Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dimata KHI dan UU 1/1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai anak luar kawin, sehingga dalam penerapannya pun berbeda. Tesis ini membahas mengenai efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KHI dan UU 1/1974, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU 1/1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, putusan tersebut tidak wajib diikuti selama bertentangan dengan ajaran agama. ...... The children who are born on unregistered marriage do not have a civil relationship with their biological father. The existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship of children who born out of wedlock with their biological father. There are differences between the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on regulatory and enforcement regarding children born out of wedlock. The thesis discussed about the effectiveness of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 against the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974, including the consequences of the decision toward the right of children born out of wedlock to inherit from their father. The thesis concluded that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has deviated from the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on children born out of wedlock regulation thus the decision is not compulsory to be adhered as long as it is contrary to the religion.

Abstrak :
Kewarisan merupakan salah satu hal terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan Peraturan yang mengatur mengenai Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang peraturan pelaksanannya terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 254/1991. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan ijtihad para ulama dan pemerintah Indonesia dalam membentuk suatu perundangundangan yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, hakim memiliki dasar hukum dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara kewarisan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pasal-pasal tersebut dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Jika dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan Kompilasi Hukum Islam ini adalah faktor keimanan, faktor keadilan yang substansial bagi para pihak, faktor psikologis, faktor sosiologis. Sampai saat ini masih terdapat kendala bagi hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam yaitu kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden dan masih terdapatnya hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sehingga masih belum terjadi unifikasi dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. ......Inheritance is one of the things happen in our life. In Indonesia, Islamic Law Compilation is the legislation that regulates about the Islamic Inheritance as set forth in Presidential Instruction No.1/1991 that its implementation regulations contained in Decree of The Minister of Religious Affairs No.254/1991. The existence of Islamic Law Compilation is an ijtihad of the scholars and the government of Indonesia in the form of a legislation regulating marriage, inheritance, and perwakafan. Nowadays, Islamic Law Compilation becomes the basis for the judge in deciding a case about the inheritance of Islam. In this research, writer examined how the implementation of Islamic Compilation Law in judge decision at Islamic inheritance case, factors that influence judges to use Islamic Compilation Law and the constraints that faced by judges to applied this Islamic Law Compilation. This is juridical normative research if we viewed it from form side and analytical descriptive research if we see it from its characteristics side. There are some factors that influence the judge in the use of Islamic Law Compilation like faith factor, a substantial factor of fairness to the parties, psychological factors, and sociological factors. In practice there are still obstacles for judge to apply Islamic Law Compilation because Islamic Law Compilation is a Presidential Instruction and still is the presence of things that are not specifically regulated in the Islamic Law Compilation. So, until now there is not unification in Islamic inheritance law in Indonesia.

Abstrak :
Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, namun seringkali belum mempunyai keturunan dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian ke pengadilan. Penelitian ini menganalisa pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Agama pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg dan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0300/Pdt.G/2013/PA.Dpk dalam memutus perkawinan yang menjadikan belum mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama apabila hal tersebut dibuktikan telah menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perceraian. ......The purpose of marriage is to achieve happiness, but there are some case where not having any child used as a reason to get divorce. This research analyzes the legal considerations and religious court judge's decision on Cilegon Religious Court No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. and Decision of Depok Religious Court No. 0300/Pdt.G/2013/PA.Dpk. in deciding marriage divorce where not having any child used as a reason to get divorce, from the perspective of the law and regulation applied in Indonesia. The author conducted research using normative juridical approach to the specification of descriptive analysis and qualitative data analyzing methods. The results show that not having any child can be used as a reason to apply for a divorce in court if it is proved that the reason has caused disharmony in the household. The judge makes the explanation of Article 39 paragraph (2) of Act 1 of 1974 jo. Article 19, point (f) of Government Regulation No.9 of 1975 and Section 116 letter (f) Compilation of Islamic law as the basis for divorce.

Abstrak :
Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing. This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing. This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking. The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling).

Abstrak :
[Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyiz dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perlu diperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anak serta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz., This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result of divorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in this paper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyiz children according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation; also about the precision of judge consideration regarding child custody based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. The first conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order to definition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, and identification factors which can repealing the right of child custody. The second conclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No. 330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision.]