Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan diri dalam peran Mahmoud Ahmadinejad tentang kebijakan nuklir Iran. Dia memiliki pandangan kalau Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain pemilik teknologi nuklir. Ahmadinejad percaya bahwa tak negara di dunia ini yang bisa mencegah perkembangan nuklir Iran karena mereka bergerak dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi NPT. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang berasal lewat pembelajaran literatur. Analisa yang digunakan adalah deksriptif dengan menggambarkan bagaimana Ahmadinejad menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk menjalankan kebijakan nuklir Iran.Ada beberapa hal yang membuat Ahmadinejad bisa menggalang dukungan dari masyarakatnya. Hal-hal inilah yang membuat rakyat Iran mendukung kebijakannya tentang nuklir. Dukungan juga datang dari pemimpin spiritual tertinggi di Iran Imam Khameini. Mayoritas rakyat Iran percaya kalau Ahmadinejad bisa membawa mereka kembali kepada kejayaan bangsanya seperti di tahun 1979. Saat itu, Imam Khomeini menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara itu. Fakta tersebut membuat bangsa lain, terutama AS, sulit untuk menjatuhkan kredebilitas Iran dalam hal pembangunan proyek nuklir.Menurut Ahmadinejad, Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk mempunyai teknologi nuklir. Terlebih lagi tak ada bukti kuat kalau Iran telah mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang selama ini dituduhkan oleh AS. Argumen ini bisa terbukti lewat pemaparan beberapa buku dan peneliti yang terlibat langsung dalam pembangunan nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan menunjukkan kalau Ahmadinejad berhasil melakukan perannya sebagai seorang pemimpin. Hal ini akhirnya berujung pada dukungan masyarakat Iran pada kebijakan yang diambilnya. Dalam pemahaman Ahmadinejad, Iran bergerak dalam kerangka hukum yang sama dengan negara-negara lain. Beberapa hal pendulung inilah yang akhirnya membedakan peranan Ahmadinejad dari para pemimpin Iran sebelumnya.

---

This research focuses on Mahmoud Ahmadinejad`s role in Iran's nuclear policies. He views that Iran has the same rights as other nuclear-weapon states. He believes that none of countries around the world could prevent Iran to develop nuclear technology because they had already ratified the NPT agreement. The methodology applied in this research is that of qualitative methods while the data is acquired through literary studies. The research applies descriptive analysis, which illustrates the role of Ahmadinejad in issued Iran's nuclear policies.There are various factors that have helped Ahmadinejad gain his leadership. He is fully supported by the Iranian people as well as Iranian Supreme Leader Imam Khameini. Most Iranians rely on a faith that Ahmadinejad can bring Iran into glory as it was in 1979 when Khomeini ruled the nation. The above facts aroused difficulties for other nations, especially the United States, for preventing Iran from expanding the nuclear projects.According to Ahmadinejad, Iran has the same rights as other countries to establish nuclear technology. Moreover, there are no strong evidences that Iran has developed nuclear to produce weapons of mass destruction as had been accused by the United States. This argument has its ground on evidences taken from books and information provided by several researchers involved in the investigation of Iran's nuclear. This research aims at showing that Ahmadinejad underscores a thought that Iran has the same rights as other countries which ratified the treaty of the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). In Ahmadinejad's opinion, Iran is on the equal frame of laws. As a result, strong argument as to why the nation should stop the nuclear program is not available. Ahmadinejad's distinguished figure compared to former Iranian leaders has propped his role in the Iran's nuclear policies."

"ABSTRAKMakalah ini membahas pengaruh kepemimpinan Muammar Qaddafi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Libya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, metode penelitian kualitatif deskriptif yang akan memberikan gambaran secara obyektif terhadap masalah yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan keberhasilan Muammar Qaddafi dalam memimpin Libya, serta sejarah pencapaian masyarakat Libya yang dimulai dari perjuangan mendapatkan kemerdekaan hingga menjatuhkan rezim yang dinilai banyak merugikan masyarakat Libya.

---

ABSTRACTThis paper discusses the influence of Muammar Qaddafi's leadership on the social and cultural life of Libyan society. The research method used is a historical research method which includes topic selection, descriptive qualitative research methods that will provide an objective picture of the problem under study. The data collection techniques used in this study are literature studies, namely a review of various literature. The results of this study describe the success of Muammar Qaddafi in leading Libya, as well as the history of the achievement of the Libyan community which began from the struggle for independence to bring down the regime which was considered to be detrimental to the Libyan community.

"

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebudayaan Islam dan Arab yang berkembang di Cina Barat. Agama Islam yang berkembang di Cina dibawa oleh para saudagar langsung dari Timur Tengah ketika di Timur Tengah tepatnya di Arab, Islam sedang mengalami perkembangan yang pesat sekitar tahun 651 M. Para penyebar Islam dari Arab membawa nilai-nilai kebudayaan Arab-Islam dan berbagai macam seni sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di Cina. Kebudayaan Islam dan Arab di Cina menghasilkan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Berkembangnya kebudayaan Islam dan Arab di Cina bertujuan agar agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Cina. Pengaruh kebudayaan Islam dan Arab di Cina Barat antara lain berupa arsitektur bangunan, kaligrafi, masakan halal, beladiri Islam, makam, pakaian, pengaruh porselen, suku muslim, obat-obatan, dan penanggalan.

---

This paper discusses the influence of Islam and Arabic culture that developed in Western China. Islam is growing in China brought by merchants directly from the Middle East as in the Middle East precisely in Arabic, Islam is experiencing rapid growth around the year 651 AD The propagator of Islam from the Arabs brought the values of the Arab-Islamic culture and the various arts as a means to spread Islam in China. Islam and Arab culture in China produce acculturation with the local culture. The development of Islam and Arab culture in China aims to Islam were well received by Chinese society. The influence of Islam and Arab culture in western China, among others, in the form of architecture, calligraphy, food halal, the Islamic martial arts, cemeteries, clothing, porcelain effect, Muslim tribes, medicine, and calendar."

"Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analizing tools dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan Eretz Yisrael atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan citacitanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian land for peace menjadi land for security. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan land for security telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina.

---

The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict betwen Israel and Palestine that accured in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analizing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud goverment built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutly belong to Israel. Likud conservatism has brought theinfluence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased theconflict escalation within coercion instrument."

"Tesis ini  bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam Gerakan Hijau di Iran periode 2009 – 2010. Penelitian ini bertolak dari meletusnya demonstrasi pasca pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009. Pemilu berhasil dimenangkan Ahmadinejad sebagai petaha. Namun, kemenangan ini ditinjau sebagai sebuah kecurangan terutama oleh masyarakat pro reformis. Aksi massa masyarakat pro Gerakan Hijau juga dibarengi dengan pemblokiran berbagai media oleh pemerintah. Sehingga masyarakat berupaya mencari medium penyaluran aspirasi mereka. Salah satu media yang digunakan adalah twitter. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini fokus pada studi analisis isi twit yang dikirimkan oleh netizen pada microblogging Twitter dimulai pada 10 Juni 2009 sampai dengan 12 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan eksplanatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang terdapat peran media sosial twitter dalam konteks komunikasi politik rakyat pada penguasa. Twitter dapat berperan sebagai alat penyebaran informasi dan gagasan, alat mobilisasi massa serta menjadi alat untuk memperoleh simpatik baik dari internal Iran maupun dunia Internasional. Akan tetapi, penggunaan twitter terebut tidak signifikan sebagai motor penggerak Gerakan Hijau. Hal tersebut antara lain disebabkan rendahnya pengguna twitter dari kalangan masyarakat Iran dan dalam ruang publik dunia maya, twitter tidak cukup potensial untuk menjadi sebuah kekuatan gerakan sosial. Di samping itu, counter negara Iran cukup kuat dalam  menjaga resistensi negara dari gejala-gejala yang mengancam ketahanan negaranya. Gerakan Hijau juga bahkan juga didopleng oleh kepentingan negara lain seperti Amerika Serikat.

---

This thesis is aimed to explore the role of social media in the Green Movement in Iran in the period 2009-2010. This study stems from the demonstrations of post-election that took place on June 12, 2009. Ahmadinejad won the election as incumbent. However, this victory was viewed as election fraud especially by pro-reformist societies. The mass action of the pro-Green Movement community was also followed by the government step to block various media at the same time. So that people attempt to find an alternative media to channel their aspirations. One of the media used is Twitter. Based on this matter, this study focuses on the study of content analysis of twit sent by netizens on Twitter microblogging starting from 10 June 2009 to 12 February 2010 using an explanatory approach.

The results of the study indicate that there is indeed a role of social media Twitter in the context of people's political communication with the authorities. Twitter can act as a tool for disseminating information and ideas, as well as a tool for mass mobilization, and also as a tool to gain sympathy from both Iran and the international community. However, the use of twitter is not significant as the driving force of the Green Movement. This is due to the low amount of Twitter users from the Iranian community. And in cyberspace public space, Twitter is not potential enough to become a power of social movements. In addition, the Iranian state counter is strong enough to protect the country's resistance from symptoms that threaten the country's resilience. The Green Movement is also even supported by the interests of other countries such as the United States."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peristiwa terjadinya pembantaian suku Kurdi di Halabja, Irak Utara yang terjadi pads masa pemerintahan Saddam Hussein pada tahun 1988, serta faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Peristiwa pembantaian suku Kurdi di Irak utara ini terjadi di salah satu perkampungan suku Kurdi bemama Halabja. Peristiwa ini merupakan serangkaian kampanye yang terjadi pada hari Jum'at 16 Maret 1988. Saddam mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan karena pribadi Saddam yang keras dan politik tiran dan terror yang dianutnya akibat pengaruh Iingkungan yang penuh dengan kekerasan. Katakter Saddam semakin tampak terlihat selama bergabung dengan Partai Baath. Yaitu Partai yang menganut tribalisme dengan mengutamakan dan memumikan etnis Arab. Suku Kurdi telah melakukan pemisahan diri untuk membentuk Negara Kurdistan yang merdeka jauh sebelum rezim Saddam dan Baath berkuasa karena deskriminasi etnis dan sektarian. Berkuasanya ideologi partai Baath membuat suku Kurdi semakin meningkatkan aksi perjuangannya dengan serangkaian pemberontakan, akan tetapi selalu dibalas oleh rezim Saddam dan Baath dengan berbagai 'penindasan Hak Asasi manusia. Perang Iran-Irak menjadi media puncak suku Kurdi untuk menggulingkan Rezim Saddam Hussein. Suku Kurdi membantu Iran di perbatasan Irak, rezim Saddam pun menganggap Kurdi hanya sebagai pengkhianat dan penyulit pemerintahan Bagdad. Sehingga Saddam pun tanpa memikirkan segi kemanusian lagi, tanpa ragu memilih Halabja sebagai tempat untuk uji cobs senjata pemusnah massal yang barn dibuat oleh perusahaan senjata Irak Atomic Energy.

---

AbstractThis undergraduate thesis focuses on the event and the factor which caused a massacre of Kurds race in Halabja, North Iraq that occurred on Friday, March 16, 1988, in Saddam Hussein regime. This research uses analytical description method. The massacre of Kurds Race in North Iraq occurred in a Kurds village named Halabja. Saddam made a policy which was about the use of mortal gas bomb in Halabja based on his authoritarian characteristic and the politic of tyranny and terror that he done from the influence of his rough environment. His tyranny characteristic was even much more able to be seen when he joined Baath Party, a party which followed tribalism that concern to prior and purify Arab ethnicity. Kurds ethnic had been tried to separate themselves from Iraq to form an independent Kurdistan country long before Saddam and Baath governed because of the ethnic discrimination and belief. When Baath Part ideology governed, Kurds Race had increased their fight with series of rebellion but Saddam Regime and Baath Party responded by oppressing the Kurds human rights. Iran-Iraq war became the peak of Kurds Race's fight to overthrow Saddam Hussein regime by helping Iran through the Iraq confine. Saddam regime then called Kurds,ts a traitor which had caused many obstacles to Iraq government so that without considering the effect of humanity crises, Saddam chose Halabja as a place for nuclear weapon test that was made by a weapon company, Iraq Atomic Energy."

"ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang proses migrasi Yahudi Ethiopia ke Israel yang dilakukan melalui tiga operasi inteljen Israel berupa Operation Moses (1984), Operation Joshua (1985), dan Operation Solomon (1991). Komunitas Yahudi Ethiopia adalah kelompok Yahudi kuno yang telah mendiami Ethiopia selama ribuan tahun. Mereka disebut juga dengan kelompok Beita Israel (Rumah Israel) atau Falasha (orang asing). Perang sipil, kekeringan dan diskriminasi yang dialami oleh kaum Yahudi Ethiopia pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an telah memaksa sebagian dari mereka untuk mengungsi dan mencari cara agar sampai ke Israel. Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan tentang Mengapa pemerintah  Israel mau menerima keberadaan kaum Yahudi Ethiopia dan bagaimana cara Israel melakukan operasi inteljennya di tengah lingkungan yang tidak bersahabat dari negara-negara Afrika Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang berfokus pada analisa sumber primer dan sumber sekunder melalui empat tahapan yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Israel bersedia menerima para imigran Yahudi dari Ethiopia karena memiliki kesamaan identitas sebagai orang Yahudi. Israel melakukan operasi intelejennya dengan bantuan Amerika Serikat melalui negosiasi rahasia dengan pemerintah Ethiopia dan Sudan sebagai negara penampung pengungsi Yahudi Ethiopia. Bantuan ekonomi dan militer diberikan Israel kepada negara-negara tersebut agar bersedia untuk mengizinkan Israel membawa Yahudi Ethiopia dari negara mereka. Proses evakuasi dijalankan secara rahasia melalui jalur udara.

---

ABSTRACT

 

 

---

This study examines the migration process of Ethiopian Jews to Israel which was carried out by three Israeli intelligence operations in the form of Operation Moses (1984), Operation Joshua (1985), and Operation Solomon (1991). The Ethiopian Jewish community is an ancient Jewish group that had inhabited Ethiopia for thousands of years. They are also called Beita Israel (House of Israel) or Falasha (foreigners). The civil war, drought and discrimination experienced by Ethiopian Jews in 1980s and early 1990s forced some of them to flee and find ways to get to Israel. This research focuses on answering questions about why Israeli government was willing to save the Ethiopian Jews and how Israel carried out its intelligence operations in a hostile environment of East African countries. This research also uses a historical method that focuses on the analysis of both primary and secondary sources through four stages, namely Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography. Israel was willing to accept Jewish immigrants from Ethiopia because of the identity they have in common. Israel carried out its intelligence operations with the help of the United States through secret negotiations with the government of Ethiopia and Sudan which acted as the host countries for Ethiopian Jewish refugees. Israel's economic and military assistance was given to these countries so they would be willing to allow the Israeli government to bring Ethiopian Jews from their country. The evacuation process was carried out in secret airlifts.

 

 

"

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan luar negeri kesultanan Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Suleyman I (1520-1566) dan apa yang menjadi justifikasi Suleyman atas kebijakan-kebijkan tersebut. Penelitian ini terbatas pada kebijakan-kebijakan yang juga melibatkan negara-negara besar lain abad pertengahan sehingga memiliki signifikansi atas situasi politik dan militer dunia pada saat itu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang merekonstruksi kejadian masa lalu lewat studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian pada waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai apa ideologi dan legitimasi Suleyman I sebagai penguasa universal yang kemudian dia proyeksikan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambilnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan itu sendiri.

---

ABSTRACTThe focus of this research are Foreign Policies of Ottoman Empire in the reign of Sultan Suleyman I (1520-1566) and Suleymans justifications for these policies. This research is limited to Foreign Policies that are involved with other major medieval countries so that they had significance to the worlds political and military situation at that time. The method used in this research is historical method that reconstructs past events through library studies. This is a descriptive research which describe phenomenon and events at a certain time. The purpose of this research is to provide an overview of the ideology and legitimacy of Suleyman I as a universal ruler which then he projected in his Foreign Policies. Other purpose of this research is to review Suleymans Foreign Policies themselves."

"Di bawah kendali militer, Sudan terus mengalami ekstensi masa transisi. Masa transisi yang semula diagendakan akan berakhir dalam dua tahun kini telah memasuki tahun kelima tanpa arah yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab ekstensi masa transisi Sudan pascakudeta Bashir dengan mengkaji setiap tindakan, strategi, kebijakan, dan keputusan penguasa militer Sudan selama masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi pustaka dari sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan, artikel berita, dan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensi masa transisi Sudan disebabkan oleh tiga peran elite yang rangkap oleh pemerintahan militer, yaitu elite politik, elite ekonomi, dan elite militer. Kombinasi ketiganya memungkinkan militer untuk mengatur seluruh skenario kebijakan pemerintah sekaligus memegang kendali penuh atas seluruh hierarki masyarakat Sudan. Kasus Sudan menunjukkan bahwa kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang dikuasai secara simultan oleh satu instansi tanpa kontrol instansi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada ketidakstabilan politik negara.

---

Under military control, Sudan continues to experience an extended transition period. The transition period that was originally scheduled for two years, now entered its fifth year. This research aims to discuss the causes of Sudan's transitional period extension after Bashir's coup by examining every action, strategy, policy, and decision of Sudan's military rulers during the transition period. The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data used in this study were collected using literature study techniques from secondary data sources in the form of books, journal articles, reports, news articles, and the internet. This paper shows that the extension of Sudan's transitional period is caused by three elite roles of the military government, including political, military, and economic elites. The combination of the three allows the military to organize the entire scenario of government policy while holding full control over the entire hierarchy of Sudanese society. The case of Sudan shows that political, economic, and military power controlled simultaneously by one institution without the control of other institutions has the potential to cause conflicts of interest that have an impact on the political instability of the country."