Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT BBTI. Secara umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

---

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik Pelabuhan tidak resmi "X" dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan di Pulau Batam. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara, diskusi dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis yang mendukung, dan masyarakat yang tertutup adalah karakteristik yang dapat diidentifikasi.

---

AbstractThe purpose which is reached by this research is to describe characteristics of the illegal Port?X? as smuggling routes in Batam Island. The research method use qualitative approach with descriptive design and data is obtained by interviews, discussions and field observations. The conclusion of this research is the weakness of law enforcement, geographical conditions support, and the exclusive society are identified characteristic."

"ABSTRAKTesis ini membahas persepsi Wajib Pajak (WP) terhadap tata cara keberatan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Persepsi WP dalam penelitian ini berkaitan dengan tata cara, sanksi dan imbalan yang diterima WP, sumber daya, dan kelembagaan keberatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan tata cara keberatan rnendorong WP untuk mernaharni peraturan perpajakan pada saat mengajukan keberatan, aturan perpajakan yang terkait dengan keberatan saat ini belum semuanya rnernenuhi rasa keadilan WP, dan sumber daya manusia DIP saat ini belum cukup siap menerapkan ketentuan peraturan keberatan yang ada.

---

ABSTRACT

This study is focused on taxpayers? perceptions on procedures of tax objection settlement at Directorate General of Taxation according to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law Number 16 of 2009. Taxpayers? perceptions in this study are about the procedures, sanctions and rewards, human resources, and organizational of tax objection settlement. This study reveals that the changes on objection procedures raise the taxpayers? effort to understand the taxation laws and rules when make a tax objection, not all of the current tax objection settlement procedures are fulfilling the taxpayers? fairness perceptions, and human resources at Directorate General of Taxation are not in their best conditions to implement the tax objection settlement procedures."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:1) Penerapan sistem perencanaan dan penyusunan program perpustakaan.2) Penerapan sistem penganggaran perpustakaan.3) Peran pimpinan perpustakaan dalam pengambilan keputusan proses perencanaan, penyusunan program dan pengendalian anggaran perpustakaan pada masa.Subyek penelitian adalah kepala perpustakaan dan pustakawan di lingkungan perpustakaan serta kepala Pusdiklat dan pimpinan proyek PPKP BPPT. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter dan wawancara semi terstruktur.Hasil penelitian menunjukkan:1) Perencanaan perpustakaan BPPT telah dilakukan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan. Perencanaan dilakukan secara bersama-sama antara pustakawan dan pimpinan perpustakaan dengan koordinasi kepala perpustakaan.2) Penganggaran sebagai suatu siklus dalam perencanaan belum termasuk dalam siklus perencanaan, oleh karena itu anggaran belum berfungsi sebagai alat perencanaan di perpustakaan BPPT, sehingga manajemen perpustakaan sulit melakukan kegiatan dengan langkah yang pasti.3) Fungsi pengendalian anggaran perpustakaan telah dilakukan dengan baik pada awal kegiatan, selama kegiatan maupun di akhir kegiatan. Sehingga telah memenuhi target fisik maupun pcnyerapan dana yang optimal.4) Peran kepala perpustakaan dalam memperjuangkan anggaran perpustakaan telah optimal.

---

The Application System in Planning the Program and the Controlling of the Budget of the Library A Case of Study in the Library of BPPT Jakarta in Term of Year 1998/1999, 1999/2000 and 2000 The objective of research is to comprehend:1) The Application system or planning and arrangement of the library2) The Application system of budget controlling of the library3) The Application system of budgeting for the library4) The role of the head of library in taking the decision for the planning process, arrangement and controlling the budget of the library programs.The subjects of the research are the head of Library and the librarian them selves and also the head of Pusdiklat (the education and training center), in the directors of PPKP project of BPPT. Environment of library and the head of training center and the head of project in BPPT.. The data were obtained by documenting and interviewing semi - structured method.The result of the research shows that1) The planning of BPPT library has been done according t the planning system and mechanism the planning were carried out by librarian together with the leader of library which coordinated with the head of library.2) Budgeting performed as s a cycles and the planning not involved in the cycles of panning, there fore the budgeting could not work as a planning instrument in the library of BPPT, as the management of the library is having difficulties in doing its activities convincely.3) The function of budget controlling in the library has been done very well. Even at the beginning of activity, during the activity till the end of activity. There for it would reach the physical target and the optimal.4) The role of the head of library in the future in maintaining the budget of the library has been done properly."

"Angka kesakitan dan kematian diare di Indonesia masih tinggi. Golongan umur terbanyak adalah pada balita. Dalam jangka panjang upaya menurunkan angka kesakitan dilakukan dengan pencegahan penyakit. Upaya pencegahan akan lebih efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare diketahui dan diperhatikan.Penelitian ini bermaksud mempelajari hubungan faktor sosial ekonomi keluarga yang meliputi pengeluaran rumah tangga, kepemilikan barang, pendidikan ibu, pendidikan bapak, status kerja ibu, pekerjaan bapak, keterpaparan ibu terhadap media informasi dan umur balita dengan kejadian diare. Serta mempelajari faktor lingkungan yang meliputi penggunaan sumber utama air minum keluarga dan jenis kakus yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang dengan memanfaatkan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan tahun 1994 (SDK] 1994). Sampel Penelitian adalah wanita telah kawin usia 15-49 tahun (ibu balita), dengan unit analisis balita, dalam penelitian ini data balita membentuk data ibu. Analisis data terhadap 16.218 balita dilakukan dengan bantuan komputer PC menggunakan paket software SUDAAN. Uji Hubungan secara statistik dilakukan dengan kai kuadrat, dan logistik regresi multivarite. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari 11 variabel yang dipelajari diketahui 6 variabel sebagai variabel prediktor terhadap kejadian diare pada balita. Enam variabel tersebut adalah: pemilikan alat transport, pendidikan ibu, status kerja ibu, jenis pekerjaan bapak, jenis sumber utama air minum digunakan, dan umur balita. Serta variabel pekerjaan bapak yang berinteraksi dengan pendidikan bapak.Disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan dengan kejadian diare pada balita, khususnya pada enam variabel tersebut diatas. Dalam upaya pencegahan penyakit diare pada balita dalam jangka panjang hendaknya dilakukan dengan memperhatikan faktor sosial ekonomi keluarga dan faktor lingkungan. Upaya ini antara lain dengan meningkatkan pendidikan ibu, pendidikan bapak, meningkatkan penghasilan keluarga, meningkatkan penggunaan sumber air minum. Upaya-upaya tersebut hams dilakukan secara lintas sektor.

---

Diarrhea morbidity and mortality causes in Indonesia still high, most aged group is under five years (young children). In long period, the effort to decrease such morbidity by disease prevention. The effort are more effective if the factors that influenced of diarrhea have been found and paid attention to.

The research is intended to study the relation social economic of family factor which includes household expenditure, having goods, mother's education, father's education, mother's job, mother 's clarification against communication media and child age of under five years old. Also to study the relation environmental which includes using drinking water resources and using latrine with diarrhea disease.

This research shall mean a cross-sectional study by utilizing the secondary data of 1994 Demographics and Health Survey. The sample of this research are married women aged 15-49 years (mother of children under five years), the unit analysis are children under five years old. The data of child under five years old used mothers data. The analysis of 16.218 child under five years old data used by personal computer with SUDAAN software. The relationship trial with statistics using Chi Square and Multivariate Logistic Regression.

Data processing result shows that that from 11 variables use to study, 6 variables are predictors of diarrhea of child under five years old. The 6 variables are having vehicle, mother's education, mother's job status, father's job, using drinking water resources, and age of child under five years old, with variables interaction between fathers job and fathers education.

There is any relation between social economic of family factor and environmental factor against diarrhea of child under five years old, particularly for 6 variables above. In order to prevent diarrhea of child underfive years old in long period, it should pay attention to social economic of family and environmental factor. The effort means by increasing mother's education, father's education, family income and increasing using drinking water resource. This effort must be done by many sectors."

"Apabila penghasilan dari Perseroan yang sudah dikenakan pajak di tingkat Perseroan dan dikenakan pajak lagi terhadap Orang Pribadi sebagai Pemegang Saham pada saat penghasilan tersebut diterima sebagai dividen maka akan terjadi dua kali pemajakan atas penghasilan yang sama. Fenomena pemajakan atas penghasilan yang sama lebih dari sekali tersebut dinamakan sebagai economic double taxation. Fenomena economic double taxation juga dialami oleh Orang Pribadi yang menerima dividen atas kepemilikan sahamnya pada suatu Perseroan di Negara Indonesia. Pemilik saham berstatus Perseorangan akan menanggung pajak agregat lebih dari 50% atas dividen yang diterimanya, yang meliputi pemajakan di tingkat Perseroan atas laba dan pemajakan di tingkat Orang Pribadi atas dividen yang diterima.Pajak Agregat yang relatif tinggi disebabkan Indonesia menganut sistem pemajakan klasikal dimana tarif pajak di tingkat Perseroan adalah sudah cukup tinggi ditambah dengan pajak di tingkat Orang Pribadi yang juga tinggi. Pajak agregat atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi tersebut lebih dikenal dengan Beban Pajak Efektif (Effective Tax Rate), hal ini menjadi pertimbangan mendasar bagi pemilik modal/kekayaan untuk menanamkan modalnya dalam suatu bentuk usaha Perseroan. Ada beberapa metode untuk mengurangi/menghilangkan domestic economic double taxation. Metode yang umum diterapkan adalah imputation system, dividend deduction system, split-rate system, dan schedular tax system.Apabila Negara Indonesia menerapkan sistem pemajakan yang berbeda, maka Beban Pajak Efektif atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi adalah lebih rendah dibandingkan dengan Beban Pajak Efektif yang diterima oleh Orang Pribadi dengan menggunakan Sistem Klasikal yang saat ini diterapkan di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem pemajakan di luar Sistem Klasikal memberikan keringanan pemajakan atas penghasilan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi.Dalam Karya Akhir ini juga memperbandingkan sistem pemajakan atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi di beberapa Negara Asia Tenggara, meliputi: Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan tentunya Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui besaran Beban Pajak Efektif yang ditanggung oleh Orang Pribadi atas penghasilan dividen yang diterimanya di masing-masing Negara Asia Tenggara yang diperbandingkan. Tujuan final dari Karya Akhir ini adalah untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya sistem pemajakan yang berbeda atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi sehingga Beban Pajak Efektif yang ditanggung oleh Orang Pribadi di Negara Indonesia tidak terlalu memberatkan dan relatif sama dengan Negara-negara Asia Tenggara yang diperbandingkan.

---

If the income after tax in the Corporate level and still incur the tax to individual as the share holder at the time the income received as dividend, it would be doubled in taxation for the same income. The phenomena of taxation of the same income more than once is so called as economic double taxation. The economic double taxation phenomena is also experienced by individual who received dividend fot the ownership of shares in one Corporate in Indonesia. The owner of shares in individual status will bear the aggregate tax more than 50% on the dividend received that consists of taxation on Corporate level on income and the taxation in the level of individual on the received dividend.The relatively high aggregate tax because Indonesia carries out Classical Taxation System whereas the tax rate in the Corporate level is high enough plus the tax in the individual level that is more popular known as Effective Tax Rate, this case becomes basic consideration to the owner of capital or property to invest his capital in one kind of Corporate. There are some methods to eliminate/reduce the domestic economic double taxation. The general method carried out is Imputation System, Dividend Deduction System, Split Rate System, and Schedular Tax System.If Indonesia carries out different taxation system, thus Effective Tax Rate on the dividend received by individual is lower compared to Effective Tax Rate received by individual by using Classical System that now is carried out in Indonesia. It is because the taxation system out of the Classical System give the taxation priority on the income received by individual.In this thesis also try to compare the taxation system on the dividend received by individual in some countries of South East Asia, include Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand and of course Indonesia. The objective is to know to what extend the Effective Tax Rate bared by individual on the dividend income received in each of South East Asia Countries that compared. The final objective of this thesis is to know the possibility of the application of the different taxation system on the dividend received by individual thus the Effective Tax Rate that bared by individual in Indonesia not too weighten, but relatively similar with the countries compared."

"ABSTRAKBusiness restructuring sebelumnya merupakan bidang dalam transfer pricing yang belum diatur, namun dengan diterbitkannnya OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG) yang baru, sejak tahun 2010, petunjuk terhadap hal tersebut telah disusun. Tujuan Tesis ini adalah menganalisis regulasi transfer pricing Indonesia atas transaksi cross-border business restructuring, membandingkannya dengan regulasi yang ada di Australia, Austria, China, Jerman, dan Meksiko, dan rekomendasi yang diberikan OECD TPG 2010 kepada perusahaan multinasional dan otoritas pajak terkait aspek transfer pricing atas transaksi cross-border business restructuring tersebut.Untuk memperoleh jawaban mengenai perumusan masalah dalam Tesis ini, aspek-aspek yang membedakan antara masing-masing regulasi akan dibandingkan secara terpisah. Aspek yang pertama membandingkan ketersediaan regulasi perpajakan (baik ketentuan umum, ketentuan khusus, transfer pricing ataupun intangible property) yang mengatur transaksi business restructuring. Aspek yang kedua membandingkan pembebanan berupa kompensasi atau exit charge atas konversi bisnis. Aspek yang ketiga membandingkan konsekuensi penentuan kembali (recharacterization) atas transaksi business restructuring. Aspek yang keempat membandingkan preferensi antara pengujian atas contractual terms dan pengujian substansi transaksinya yang dipertimbangkan otoritas pajak untuk mengevaluasi transaksi business restructuring. Aspek yang kelima membandingkan kewajiban khusus untuk mendokumentasikan transaksi luar biasa (extraordinary transactions) seperti business restructuring, termasuk latar belakang dilakukannya transaksi-transaksi tersebut.Tesis ini menyimpulkan bahwa tidak seperti Australia, Austria, dan Jerman, otoritas pajak Indonesia belum memberikan petunjuk mengenai perlakuan transfer pricing atas transaksi business restructuring. Walaupun demikian, pendekatan umum berdasarkan ketentuan transfer pricing yang sudah ada telah konsisten dengan prinsip yang dinyatakan dalam OECD TPG 2010 bahwa prinsip arm’s length seharusnya diterapkan untuk semua jenis transaksi afiliasi.

---

ABSTRACTBusiness restructuring was previously an unregulated transfer pricing area but with the new OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG), from 2010, guidelines have been formulated. The purpose of this thesis is to analyze Indonesian transfer pricing regulations on cross-border business restructuring transaction compare with regulations in Australia, Austria, China, Germany, and Mexico, and how OECD TPG 2010 suggests practical guidance for taxpayers and tax authorities on the issues surrounding transfer pricing relating to business restructuring.In order to answer the question set out in this thesis, some aspects of the regulations have been examined separately. The first part compared availability tax regulations on business restructurings (general, special, transfer pricing, or intangible property regulations). The second part compared imposition a compensation or exit charge upon business conversion. The third part compared the consequences of recharacterization of business restructuring. The Fourth part compared the preference of tax authorities between examination of contractual terms or actual behaviour/conduct of the parties. The fifth part compared special documentation requirements for extraordinary transactions e.g. business restructurings, including justifying the rationale for business restructuring.This thesis shows that unlike countries such as Australia, Austria, and Germany, Indonesian tax authorities have not yet provided any formal guidance on the treatment of business restructuring for transfer pricing purposes. Nonetheless, the approach to transfer pricing for all transfer pricing matters in Indonesia has generally been consistent with the principle enunciated in the OECD TPG 2010 that the arm’s length principle should apply in all transactions carried out among related parties."

"Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.

---

It is common for entrepreneurs to establish a limited partnership (commanditaire vennootschap) when starting a business. As the development of its business activities, it is often the limited partnership be restructured into a limited liability company by subscribing the limited partnership into the limited liability company's capital. However, the lack of regulation regarding the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital has caused legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a regulation which governs about the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital. This thesis is using qualitative research with normative juridical method."

"Latar Belakang: Menurut Global Youth Tobacco Survey GYTS Indonesia 2014, 57,3 siswa terpajan asap rokok. Pajanan asap rokok menyebabkan inflamasi saluran nafas dan paru, serta penurunan fungsi paru. Kotinin sebagai metabolisme nikotin dapat digunakan sebagai biomarker pajanan asap rokok.Tujuan: Mengetahui efek pajanan asap rokok lingkungan terhadap kadar kotinin urin dan uji fungsi paru pada anak.Metode: Penelitian teknik potong lintang dengan subyek siswa berusia 11-16 tahun di Jakarta. Data didapat dari kuesioner, spirometri, dan penghitungan kadar kotinin urin dengan metode ELISA.Hasil: Terdapat 92 subyek, terdiri dari 46 kelompok kasus dan 46 kelompok kontrol. Kadar kotinin urin >10 ng/ml ditemukan pada 37,0 kelompok kasus dan 4,3 kelompok kontrol; p=0,000; OR=8,50 95 IK 2,08-34,71 . Terdapat perbedaan bermakna kadar kotinin urin terhadap jumlah perokok p=0,027 dan jumlah batang rokok per hari p=0,037 . Tidak ditemukan hubungan pajanan asap rokok dengan uji fungsi paru. Terdapat perbedaan bermakna absensi anak pada kelompok kasus dibandingkan kelompok kontrol; p=0,004; OR=6,00 95 IK 1,42-25,33 .Kesimpulan: Anak yang terpajan asap rokok memiliki kadar kotinin urin lebih tinggi dibandingkan yang tidak terpajan, yang dapat dipengaruhi oleh jumlah perokok dan jumlah batang rokok per hari.

---

Background Global Youth Tobacco Survey GYTS 2014 in Indonesia showed that 57,3 of students are exposed to enviromental tobacco smoke, which causes inflammation of respiratory tracts and decrease of lung function. Urinary cotinine can be used as biomarker for cigarette smoke exposure.Objectives To examine effects of enviromental tobacco smoke exposure on urinary cotinine level and lung function test in children.Methods Subjects were students aged 11 16 years old in Jakarta. Data were obtained from questionnaire, spirometry, and urinary cotinine test using ELISA method.Results There were 92 subjects, consisted of 46 case group and 46 control group. Urinary cotinine level 10 ng ml was found in 37,0 of case group and 4,3 of control group p 0,000 OR 8,50 CI 95 2,08 34,71 . There were significant differences between urinary cotinine level with number of smokers p 0,027 and number of cigarettes per day p 0,037 . No association was found between cigarette smoke exposure and lung function test. There was a significant difference in school abscence between case group and control group p 0,004 OR 6,00 CI 95 1,42 25,33 .Conclusions Children exposed to enviromental tobacco smoke have higher urinary cotinine level than non exposed children. Factor such as number of smokers and number of cigarettes per day may affect urinary cotinine level. "

"Latar Belakang. Stratifikasi risiko merupakan bagian integral dari managemen pasien sindrom koroner akut (SKA). Identifikasi pasien yang berisiko tinggi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengurangi tindakan berlebih terhadap pasien dengan risiko rendah. Meskipun TIMI pada STEMI dan UAPINSTEMI merupakan skor risiko yang baik dan telah divalidasi dan dipergunakan secara luas, tetapi penelitian mengenai perfonnanya belum pernah dilakukan di Indonesia. Adanya perbedaan karakteristik antara pasien SKA di Indonesia dengan populasi di negara maju dapat mempengaruhi prognosis pasien sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai perfonna dari kedua sistem skoring tersebut. Tujuan. Menilai perfonna kalibrasi dan diskriminasi skor TIMI dalam memprediksi mortalitas 30 hari pasien STEMI dan 14 hari pasien UAPINSTEMI di Indonesia Metodologi. Studi kohort retrospektif menggunakan data rekam medis pasien SKA yang dirawat di IeeU RSeM 2003-2010 dengan metode pengambilan sampel konsekutif. Perfonna kalibrasi skor TIMI dinyatakan dengan plot kalibrasi dan uji Hosmer-Lemeshow sedangkan perfonna diskriminasi dinyatakan dengan nilai AUe. Hasil. Selama penelitian terkumpul 714 pasien STEMI dan 787 pasien UAPINSTEMI yang dirawat di IeeU RSeM. Skor TIMI STEMI mempunyai perfonna kalibrasi dan diskriminasi yang baik dengan plot kalibrasi 0,98, uji Hosmer-Lemeshow 0,93 dan nilai AUe 0,801 (Kl 95% 0,759-0,844). Perfonna kalibrasi dan diskriminasi skor TIMI UAPINSTEMI juga cukup baik dengan plot kalibrasi mencapai 0,88, uji Hosmer lemeshow 0,86 dan nilai AUe 0,727 (KI95% 0,668-0,786). Simpulan. Skor TIMI mempunyai perfonna kalibrasi dan diskriminasi yang baik dalam memprediksi mortalitas pasien SKA di Indonesia.

---

Background. Risk Stratification in acute coronary syndrome patients is an integral part in the management of patients. Risk stratification is important to avoid overtreatment in high risk patients, as well as undertreatment in low risk patients. Although TIMI STEMI and TIMI UAiNSTEMI are scores that have been validated and used widely, but to date no study of its appicability has been done in Indonesia. Differences in characteristic of acute coronary syndrome patients in Indonesia compared to developed countries can have influence on the prognostic of the patient hence a study is needed regarding performance of TIM I scoring system. Objectives. To obtain the calibration dan discrimination performance of TIMl risk score to predict 30 day dan 14 day mortality in STEMI and UAPINSTEMI patients in Indonesia Methods. A retrospective cohort study with consecutive sampling was done in ACS patients hospitalized in the ICCU Cipto Mangun Kusumo Hospital between the period 2003 until 2010. Calibration performance of TIM I risk score was evaluated by calibration plot and Hosmer-Lemeshow test while discrimination performance was done with A Uc. Results. A total of 714 STEMI patients and 787 UAPINSTEMI patients entered the study. TIMI STEMI risk score have a good calibration and discrimination performance with calibration plot of 0, 98, Hosmer-Lemeshow test 0,93 and AUC 0,801 (CI95% 0,759-0,844). A good calibration and discrimination performance of TIMI UAPINSTEMI risk score was observed with calibration plot of 0,88, Hosmer-Lemeshow test 0,86 and AUC 0,73 (CI 95% 0,668-0,786). Conclusion. TIM! risk score has a good calibration and discrimination performance in predicting mortality of ACS patients in Indonesia."