Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BAB I PENDAHULUANDemam berdarah dengue (DBD) merupakan manifestasi klinis berat penyakit arbovirus. Penelitian tentang manifestasi klinis DBD telah banyak dan dibahas secara luas oleh Sumarmo (1983), tetapi tidak banyak diungkapkan keadaan sistem pernafasan pada DBD. Pengamatannya terhadap analisis gas darah telah sampai pada kesimpulan yang serupa dengan penelitian Pongpanich dan Kumponpant (1973), yaitu hasil analisis gas darah menunjukkan gambaran asidosis metabolik ringan dan alkalosis respiratorik kompensasi. Kompensasi ini berhubungan dengan asidosis metabolik akibat renjatan, seperti dilaporkan Varavithya dkk. (1973).Dalam penelitian mereka pada pasien 'Dengue Shock Syndrome' didapatkan asidosis metabolik ringan dan alkalosis respiratorik, tetapi tidak dibedakan derajatnya. Selain itu Miller dkk.(1967) menduga pula bahwa alkalosis respiratorik ads kaitannya dengan peningkatan ventilasi karena kenaikan suhu tubuh seperti yang terjadi pada malaria, karena rangsangan demam terhadap pusat pernafasan. Faktor eksitasi serta rasa ketakutan juga diduga menjadi penyebab.Bhamarapravati dkk. ( 1967 ) mengemukakan bahwa pada 100 autopsi pasien DBD ditemukan edema dan perdarahan paru di samping terdapatnya cairan di dalam rongga pleura, perikardium, dan peritoneum. Tamaela dan Karjomanggolo (1982) melaporkan bahwa secara radiologis edema paru dan efusi pleura bahkan telah terlihat sejak awal penyakit ini dan dapat digunakan sebagai pembantu diagnosis dalam keadaan yang meragukan.Pada DBD terjadi gangguan pernafasan akibat kebocoran plasma melalui kapiler paru yang cedera dengan akibat lebih lanjut terjadi edema paru serta efusi pleura (Pongpanich dan Kumponpant, 1973; Rohde, 1978; WHO, 1986). Kasim (1982) mendapatkan kesan bahwa edema paru akan mengakibatkan gangguan pertukaran gas di aloveoli dan selanjutnya terjadi hipoksemia yang dikompensasi dengan hiperventilasi. Hipoksemia dapat diikuti dengan hipoksia jaringan disertai laktoasidosis yang akan menambah keadaan hiperventilasi, dan pada analisis gas darah tampak seperti gambaran alkalosis respiratorik yang dapat disertai peningkatan pH. Hiperventilasi adalah bertambahnya ventilasi alveolar karena berbagai sebab yaitu : hipoksemia, asidosis metabolik dan faktor central yang mengakibatkan tekanan parsial CO2 ( PaCO2 ) kurang dari 30 mmHg (Shapiro dkk., 1978).Edema paru pada DBD terjadi sebagai akibat ekstravasasi cairan dan plasma karena peningkatan permeabilitas kapiler. Edema ini pada stadium permulaan berupa edema interstisial yang akan menghambat difusi gas di paru. Hambatan difusi oksigen terjadi lebih dahulu oleh karena koefisien difusi oksigen adalah 1/20 koefisien difusi CO2. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan PaO2 atau keadaan hipoksemia yang akan merangsang pusat pernafasan dan terjadi hiperventilasi. Hipoksemia mengakibatkan berbagai derajat hipoksia jaringan dan diikuti peningkatan metabolisme anaerob dan pembentukan asam laktat serta asidosis metabolik yang dapat menambah hiperventilasi"

"ABSTRAKKemunculan istilah Indo-Pasifik sebagai sebuah konsep geopolitik memberikan dampak yang signifikan bagi dinamika kekuatan di Asia, terutama setelah digunakannya istilah Indo-Pasifik sebagai haluan kebijakan strategis AS dalam pidato Donald Trump di Asia pada November 2017. Konsep Indo-Pasifik kemudian menarik perhatian para akademisi untuk dikaji lebih lanjut. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka terhadap perkembangan literatur akademis mengenai konsep Indo-Pasifik. Tinjauan pustaka ini akan mengidentifikasi lima tema besar yang muncul dalam literatur akademis. Pertama, adanya peralihan definisi konsep Indo-Pasifik dari konsep geografis menjadi konsep geopolitik sebagai upaya negara berkepentingan untuk membendung pengaruh Tiongkok. Kedua, bagaimana kepentingan serta kebijakan negara The Quad dalam mempromosikan perkembangan dari konsep Indo-Pasifik. Ketiga, tulisan ini akan memaparkan perspektif negara non-The Quad serta implikasi kebijakan dari perkembangan konsep Indo-Pasifi. Keempat, unsur katalis yang memicu upaya pembentukan pengaturan keamanan di Indo-Pasifik. Kelima, bentuk distribusi kekuatan yang terjadi di Indo-Pasifik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tinjauan pustaka ini pada akhirnya memandang konsep Indo-Pasifik sebagai sebuah konsep yang masih rentan dan diperdebatkan. Tidak adanya definisi rigid terhadap konsep ini memberikan ruang bagi aktor berkepentingan untuk memberikan definisinya sendiri terhadap konsep ini. Secara fungsional, penggunaan konsep Indo-Pasifik sendiri merupakan bentuk perubahan dan kontinuitas dari tatanan regional yang sudah ada sebelumnya, yaitu Asia Pasifik. Akibatnya, penggunaan kedua konsep ini seringkali tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, penggunaan konsep Indo-Pasifik di kawasan sangat bergantung pada kepentingan apa atau siapa yang mendasarinya.

---

ABSTRACTThe emergence of the Indo-Pacific term as a geopolitical concept has a significant impact on the dynamics of power in Asia, especially after the use of the Indo-Pacific term as the US strategic policy direction in Donald Trump's speech in Asia on November 2017. The concept of Indo-Pacific has attracted the attention of academics for further study. This literature review will identify five major themes that appear in academic literature. First, the transition of the Indo-Pacific concept definition from the geographical concept into the concept of geopolitics as an effort of the state concerned to stem China's influence. Second, how about the interests and policies of The Quad in promoting the development of the Indo-Pacific concept. Third, this paper will present the perspective of the non-The Quad country and the policy implications of the development of the Indo-Pasifi concept. Fourth, the catalyst element that triggered efforts to establish security arrangements in the Indo-Pacific. Fifth, the form of power distribution that occurs in the Indo-Pacific. Based on the analysis carried out, this literature review ultimately looked at the Indo-Pacific concept as vulnerable and contested concept. The absence of a rigid definition of this concept provides space for interested actors to give their own definitions of this concept. Functionally, the use of the Indo-Pacific concept itself is a form of change and continuity from the pre-existing regional order, namely the Asia Pacific. As a result, the use of these two concepts often overlaps with one another. In the end, the use of the Indo-Pacific concept in the region depends very much on what interests or who underlies it."

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor yang mempengaruhi Indonesia tidak bergabung dengan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia sebagai negara maritim yang juga memiliki tingkat kejadian perompakan yang tinggi memilih tidak bergabung dengan ReCAAP untuk menangani perompakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah norm subsidiarity yang menjelaskan adanya cognitive priors Indonesia mendorong penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis triangulasi, yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen, jurnal, dan tulisan akademik yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cognitive priors Indonesia yang berupa ide, norma, serta aturan mempengaruhi penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP dan memperkuat kerja sama dengan Singapura-Malaysia dalam menangani perompakan di wilayahnya.

---

ABSTRACT This research aims for the factors influencing Indonesia to not join The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia as a maritime country and has a high piracy incident chose to not join ReCAAP to deal with piracy. Norm subsidiarity theory was used in this research to explain Indonesia rsquo s cognitive priors that enforce Indonesia rejection in ReCAAP. This qualitative research used triangulation analysis technique that compared primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data was obtained from documents, journals, and website related to the research. The result has shown that Indonesia rsquo s cognitive priors, which are ideas, norms, and rules, influenced in Indonesia rsquo s refusal in ReCAAP and strengthened cooperation with Singapore Malaysia to deal with piracy in its own territory."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa negara kecil mengubah pendekatan kebijakan luar negeri, meskipun keputusan ini tidak sejalan dengan kepentingan negara yang lebih besar dan kuat di dekatnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan keputusan Kepulauan Solomon yang melakukan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri dari dependensi dengan Australia ke diversifikasi yang ditandai dengan peningkatan hubungan dengan Tiongkok. Tesis ini menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi persepsi pengambil kebijakan terhadap ancaman eksternal, kondisi domestik, dan sejarah dan budaya nasional. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri diinisiasi oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare. Keputusan ini secara signifikan didorong oleh persepsi terhadap dominasi Australia di Kepulauan Solomon, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Diversifikasi kemitraan dengan negara yang kuat dilakukan untuk menyeimbangkan dominasi Australia di Kepulauan Solomon. Selain itu, kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan terhadap Kepulauan Solomon dalam bentuk peningkatan jumlah bantuan pembangunan dan skema kerja sama keamanan akibat kondisi ekonomi dan keamanan domestik yang rentan.

---

This research aims to explain why small countries change their foreign policy, even though these decisions are not in line with the interests of larger and more powerful countries nearby. The analysis in this research uses foreign policy change theory to explain Solomon Islands' decision to change its foreign policy from dependency with Australia to diversification that is characterized by increased relations with China. This thesis uses thematic analysis methods to identify policy makers' perceptions of external threats, domestic conditions, and national history and culture. The findings of this study indicate that foreign policy changes were initiated by the Prime Minister of the Solomon Islands, Manasseh Sogavare. This decision was significantly driven by perceptions of Australia’s dominance in the Solomon Islands, which was seen as a threat to the country's sovereignty. Diversifying partnerships with powerful countries was carried out to balance Australia's dominance in the Solomon Islands. In addition, this policy was carried out to maximize benefits for the Solomon Islands in the form of increasing the amount of development assistance and security cooperation schemes due to fragile domestic economic and security conditions."

"Reformasi sektor keamanan menjadi fokus penting bagi pembangunan jangka panjang Timor-Leste. Tulisan ini mengeksplorasi tantangan kegagalan PBB dalam menginisiasi SSR di Timor-Leste periode 2000-2006. UNTAET dengan mandat yang luas menginisiasi proses SSR di Timor-Leste pada awal mandatnya. Pembentukan sektor keamanan menjadi bagian penting yang harus dikerjakan, termasuk pembentukan institusi pertahanan dan keamanan. Misi berikutnya UNMISET juga dibekali dengan mandat eksekutif terhadap PNTL. Sayangnya dengan mandat yang luas, PBB gagal dalam menciptakan sektor keamanan yang dapat menjamin keamanan setiap individu di negara baru tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan dalam enam bagian penting guna , antara lain, efektivitas kinerja dan kekuatan institusi keamanan, manajemen dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat, keberlanjutan penyelenggaraan sektor keamanan, dan yang terakhir Disarmament, Demobilisation dan Reintegration (DDR). Dari analisis tersebut, terungkap bahwa upaya reformasi sektor keamanan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga perlunya penanganan terhadap isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Rekomendasi diberikan untuk pemerintah Timor-Leste, termasuk perlunya fokus pada pembangunan institusi yang akuntabel dan transparan, serta penggalangan dukungan internasional untuk mendukung upaya reformasi. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat antara Timor-Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kunci untuk mencapai tujuan keamanan yang berkelanjutan dan stabil di masa depan.

---

SSR is an important focus for Timor-Leste's long-term development. This paper explores the challenges of the UN's failure to initiate SSR in Timor-Leste from 2000-2006. UNTAET with a broad mandate initiated the SSR process in Timor-Leste at the beginning of its mandate. The establishment of the security sector became an important part to be done, including the establishment of defense and security institutions. The subsequent mission UNMISET was also equipped with an executive mandate towards PNTL. Unfortunately, with such a broad mandate, the UN failed to create a security sector that could guarantee the security of every individual in the new country. Therefore, this research will be presented in six key sections in order to examine, among others, the effectiveness of the performance and strength of security institutions, management and oversight, community relations, the sustainability of security sector operations, and finally Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). The analysis revealed that security sector reform efforts require not only a technical approach, but also need to address complex political and social issues. Recommendations were made for the government of Timor-Leste, including the need to focus on building accountable and transparent institutions, and mobilizing international support for reform efforts. In this context, close cooperation between Timor-Leste and the United Nations is key to achieving the goal of sustainable and stable security in the future. "

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tujuan Indonesia yang tetap mengirimkan pasukan tempurnya sebagai Kontingen Garuda dalam misi United Nation Emergency Forces II (UNEF II) meskipun pada saat itu Indonesia sedang menghadapi gejolak dalam negeri di Timor Portugis pada tahun 1975-1977. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti (1970) sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan motivasi dan peran Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Hasil akhir dari artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi UNEF II sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Indonesia berupaya untuk memperkuat posisi diplomasi dan mendapatkan legitimasi dari negara-negara internasional. Meskipun sedang menghadapi konflik di Timor Portugis, Indonesia tetap konsisten dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai negara yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan peran yang ingin diambil oleh Indonesia salah satunya melalui misi pemeliharaan perdamaian dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas regional dan dunia.

---

This article aims to analyze the purposes of Indonesia still sending its combat troops as a Garuda contingent in the United Nations Emergency Forces II (UNEF II) mission in 1974-1979, even though at that time Indonesia was facing internal unrest in Portuguese Timor. In this article, the author uses the role theory presented by Kalevi Jaakko Holsti (1970) as an analysis framework to explain the motivation and role of Indonesia in sending peacekeepers abroad. This research uses a qualitative approach with triangulation analysis techniques. The final results of this article indicate that Indonesia has sent Garuda contingents to UNEF II as part of Indonesia's commitment to world peace and supporting the principles of the United Nations. In addition, Indonesia is striving to strengthen its diplomatic position and gain legitimacy from international states. Despite the conflict in Portuguese Timor, Indonesia remains consistent in fulfilling its role and responsibilities as a state of international peace and security. This research provides a better understanding of the motivation and role that Indonesia wants to take on one of its peacekeeping missions and its contribution to regional and global stability."

"Hubungan bilateral antara Rusia dan Suriah telah terbangun sejak tahun 1944, bahkan sebelum masyarakat internasional secara resmi mengakui negara tersebut sebagai negara yang merdeka pada bulan April 1946. Hubungan kedua negara tersebut relatif stabil bahkan hingga presiden Bashar al-Assad menjabat. Krisis yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 meningkatkan intensitas hubungan kedua negara tersebut. Hadirnya kelompok Islam Radikal dalam krisis Suriah membuat Rusia meningkatkan dukungannya bahkan dalam bentuk intervensi militer. Berangkat dari fenomena diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa : 'Mengapa Rusia Melakukan Intervensi Militer Dalam Konflik Internal Suriah ?'. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami motif dari intervensi militer Rusia dalam krisis di Suriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Ofensif Defensif oleh Van Evera 1999 . Penelitian ini menunjukan bahwa Rusia memiliki kerentanan dan juga peluang dalam konflik internal Suriah. Kerentanan tersebut di proyeksikan dalam faktor geopolitk dan perilaku balancing Suriah. Peluang yang dimiliki Rusia berupa kekuatan militernya yang superior dan rezim pemerintahannya yang stabil.

---

Bilateral relations between Russia and Syria have been established since 1944, even before the international community officially recognized the country as an independent state in April 1946. The relationship between the two countries was relatively stable, even until President Bashar al Assad Regime. The crisis that occurred in Syria in 2011 increased the intensity of relations between the two countries. The presence of radical Islamic groups in the Syrian crisis made Russia increase its support, even in the form of military intervention. Departing from the above phenomenon, researchers formulate research questions Why Russia Conducts Military Intervention In Syria Internal Conflict. The purpose of this study was to understand the motives of Russian military intervention in the Syrian crisis. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of literature study. The theory used in the research is Defensive Offensive Theory by Van Evera 1999. This study shows that Russia has vulnerabilities as well as opportunities in the internal conflicts of Syria. The vulnerability is projected in geopolitical and Syrian balancing factors. The opportunity that Russia possesses is its superior military power and stable regime of government."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang implementasi dari Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma Tridek dengan menggunakan Teori Perimbangan Kekuatan. Teori yang digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan juga koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah masing cenderungnya pemerintah dan TNI dalam melihat ancaman berasal dari dalam negara. Dalam variabel teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai MEF TNI yang diharapkan tercapai pada tahun 2024, namun salah satu kendala terbesarnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing negara dalam kerja sama pertahanan, khususnya kerja sama multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja sama pertahanan tersebut terhambat kemajuannya. Namun, dari berbagai upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.

---

ABSTRACTThis research put focus on the implementation of TNI rsquo s Doctrine, Tridarma Ekakarma Tridek , with the use of Balance of Power Theory. Barry Posen rsquo s Balance of Power Theory have three indicators, which are geography, technology, and coalition. The assumption from this theory is the technology variable is the most outward looking variable between three variables. Through Balance of Power theory, Doktrin Tridek having many obstacles. In geography variable, the main obstacle is the tendency from government and TNI to see threats comes from within. In technology variable, the main obstacle is the lack of budget from the government to reach the MEF TNI that supposed to finish in 2024. In coalition variable, the main obstacle is in multilateral defense cooperation, each of the member countries have different interest and agenda that makes the goal from its cooperation hard to reach. Nevertheless, from every effort government and TNI does to make its mainframe outward looking, coalition variable have the most influence in Doktrin Tridek. It can be seen from the hedging strategy that the goverment which are conducted by Departement of Defense and TNI within its defense diplomacy that works better than the other variables from Balance of Power Theory."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC.

---

This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively."