Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak-kontrak lainnya yang terkait dengan penerbitan Standby L/C tersebut. Permasalahan yang terjadi pada kontrak-kontrak lain tersebut tidak boleh memengaruhi pelaksanaan Standby L/C. Dalam hal terdapat permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi, Standby L/C yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh diintervensi dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Sifat Independensi Standby L/C terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2011 antara Sino Sandjaja dan PT Sedjati Internusa Overseas melawan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I, Tbk ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat cq. PT. Bank Mandiri Pusat; serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) dan juga terhadap kasus dalam Putusan Nomor : 41 / Pdt.G / 2012 / PN.Clp. antara Langdale Profits Limited melawan Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia serta Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Dimana dalam dua kasus tersebut hakim berpandangan bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memengaruhi independensi Standby L/C. ......This thesis analyzed the independence of Standby L/C focussed the problems on the independence principles of Standby L/C against the facility of syndicated loans and the court opinion towards the independence principles on the facility of syndicated loans. Research type in this writing is normative research. Standby L/C owned independence principles according to article 4 and 5 UCP 600 and rules of 1.06 and 1.07 ISP 98. Refer to the independence principles of Standby L/C, their applications as a contract might not be related with others contract applications. Any problems arise with the application of others contracts could not interfere the application of Standby L/C.. Whenever, if the problems comes on the facility of syndicated loans, the utility of Standby L/C for guarantee the application of syndicated loans might not be intervened with the rising problems on the application of syndicated loans itself. The independence principles of Standby L/C shown on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1311/K/Pdt/2011as the case of Sino Sandjaja and PT. Sedjati Internusa Overseas against The Head of State Board Claim and Auction Services (KP2LN) Jakarta I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the late of PT Bank Bumi Daya (Persero), serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) and another decision No.: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp as the case of Langdale Profits Limited against Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia, Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Whereas on above two cases, the judge decided the problems occurred on syndicated loans, it have no influence on the independence principles of standby L/C.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pelaksanaan program undian berhadiah pada bank syariah dengan studi pada pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah. Maraknya perbankan syariah saat ini bukan tanpa kecaman. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya, banyak bank Islam menjalankan transaksi yang justru tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai undian, karena undian sering diidentikan dengan perjudian. Selain itu, belum adanya fatwa DSN mengenai undian membuat pelaksanaan undian di bank syariah patut dipertanyakan. Undian berhadiah diatur dalam UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian serta Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian sebagai dasar hukum formal, serta hukum Islam/syariah sebagai dasar hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data melalui pendekatan secara kualitatif untuk mengkaji undian berhadiah pada BSM Gelegar hadiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa undian telah diatur dengan baik dalam tataran hokum formal maupun dalam tataran hukum normatif (syariah). Secara umum BSM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah mengenai undian, tetapi BSM perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan program mereka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat terus terjaga.

---

ABSTRACT
The focus of this study is about the implementation of lottery Program in Islamic Bank by examines on BSM Gelegar Hadiah Program. The rise of islamic bank today is not without criticism. Many people believe that in practice, there are Islamic banks run the transaction which are not applying Islamic principles. One of the things that still remains debatable is about lottery program because lottery is often synonymous with gambling. Besides, the lack of DSN fatwa about the lottery makes the implementation of lottery program in Islamic banks should be questioned. The legal researh method used is normative juridical with qualitative as the method of data analysis to examine how BSM do the lottery draws on BSM Gelegar hadiah. Lottery draws license is regulated by UU No. 22 tahun 1954 also Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian as the basic formal laws, and also Islamic laws as the normative law. The research shows that lottery draw has well regulated in formal regulation and also Islamic laws. In general, BSM has comply the formal regulation and Islamic laws about lottery draws. However, BSM should give clearance of their product and program to community in order to keep people trust in Islamic bank.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa tentang pembuktian hubungan nasab antara seorang bapak dengan seorang anak hasil zina yang dilahirkan oleh istrinya dimana bapak menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak biologisnya dengan menggunakan tes DNA ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuktian tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik di depan pengadilan untuk membuktikan hubungan nasab antara seorang bapak dengan anak hasil zina yang dilahirkan istrinya. Kesimpulan dalam analisa menyarankan pengaturan mengenai pembuktian tes DNA dapat dirumuskan dalam undang-undang sehingga apabila seorang bapak tidak mampu menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan maka tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam hakim memutuskan perkara.