Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini memaparkan kepentingan India dan Indonesia terkait dengan keberlanjutan patroli terkoordinasi di perbatasan maritim kedua negara di kawasan Samudera Hindia. Pada awalnya, patroli terkoordinasi yang dimulai pada 2002 tersebut ditujukan untuk menghadapi ancaman pembajakan yang diduga dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka GAM di pintu masuk Selat Malaka dan Laut Andaman. Pasca perjanjian damai Helsinki 2005, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk berdamai. Namun, hal itu tidak serta-merta menghentikan kerja sama patroli terkoordinasi oleh kedua negara hingga saat ini. Bahkan, kedua negara semakin meningkatkan hubungan bilateral mereka dengan mendeklarasikan ldquo;Kemitraan Strategis Baru rdquo; pada November 2005. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi pertahanan dan kepentingan nasional sebagai landasan kerangka pemikiran. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif sehingga temuan penelitian dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari perspektif India, negara itu memiliki kepentingan terhadap Indonesia yang didorong oleh kebijakan Look East Policy. India memanfaatkan posisi strategis Indonesia di ASEAN untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan dari perspektif Indonesia, negara itu memiliki kepentingan agar India bersedia melakukan Transfer of Technology dan suplai persenjataan dibidang alat pertahanan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThis thesis describes the interests of India and Indonesia related to the sustainability of coordinated patrols at the maritime border of the two countries in the Indian Ocean region. Initially, the coordinated patrol that was started in 2002 was aimed at facing the threat of piracy allegedly committed by the Free Aceh Movement at the entrance of the Malacca Strait and the Andaman Sea. After the 2005 Helsinki peace agreement, the Indonesian government and the Free Aceh Movement agreed to make peace. However, it does not necessarily stop the coordinated patrols between the two countries to date. In fact, the two countries further improved their bilateral relationship by declaring New Strategic Partnership in November 2005. To analyze the phenomenon, the author uses the concept of defense diplomacy and national interest as conceptual frameworks. Meanwhile, in this thesis, the author uses qualitative method with descriptive design so that the research findings can be explained in more deeply. The results show that from an Indian perspective, India has an interest in Indonesia that is driven by what so called as Look East Policy. India takes advantage of Indonesia 39 s strategic position in ASEAN to strengthen its influence in Southeast Asia. From Indonesian perspective, Indonesia has some interests to make India approves in doing transfer the technology and supply of weaponry to reduce Indonesia 39 s dependence on the United States."

"Proliferasi budaya populer telah memicu minat akademik yang signifikan terhadap dampaknya yang beragam terhadap video gim dalam hubungan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk secara komprehensif memetakan kondisi penelitian saat ini di bidang video gim dalam studi hubungan internasional menggunakan metode taksonomi yakni pengorganisasian topik ke dalam subset-subset tema yang berisi literatur-literatur serupa.  Tulisan ini menyelidiki masalah seputar representasi dalam video gim, mencakup penggambaran budaya, gender, dan ideologi politik yang beragam, serta mengeksplorasi pengaruh potensial mereka terhadap persepsi internasional dan pemertahankan stereotip. Lebih lanjut, makalah ini mempelajari dinamika rumit manipulasi politik dalam video gim, mengeksplorasi cara struktur naratif dan mekanika permainan dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini publik dan memajukan agenda politik tertentu. Dengan memetakan secara holistik kondisi penelitian saat ini di domain-domain yang berbeda, tulisan ini memberikan gambaran komprehensif bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang ingin memahami interaksi rumit antara video gim dan hubungan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, menyoroti tren yang muncul, dan menekankan perlunya kolaborasi interdisipliner dan penelitian empiris lebih lanjut.

---

The proliferation of popular culture has triggered significant academic interest in their diverse impact on video games in international relations. This paper aims to comprehensively map the current research landscape in the field of video games within the context of international relations using a taxonomic approach, organizing topics into subsets containing related literature. Specifically, this paper investigates issues concerning representation in video games, encompassing the portrayal of cultural, gender, and political ideological diversity, while exploring their potential influence on international perceptions and the perpetuation of stereotypes. Furthermore, this study examines the intricate dynamics of political manipulation within video games, exploring how narrative structures and gameplay mechanics can be leveraged to shape public opinion and advance specific political agendas. By holistically mapping the current research conditions across these different domains, this paper offers a comprehensive overview for academics, policymakers, and practitioners seeking to understand the complex interplay between video games and international relations. It identifies existing research gaps, highlights emerging trends, and underscores the need for interdisciplinary collaboration and further empirical investigation."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk membahas dan menganalisa strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Strategi yang dilakukan Vietnam salah satunya dengan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui penegasan MoU pada tahun 2011. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Vietnam guna menjaga keamanan di Laut Tiongkok Selatan dari negara-negara yang bersengketa terutama Tiongkok, selaku pemilik kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Hal ini menuntut Vietnam melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai strategi extended deterrence dalam menjaga keamanan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan.

---

This thesis discusses Vietnam's efforts in maintaining the security in the South China Sea in 2011. This study uses explanative and qualitative methods. It to discuss and analyze strategies how Vietnam maintain the security in the South China Sea in 2011. One of the strategies is defense cooperation with United States through the signing of the MoU in 2011. The defense cooperation was expected to help to improve Vietnam’s military strength in order to maintain the security of the South China Sea against the threats produced by other claimants policy, especially China as the largest military forces in the region. Vietnam’s policy to embrace United States extended deterrence, in part was a reaction to China’s military posture."

"Perkembangan teknologi media visual, kejadian fenomenal, dan perdebatan teoretis mengenai hubungan visual dan kebijakan luar negeri mendorong para penulis keamanan untuk memasukkan analisis visual dalam proses sekuritisasi. Tulisan ini berusaha mengaji perkembangan tulisan-tulisan analisis visual dalam Teori Sekuritisasi. Pengelompokan literatur dalam tulisan ini menggunakan metode tipologi. Tulisan ini mengidentifikasikan empat tema besar yang umumnya menjadi fokus dalam pembahasan literatur mengenai visual dalam Teori Sekuritisasi: pertama, perkembangan Teorisasi Sekuritisasi Visual; kedua, penggunaan Sekuritisasi Visual oleh aktor sekuritisasi; ketiga, pembahasan visual dalam perannya untuk membangkitkan emosi audiens dan; keempat, pembahasan dampak genre media sekuritisasi visual atas konstruksi ancaman terhadap referent object. Dari keempat tema tersebut pembahasan mengenai teori sekuritisasi visual merupakan pembahasan yang paling banyak ditulis oleh para peneliti. Dengan mayoritas peneliti menuliskan pendefinisian Teori Sekuritisasi Visual dan bagaimana sebuah visual dapat bekerja dalam kerangka kerja sekuritisasi. Perdebatan yang muncul dari tulisan mayoritas ini adalah mengenai peran visual dalam mengonstruksikan keamanan; apakah melalui speech-act atau dapat mengonstruksikan keamanan dengan cara baru. Sementara itu, tema lain yang cukup banyak ditulis adalah mengenai penilaian para peneliti tentang dampak genre visual atas konstruksi ancaman terhadap referent object. Tulisan ini menemukan bahwa para peneliti keamanan melihat peran sentral visual sebagai bagian dari proses sekuritisasi, tetapi masih belum sepakat mengenai ketepatan peran visual dalam kerangka kerja sekuritisasi. Selain itu tulisan ini menemukan bahwa simbol/ ikon merupakan genre visual yang memiliki kemungkinan sekuritisasi paling tinggi, sebagai contoh gambar ikon ‘Aisha’ di sampul majalah TIME yang mendorong terjadinya debat dalam hal keberlanjutan intervensi militer Amerika Serikat ke Afganistan. Tulisan-tulisan yang membahas visual dalam Teori Sekuritisasi banyak berbicara mengenai konsep internal dari sekuritisasi seperti peran visual dalam kerangka kerja speech-act. Namun, sampai saat ini masih belum banyak tersedia tulisan yang membahas tentang peran emosi dan peran audiens dalam konstruksi keamanan melalui visual.

---

The development of visual media technology, phenomenal events, and theoretical debates regarding visual relations and foreign policy prompted security writers to include visual analysis in the securitization process. This paper attempts to examine the development of visual analysis writings in Securitization Theory. The literature grouping in this paper uses the typology method. This paper identifies four major themes that are generally the focus in the literature on visual discussions in Securitization Theory: first, the development of Visual Securitization Theory; second, the use of Visual Securitization by securitization actors; third, visual discussion in its role to evoke audience emotions and; fourth, the discussions of the impact of the visual genre on threat construction of the referent object. From the four major themes, the discussion most written by researchers is about visual securitization theory. Majority of this writing is about the definition of Visual Securitization Theory and how a visual can work within the framework of securitization. The debate that emerges from this majority paper is about the visual position in constructing security, whether visual helps speech-act or can construct security in a new way. Meanwhile, another theme that has been written quite extensively is the researchers' assessment of the impact of the visual genre on threat construction of the referent object. This paper finds out that security researchers see the central role of visuals as a part of the securitization process, but they still disagree about the appropriateness of visuals within the securitization framework. In addition, this paper finds out that symbols/icons are visual genres that have the highest possibility of securitization, as an example an iconic image of ‘Aisha’ on the cover of TIME magazine provokes the debate of the continuation of US military intervention to Afghanistan. Writings that discuss visuals in Securitization Theory mainly concern about the internal concept of securitization such as the visual role in the speech-act framework. However, there are not many literature available discussing the role of emotions and the role of audience in security construction through visuals."

"Eksistensi norma internasional dalam studi hubungan internasional memiliki perkembangannya yang signifikan. Konstruktivis memiliki banyak penjelasan untuk penciptaan, difusi dan sosialisasi norma internasional. Kelompok ini berpikir bahwa norma-norma internasional tidak berhenti ada hanya karena ketidakpatuhan terjadi. Sehingga, mereka menaruh sedikit perhatian pada bagaimana hilangnya norma-norma internasional dan berapa lama norma-norma itu akan bertahan. Kajian literatur ini meninjau lebih dari lima belas literatur berbahasa inggris yang terakreditasi internasional untuk menganalisis perkembangan literatur yang membahas siklus hidup norma internasional dari awal kemunculannya hingga kepunahannya. Literatur tersebut akan dikaji berdasarkan metode taksonomi ke dalam tiga tema bahasan yaitu (1) kemunculan norma internasional, (2) respons kepatuhan terhadap norma internasional, dan (3) respons penolakan terhadap norma internasional yang diikuti dengan perubahan dan/atau kepunahan norma internasional. Kajian literatur ini berusaha untuk menemukan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan tersebut. Kajian literatur ini menunjukkan adanya tren terpusat pada kajian kemunculan norma internasional dan sedikit yang mencurahkan perhatian pada bagaimana norma kehilangan efektivitas statusnya. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, kajian literatur ini berpendapat bahwa dalam siklus hidup norma internasional secara keseluruhan, komitmen suatu aktor seringnya dipengaruhi oleh faktor yang berbasis pada self-interest yang menentukan tujuan dan kepentingan aktor internasional. Komitmen ini yang nantinya menentukan berapa lama norma internasional bertahan dalam siklus hidupnya.

---

The existence of international norms in the study of international relations have experienced significant development. Constructivists have differing and numerous explanations for the creation, diffusion, and socialisation of international norms. The group advocates the idea that international norms does not stop existing based on non-compliance. Therefore, little focus seem to be directed towards the disappearance of norms and the length of their existence. This study covers over fifteen (15) internationally accredited literatures in English to analyse the development of literature that explores the life cycle of international norms from its creation to its termination. This study are classified through the taxonomy method into three main themes of discussion which are (1) the emergence of international norms, (2) the responses of compliance towards international norms, and (3) the responses of non-compliance towards international norms that results in changes and/or the extinction of international norms. This study aims to discover the consensus, debates, and gaps within the discussions. This study is able to exhibit the existence of a centralised trend in the research of the emergence of international norms and less on the research of how norms lose the status of its effectivity. Based on the differing literatures that have been reviewed, this study is able to hypothesise that in the whole life cycle of international norms, commitment of an actor is often affected by factors that is based on self-interest which defines the purpose and importance of international actors. This commitment later defines how long the international norms will survive in its life cycle."

"Tesis ini mengkaji peningkatan prioritas kerjasama dan politik luar negeri Fiji terhadap Australia selama periode 2022-2023. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi pergeseran dalam hubungan luar negeri Fiji, yang sebelumnya sangat condong ke Tiongkok, ke penekanan baru pada hubungan dengan Australia. Penelitian ini membahas motivasi dan faktor-faktor di balik perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan pengaruh kekuatan besar di kawasan Pasifik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan proses analisis melalui data primer dari rilis resmi pemerintah, dan sumber sekunder seperti artikel pada jurnal akademik serta laporan media massa terpercaya. Kerangka teori bandwagoning dengan perilaku kebijakan luar negeri negara kecil memberikan lensa analitis untuk mengidentifikasi keputusan strategis yang dilakukan oleh Fiji. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran Fiji melalui peningkatan prioritas kerjasama dengan Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bantuan ekonomi, kerjasama keamanan, dan keterlibatan diplomatik di bawah Kemitraan Vuvale. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran ancaman eksternal dan stabilitas regional dalam membentuk kebijakan luar negeri Fiji. Tesis ini juga mengungkapkan adanya implikasi dari perubahan sikap politik luar negeri terhadap hubungan Fiji dengan kekuatan besar lainnya, khususnya Tiongkok, dan dampak yang lebih luas pada geopolitik regional di Pasifik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku negara kecil dalam hubungan internasional dan menawarkan wawasan tentang pertimbangan strategis negaranegara kepulauan Pasifik di tengah pengaruh yang bersaing dari kekuatan global.

---

This thesis examines Fiji's growing emphasis on collaboration and foreign policy with Australia over the years 2022-2023. The primary objective is to ascertain the transition in Fiji's foreign relations, which earlier exhibited a pronounced inclination towards China, towards a renewed emphasis on relations with Australia. This study investigates the underlying reasons and influences that led to Fiji's shift in foreign policy, with a particular focus on geopolitical dynamics and the impact of major global powers in the Pacific area. This study employs qualitative research methodologies, utilizing primary data from official government releases and secondary sources such as publications in academic journals and credible mass media stories for the analysis process. The bandwagoning theoretical framework is used to analyze the strategic decisions made by Fiji in its foreign policy activity. The findings indicate that Fiji's decision to prioritize collaboration with Australia was affected by multiple factors, such as economic aid, security cooperation, and diplomatic participation under the Vuvale Partnership. Furthermore, the study emphasizes the significance of external challenges and the maintenance of regional stability in influencing Fiji's foreign policy. The thesis also elucidates the consequences of altering foreign policy attitudes for Fiji's ties with other prominent nations, notably China, and the broader influence on regional geopolitics in the Pacific. This study enhances our comprehension of the conduct of small states in the field of international relations and provides valuable insightsinto the strategic decision- making of Pacific island states in the face of competing influences from major global powers."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Inggris dalam pembentukan aliansi keamanan AUKUS pada tahun 2021. Analisis ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari keputusan Inggris untuk terlibat dalam aliansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang berpusat pada causal process tracing. Metode ini digunakan untuk melacak dan memahami proses kausal yang mengarah pada keterlibatan Inggris dalam AUKUS. Dengan menggunakan Teori Peran K.J. Holsti (1970) sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan faktor-faktor pendorong bagi Inggris untuk membentuk aliansi keamanan AUKUS tahun 2021. Faktor tersebut terdiri dari konsepsi peran nasional Inggris (Peran Tradisional Inggris/Global Britain; Kapabilitas Militer Inggris; dan Kepentingan Ekonomi Inggris), serta Preskripsi Peran Terhadap Inggris (Sistem Struktur Internasional/Peningkatan Kekuatan Militer China di Kawasan Indo-Pasifik; dan Prinsip-Prinsip Umum yang legal/Konsepsi Indo-Pasifik bagi Inggris). Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Inggris membentuk AUKUS tahun 2021 adalah didasarkan pada kepentingan nasionalnya untuk berperan sebagai aktor utama keamanan global khususnya dengan kehadirannya kembali di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga diartikan sebagai pencapaian penting setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Januari 2020.

---

This research analyses British foreign policy in the formation of the AUKUS security alliance in 2021. This analysis identifies several factors underlying the UK's decision to be involved in the alliance. This research uses a qualitative method with data analysis techniques that focus on causal process tracing. This method is used to trace and understand the causal processes that led to the UK's involvement in AUKUS. By using Role Theory K.J. Holsti (1970) as an analytical framework, this research finds the driving factors for Britain to form the AUKUS security alliance in 2021. These factors consist of the conception of Britain's national role (Traditional Role of Britain/Global Britain; British Military Capabilities; and British Economic Interests), as well as Role Prescriptions for Britain (International Structure System/Increasing China's Military Power in the Indo-Pacific Region; and Legal General Principles/Conception of the Indo-Pacific for Britain). Based on these analytical tools, the author concludes that British foreign policy in establishing AUKUS in 2021 is based on its national interest to act as a major global security actor, especially with its presence again in the Indo-Pacific region. This is also interpreted as an important achievement after the UK left the European Union (Brexit) on January 31 2020."

"Tulisan ini menganalisis mengapa Sudan Selatan melanggar aturan dalam perjanjian R- ARCSS periode 2018-2022 terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori non-compliance tuntuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran Sudan Selatan tidak memenuhi aturan dalam perjanjian R-ARCSS terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. terdapat tiga variabel yang akan menjawab pertanyaan mengapa Sudan Selatan melanggar, pertama ketidakpatuhan sebagai preferensi (non-compliance as preference), kedua ketidakpatuhan karena kurangnya kapasitas (non-compliance due to incapacity), dan ketidakpatuhan karena kelengahan (non-compliance due to inadvertance). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan-alasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan antara lain, tentara anak yang digaji lebih murah dan biaya perawatan murah; adanya peluang perekrutan sukarela; akibat pandemi COVID-19; Persebaran Persenjataan yang Meluas; menumpuknya jumlah pengungsi internal anak; tentara anak sebagai pengganti pasukan militer pemerintah yang telah gugur; sebagai antisipasi perpecahan dan munculnya kelompok bersenjata pemberontak yang baru; kurangnya pendanaan terhadap program demiliterasasi tentara anak dan lemahnya penegakkan hukum di Sudan Selatan.

---

This study aims why South Sudan violated the rules in the R-ARCSS agreement periode 2018-2022 period regarding the promotion and use of child soldiers in government military institutions. This thesis uses qualitative research methods by applying inductive analysis which is a process of drawing general conclusions by collecting data in the form of facts from specific events. The analytical knife in this paper uses non-compliance theory to analyze the factors that cause South Sudan's violations not to comply with the rules in the R-ARCSS agreement regarding the warning and use of child soldiers in government military institutions. There are three variables that will answer the question why South Sudan is disturbed, firstly non-compliance as a preference, secondly non-compliance due incapacity and non-compliance due to inadvertance. The results of this research show that the reasons related to violations committed by the South Sudanese government include, among other things, child soldiers who are paid less and have cheap treatment costs; the existence of volunteer opportunities; due to the COVID-19 pandemic; Widespread Distribution of Weapons; the increasing number of internally displaced children; child soldiers as replacements for fallen government military troops; in anticipation of division and the emergence of new rebel armed groups; lack of funding for the child soldier demilitarization program and weak law enforcement in South Sudan."

"Tindakan dan aksi teror yang melibatkan Teroris Kombatan Transnasional (TKT) telah berlangsung lama di Indonesia. Namun, sekuritisasi isu tersebut tidak langsung mengemuka. Hal ini menunjukkan bahwa narasi kebahayaan mengenai TKT dibentuk melalui konstruksi sosial, bukan berdasarkan fakta objektif semata. Penelitian ini mengeksplorasi sekuritisasi isu TKT menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Balzacq melalui pendekatan intertekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan bahasa (speech act) membentuk wacana keamanan dengan fokus pada penerimaan audiens. Hasilnya, promosi sekuritisasi terlihat melalui penerimaan audiens melalui berbagai negosiasi sebelum akhirnya menerima isu TKT sebagai ancaman keamanan. Melalui analisis intertekstualitas, penelitian ini mengungkap peran berbagai aktor dalam membentuk wacana keamanan nasional serta speech act yang tidak hanya berfungsi untuk mempengaruhi audiens dan mengkonstruksikan keamanan, tetapi juga dikonstruksikan melalui teks-teks lain yang relevan. Hasil dari proses sekuritisasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasinya masih belum maksimal di level sistem peradilan pidana.

---

The actions and terrorist activities involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) have been ongoing in Indonesia for a long time. However, the securitization of this issue did not emerge immediately. This indicates that the danger narrative regarding FTF is constructed through social constructs, not solely based on objective facts. This study explores the securitization of the FTF issue using the securitization theory developed by Balzacq through an intertextual approach. The aim of this research is to understand how speech acts shape security discourse, focusing on audience reception. The results show that the promotion of securitization is evident through audience acceptance via various negotiations before ultimately recognizing the FTF issue as a security threat. Through intertextual analysis, this research reveals the role of various actors in shaping national security discourse and how speech acts not only function to influence the audience and construct security, but are also constructed through other relevant texts. The outcome of the securitization process in Indonesia shows that its implementation remains suboptimal at the level of the criminal justice system."