Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris belakangan ini sangat diperlukan peranannya di dalam hal perbankan untuk pembuatan akta autentik mengenai suatu perjanjian kredit dan akta notaris lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil permasalahan berkaitan dengan kewenangan dan peran notaris dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari bank. Dari permasalahan tersebut digunakan penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini ialah notaris memiliki kewenangan di dalam membuat akta perjanjian kredit sepanjang pihak yang bersangkutan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta perjanjian dalam bentuk notarial tersebut. Selain itu, karena dalam hal ini yang dibahas merupakan perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki jaminan berupa tanah, tentunya dalam hal ini dibutuhkan perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta autentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.

---

Nowadays, the role of the Notaries are needed in banking matters for making an authentic deed concerning a credit agreement and other notary deed. Based on this, problems can be taken relating to the authority and the role of the notary in the context of providing credit facilities from banks, of the problem used writing using the normative juridical method which using secondary data and using a primary and secondary legal materials. The results of this study can be concluded that the notary has the authority in the making of the deed of credit agreement as long as the parties concerned ask the notary to make the deed of agreement in the form of the notary. In addition, because in this case is discussed a loan agreement on housing ownership that has collateral in the form of land, of course in this case an additional agreement is needed where the agreement is needed which made the agreement must be made with an authentic deed. The role of the notary in the credit agreement is also very important because the notary can be declared as the certainty for the parties where the deed has an executorial power if there is a party that does the breach of contract"

"Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) pengganti pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang identitas perseroan terbatas yang digunakan untuk mengurus perizinan, ketentuan nasional yang mengatur tentang pelayanan publik secara elektronik (egovernment) khususnya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), dan implementasi penyelenggaraan sistem OSS terhadap pelaku usaha dan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif yang bertumpu pada data-data sekunder (mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier) serta wawancara para ahli, pelaku usaha dan Notaris. Berdasarkan analisa sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) dalam penyelenggaraan sistem OSS ini belum dilaksanakan secara mudah, cepat, murah sebagaimana standar pelayanan publik, hal ini dikarenakan antar masingmasing sistem belum terintegrasi dengan baik, sehingga dalam hal penyelenggaraannya belum mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif, efesien, serta belum terinteropabilitas dengan baik, peran dan fungsi notaris juga tidak disebutkan dalam peraturan baik dalam PP 24 Tahun 2018 maupun dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sedangkan notaris merupakan pintu utama bagi pelaku usaha sebelum mengajukan perizinan melalui sistem OSS.

---

The Online Single Submission (OSS) licensing system is one of the surrogate electronic public service systems (e-government) from one-stop integrated licensing services conventionally. The issues raised in this thesis are the provisions governing identity of the limited liability company used to administer permits, the provisions governing of egovernment, the provisions governing of Online Single Submission (OSS), and the implementation of Online Single Submission (OSS) systems for businesses and Notaries. The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method which is based on secondary data (including primary legal materials, secondary and tertiary) and support by interviewing experts, businesses and Notaries. This thesis examines analysis of electronic public service systems (e-government) in the implementation of the OSS system it has not been implemented easily, quickly, cheaply as a standard public service, this is because between each system has not been well integrated, so that in terms of implementation it has not reached the goal public services that are effective, efficient, and have not been well interoperable, the role and function of the notary public are also not mentioned in the regulations both in PP 24 of 2018 and in the Presidential Regulation No. 95 of 2018 while the notary is the main door for business actors before applying for permits through the OSS system."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan implikasinya terhadap proses jual beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasus ini, syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia.Oleh karena itu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin, dan harta itu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas kepatutan, karena se-harusnya secara de facto harta itu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia for the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of buying and selling assets in marriages. This research is a form of normative juridical research and the type of the research is analytical descriptive.The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesia in accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that marriages are not known in population administration in Indonesia.Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifes legal actions to sell land and buildings in her own name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets. However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an agreement, which is related to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it is fitting for the sale and purchase agreement to be null and void."

"Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan namun tidak termasuk harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan untuk membuat perjanjian yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai harta perkawinan. Tesis ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan kewenangan terhadap harta bersama dan prosedur pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang, dan bagaimanakah eksekusi harta bersama berdasarkan legalisasi pengakuan utang yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawinnya (studi kasus Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ PN Pms). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kewenangan atas harta bersama dipegang oleh suami dan isteri secara bersama-sama, dan pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama pula. Membebankan jaminan atas suatu harta bersama perlu melalui beberapa prosedur, yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminannya harus dengan persetujuan dari pasangan kawinnya, serta penjaminan dilakukan melalui lembaga jaminan kebendaan. Jika pasangan kawin yang dirugikan benar-benar tidak mengetahui mengenai pengakuan utang dan pemberian kuasa jual yang dibuat oleh pasangannya maka eksekusi lelang atas harta bersama tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hasil penelitian ini memberikan saran kepada Notaris untuk lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai cara dan syarat dalam membuat perjanjian utang dan penjaminan yang benar, dan bagaimana jika harta yang dijaminkan merupakan harta bersama perkawinan, demikian untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan para pihak di kemudian hari.

---

Joint  assets in marriage is the property acquired by the husband and wife during the marriage but excludes property obtained from the grant and inheritance. Agreements that made must be fulfilled the legal agreement terms , and to make an agreement involving shared property in marriage, shall also obey the provisions of the marriage property. This thesis will examine how is the regulation of the authority of joint assets and the procedure of binding joint assets as collateral for debt, and how the execution of joint assets is based on legalization of debt recognition made without the consent of the spouse (case study Decision Number 94 / Rev. G / PN Pms). This research uses normative juridical research method, the data analysis method used by the author is qualitative method. The results of this study are that the authority of the joint assets is held jointly by the husband and wife, and the management of joint assets is carried out jointly by the husband and wife. Charging collateral for a joint asset needs to go through a number of procedures, that are the loan agreement and the guarantee agreement must be with the consent of the marriage partner, and the guarantee is carried out through a material guarantee institution. If the aggrieved spouse really did not know about the recognition of debt and the selling power authorization that made by their spouse, the aggrieved spouse could request for the cancellation of the execution. The results of this research provide advice to Notaries to be more active in giving legal counseling to the parties on the terms and conditions of making the correct debt and guarantee agreements, and what if the pledged property is the property of the marriage, to minimize the possibility of the problems of the parties in the future."