beli apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. hasil dari penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan demi memenuhi kebutuhan penelitian ini, adapun simpulan dari tesis ini PPAT tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena PPAT Hanya mengkonstatir apa yang diinginkan oleh pihak kecuali dalam hal ini PPAT ikut membantu para pihak makan PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban, selain itu penentuan Pajak terutang dalam akta jual  beli kantor pajak hanya melihat kebenaran materiil pada alat bukti dan apabila kantor pajak dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada alat bukti maka kantor pajak memiliki kewenangan mengubahnya ke keadaan yang sebenarnya.

---

The Simulation Agreement was made because of the difference between the statement and what was actually wanted, the simulation agreement was made of course because of legal irregularities and wanted to take advantage of the legal actions carried out, such as when making a sale and purchase so that in the payment of Taxes on Acquisition of Land Rights and Building the parties made a previous agreement to falsify the information by adjusting the Transaction Price to the Market Price which in fact the transaction value is much greater than the NJOP value. Land Deed Maker Official and what is the mechanism for determining the Tax Payable in the Sale and Purchase Deed if there are differences in the data obtained. The research method used in this thesis is normative juridical with descriptive research typology. the results of this study were taken from library materials and also interviews with parties who could be asked for information in order to meet the needs of this research, as for the conclusions of this thesis PPAT cannot be held accountable because PPAT only checks what the parties want except in this case PPAT helping the parties to eat PPAT can be held accountable, in addition to determining the tax payable in the deed of sale and purchase the tax office only looks at the material truth on the evidence and if the tax office can prove that there is a difference in the evidence, the tax office has the authority to change it to a state that actually."