Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan dalam PPN lebih besar dari peredaran usaha dalam PPh Badan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori sengketa pajak, konsep penghasilan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan matching cost againts revenues principle. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang dikoreksi secara akuntansi sudah dilakukan dalam periode sebelumnya dan secara perpajakan sudah dilaporkan dalam periode sebelumnya. Secara akuntansi, pendapatan ini sudah seharusnya dilakukan pada periode sebelumnya karena telah memenuhi accrual basis, matching cost againts principle, dan PSAK 23. Secara perpajakan, pengakuan ini telah memenuhi persyaratan pembukuan dan prinsip taat asas menggunakan stelsel akrual. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tidak terdapat indikasi keterlambatan penerbitan faktur pajak karena terdapat opsi untuk menerbitkan faktur pajak bersamaan dengan penerbitan faktur penjualan pada periode berikutnya.

---

This study aims to analyze logistics service transactions that became a tax dispute between PT X and the tax authorities regarding the time of revenue recognition and analyze the related VAT reporting. The tax dispute arose because the Tax Auditor made a positive correction on the revenue recognition of logistics service transactions due to the equalization inspection technique where sales in VAT are greater than business circulation in Corporate Income Tax. The analysis in this study was carried out using dispute theory, the concept of income, revenue recognition, measurement of income and matching costs against revenues principles. The method in this study uses a qualitative method by in-dept interviews. The results of this study indicate that the corrected revenue has been recognized in the previous period and reported in the previous period. From accounting point of view, this income should have been made in the previous period because it has complied with the accrual basis, matching cost againts principle, and PSAK 23. In taxation, this recognition has complied with the bookkeeping requirements and the principles of compliance using accrual system. Furthermore, the results of the study indicate that based on tax regulations there is no indication of delay in the issuance of tax invoice because there is an option to issue tax invoices together with the issuance of commercial invoices in the next period."

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial.

---

This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pas Final) ditinjau dari asas kemudahan administrasi dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pas Final ditinjau dari asas kemudahan administrasi serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Gambir Tiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa pengalihan dan realisasi investasi dan penempatan harta tambahan, Pas Final, dan pengawasan pasca pengampunan pajak sudah memenuhi keempat asas kemudahan administrasi, sedangkan pelaporan berkala harta tambahan belum sepenuhnya memenuhi dikarenakan pelaporan secara elektronik (e-reporting) belum memenuhi asas certainty. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu saat validasi macro pada softcopy formulir laporan harta dan gangguan jaringan server atau traffic, sedangkan kendala yang dihadapi fiskus yaitu sulitnya mengawasi jenis harta tertentu yang mobilitas kepemilikannya mudah berpindah dan perbedaan lokasi Wajib Pajak dengan lokasi harta. Saran yang diberikan antara lain DJP disarankan untuk menerbitkan peraturan pelaksana mengenai e-reporting, menambah kapasitas bandwith, dan melakukan pengawasan khusus kepada Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Di sisi lain, Wajib Pajak disarankan untuk menyampaikan laporan berkala harta tambahan jauh hari sebelum jatuh tempo pelaporan.

---

ABSTRACTThis research discusses the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle with study case in Tax Office Jakarta Gambir Tiga. The purpose of this research is to analyze the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle as well as knowing the obstacles faced in the application at Tax Office Jakarta Gambir Tiga. This research uses a qualitative method, concludes that the application of post tax amnety obligations and Pas Final have not fully met the ease of administration principle because the policy of online reporting (e-reporting) has not met certainty principle, but it has met the other principles which are convenience, efficiency, and simplicity. The obstacles faced by the taxpayer when they file the report by online (e-reporting) is macro validation on softcopy form often errors and for tax authorities is when conducting taxpayer and assets supervision there is difficulty in monitoring certain types of assets whose ownership mobility is easy to move and also the difference of taxpayer location with the location of the assets. Directorate General of Taxes should release an additional regulation for e-reporting, increase the bandwidth capacity, and distinguish and classify supervision between taxpayer who participated in tax amnesty with those who do not. While for taxpayer, they should report far before the due date."

"Fenomena globalisasi memicu pertumbuhan perusahaan multinasional. Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan isu transfer pricing yang sering diselesaikan dengan menggunakan Arm’s Length Principle. Namun, prinsip tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Kemunculan metode Formulary Apportionment, yang secara garis besar mirip dengan metode Profit Split pada Arm’s Length Principle, diharapkan dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang perbedaan hakiki antara metode Profit Split pada Arm’s Length Principle dan Formulary Apportionment dalam menyelesaikan kasus Transfer Pricing. Penelitian ini juga membahas tentang prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan hakiki antara metode Profit Split dan Formulary Apportionment, serta menganalisis prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Setelah melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam, diperoleh bahwa perbedaan kedua metode terletak pada prinsip, pengakuan entitas, penggunaan sistem akuntansi, cara pembagian laba, dan tingkat realitas bisnisnya. Terdapat setidaknya dua prakondisi yang harus dihadapi oleh Indonesia jika ingin menerapkan Formulary Apportionment. Prakondisi tersebut antara lain perubahan isi dari undang-undang dan perubahan isi dari tax treaty

---

The phenomenon of globalization supports the growth of multinational companies. The emergence of multinational companies raises the issue of transfer pricing which is often handled using Arm’s Length Principle. However, this principle does not always resolve transfer pricing cases. The formulary apportionment method, which is similar to Profit Split method on Arm’s Length Principle, is expected to resolve the transfer pricing cases. This study discusses the differences between the Profit Split method in the Arm's Length Principle and Formulary Apportionment in resolving Transfer Pricing cases. This study also discusses the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The purpose of this study is to analyse the intrinsic differences between the Profit Split and Formulary Apportionment methods, and also to analyse the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The research method is descriptive qualitative method with qualitative data analysis techniques. Data collection was obtained by conducting literature studies and in-depth interviews. After conducting a literature study and in-depth interview, it was found that the difference between the two methods lies in principle, entity recognition, the use of an accounting system, the method of profit sharing, and the level of business reality. There are at least two preconditions that must be faced by Indonesia if Indonesia wants to apply the Formulary Apportionment. These preconditions include changes in the content of the law and changes in the content of the tax treaty."

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "

"Proses pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mulai menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan jumlahnya yang sangat besar tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). e-Filing merupakan jawaban terbaik mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-filing, kendala yang dihadapi, dan strategi optimasi pemanfaatan e-filing melalui website Ditjen Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan e-filing ini sudah baik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya insfrastruktur dan behavioral Wajib Pajak. Strategi yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk optimasi pemanfaatan e-filing sudah cukup baik.

---

Administration process of Income Tax Return for Individual Tax payers cause a lot of problems because of its large amount without adding officers in the Directorate General of Taxation (DGT). e-Filing is the best answers to overcome this problem. The purpose of this study is to analyze the implementation of the annual report of personal income tax through e-filling, the obstacles in the implementation of policies, and strategies to optimize the use of e-filing via the Directorate General of Taxation’s website. This study uses a qualitative approach. Implementation of e-filing policies is good. The main obstacles faced are the lack of infrastructure and the behavioral factors of taxpayer. The strategies used by the Directorate General of Taxation to optimize the use of e-filing is good."

"Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak.

---

This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya ekstensifikasi objek pengenaan cukai pada rokok elektrik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menganalisis kesesuaian rokok sebagai objek cukai berdasarkan teori Cnossen yang melihat kesesuaian barang kena cukai melalui tiga dimensi yaitu: selectivity in coverage, discrimination in intent dan quantitative measurement, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari penerapannya. Penelitian ini telah mengumpulkan data dari lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti Kementrian Perdagangan dan Direktorat Jendral Pajak dan Cukai juga akademisi dan konsumen dari rokok elektronik.Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa rokok elektrik sesuai sebagai obyek cukai dalam rangka perluasan objek cukai (ekstensifikasi). Permasalahan yang dihadapai dalam pengenaan cukai terhadap rokok elektrik adalah beragamnya jumlah nikotin di dalam rokok elektrik sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan tarif cukai untuk rokok elektrik.

---

This research discuss about The Effort of Excise Imposition Object Extension on Electronic Cigarette. The research used quantitative approach and included in cross sectional research with data collection method which consists of literature study and in depth interview. This study analyzed the feasibility of electronic cigarettes as excise object based on Cnossen theory that saw the suitability of the goods subject to excise through three dimensions: selectivity in coverage, discrimination in intent and quantitative measurement, also the problems that may occur from the implementation. This research collects data from related government institutions such as trading ministry and general directorate of taxation and customs also academician and consumer of electronic cigarette.

Results of the research led to the conclusion that the electric cigarette is appropriate as an excise object in object excise expansion (extension). The problems faced in the imposition of excise to electronic cigarette is the amount of the nicotine in electronic cigarette can be customized so it is difficult to determine the excise rate to electronic cigarette."

"Penghasilan yang diterima oleh pengemudi ojek online merupakan potensi bagi sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini menganalisis perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pengemudi ojek online di PT. X. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan PT. X memberikan tambahan penghasilan yang disebut sebagai bonus yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 namun PT. X belum melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut karena pengemudi ojek merupakan mitra perusahaan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pengemudi ojek merupakan pegawai tidak tetap berdasarkan kriteria peraturan yang berlaku, sehingga perlakuan pajak penghasilan yang tepat pada pengemudi ojek online PT. X ialah dengan menggunakan aspek perpajakan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER - 16/PJ/2016.

---

The earnings generated by ride sourcing ojek drivers presents an opportunity for taxation, especially by referring to the Income Tax Article 21. This study seeks to analyze this potential tax imposition by employing a qualitative approach based on in depth interviews as a method to collect data. This study illustrates that PT X hands out additional incomes to its drivers in the form of bonuses. While these bonuses are subject to the Income Tax Article 21, the company has not withheld any taxes from the drivers as the latter are considered as partners of the company. Using the criteria mentioned in prevailing regulations, this study concludes that ojek drivers can be considered as temporary employees. Therefore, the appropriate tax accounting for the earnings made by these drivers should be based on the tax practice for temporary employees which is formally set out in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER mdash 16 PJ 2016."