Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kemungkinan investasi asing di klub sepakbolaIndonesia, sebagaimana yang sudah jamak dilakukan di liga-liga sepakbola Eropa,mengingat Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi (host state)terbesar bagi investor asing di berbagai sektor usaha, salah satunya adalah dalamkepemilikan klub sepakbola profesional yang bernaung dibawah PT sebagai badanhukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatifempiris(socio legal) dengan menggunakan dasar teori legal positivism dari Hart danteori middle path dari M. Sornarajah. Hasil penelitian menyarankan bahwa investasiasing dalam kepemilikan klub sepakbola di Indonesia berpotensi menimbulkanmasalah di kemudian hari karena tidak diatur secara jelas dalam DNI. Sebagaikonsekuensi, Indonesia sebaiknya mengkaji agar Revisi DNI selanjutnya jugamemasukkan bidang usaha klub sepakbola sebagai bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the possibility of foreign investment in Indonesian football club,as is already done in the plural European football leagues, considering Indonesia isone investment destination (host state), the largest foreign investor in variousbusiness sectors, one of which is in possession professional football club who shelterunder the limited liability company as a legal entity. This study is a qualitativeresearch with normative-empirical approach (socio legal) using the basic theory oflegal positivism of Hart and middle path theory of M. Sornarajah. The results of thestudy suggest that foreign investment in the ownership of football clubs in Indonesiahas the potential to cause problems in the future because it is not clearly regulated inthe negative list. As a consequence, Indonesia should review in order to furtherrevision of negative list also enter the field of business as a football club that is opento the field of business requirements."

"Tesis ini membahas mengenai kegiatan perbankan yang kini semakin meluas, tidak hanya melayani aktivitas simpan pinjam akan tetapi Bank juga menjalankan kegiatan dalam melayani transaksi perdagangan instrumen pasar modal, seperti Efek Reksa Dana. Kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1999, dan diatur pelaksanaannya antara lain dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana Peraturan No. V.B.4. Namun demikian, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai APERD dapat saja terjadi kemungkinan dimana Bank melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yang menggunakan layanan Bank tersebut dalam transaksi Efek Reksa Dana.Di Indonesia memang belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan Nasabah pengguna layanan perbankan dalam transaksi perdagangan Efek Reksa Dana, akan tetapi sejumlah aturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (?Undang-Undang Perlindungan Konsumen?) ternyata layak untuk diterapkan sebagaimana telah dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. Dengan memposisikan Nasabah Bank sebagai Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha sebagaimana hubungan hukum yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, maka Bank sebagai Pelaku Usaha memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap Nasabahnya. Apabila Bank terbukti melanggar kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi para Nasabah, maka sudah selayaknya jika Bank bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna layanan Perbankan.

---

This thesis discusses the activities of Banks which are now expanding, not only serve the activities of savings and loans but the Bank also conducts activity in the service of trade transactions of capital market instrument, such as the Investment Fund. Activities of the Bank as the Sales Agent of Investment Fund (APERD) allowed under the provisions of Law No. 7 of 1992 regarding Banking as amended by Law No. 10 of 1999, and governed its implementation by Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/19/DPNP dated 14 June 2005 regarding the Application of Risk Management to the Bank which Conduct Activities Related to Investment Fund as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/36/DPNP dated 31 December 2009 and also, Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-11/BL/2006 dated 30 August 2006 Regulation No. V.B.4. regarding the Code of Conduct for the Sales Agent of Investment Fund. However, in performing service as the Sales Agent of Investment Fund, there were some possible violations of law committed by the Bank which can cause damage to the Customer who use Bank?s services.Although Indonesia does not have laws which are specifically aim to protect the interests of users of Banking services in the relation with Customer's trading Investment Fund, but the provisions of law as outlined in the Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection ("Consumer Protection Law") was appropriate to be applied as has been exemplified in the Decision of the District Court of Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. By assuming the users of Banking services as the Customer, the Bank as the Business Actor and their legal relationship as set out in the Consumer Protection Law, then the Bank as the Business Actor has a number of obligation and responsibility to be fulfilled to its Customers. If the Bank proved to have violated its legal obligation which causing damages to its Customer, then the Bank must be responsible for paying damages by reference to the provisions in the Consumer Protection Law which can be applied in order to provide legal protection for the Customer as the users of Banking services."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."

"Minyak goreng sebagai salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat membuatnya menjadi komoditi yang menggiurkan bagi para pelaku usaha , sehinga mendorong banyaknya pelaku usaha yang terjun ke dalam bisnis minyak goreng ini. Keberadaan banyak pelaku usaha dalam industri minyak goreng biasanya akan menciptakan persaingan diantara para pelak usaha yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat. Akan tetapi, dalam industri minyak goreng ini, pada sekitar tahun 2008-2009 tidak memperlihatkan hal tersebut. Para pelaku usaha dalam industri minyak goreng diduga melakukan beberapa kecurangan dalam melakukan usahanya, salah satu bentuk kecurangan tersebut adalah kartel. Mengenai kartel tersebut, KPPU telah memutuskan bahwa yang dihukum melakukan kartel adalah para pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng kemasan, sedangkan pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng curah tidak terbukti bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berjalannya praktek kartel tersebut oleh pelaku usaha, dan penyebab berbedanya putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng kemasan dan pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng curah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

---

Cooking oil as one of the most needed commodities by society has made it becomes the interesting commodities for the firms, so that many firms doing this cooking oil business. The existence of many firms in cooking oil industry usually will create the competition between firms which finally will give benefits to society. However, in this cooking oil industry, in the year between 2008-2009 doesn?t reflect that kind of thing. Firms in the cooking oil industry had been suspected doing unfair practice in doing their business, one of the kind of that unfair practice is cartel. Concerning that cartel, KPPU had decided whereas being guilty for doing cartel is firms who produce branded cooking oil, while firms doing business producing unbranded cooking oil wasn?t proven guilty. The research aims to know how firms doing that cartel, and the cause of the different decision between firms producing branded cooking oil and producing unbranded cooking oil. The research uses analytic descriptive method."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang efektivitas ahli waris menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Meninggalnya pemegang saham perseroan terbatas tidak langsung secara yuridis membuat ahli warisnya menjadi pemegang saham perseroan terbatas yang bersangkutan, serta tidak langsung memberikan hak bagi ahli waris pemegang saham hak-hak pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat efektif dan sah menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan, nama ahli waris harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang disimpan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Ahli waris harus mengajukan permohonan untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan yang bersangkutan secara tertulis. Pengajuan permohonan pencatatan harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu Akta Kematian Pewaris yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tempat pewaris tinggal semasa hidupnya, Surat Keterangan Waris atau putusan pengadilan mengenai penetapan ahli waris, Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dari seluruh ahli waris. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum pada ahli waris pemegang saham agar lebih berperan aktif untuk memberikan informasi meninggalnya pewaris kepada perseroan yang sahamnya dimiliki oleh pewaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of the heirs of shareholders to be a shareholder in a limited liability company. The death of shareholder in limited liability company not automatically by law make the heirs of shareholder become the shareholders of the concerned limited liability company, nor give the rights of shares as mentioned in Article 52 Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that in order to be effective and be the legitimate shareholders of the limited liability company, the name of the heirs should be registered in the register of shareholders saved by the concerning limited liability company. The heirs must submit written application to be registered in the register of shareholders of the concerning limited liability company. The submittance of application must be included with some supporting documents such as death certificate issued by civil registration, ceritificate of heirship, and all the heir rsquo s resident ID cards. Notary is expected to give legal counseling to the heir of shareholder to be more active to report the death of the heir to the concerned limited liability company."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai bagaimana putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penanaman modal? Bagaimana metode hakim dalam memutus suatu perkara? Apakah putusan hakim dalam sengketa antara CV Bali Balance dan PT Billabong Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini didapat melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal, dibutuhkan syarat kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga syarat yang perlu untuk dipenuhi, yaitu stability, predictability, dan fairness. Pembahasan mengenai kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusanputusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang profesional, bermoral, jujur, mampu dan mandiri juga didukung oleh budaya masyarakat. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Putusan pengadilan juga berperan penting guna menciptakan kepastian hukum. Hakim sebagai penjelmaan dari hukum harus mengadili berdasarkan Undang-Undang dan melakukan penafsiran apabila Undang-Undang tidak jelas. Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas atau tidak lengkap. Terkait dengan sengketa keagenan antara PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, kepastian hukum diperlukan baik oleh penanam modal asing maupun mitranya yang berstatus sebagai perusahaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-Undang Penanaman Modal yang membuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan diperlukan agar tidak mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia dan menjaganya untuk tetap kondusif guna menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

---

This research use the legal research method the normative by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problems of this thesis is how the justice decision provides legal certainty required in investment? How the method of the judge in deciding a case? Does the justice decision in the dispute between the CV Bali Balance and PT Billabong Indonesia create legal certainty? Development in Indonesia performed within frame push economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there are three qualities which need to be fulfilled that is stability, predictability and fairness. This legal certainty solution has to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral, honesty, capable, independent and also supported legal culture society. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of the investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part of Indonesia in so many job of joint international so that require to create a climate of investment which conducive, promotive, giving legal certainty, justice, and efficient but persistently pay attention to the economic importance of national. Justice decisions also play an important role in order to create legal certainty. Judge as a manifestation of the law should prosecute under the Act and make an interpretation if the Act is not clear. Judges are prohibited from rejecting a case on the reason that the law is unclear or incomplete. Associated with agency disputes between PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, legal certainty is needed both by foreign investors and partner with the status as an Indonesian company. As inferential research result that evaluated from legal certainty aspect, legal substance the Undang-Undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictability and fairness. Legal certainty in a justice decision is needed so as not to affect the investment climate in Indonesia and keep conducive to attract investors to invest in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam kepailitan yang diajukan setelah jatuhnya putusan pailit. Perjanjian perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor mengakibatkan kepailitan debitor berakhir. Rencana perdamaian yang disetujui akan disahkan oleh Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya pemberesan kepailitan dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan kurator. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai perjanjian perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero), di mana dalam perjanjian perdamaian tersebut debitor melakukan rescheduling utang dan melakukan pinjaman baru yang digunakan untuk pembayaran utang dan upaya revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perdamaian dalam kepailitan lebih efisien jika dilakukan terhadap perusahaan yang masih prospektif. Dalam skripsi ini, penulis juga melakukan tinjauan terhadap peraturan kepailitan Amerika Serikat yang mengatur mengenai reorganisasi dimana debitor khususnya perusahaan yang masih prospektif diberikan kesempatan untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi perusahaan agar nilai perusahaan dapat meningkat. Reorganisasi dapat dilakukan melalui pinjaman baru, maupun menjual sendiri asetnya tanpa melibatkan trustee/kurator, sama halnya dengan perjanjian perdamaian yang diatur dalam UU No. 37/2004, baik perjanjian perdamaian dalam kepailitan maupun dalam rangka PKPU.

---

This mini-thesis discusses about accord in bankruptcy filed. The agreement are made between debtor and unsecured creditors in bankruptcy case. If creditors and approved the plan, accord will be ratified by the Commercial Court and for the debts payment will be done by the parties itself without involving the receiver/curator/trustee. The authors review the accord agreement in PT IGLAS (Persero) bankruptcy case. The accord regulates debt rescheduling and new loans for debts payments and any efforts to revitalize the company to enhance business value. Accord in bankruptcy is more efficient for prospective business. The authors also review about US bankruptcy laws that regulates the reorganization where the debtor, especially the prospective firm has opportunity to revitalize and restructure the firm, so it can enhance business value. Reorganization can be effective when firm get a new loan, or sell its own assets without involving the trustee, as well as regulated in Law No.37/2004, both accord in bankruptcy and accord in PKPU."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."