Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi era globalisasi pada masa pasca Perang Dingin, negara-negara semakin perlu untuk melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan akibat adanya hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam tulisannya, penulis bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai kerja sama industri pertahanan internasional dan selanjutnya menganalisis karakter hubungan yang tercipta. Dalam pembahasannya, literatur tersebut kemudian penulis kategorisasikan berdasarkan tipologi motif pelaksanaan kerja sama industri pertahanan menurut Widjajanto, et al. (2012) yang meliputi motif anggaran, teknologi, dan pasar. Hasil temuan berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa kategorisasi juga dapat dilakukan melalui sifat hubungan regional, multilateral, maupun bilateral dalam kerangka aliansi, kemitraan strategis, dan juga atas dasar proyek. Melalui tinjauan terhadap literatur, diketahui bahwa sebagian besar hubungan kerja sama didasarkan atas motif atau kepentingan teknologi dan sifat hubungan bilateral menjadi kondisi yang lebih efektif untuk melaksanakan kerja sama. Temuan baru yang diidentifikasi penulis adalah pelaksanaan kerja sama industri pertahanan juga dapat turut dilaksanakan melalui motif persamaan ancaman.

---

ABSTRACT

In the era of globalization of the post-Cold War time, countries increasingly need to collaborate in defense industry sector due to economic, political and social barriers. In this paper, the author aimed to review the literatures on international defense industry cooperation and further analyzed the character of the relationships that are created. In the discussion, the author then categorized the literature based on the typologies of the motives for implementing defense industry cooperation according to Widjajanto, et al. (2012), which consists of budget, technology, and market motives. The findings based on the literature review indicated that categorization can also be made through the nature of regional, multilateral, and bilateral relations within the framework of alliances, strategic partnerships, and project-based program. Through the review, it is known that most cooperative relationships are based on technological motives or interests and the nature of bilateral relations is a more effective condition for carrying out cooperation. The new finding identified by the author is that the implementation of the defense industry cooperation can also be made through the threat motive."

"Negara dapat mengadopsi bentuk dan metode baru dari suatu diplomasi tergantung dari keadaan dan strategi yang diadopsi untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Salah satu bentuk perubahan metode dan bentuk diplomasi tersebut adalah hadirnya konsep diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan dipandang sebagai bentuk diplomasi yang terlahir kembali pasca Perang Dingin untuk membangun keadaan internasional yang lebih baik dan damai, yang mana relevansi dari konsep tersebut terus berkembang. Tinjauan ini mencakup 29 literatur dan terbagi atas tujuh tema utama yakni: (1) reformasi sektor keamanan, (2) membentuk lingkungan keamanan, (3) membangun kapasitas, (4) keterlibatan strategis dan menghindari konflik, (5) penyebaran nilai, (6) menjaga perdamaian, dan (7) persaingan dan kompetisi. Ketujuh tema tersebut terbagi atas 1 tema yang membahas mengenai perkembangan diplomasi pertahanan berdasarkan konsep dan 6 tema berdasarkan peran diplomasi pertahanan dalam HI. Tinjauan ini juga akan kembali mengidentifikasi konsensus, perdebatan, tren, dan kesenjangan penelitan yang ada. Tulisan ini menemukan bahwa peran membentuk lingkungan keamanan merupakan peran yang dominan dibahas dan kawasan Asia Tenggara mendominasi fokus kajian literatur diplomasi pertahanan. Tinjauan kepustakaan ini juga erat pembahasannya dengan persaingan great powers, dinamika kawasan, dan usaha negara untuk memengaruhi pihak lain.

---

Countries can adopt and new methods of diplomacy depending on the circumstances and strategies adopted to achieve the country's national interests. One of the changes in the method and form of diplomacy is the presence of the concept of defense diplomacy. The concept of diplomacy is seen as a form of diplomacy that re-emerged after the Cold War to build a better and more peaceful international situation, whose relevance this concept continues to grow. This literature review covers 29 literatures and is divided into seven main themes, namely: (1) security sector change, (2) building a security environment, (3) capacity building, (4) strategy engagement and conflict avoidance, (5) value sharing, (6 ) peacekeeping efforts, and (7) competition and swaggering. The seven themes are divided into one theme which discusses the development of defense diplomacy concepts and six themes based on the role of defense diplomacy in IR. This review will also uncover existing discoveries, trends and research gaps. This paper finds that the role of shaping security environment is the dominant role discussed and the Southeast Asia region dominates the focus of the defense diplomacy literature review. This literature review is also closely related to big power competition, regional dynamics, and state efforts to influence other parties."

"Saat ini, banyak negara berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi untuk mempromosikan perdamaian berdasarkan rekonsiliasi dan kerja sama dan mempromosikan kesejahteraan rakyat mereka sendiri daripada konfrontasi ideologis dan militer yang ada dalam proses pembentukan tatanan internasional baru ini. Namun, situasi Asia Timur Laut termasuk semenanjung Korea memiliki ambivalensi rekonsiliasi dan ketegangan karena peningkatan ketergantungan bersama di antara negara-negara di wilayah tersebut, sisa-sisa Perang Dingin, dan ketidakpastian rezim Korea Utara.

 Dalam situasi ini, Six-Party Talks (SPT) belum dilanjutkan untuk waktu yang lama karena uji coba nuklir Korea Utara dan uji coba peluncuran rudal, dan minat dalam perundingan enam negara baru-baru ini meningkat. Dalam tulisan ini, Penulis membahas persepsi dan kebijakan negara-negara Asia Timur Laut yang berfokus pada diskusi tentang pelembagaan multilateral yang disebut SPT. Selain itu, upaya, kinerja dan keterbatasan kelembagaan untuk melembagakan SPT juga dibahas.

 Pada akhirnya, untuk mengembangkan SPT sebagai kerjasama keamanan multilateral di wilayah tersebut, perlu untuk memperkuat elemen multilateral dalam hal operasi dan fungsi perundingan, dan pada saat yang sama, perbaikan lingkungan di wilayah tersebut harus dilakukan untuk membangun kerjasama keamanan multilateral. Selain itu, sangat penting untuk mendapatkan dukungan aktif dan kerjasama di negara-negara tetangga.

---

Many countries are now focusing on economic development to promote peace and promote the welfare of their citizens based on reconciliation and cooperation rather than ideological and military confrontations that exist in the process of forming a new international order. But the situation in Northeast Asia, including the Korean Peninsula, is ambiguous due to increased interdependence among countries in the region, the remnants of the Cold War and uncertainties in the North Korean regime.

 Under these circumstances, the Six-Party Talks (SPT) did not last long due to North Korea's nuclear and missile tests, and interest in the SPT has recently increased. The paper discusses the perceptions and policies of Northeast Asian countries that focus on discussions on multilateral institutionalization, called SPT. And also discussed efforts, achievements and institutional limitations to institutionalize SPT.

 Finally, in order to develop SPT as a multilateral security cooperation within the region, it is necessary to strengthen multilateral elements in terms of operational and negotiating functions, and at the same time carry out environmental improvements in the region to develop multilateral security cooperation. It is also very important to gain active support and cooperation from neighboring countries.

 

"

"ABSTRAKIntensifnya respon Indonesia terhadap isu IUU fishing pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 telah mengidikasikan adanya upaya sekuritisasi isu ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori konteks dalam sekuritisasi milik Thierry Balzacq, penelitian ini menganalisis konteks apa yang mempengaruhi sekurtisasi isu IUU fishing tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisis konten terhadap lsquo;penyampaian-penyampaian rsquo; tentang IUU fishing oleh Pemerintah, artikel-artikel yang dimuat oleh media massa nasional, serta regulasi-regulasi dalam rezim IUU fishing regional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus tentang IUU fishing di ranah domestik dan rezim internasional maupaun regional tentang IUU fishing merupakan konteks yang mempengaruhi sekuritisasi karena keduanya menjadi sumber makna tekstual dan sumber makna kultural tentang IUU fishing bagi Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s intensive response to IUU fishing by the end of 2014 until 2016 has been indicated Joko Widodo administration rsquo s securitization of this issue. In light of Balzacq rsquo s theory of context in securitization, this research analyzes the context which affects the securitization of IUU fishing in Indonesia. The methodology employed in this research is a content analysis of the speeches delivered by government officials, as well as editorials put forward by national media. In addition, it also looks at international IUU fishing regime rsquo s regulation. This research finds that the discourse on IUU fishing in domestic, international and regional IUU fishing regimes are the contexts which shape the frames of securitization by providing the source of textual and cultural meanings of IUU fishing for Indonesia."

"Sejak 2018, aliran perdamaian positif terus berlanjut di Korea. Namun demikian, Asia Timur Laut masih memiliki faktor konflik Perang Dingin seperti konfrontasi ideologis, perpecahan, perselisihan wilayah dan ras senjata. Secara khusus, persaingan hegemonik antara Cina dan Amerika Serikat merupakan ancaman terbesar bagi tatanan internasional di Asia Timur Laut. Di satu sisi, ada semangat perdamaian berdasarkan rekonsiliasi dan kerja sama, tetapi di sisi lain, konfrontasi dan konflik terus berlanjut. Selain itu, arah dan langkah-langkah khusus untuk stabilitas di Asia Timur Laut masih kurang. Dalam tulisan ini, Perpetual Peace dari Kant ditetapkan sebagai kerangka struktur utama, dianalisis kembali sesuai dengan situasi saat ini, dan literatur terkait ditinjau untuk menganalisis kemungkinan promosi perdamaian di Asia Timur laut. Tulisan ini mengulas dan menganalisis literatur untuk melihat apakah tiga artikel definitif Kant yang efektif dalam Situasi Asia Timur Laut. Selain itu, berdasarkan ini, meninjau dan menganalisis literatur tentang apa yang harus dilakukan Korea untuk mempromosikan perdamaian di Asia Timur Laut dan hubungan apa yang harus dibangun dengan negara-negara tetangga.

---

Since 2018, the flow of positive peace has continued in Korea. T However, Northeast Asia still has Cold War conflict factors such as ideological confrontation, division, territorial disputes and arms races. In particular, hegemonic competition between China and the United States is the biggest threat to the international order in Northeast Asia. On the one hand, there is a spirit of peace based on reconciliation and cooperation, but on the other hand, confrontation and conflict continues. In addition, specific directions and steps for stability in Northeast Asia are lacking.

In this paper, Perpetual Peace from Kant is established as the main structural framework, analyzed again according to the current situation, and related literature is reviewed to analyze the possibility of promoting peace in Northeast Asia. This paper reviews and analyzes the literature to see whether Kant's three definitive articles are effective in the Northeast Asian Situation. In addition, based on this, reviewing and analyzing the literature on what Korea must do to promote peace in Northeast Asia and what relations should be established with neighboring countries."

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus ratifikasi U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) oleh Jepang pada tahun 2019. Pembahasan berfokus untuk menjawab mengapa Jepang bersedia untuk meratifikasi USJTA tanpa adanya kesepakatan penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang, yang merupakan tujuan utamanya dalam memulai negosiasi USJTA. Alih-alih memprioritaskan tujuan utama Jepang, kesepakatan akhir yang terbentuk dinilai lebih mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dalam membuka pasar pertanian Jepang. Bahkan, hingga penulisan skripsi ini dibuat, belum ditemukan adanya tanda-tanda akan dimulainya pembicaraan terkait penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang meskipun tiga tahun telah berlalu sejak USJTA resmi berlaku. Untuk memahami tindakan Jepang dalam meratifikasi USJTA, skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori two-level games milik Robert Putnam dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa kebijakan Jepang untuk meratifikasi USJTA tanpa kesepakatan tarif pada komoditas otomotifnya dipengaruhi oleh proses negosiasi USJTA yang berlangsung pada level internasional dan mayoritas konstituen domestik serta institusi politik Jepang yang mendukung ratifikasi USJTA pada level domestik. Menurut teori two-level games, temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat win-set yang tumpang tindih antara level internasional dan domestik Jepang sehingga memungkinkan Jepang untuk tetap meratifikasi USJTA walaupun bukan berada pada kondisi yang ideal.

---

The discussion in this thesis addresses the case of the U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) ratification by Japan in 2019. The focus of the discussion is to answer why Japan was willing to ratify USJTA without the inclusion of a tariff elimination agreement on automotive commodities originating from Japan, which was its main objective in initiating the USJTA negotiations. Instead of prioritizing Japan's main goal, the final agreement formed was deemed to accommodate the interests of the United States in opening Japan's agricultural market. Even as of the writing of this thesis, there have been no signs of initiating discussions on the tariff elimination of Japanese automotive commodities, despite three years having passed since the USJTA officially came into effect. To understand Japan's actions in ratifying the USJTA, this thesis utilizes the analytical framework of Robert Putnam's Two-Level Games theory with an exploratory qualitative research method that is focused on literature review. The research in this thesis finds that Japan's policy to ratify the USJTA without a tariff agreement on its automotive commodities is influenced by the USJTA negotiation process that took place at the international level, as well as the majority of domestic constituents and Japanese political institutions that supported the ratification of the USJTA at the domestic level. According to the Two-Level Games theory, these findings indicate that there is still an overlapping win-set between the international and domestic levels in Japan, allowing Japan to ratify the USJTA even though it is not under ideal conditions."

"Dalam studi Hubungan Internasional, Valerie Hudson berpendapat bahwa perlu adanya alternatif dari penulisan yang mayoritas memandang perumusan kebijakan luar negeri dilaksanakan oleh aktor kesatuan yaitu negara. Diperlukan adanya level penulisan yang mengesampingkan gagasan pandangan negara sebagai suatu black box, melainkan analisis tersebut dapat berkutat pada individu pemimpin negara yang berpengaruh pada terciptanya kebijakan. Salah satu individu yang menjadi menarik untuk dilaksanakan analisis adalah Nayib Bukele yang berperan sebagai Presiden El Salvador. Pada kepemimpinannya, El Salvador pada 2021 menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang nasional di negara mereka. Kebijakan tersebut mendapatkan berbagai kritikan dan kontroversial dari pihak domestik El Salvador dan juga pihak internasional seperti media berita dan institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF). Dalam menjawab anomali tersebut, tulisan ini akan menggunakan analisis pada level individu dengan penggunaan konsep Anamnesis yang ditulis oleh Jerrold Post. Penulis berargumen bahwa faktor kepribadian dengan menggunakan konsep Anamnesis terhadap Nayib Bukele merupakan faktor yang berpengaruh dalam terciptanya kebijakan Bitcoin sebagai mata uang nasional di El Salvador

---

In the field of International Relations, Valerie Hudson argues that there is a need for alternatives to research that predominantly views the formulation of foreign policy as carried out by unitary actors, namely states. It is necessary to conduct research that goes beyond the idea of the state as a black box and instead focuses on the analysis of individual leaders who influence policy-making. One interesting individual for analysis is Nayib Bukele, who serves as the President of El Salvador. Under his leadership, El Salvador became the first country in the world to adopt Bitcoin as its national currency in 2021. This policy has received criticism and controversy from domestic stakeholders in El Salvador as well as international actors such as the news media and international institutions like the International Monetary Fund (IMF). In addressing this anomaly, this paper will employ an analysis at the individual level using the concept of Anamnesis as described by Jerrold Post. The researcher argues that the personality factor, analyzed through Anamnesis, plays a significant role in the creation of the policy of adopting Bitcoin as the national currency in El Salvador."

"Utang luar negeri (ULN) merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri aktor internasional, sehingga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing aktor internasional. Sementara itu, ULN juga merupakan bagian penting dari struktur modal internasional. Hampir semua negara memiliki ULN, karena berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pentingnya posisi ULN bagi negara tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kerja sama internasional yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh dan mengelola ULN. Narasi yang berkaitan erat dengan ULN adalah kepemilikan ULN oleh negara berkembang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya, adalah Indonesia, yang sudah berutang sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia berutang karena kemampuan ekonomi yang belum memiliki kapabilitas untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi dan kegiatan, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kebutuhan Indonesia atas ULN sejak masa Orde Lama hingga saat ini, memicu banyaknya perbincangan mengenai konsekuensi ekonomi dan politik dari ULN. Studi ini akan menganalisa 32 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus. Literatur diorganisasikan dengan metode taksonomi, dengan membaginya ke dalam 3 tema utama yaitu (1) kebijakan pemerintah terhadap ULNI; (2) pengelolaan ULNI dan ancaman ketergantungan; dan (3) dampak ULNI terhadap dinamika ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergantung pada ULN sehingga muncul upaya Indonesia untuk mengatasi ketergantungannya terhadap ULN. Namun, upaya pengelolaan ULNI untuk mengatasi ketergantungan cukup lemah, sehingga menyebabkan ULNI berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, antara lain memengaruhi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan kemampuan ekonomi untuk mencegah dampak negatif ULN, namun konsolidasi tersebut cukup lemah. Pembahasan mengenai topik ini tidak begitu banyak berkembang pada literatur internasional, sehingga pembahasan topik ini didominasi oleh akademis berafiliasi Indonesia. Alhasil, melalui studi ini ditemukan banyak kesenjangan perkembangan pembahasan khususnya mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan ULN dan hubungan debitur-kreditur.

---

Foreign debt is a significant aspect of international actor’s foreign policy hence it is directly tied to their economic and political interests. Meanwhile, debt is a significant component of the international capital system. Almost all countries have foreign debt because it is an essential source of income for a country. The importance of a country's external debt status is reflected in its economic policies or international collaboration to obtain and manage foreign debt. The narrative that is directly tied to foreign debt is the ownership of substantial sums of foreign debt by emerging countries. One of them is Indonesia, which has been in debt to sustain economic progress since the Old Order until now. Indonesia is in debt because it lacks the economic capacity to finance diverse expenditures for economic demands and activities, as well as to support economic development. Since the Old Order period till now, Indonesia's requirement for external debt has sparked extensive debate concerning the economic and political consequences of foreign debt. This study will examine 32 pieces of literature from Scopus and other sources. The literature is grouped taxonomically, with three primary themes: (1) government policy toward Indonesia's foreign debt; (2) management of Indonesia's foreign debt and threats of dependency; and (3) the influence of Indonesia's foreign debt on economic dynamics. This study demonstrates Indonesia's reliance on foreign debt, indicating Indonesia's efforts to reduce its reliance on foreign debt. However, efforts to manage Indonesia's foreign debt in order to eliminate dependence were mostly ineffective, causing the nation's foreign debts to have a detrimental impact on the Indonesian economy, including stagnation in economic growth and inflation. Indonesia is attempting to strengthen its economic capability in order to mitigate the negative effects of external debt, but progress has been slow. Because the international literature on this topic has not developed considerably, Indonesian-affiliated scholars dominate the conversation. As a result, this study discovered numerous gaps in the growth of dialogue, particularly with critical concerns concerning foreign debt and debtor-creditor interactions."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Kekuatan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian hubungan internasional sejak awal perkembangannya. Kekuatan sendiri tidak bersifat uni-dimensional, melainkan bersifat multidimensional dan mencakup banyak aspek. Salah satu dimensi dalam kekuatan adalah sarana proyeksinya, yang mencakup sarana ekonomi. Penggunaan sarana ekonomi sebagai proyeksi kekuatan telah berkembang sepanjang sejarah, dan salah satu konsep yang muncul sebagai turunan dari perilaku tersebut adalah geoekonomi. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang akan berupaya untuk membahas perkembangan geoekonomi dalam hubungan internasional. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan 32 literatur yang membahas tentang geoekonomi dalam hubungan internasional. Adapun literatur-literatur tersebut akan diorganisir dengan metode taksonomi, yang menghasilkan tiga tema pembahasan utama: (1) perkembangan konsep geoekonomi; (2) geoekonomi dan kebijakan luar negeri; dan (3) geoekonomi melalui pendekatan kawasan. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diidentifikasi konsensus, perdebatan, refleksi, serta sintesis terhadap keseluruhan literatur yang dipaparkan. Pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk perkembangan geoekonomi kedepannya.

---

Power has been one of the central concepts in International Relations since the emergence of its study. Rather than unidimensional, power is seen as a multidimensional concept which encompasses many aspects. One of the dimensions in power is its projection or its means, which include economic means. The use of economic means as power projection has developed throughout history, and one of the concepts that emerged as a descendant of this behavior is geoeconomics. This paper is a literature review which aims to discuss about the development of geoeconomics in international relations. This paper will consist of 32 literatures that focus on the topic of geoeconomics in international relations. The literatures will be organized using taxonomy methods, divided into three main topics: (1) the development of geoeconomics concept; (2) geoeconomics and foreign policy; and (3) geoeconomics through regional approach. Afterwards, this paper will try to identify the consensus, debate, reflection, and synthesis towards the entire literature body. Finally, this paper will give a conclusion and recommendations for the future study of geoeconomics."