Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum kewarisan, yangberlaku sekarang ada 3 (tiga) hukum kewarisan yaitu: hukum waris Adat,hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Namun demikian semuanyamempunyai pengertian yang sama mengenai definisi kewarisan, salahsatunya syarat untuk terjadinya pewarisan adalah adanya ahliwaris.Dalam kenyataan ada pewaris yang tidak memiliki keturunan,mengambil solusi dengan mengangkat anak.Syari 'at Islam tidakmengenal adanya adopsi atau angkat anak yang ada adalah pemeliharaananak terutama yang kurang beruntung. Tidak jarang pengangkatan anakmenimbulkan perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, sepertihalnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor :19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sudah sesuai dengan hukum Islam danbagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak angkatbersama anak perempuan. Permasalahan tersebut dianalisa denganmenggunakan metode penelitihan Yuridis Normatif dan menghasilkansuatu analisis yang bersifat Deskriptif Analisis. Wasiat wajibahmerupakan “jawaban” atas perbedaan dalam masyarakat.Beralihnyatanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya harusberdasarkan putusan pengadilan Agama. Untuk menyalurkan kasihsayang kepada anak yang diasuh orang tua angkat tidak bolehmengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.Orang tua asuh yang hendak memberikan wasiat wajibah kepada anakasuhnya dapat mengacu pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yangmendudukkan dan memberikan hak “istimewa” pada anak angkat danorang tua angkat, walaupun Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkananak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris.Mengangkat anak merupakan suatu ibadah, namun harus senantiasamemperhatikan syari’at yang berlaku untuk perlindungan dan jugakepastian hukum.

---

Indonesia not yet had unification punish heritage,

going into effect now exist 3 (three) punish heritage

that is : custom hereditary law, hereditary law of

Islam and west hereditary law. But that way altogether

have is samecongeniality regarding/ .. hit heritage

definition, one of them condition to the happening of

endowment is the existence of heir ahi. In fact there

is heir which do not have clan, taking solution by

adopt child. Islam Syari'at do not know the existence

of adoption or lift existing child is conservancy of

less fortunate child. Not rarely lifting of child set

by the ears in division of omission estae, as does

becoming fundamental of is problem of this writing

that is : is decision High Court Of Religion Of

Bandung Number : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. and how

applying of law of Islam to single daughter heir with

foster child . Escrow of Wajibah represent "answer" of

difference in society. Changing over of it

responsibility of old fellow come from to its foster

parent have to pursuant to decision justice of

Religion. Of the description can be analysed to

regarding/ hit conservancy of child and yield an

analysis having the character of analytical

Descriptive. To channel effection to mothered by child

is people needn't release him/it of lineage

relation/link with father contain alone him. Old fellow

take care of which will give escrow of Wajibah to

child take care of him can relate at section 209

Kompilasi Punish Islam siting and giving rights

"special" at foster child and foster parent, althought

Kompilasi Punish Islam remain to seat foster child and

foster parent outside heir group."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pembangunan rumah susun dan jual beli satuan rumah susun pada rumah susun yang dikembangkan oleh Pengembang "A". Dibahas mengenai kepatuhan Pengembang "A" dalam mengikuti persyaratan teknis dan administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam membangun rumah susun, cara penjualan satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengembang "A" dengan pemesanan terlebih dahulu dan pengikatannya dengan perjanjian akan jual beli, serta mengenai tanggung jawab Pengembang "A" sebagai pengurus perhimpunan penghuni sementara dan kewajibannya membentuk perhimpunan penghuni yang sebenarnya.

---

The focus of this thesis is the analysis of legal aspect in the development of apartment buildings by Developer "A" and its units sale-purchase to the consumers. Described here are the obedience level of Developer "A" in following the terms of technical and administrative requirements determined by the regulations in the apartment buildings development, how Developer "A" sale the apartment units to the consumers through the pre sale-purchase agreement, and how is the responsibility of Developer "A" in its role as the temporary board of apartment building's occupants association and its obligation to establish the real occupants association."

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."

"Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Sanksi teguran lisan atau tertulis tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang bersangkutan, tapi sebagai sanksi moral berdampak pada diri Notaris itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, dan manfaatnya bagi pelapor adalah sebagai bukti tambahan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Umum. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan azas negara hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga dapat dinilai memihak kepada Notaris.

---

This thesis discusses the impact of oral or written reprimand sanction for the Notary, and the benefits of these penalties for people who reported, as well as the legal protection provided by Article 73 paragraph (2) of Act Title Notary to the Notary and the reporters. To answer these problems, we conducted research, normative and qualitative data processing, and making conclusions inductively. Oral or written reprimand sanctions do not affect people's confidence to the Notary in question, but as a moral sanction an impact on the Notary itself to make amends, and benefits for the reporter is as additional evidence in a lawsuit filed in the Court of General Jurisdiction. Article 73 paragraph (2) Notary Public Office Act is not in accordance with the principles of state law and the Constitution of the Republic of Indonesia, so it could be assessed in favor of theNotary."

"Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti notaris sebagai pejabat negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan pasal 3 huruf (g) UUJN karena dianggap sebagai rangkap jabatan secara terselubung.

---

This thesis discusses the notary public sevice leave due to his or her assignment as a state official. Is the notary public service leave due to his/her assignment as state official categoryzed as a form of violation on law number 30 of 2004 on notary post? The research method used in this thesis is normative legal research methods with the type of descriptive evaluative research. The research concludes that the notary who takes leave due to his or assignment to state official post violate law number 30 of 2004 on notary post."

"Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of normative jurisdiction."

"Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris selaku perpanjangan tangan Menteri berkedudukan pula sebagai Badan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara otomatis keputusan Majelis Pengawas Notaris adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Upaya hukum untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau jabatan tata usaha negara tersebut telah final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya aministratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak dapat dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa setelah seluruh upaya banding administratif dilalui maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus.

---

The effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office has brought quite major changes towards notary community especially in the sector of notary supervision. If previously before the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, supervision towards notary was carried out by the District Court, then, after the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, the supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights by establishing Notary Supervisory Board. The position of the Minister as the State Administrative official has resulted in the condition that the Notary Supervisory Board is the extension of the Minister which is also serving as State Administrative Agency. Therefore, automatically, the decision of the Notary Supervisory Board is a State Administrative Decision. Whereas in its position as State Administrative Agency, the Decree of the Supervisory Board can become the object of a lawsuit filed by notary to the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]) as a state administrative dispute, if the relevant notary considers that the decision is in appropriate or impairing the relevant notary or not carried out transparently and balanced during the examination.

The probability to file a lawsuit to the State Administrative Court remains open after all available administrative efforts being provided, either administrative objection or administrative appeal has been taken, even though in the relevant legal rules, it has been stipulated that the decision of such state administrative agency or office is final or that there is not any other legal effort against it, because basically the utilization of administrative effort in state administrative dispute derives from the feeling of dissatisfaction towards state administrative action. The positive aspect which can be gained from this effort is that the assessment against state administrative action being petitioned cannot only be assessed from the perspective of legal application, but also from the perspective of policy as well as whether it is possible to issue other decision in substitution to such state administrative decision. Whereas after the entire administrative appeal effort has been undertaken, the State Administrative High Court will be the body which is assigned and authorized to examine, decide and settle such State Administrative dispute at the first level."

"Perjanjian yang dibuat suami-istri sebelum perceraian, diajukan ke PengadilanAgama. Adapun isi perjanjian mengenai kesepakatan bahwa para pihak (suami-istri)setelah bercerai tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untukmendidik dan memelihara anak mereka dan menjaga silaturahim diantara merekabeserta keluarganya. Para pihak (suami-istri) dalam perjanjian pra perceraian tersebutmenyatakan kehendaknya masing-masing dalam klausula-klausula yang terdapatdidalamnya demi kepentingan terbaik si anak. Metode pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yangmenggunakan literatur dari kepustakaan serta yurispudensi tentang pembuatanperjanjian akibat putusnya perkawinan (perjanjian pra perceraian), kemudiandisimpulkan dalam masalah – masalah yang umum hasil analisis tersebut selanjutnyadigunakan untuk menjawab permasalahan. Pembuatan perjanjian ini dilakukan olehpasangan suami istri sebelum perceraian bersifat mengikat dan wajib di taati olehpara pihak dengan akibat dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan bagi salah satupihak yang lalai melaksanakan kalusula-klausula yang telah disepakati bersamadalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut baru dapat berlaku efektif sejak putusanperceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap danpara pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sehinggaperjanjian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentinganterbaik si anak."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh dan menemukan bukti empiris tentang kemungkinan masih terdapatnya sifat konvensional pada akad pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan apakah bentuk akad pada pembiayaan keperluan renovasi rumah telah menggunakan bentuk akad syariah yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi dokumen dan studi lapangan, dengan mengacu pada norma-norma hukum tentang akad syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bentuk akad Bai’ Bitsaman Ajil atau disebut juga murabahah pada transaksi pembiayaan renovasi rumah adalah tidak tepat."