Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas ketentuan penyetoran modal, status hukum pemegang saham yang melakukan penyetoran modal dengan cara mengangsur serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT Putri Mea padahal penyetoran modal dilakukan dengan cara mengangsur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPT ketentuan penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak dimungkinkan untuk diangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham yang melakukan penyetoran saham secara mengangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham yang sah PT. Putri Mea adalah pertimbangan yang tidak tepat. Agar permasalahan demikian tidak terjadi di kemudian hari, hendaknya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki ketentuan dalam UUPT dengan cara menyatakan bahwa direksi yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran ketentuan penyetoran modal.

---

The focus of this thesis are the regulation of capital Deposit, the legal status of shareholders pays unpaidfull capital, and analyzing the consideration of the judge who declared the plaintiff as the legitimate shareholders of PT Putri Mea whereas pays unpaidfull capital. The results of this case study indicate that the capital deposit is made in full and shall not be paid in installments/unpaidfull, the shareholders to deposit shares in installments can not be regarded as legitimate shareholders, and consideration judge stating that the plaintiff as the legitimate shareholders of PT. Putri Mea is improper consideration. At the end of the thesis, authors also suggested that States needs to rearrange the regulation about company limited with regulated that the board of Director will be responsibility of shares deposit regulation fallacy"

"Pada tanggal 2 Desember tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). Aturan ini memberikan keistimewaan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin melakukan penawaran umum dengan memberikan hak untuk mengesampingkan prinsip satu saham satu suara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Akan tetapi aturan tersebut hanya memperkenankan bagi PT yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Berbeda dengan Indonesia, baik di Negara Amerika maupun di Hong Kong tidak membatasi jenis kegiatan usaha tertentu. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini ialah mencari alasan ketentuan SDHSM di Indonesia yang hanya dibatasi untuk Emiten yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat komparasi dengan Negara Amerika Serikat dan Hong Kong. Adapun alasan pemilihan negara tersebut dijadikan sebagai perbandingan karena aturan POJK tersebut mengikuti praktik yang terjadi di bursa Amerika, dalam hal ini New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ) dan Hong Kong, dalam hal ini Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan alasan pengaturan SDHSM di Indonesia hanya ditujukan bagai Emiten yang menggunakan teknologi disebabkan dalam pertimbangan dan penjelasan POJK 22/2021 menyampaikan bahwa aturan ini ditujukan untuk mengakomodir perusahaan teknologi agar para pendiri perusahaan dapat mengembangkan teknologi dan inovasi yang dimiliki dan dapat menghindari gangguan dari pemegang saham biasa yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu para pendiri dapat mempertahankan kendali perusahaan untuk mengejar inovasi yang mereka miliki sehingga bisnis suatu emiten dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan arahan strategis dari seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang unik. Selain itu apabila merujuk pada praktik yang terjadi di Amerika Serikat dan Hong Kong terlihat bahwa mayoritas pengguna SDHSM merupakan perusahaan teknologi.

---

On December 2, 2021, the Financial Services Authority (OJK) issued regulation Number 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). This regulation provides the privilege of multiple voting rights shares (SDHSM) for Limited Liability Companies (PT) that wish to go public, granting the right to override the principle of one share one vote as stipulated in Article 84 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). However, this regulation only allows PTs that use technology as their main business. Unlike Indonesia, both in the United States and Hong Kong, there is no restriction on the type of business activities. Therefore, the issue in this study is to find the reasons for the SDHSM provisions in Indonesia being limited only to issuers that use technology as their main business. This research was conducted by making comparisons with the United States and Hong Kong. The reason for choosing these countries as comparisons is because the POJK regulation follows the practices occurring in the American stock exchanges, namely the New York Stock Exchange (NYSE) and the National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ), and Hong Kong, namely the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). This study uses normative legal research methods and comparative law. The results of the study indicate that the reason for regulating SDHSM in Indonesia is directed only at issuers that use technology because, in the considerations and explanations of POJK 22/2021, it is stated that this regulation is aimed at accommodating technology companies so that the company founders can develop the technology and innovations they have and avoid interference from ordinary shareholders who do not have the same knowledge as they do. Therefore, the founders can maintain control of the company to pursue their innovations so that the business of an issuer can be developed through the knowledge and strategic direction of a founder who has a unique vision and mission. In addition, referring to the practices in the United States and Hong Kong, it is evident that the majority of SDHSM users are technology companies."

"Konsep Perseroan yang selama ini dikenal di Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan serta memiliki unsur-unsur badan hukum, merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hukum Perseroan di Indonesia memperkenalkan bentuk Perseroan yang baru yakni Perseroan Perorangan. Definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah diubah dan diperluas dengan mencakup Perseroan Perorangan, di mana hal tersebut seakan-akan menunjukan bahwa Perseroan Perorangan adalah sama dengan Perseroan Terbatas, namun bedanya Perseroan Perorangan dimiliki oleh pemegang saham tunggal. Adapun keduanya adalah bentuk badan hukum yang berbeda, dan pada akhirnya, Penulis memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam perluasan makna Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja baik dari segi dasar pengaturan, dan unsur serta karakteristik umum dari bentuk badan hukumnya. Penulis memberikan saran agar definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diubah dan disesuaikan dengan konsep Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, istilah Perseroan Perorangan diubah menjadi badan hukum perseorangan, dan pemerintah agar membuat peraturan yang lebih rinci dan spesifik dalam undang-undang terpisah mengenai Perseroan Perorangan (badan hukum perseorangan tersebut).

---

In Indonesia, the concept of a Limited Liability Company has been well-established since Law Number 40 of 2007 regarding Company. This type of company has distinct characteristics, including being a legal entity, an association of capital, formed through an agreement, and engaged in business activities with fully distributed authorized capital. However, with the introduction of the Individual Company in Law Number 6 of 2023 regarding Job Creation, the definition of a Limited Liability Company has been revised to include Individual Companies. While it may seem that Individual Companies are similar to Limited Liability Companies, they differ in several keyways. An Individual Company is owned by a single shareholder and lacks the essential elements of a Limited Liability Company. It is concluded that there is a nonconformity in the expansion of the meaning of Company in Omnibus Law, in terms of the basis of regulation, and the elements and general characteristics of the legal entity form. Therefore, it is suggested that the definition of a Limited Liability Company in Law Number 6 of 2023 regarding Job Creation be revised to align with the original concept defined in Law Number 40 of 2007 regarding Company and change the term of Individual Company (Perseroan Perorangan) to individual legal entity (badan hukum perseorangan). It is also recommended that the government develop a separate regulation with more detailed regulations regarding Individual Companies (individual legal entities)."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab sekutu komplementer lainnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sesama sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer menganut Aggregate Theory atau teori yang menyatakan bahwa dalam suatu perkumpulan orang yang diutamakan adalah keberadaan orang-orang tersebut atau gabungan orang, bukan kesatuan dari orang-orang tersebut sebagai suatu badan (Entity Theory). Hal ini mengakibatkan Persekutuan Komanditer tidak berstatus badan hukum, keberadaan Persekutuan Komanditer ditentukan oleh para sekutunya, dan hubungan hukum diantara para sekutu tidak terpisahkan. Oleh karena itu, apabila sekutu komplementer melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Persekutuan Komanditer harus membayar ganti kerugian, maka sekutu komplementer lainnya dapat turut menanggung kerugian tersebut; Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam kasus CV. Sinar Patimura Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sal yang menyatakan bahwa hanya sekutu komplementer CV. Sinar Patimura yang melakukan perbuatan melawan hukum saja yang bertanggung jawab kurang tepat karena sekutu komplementer tersebut melanggar prinsip kesetiaan (duty of loyalty) dan prinsip (duty of care) dengan melakukan penggelapan dan kelalaian dalam pengurusan pembukuan CV. Sinar Patimura. Sekutu komplementer tersebut melanggar kewajibannya berdasarkan janji/ kesepakatan diantara para sekutu untuk setia (duty of loyalty) dan penuh kehati-hatian (duty of care) dalam pengurusan CV. Sinar Patimura sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian CV. Sinar Patimura. Sehingga, sekutu komplementer tersebut telah melakukan Wanprestasi terhadap sekutu komplementer lainnya. Dengan demikian, sudut pandang perbuatan Melawan Hukum yang digunakan Majelis Hukum PN. Salatiga bahwa sekutu komplementer tersebut melakukan perbuatan melawan hukum kurang tepat.

---

This research discusses about the liability of managing partners (beherende venoot) on the unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) committed by the fellow managing partner (beherende venoot) in a Limited Partnership (Commanditaire Venootschap). Using a normative legal research, the research shows that Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) is seen as the totality of the partners or consists of people who are bound by an agreement, instead of an entity with a separate legal existence apart from its partners (Entity Theory). This is called Aggregate Theory, Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) is not a legal entity that it is considered as an integral part of the partners/ as one unity with the partners. Therefore, if managing partner (beherende venoot) committed an unlawful acts that caused Limited Partnership (Commanditaire Venootschap) to pay amends, fellow managing partner (beherende venoot) is at place to compensate as well; Consideration made by Court Judges District of Salatiga in CV. Sinar Patimura case District Court Decision No. 34/ Pdt.G/2011/ PN. Sal which stated that only the managing partner (beherende venoot ) who has done the unlawful acts that has to take the liability is not precisely right because the managing partner (beherende venoot ) himself breaks the principle of duty of loyalty and duty of care based on the obligation between partners. Akta Pendirian CV. Sinar Patimura has stated duties of partners to act on behalf CV. Sinar Patimura within loyalty and care while that managing partner (beherende venoot ) has shown his disloyalty by claiming CV. Sinar Patimura’s property and has done negligence to his duty on maintaining CV. Sinar Patimura’s bookkeeping. Therefore, that managing partner (beherende venoot ) himself has done Wanprestasi (breach of contract) to fellow managing partner (beherende venoot ) in CV. Sinar Patimura. Thus in conclusion, the view point of the unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) used by Court Judges District of Salatiga in this case is not completely right."

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Tesis ini mengkaji aturan yang mewajibkan Sekutu Pelepas Uang (SPU) memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu CV di dalam anggaran dasarnya. Secara khusus, tesis ini membahas akibat hukum terhadap SPU dalam hal anggaran dasar CV (AD CV) menentukan untuk tindakan hukum tertentu CV harus mendapatkan persetujuan dari SPU dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, dan menganalisis putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY yang menyatakan akta persetujuan SPU, yang menyetujui tindakan hukum tertentu CV, tidak memenuhi ketentuan syarat obyektif perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan perbandingan, tesis ini menyimpulkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh SPU mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh SPU. Hal ini karena rumusan Pasal 20 ayat (2) bersifat memaksa sehingga tidak dapat diatur berbeda oleh para sekutu dalam AD CV. Adapun putusan pengadilan negeri Surabaya yang menyatakan akta persetujuan SPU tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian batal demi hukum telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu tidak terpenuhinya unsur tidak melanggar UU karena pembuatan akta persetujuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Terdapat alasan lain yang dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim, yaitu ketentuan dalam AD CV yang mensyaratkan persetujuan dari SPU untuk tindakan tertentu CV bertentangan dengan rumusan/substansi Pasal 20 ayat (2) KUHD yang bersifat memaksa. Tesis ini menyarankan perlunya perubahan aturan CV yang memungkinkan SPU mengetahui jalannya persekutuan tanpa menghilangkan tanggung jawab terbatasnya mengingat SPU adalah juga pemilik persekutuan. 

---

This Thesis is reviewing the terms in article of association of limited partnership (LP AOA) which required limited partner(s) to approve certain limited partnership (LP) actions. Specifically, this thesis is studying on legal consequences on limited partner(s) in case of its article of association determine certain legal actions of LP only can be done by obtaining approval from limited partner(s) in connection with term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code, and analyze Surabaya court verdict No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY on limited partner approval deed, approving certain legal action of LP, not fulfilled objective requirement of agreement legality requirements is null and void. By using a juridical normative research with juridical, cases and comparative approach, it is concluded that approval from limited partner(s) cause the limited partner lost their limited liability. It is cause by the content of Article 20 paragraph (2) Commercial Code is an imperative clause which cannot be deviated by partners in LP AOA. Surabaya court verdict on nullification of limited partners approval deed which not fulfilled the objective requirement of agreement legality is in accordance with agreement legality requirements namely no violation of law because the drawn up of the deed has violate Article 263 Criminal law Code. There is another reason which can be considered by the judges, the terms in LP AOA which requires approval from limited partner(s) for certain legal actions of LP is violate the imperative term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code. This thesis suggests an amendment to LP regulations which enable limited partner(s) to know the development of partnership without loosing their limited liability as they are also the owner of LP."

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri penerbangan. Pembatalan penerbangan oleh maskapai penerbangan sebagai tindakan pengamanan kesehatan telah menjadi suatu kewajiban. Biarpun demikian, pembatalan ini seringkali berdampak pada konsumen yang telah membeli tiket pesawat. Salah satu bentuk pengembalian dana yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan adalah voucer kredit dengan batas waktu tertentu. Hal ini menimbulkan masalah bagi konsumen yang menginginkan pengembalian dana secara penuh dan berbentuk tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungankonsumen terhadap pengembalian dana berupa voucer kredit atas pembatalan sepihak maskapai akibat pandemic Covid-19 dengan mempertimbangkan larangan penerbangan akibat mudik yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum mengenai pengembalian dana maskapai berupa voucer kredit,hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kebijakan larangan penerbangan, dan tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya asas perlindungan konsumen akibat pengembalian dana berupa voucer kredit yang ditinjau berdasarkan UUPerlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaku usaha yaitu pihak maskapai pada dasarnya telah memberikan kompensasi atas pembatalan penerbangan akibat Covid-19 sesuai dengan UUPK namun pengembalian dana tiket berupa voucer kredit tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelindungan konsumen. Pemberian voucer tiket sebagai bentukkompensasi atas pembatalan penerbangan akibat larangan operasional penerbangan maskapai tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, dengan pemberlakuan Permenhub 25/2020 memberikan opsi bagi maskapai untukmemberikan kompensasi dalam bentuk voucer kredit.

---

The Covid-19 Pandemic has an impact on various sectors, including the aviation industry. Airlines cancel flights as an act of health security, which has become an obligation. However, these cancellations often negatively impact consumers who have already bought plane tickets. One form of refund offered by airlines is a credit voucher with a certain time limit. This causes problems for consumers who want a full cash refund This research aims to analyze consumer protection for refunds in the form voucher for unilateral airline cancellations due to the Covid-19 pandemic. It will consider the prohibition of flights due to homecoming, which is regulated by the Ministry of Transportation's Regulation No. 25 of 2020. Using the Normative-Normative Research Methods, this thesis will review legal provisions regarding refunds in the form of credit vouchers, legal relations between businesses and consumers, aviation prohibition policies, and the responsibility of businesses to fulfill the principle of consumer

protection. Refunds in the form of credit vouchers will be reviewed based on the Consumer Protection Act and Agreement Law. The results of this study show that airlines have provided compensation for flight cancellations due to Covid-19 in accordance with the UUPK. However, returning tickets in the form of a credit voucher does not adhere to the principles of legal certainty and justice in consumer protection. The provision of ticket vouchers as a form of compensation for flight cancellations due to the airline's operational ban is not specifically regulated in Indonesian laws. Nonetheless, the enactment of Permenhub 25/2020 provides airlines with options to provide compensation in the form of credit vouchers."

"Layanan pengaduan bagi konsumen pada platform e-commerce menyediakan solusi untuk kerugian konsumen atas barang yang dibelinya melalui platform tersebut sehingga tentu diperlukan mekanisme yang jelas serta efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelesaian yang adil. Layanan pengaduan bagi konsumen ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam menggunakan platform e-commerce tersebut sehingga dapat memastikan keberlanjutan maupun peningkatan bisnis platform e-commerce dalam jangka panjang. Merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang mana paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform e-commerce terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penyelesaian sengketa pada layanan pengaduan di platform e-commerce. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, secara umum bersandar pada data sekunder seperti bahan hukum primer, namun juga tetap menggunakan data primer berupa wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan yang efektif untuk melindungi konsumen dalam menyelesaikan sengketa transaksi online. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas serta kontrol pemerintah terhadap praktik bisnis platform e-commerce guna melindungi kepentingan konsumen secara maksimal.

---

Complaint services for consumers on e-commerce platforms provide solutions for consumer losses on goods purchased through these platforms, so a clear and effective mechanism is needed to protect consumers and ensure a fair settlement. This complaint service for consumers greatly influences consumer trust and loyalty in using the e-commerce platform so that it can ensure the sustainability and increase of the e-commerce platform business in the long term. Referring to Article 27 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, business actors have an obligation to provide complaint services for consumers, which at least include complaints address and contact number, consumer complaint procedures, complaint follow-up mechanisms, competent officers in processing complaints services, and the period of complaint resolution. This study aims to analyze the responsibility of e-commerce platforms for consumer losses arising from dispute resolution on complaint services on e-commerce platforms. The form of this research is normative juridical, generally relying on secondary data such as primary legal materials, but also still using primary data in the form of interviews. The analysis shows that e-commerce platforms have a responsibility to provide effective complaint services to protect consumers in resolving online transaction disputes. Even so, there are still some obstacles in the implementation of the dispute resolution mechanism that can cause harm to consumers. Therefore, there is a need for stricter regulations and government control over e-commerce platform business practices in order to protect consumer interests to the fullest."

"Hukum investasi internasional mencatat bahwa pemegang saham dari perseroan penanaman modal asing telah mengajukan gugatan shareholder reflective loss (“gugatan SRL”) terhadap negara tuan rumah, yakni gugatan atas tindakan negara tuan rumah yang merugikan perseroan tersebut yang seringkali menyebabkan timbulnya gugatan berganda (multiple claims). Penelitian ini menjelaskan tiga hal yaitu alasan-alasan perlunya pengaturan gugatan SRL dalam perjanjian investasi internasional; hal-hal yang menentukan diterima atau ditolaknya gugatan SRL oleh majelis arbitrase internasional; serta pengaturan gugatan SRL yang meminimalisir risiko gugatan berganda terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dalam meninjau pengaturan gugatan SRL pada ketentuan perjanjian investasi internasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan gugatan SRL perlu diatur. Ketiga alasan tersebut adalah untuk mengurangi praktik treaty shopping, meminimalisir gugatan berganda dan menghindari terjadinya pemulihan kerugian berganda oleh pemegang saham perseroan penamaman modal asing. Selain itu, penelitian juga menyimpulkan bahwa gugatan SRL diterima oleh majelis arbitrase karena tidak adanya pengaturan mengenai gugatan SRL pada perjanjian investasi internasional dan ditolak karena sempitnya definisi investor dan investasi dan batasan ruang lingkup berlaku pada perjanjian investasi internasional. Terakhir, penelitian menyimpulkan bahwa untuk mengurangi gugatan SRL terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah, diperlukan adanya pengaturan lain seperti rezim gugatan SRL khusus, ketentuan definisi investor dan investasi, ketentuan denial of benefits, ketentuan pengeyampingan, dan ketentuan konsolidasi dan daluwarsa dalam perjanjian investasi internasional. Hal ini karena aturan gugatan SRL yang dapat melindungi negara tuan rumah tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan lain.

---

International investment law has witnessed that shareholders of foreign investment companies have submitted shareholder reflective loss claims (“SRL claims”) against host States, namely claims challenging the host State’s measure that has injured the company which often result in multiple claims. This study explains three issues, namely the reasons for the regulation of SRL claims in international investment agreements; the factors that determine arbitral tribunals’ acceptance and rejection of SRL claims; and the appropriate regulation of SRL claims that can minimalize the risk of multiple claims against Indonesia as a host State. This study uses judicial normative method and statutory and case-based approach in evaluating the regulation of SRL claims in international investment agreements. The results of the study conclude that there are at least three reasons for the regulation of SRL claims. These three reasons include reducing treaty shopping, minimizing multiple claims and avoiding the occurrence of double recovery by shareholders of the foreign investment company. Apart from this, this study also concludes that arbitral tribunals accept SRL claims due to the lack of regulation on SRL claims and reject SRL claims based on the narrow definition of investors, investments and the scope of the international investment agreement. Lastly, this study concludes that to minimize multiple claims against Indonesia as a host State, there is the need for other provisions such as a special SRL claim regime, investor and investment definition provision, denial of benefits provision, waiver provision, consolidation and statute of limitations provision in international investment agreements. This is because SRL claims cannot be regulated independently, but rather need to be linked to other provisions. "

"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

---

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."