Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Nemi Aryani
"
ABSTRAK
Dalam Pembaharuan hukum pidana (materiil),
masalah pidana merupakan masalah yang sangat pelik. Salah
satu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besar
dari kalangan ahli hukum adalah mengenai masalah
perbedaan putusan hakim (Disparity o f Sentenc-ing) yang
terlalu menyolok yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para
pelaku tindak pidana-tindak pidana yang sama tanpa dasar
pembenar yang sama. Perbedaan pidana yang menyolok dalam
pemidanaan, selain menimbulkan rasa tidak puas di
kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius
bagi para narapidana. Perbedaan tersebut akan berakibat
fatal, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan ...
"
2005
T37749
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Atang Bawono
"
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan
terhadap korban tindak pidana perdagangan orangf untuk mewujudkan
salah satu tujuan dari Protokol Palermo serta untuk memberikan
keadilan dan kesejahteraan. Penuntut Umum yang mempunyai
kewenangan melakukan penuntutan, tidak melakukan penuntutan serta
memiliki diskresi tuntutan pidana, dituntut perannya dalam
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan
orang. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah peran
Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak
pidana perdagangan orang dan apa saja kendala-kendalanya. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang didasarkan pada sumber ...
"
2007
T36672
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Kadek Susantiani
"
ABSTRAK
Kedudukan anak luar kawin tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga di dalam praktik peradilan menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam putusan badan peradilan terhadap kedudukan anak luar kawin, sehingga diketahui sejauhmana keadilan yang diperoleh anak luar kawin selama ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam putusan badan peradilan bersifat terbatas ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32768
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Ali Askandar
"
ABSTRAK
Persoalan yang ada di dalam dugaan medical malpractice adalah perlindungan hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan etika dan hukum dalam kalangan dokter. Para medis atau tenaga kesehatan yang telah melakukan kelalaian tersebut yang mengakibatkan pasiennya dirugikan dapat digugat ke pengadilan oleh pasiennya. Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semuanya menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungan jawab medisnya adalah : ...
"
2013
T32783
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R.A. Asriningrum Kusumawardhani
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam kasus penandatangan akta perjanjian di rutan oleh penggugat sehingga akta‐akta perjanjian tersebut dinyatakan batal menurut hukum/dinyatakan batal oleh hakim atas gugatan penggugat dan diharuskan memberikan ganti kerugian atas pihak yang menggugat itu. kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di dalam putusan pengadilan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. ...
"
2013
T32769
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andre Trisandy
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kedudukan pencatatan perkawinan berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih sering menjadi perdebatan di antara para ahli hukum termasuk para hakim sehubungan dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang yang menimbulkan ambiguitas, apakah termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan selain dengan dilakukannya perkawinan tersebut menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pengaturan ke depan mengenai pencatatan perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan dan dalam rangka pemberdayaan pencatatan ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32660
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wini Noviarini
"
ABSTRAK
Perbuatan melawan hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatanan tarawan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi tidak diperkenankan, tetapi pada prakteknya pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32162
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Muhasan
"
Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Proses penegakan hukum meliputi tindakan prefentif dan tindakan represif. Dalam skripsi ini, pembahasan dilakukan terhadap proses penegakan hukum dalam arti tindakan represif, yaitu proses penindakan terhadap para pelanggar hukum, dalam hal ini adalah proses penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap para Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan pajak. Guna menjamin terciptanya suatu proses penegakan hukum yang berkeadilan, Ditjen ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54422
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Vivi Ayunita Kusumandari
"
Skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Peraturan Bawaslu serta ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S53959
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Turangan, Yuma
"
Selama ini Indonesia dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi, menggunakan perampasan in personam. Perampasan in personam ini pada prakteknya menemui banyak kendala, sehingga negara kesulitan mengembalikan aset tersebut. Salah satu tindak pidana korupsi yang asetnya masih belum bisa dikembalikan kepada negara sampai saat ini adalah tindak pidana korupsi pada kasus Golden Key yang dilakukan oleh Eddy Tansil. Salah satu solusi akan hal ini adalah perampasan in rem yang diatur ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54604
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
