Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

---

Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay).

The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing.

Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace."

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK

This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure."

"Akses ke sanitasi dan sumber air masih terbatas di Indonesia, dengan banyak komunitas yang masih terpapar buang air besar sembarangan. Penelitian menunjukkan bahwa sanitasi dan sumber air yang tidak memadai dapat menyebabkan penyakit yang berdampak negatif pada kinerja akademis, termasuk kehadiran di sekolah, rentang perhatian, dan retensi informasi. Hal ini menekankan pentingnya sanitasi yang layak. Memiliki akses ke sanitasi dan air yang layak di rumah tangga dapat menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik, termasuk kemampuan kognitif. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang lebih baik memiliki skor kognitif yang lebih tinggi? Dengan menggunakan analisis t-test, studi ini membandingkan rata-rata skor kognitif anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang lebih baik, yang mencakup sumber air dan fasilitas toilet, dengan mereka yang tinggal di rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Analisis ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan sanitasi yang lebih baik memiliki skor kognitif yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah tangga dengan fasilitas yang tidak memadai, yang menyoroti peran penting sanitasi yang layak dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak.

---

Access to sanitation and water sources remains limited in Indonesia, with many communities still exposed to open defecation. Studies indicate that inadequate sanitation and water sources can lead to illnesses that negatively impact academic performance, including school attendance, attention span, and information retention. This underscores the importance of proper sanitation. Having access to proper sanitation and water in households can lead to better educational outcomes, including cognitive ability. This study seeks to answer the question: do children living in households with improved sanitation have better cognitive scores? By using t-test analysis, this study compares the mean cognitive scores of children living in households with improved sanitation, which includes water sources and toilet facilities, to those living in the households with unimproved sanitation facilities. The analysis reveals that children living in households with improved sanitation have significantly higher cognitive scores compared to those living in households with unimproved facilities, highlighting the critical role of proper sanitation in improving children’s cognitive development.

 

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis model kepatuhan pajak yang diterapkan dan pengaruh pelayanan prima terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan modelnya diukur dengan Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Data penilitian berupa jawaban kuesioner dari Wajib Pajak atas pelayanan dan kepatuhan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan software LISREL 8.7 menunjukkan bahwa pelayanan prima berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimensi reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan emphaty, sedangkan dimensi audit administration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks pelayanan prima. Dari hasil pengolahan data ternyata indikator terbesar adalah keadilan dalam pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan adil menjadi sesuatu yang penting terutama berkaitan dengan layanan unggulan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the tax compliance model adopted and the influence of excellent service to taxpayers' compliance in Jakarta Gambir Empat Tax Office. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) and the model was measured with the Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Research data in the form of answers to questionnaires from the taxpayer service and compliance. Results of data processing by using LISREL 8.7 software showed that excellent service affect taxpayers' compliance with the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, tangible, and emphaty, while the dimensions of the audit administration no significant effect on compliance in the context of excellent service. From the data processing was the biggest indicator is the justice in the services, this suggests that fair treatment is especially important to be something related to superior service has been determined."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran publik pemerintah daerah dan angka kematian bayi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pengeluaran publik kesehatan dengan menggunakan data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 ? 2008. Pendekatan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol lain memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi.

---

This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate.;This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 14 variabel independen yaitu nilai TPA, TOEFL, IPK S1, pengalaman kerja, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, motivasi belajar, kehadiran, faktor kondisi keluarga (status perkawinan dan jumlah anak) dan kondisi ekonomi (pekerjaan pasangan, kecukupan penghasilan dan pekerjaan sampingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI, yaitu IPK S1, pengalaman kerja dan nilai TPA.

---

The objective of this study is to examine determinant factors of postgraduate student?s academic achievement who received BPK-RI?s domestic scholarship. Method of analysis used in this study is multiple linear regression with 14 independent variables, including grade of TPA, TOEFL, Undergraduate Grade Point Average (UGPA), working experience, age, educational background, gender, learning motivation, attendance, family condition (marital status and number of children) and economic condition (spouse?s working status, income sufficiency and part time work). The result shows that only three factors that significantly affect postgraduate student?s academic achievement, namely UGPA, working experience, and grade of TPA."

"Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules."

"Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik.Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria.The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment.Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy."

"ABSTRAKProgram dana penguatan modal melalui mekanisme pinjaman bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro dilaksanakan pada tahun 2006 di mana terlihat bahwa terjadi peningkatan produksi pembudidaya ikan di Kota Metro secara signifikan tetapi dari segi pengembalian pinjaman tidak mencapai 100 % yaitu hanya sebesar 68%, hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro. Evaluasi program dana penguatan modal ini dilakukan melalui pengukuran indikator keberhasilan yang terdapat di petunjuk pelaksanaan yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome dan indikator benefit.Berdasarkan hasil pengukuran indikator input, output dan benefit telah berjalan dengan sesuai harapan sedangkan untuk indikator outcome masih perlu adanya perbaikan dalam perencanaan kegiatan di mana perencana kegiatan harus dapat memperhitungkan dampak jangka panjang yang terjadi dari aktifitas program yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan untuk kegiatan yang akan datang.

---

ABSTRACT

Program funds for capital strengthening small scale fish farmer through borrowing mechanism in metro city implemented in 2006 showed there is an increase in production of fish farmers in the City Metro significantly, but in terms of loan repayment only reach 68%. This was the reason the authors to evaluate the implementation of the program funds for capital strengthening wants small-scale fish farmers in Metro City. Evaluation program of reinforcement capital funds is done through measurement of success indicators contained in implementation of input indicators, output indicators, outcome indicators and indicators of benefit.

Based on the results of indicators measuring inputs, outputs and benefits have proceeded as expected, while for the outcome indicator is still need for improvement in the planning of activities in which the planner must be able to take into account the activities of long-term impacts resulting from the activities of the program implemented. From the results of the study, recommended are several."