Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mobilitas penduduk intemal mengacu pada perpindahan penduduk antarbatas wiiayah administratif dalam satu negara dan dibedakan ke dalam dua tipe yaitu mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk non permanen. Penelitian kuantitatif tentang mobilitas penduduk di Indonesia yang masih sangat sedikil, hampir seluruhnya menganalisis mobilitas permanen. Sejak tahun 2007, SAKERNAS sudah mencakup peristiwa mobilitas non permanen yang terbatas pada mobilitas pekerja.Untuk melengkapi studi yang kebanyakan mengamati migrasi, studi ini ingin mempelajari hubungan atau asosiasi antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status kawin, status pekerjaan, sektor pekerjaan pertumbuhan PDRB, tempat tinggal, share sektor industri, terhadap keputusan mobilitas non perrnanen pekerja. Disamping ingin menganalisis karakteristik dan peluang mobilitas non permanen pekerja Indonesia. Dengan menggunakan regresi multinomial logistik ingin dilihat kecenderungan resiko tiap kategori variabel penjelas dalam kaitannya menjadi komuter atau migran sirkuler.Pekerja di Indonesia lebih banyak bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya yaitu dalam satu kabupaten/kota (slayers) sebanyak 93,4 persen. Sisanya sekitar 6,6 persen merupakan pelaku mobilitas non permanen (movers), yaitu 4,0 persen sebagai komuter dan 2,7 persen sebagai migran sirkuler. Perbandingan antara komuter dan migran sirkuler menjadi 60:40. Ketika mengikuti pola fungsi kuadrat, semakin tua kecenderungan pekerja untuk melakukan mobilitas non permanen semakin kecil. Mereka yang cenderung melakukan komutasi atau sirkulasi adalah pekerja Iaki-laki, pekerja yang berstatus kawin, bekerja di sektor formal, pekerja manufaktur atau servis dan tinggai di daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat industrialisasi lebih rendah. Pola berbeda terjadi menurut tingkat pendidikan dan tempat tinggal. Pekerja yang tinggal di perkotaan lebih cenderung melakukan komutasi sebaliknya yang tinggal di perdesaan lebih cenderung melakukan sirkulasi. Berdasarkan tingkat pendidikannya, semakin tinggi semakin cenderung untuk komutasi sebaliknya semakin rendah semakin cendenmg untuk sirkulasi

---

In migration there are known to be two types of mobility i.e. permanent mobility and non permanent mobility. The aim of this study is to analyize non permanent mobility. Non permanent mobility is the mobility between administratif boundary in the same country. In the past there have not been many researches on non-permannet mobility. This maybe due to the lack of availability on national data on this matter. But since 2007 the SAKERNAS (Survei on National Labor Force) has included questions about non-permanent mobility. There still are some limitation due to that the respondents surveyed were only those who were workers.This study would like to analyze the association between age, gender, education, marital status, job status, economic growth, residence, share of industrial sector to the migration decisions among non permanent residence, The analysis is conducted by multinomial logistics regression. The Sakernas data shows that 93.4 percent of the respondents are working and living in the same regency. And only 6.6 percent are non permanent migrants, in which among those non permament migrants, 4.0 percent are commuters and 2.7 percent as circular migrants.The quantitative results reviels that the older the migrant the smaller the probability of conducting commuting or circular migration. The reslut also shows that men, that are married, working in the formal sector, who are manufacture or service workers, who are living in areas with lower economic growth and lower industrialization rate have higher tendency to commute. By educational background, the higher their educational attainment the higher their tendency to commute but at the contrary the higher their educational attainment the lower their tendency to circulate. And by residential characteristic, those living in rural areas have higher tendency to circulate then for those living in the urban areas."

"Keputusan untuk bermigrasi dipandang sebagai sebuah jalan dalam memberdayakan sumber daya dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bermigrasi tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada kesenjangan penghasilan antara sebelum dan sesudah bermigrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data longitudinal IFLS 1993 dan 2000 dengan mengamati individu panel di tahun 1993 dan diikut perkembangannya di tahun 2000. Diharapkan diperoleh informasi dan estimasi yang lebih akurat dengan menggunakan data yang bersifat longitudinal.Kesenjangan penghasilan diperoleh dengan mengestimasi fungsi penghasilan untuk tahun 1993 dan tahun 2000. Fungsi penghasilan tahun 1993 dan 2000 dikoreksi dari bias pemilihan sampel karena data upah yang tersedia hanya bagi mereka yang bekerja. Penentuan status migrasi pekerja dilakukan pada tahun 2000. Karena migran selektif maka untuk tahun 2000 kembali dilakukan estimasi fungsi penghasilan yang terkoreksi untuk pekerja migran. Kesenjangan penghasilan diperoleh dari perbedaan upah pekerja migran di tahun 2000 dengan estimasi upah di tahun 1993. Partisipasi bermigrasi tenaga kerja diestimasi dengan rnenggunakan model regresi probit.Hasil estimasi memperlihatkan bahwa kesenjangan penghasilan merupakan faktor penentu yang paling besar dalam pcngambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Positifnya variabei ini mernbuktikan bahwa dengan bermigrasi kesejahteraan individu membaik. Setiap kenaikan kesenjangan penghasilan rnaka akan meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Ketika kenaikan kesenjangan penghasilan mencapai titik tertentu, justru akan mengurangi hasrat tenaga kerja untuk bermigrasi. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang yang bereferensi pada data, maka dapat dikatakan bahwa peluang bermigrasi sebagaj respon dan kesenjangan penghasilan masih tinggi.Dibutuhkan waktu sekitar 60 tahun lagi dari sekarang, atau tepatnya pada tahun 2060 dimana peluang bermigrasi akan perlahan mengalami penurunan, ceteris paribus. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan, status pasangan yang bekelja, keberadaan anak sekolah, jumlah anggota rumahtangga, bentuk keluarga dan nilai aset mempengaruhi keputusan dalam partisipasi bermigrasi tenaga kerja. Keberadaan balita dan transfer di pihak lain tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Tanpa rnengaitkan dengan kebijakan pemerataan antarwilayah, maka dilihat dari sisi kepentingan individu, diperlukan kebijakan yang dapat mempermudah akses untuk bermigrasi."

"Angka kematian bayi di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan negara-negara anggota ASEAN. Untuk menurunkan angka kematian bayi diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang determinannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari kejadian kematian dan tingkat benahan hidup bayi berdasarkan faktor-faktor kesehatan dan demografi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial yang terdiri dari analisis regresi logistik untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor kesehatan dan demografi terhadap kejadian kematian bayi serta proporsional hazard model untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor kesehatan dan demografi terhadap tingkat bertahan hidup bayi yang menggunakan data hasil SDKI 2007. Temuan analisis deskriptif menunjukkan bahwa kejadian kematian bayi lebih banyak pada ibu yang berpendidikan dan kemampuan ekonomi rendah, tinggal di perdesaan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan memenuhi ST, penolong persalinan bukan tenaga kcsehatan, tidak melakukan pemeriksaan bayi setelah lahir, melahirkan pada umur yang berisiko, jumlah anak tiga ke atas, jarak kelahiran di bawah dua puluh empat bulan, serta jenis kelamin anaknya laki-laki. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kematian neonatal dipengaruhi pemeriksaan bayi setelah lahir, umur ibu saat melahirkan, urutan ke1ahiran,jarak kelahiran, dan jenis kelamin anak. Untuk kematian postneonatal, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah penolong persalinan, pemeriksaan bayi setelah lahir, umur ibu saat melahirkan, urutan kelahiran, jarak kelahiran, dan daerah tempat tinggal. Untuk kematian bayi, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pemeriksaan bayi setelah lahir, umur ibu saat melahirkan, urutan kelahizan, jarak kelahiran, indeks kekayaan kuantil dan daerah tempat tinggal. Hasil analisis proporsional hazard model menunjukkan bahwa tingkat bertahan hidup postneonatal dipengaruhi oleh penolong persalinan, pemeriksaan bayi setelah lahir, umur ibu saat melahirkan, urutan kelahiran, jarak kelahiran, pcndidikan ibu dan daerah tempat tinggal. Untuk tingkat bertahan hidup bayi, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pemeriksaan bayi setelah lahir, umur ibu saat melahirkan, urutan kelahiran, jarak kelahiran, jenis kelamin anak, pendidikan ibu dan daerah tempat tinggal.

---

Compared to other ASEAN countries, infant mortality in Indonesia is higher. To reduce infant mortality, we need comprehensive understanding about its determinants. Generally, this research’s aim is to study infant mortality and its survival rate based on health and demographic factors. In this research, method of analyses are descriptive analysis, logistic regression analysis and proportional hazard model analysis. Logistic regression analysis is used to examine influence of health and demographic factors on infant mortality. Proportional hazard model is used to investigate the impacts of health and demographic factors on survival rate of infant. This research uses the results of the 2007 Indonesia Demographic and Health Survey Data (IDI-IS).

The results of descriptive analysis show that the incidence of infant mortality is higher among infants from mothers with lower education and economic status. In addition, infant mortality is higher among babies from mother who lived in rural areas, had no antenatal care, were assisted non-professional health worker at delivery, had no postnatal check, gave births at high risk age, had more than three children, and had less than 24 months birth interval. Futhermore, baby boys had higher had higher mortality than baby girls.

The results of regression analysis on the factors of infant mortality show some interesting results. Neonatal mortality is influenced by the existence of postnatal check, mother‘s age at delivery, birth order, birth interval, and the sex of the baby. In posmeonatal case, the mortality is affected by the type of assistance at delivery, the existence of postnatal check, mother’s age at delivery, birth order, birth interval, and mother’s place of residence. In infant case, the mortality is influenced by the existence of postnatal check, mother’s age at delivery, birth order, birth interval, quintile index of welfare and mother’s place of residence.

The results of proportional hazard model show that survival rate of postneonatal is influenced by the type of assistance at delivery, the existence of postnatal check, birth order, birth interval, mother’s education level, and mother’s place of residence. Survival rate of infant is affected by the existence of postnatal check, mother’s age at delivery, birth order, birth interval, sex of infant, mother’s education level, and mother’s place of residence."

"Tujuan studi ini untuk meneliti mobilitas ulang alik dan mempelajari bagaimana faktor-faktor demografi dan sosial-ekonomi mempengaruhi pelaku dalam menggunakan jenis transportasi yang mempunyai pola berbeda pada tiap kawasan metropolitan. Adanya orientasi kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan perkotaan yang terpusat di zona inti metropolitan dan lokasi tempat tinggal yang semakin menjauh menyebabkan penduduk harus melakukan mobilitas ulang alik yang jumlalnya terus meningkat. Data yang digunakan adalah data SUPAS 2005, dengan obyek penelitian penduduk pada kawasan metropolitan berumur 5 tahun keatas yang melakukan mobilitas ulang alik melintasi batas kabupaten/kota. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferens dengan menggunakan multinominal logistik. Variabel bebas yang digunakan: umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, status migran total, jarak dan klsifikasi daerah tempat tinggal dan variabel terikat: transportasi umum, transportasi pribadi dan berjalan kaki. Temuan dari analisa deskriptif menyimpulkan pada seluruh kawasan metropolitan urutan pertama dalam jumlah penggunaan jenis trasportasi oleh pelaku mobilitas ulang alik adalah transportasi umum (52,9 persen), diurutan kedua transportasi pribadi (46,0 persen) dengan ciri penduduk berumur 30-50 tahun dan urutan terakhir berjalan kaki umumnya dilakukan oleh penduduk 5-11 tahun (],1 person) yang merupakan usia sekolah. Analisis inferens menyimpulkan bahwa dengan bertambahnya umur kecenderungan menggunakan transportasi pribadi lebih besar. Variabel jenis kelamin, status perkawinan dan pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam penentuan penggunaan transportasi pribadi. Kecenderungan tersebut terdapat pada jenis kelamin laki-laki, mereka yang berstatus kawin dan yang mempunyai jenis pekenjaan kerah putih. Sedangkan komutasi dengan berjalan kaki sangat dipengaruhi oleh jarak tempuh dan pendidikan. Terdapat pola yang berbeda pada tiap kawasan metropolitan, secara umum pelaku mobilitas ulang alik senang menggunakan transportasi umum kecuali di Gerbangkertosusila pilihan pada transportasi pribadi. Hal berbeda pada Bandungraya benjalan kaki lebih menonjol dibandingkan pada metropolitan lainnya. Angka mobilitas tertinggi terdapat pada metropolitan Jabodetabek disusul oleh Mebidang, Bandungraya, Mamminasata, Kedungsepur dan terakhir Gerbangkertosusila.

---

This papers is purposed to observe the influx of commuters and the effect of socio demography toward the moda choice of transportation into metropolitan zones in Indonesia. The economic pull factor in metropolitan and residential location in suburb, its affect the increasing of population become commuters.

The main source data for analysis is Intercensal Population Survey {SUPAS) 2005 and the unit observation is population aged 5 years and over who have experienced as a commuter. Using method descriptive and inference which is applied multinornial logistics.

Based on descriptive analysis found the public transport as the first order (52,9 percent) moda choice commuter in metropolitan area and the second order is private transport (46,0 percent) whom population aged 30-50 years old. While on foots is the last order (l,l percent) whom population 5-ll years old at schooling age. The older commuters have tendency and preference to use a private transportation.

Variables which have significant contribution to the transportation type of private moda choice among others are: sex, marital status and education attainment. On contrast, the length of distance and aducation attairunent determined the moda choice on foots.

Moda choice in metropolitan area have same pattem to used public transportation excepted Gerbangkertosusila that private transportation become the first order. Bandungraya have difference pattem with on foots are Hanging. Jabodetabek metropolitan area as first orders the mobility rate of commuters and the second order is Mebidang metropolitan area than Bandungraya, Maminasata, Kedungsepur and the last is Gerbangkertosusila."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi status kehamilan pada wanita pernah kawin dan pengaruhnya terhadap perilaku perawatan kehamilan Data yang digunakan adalah hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Analisis regresi logistik biner dengan efek random dan regresi Iogisti k biner biasa digunakan dalam studi ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan kehamilan yang tidak diharapkan lebih besar pada waniia yang mengandung pada umur lebih tua, berpendidikan lebih rendah, tidak memiliki otonomi dalam pemeriksaan kesehatan pribadinya, berasal dari rumah tangga menengah atau miskin, dan tinggal di perkotaan. Selain itu, terdapat perbedaan risiko kehamilan yang tidak diharapkan untuk wanita dengan karakteristik sosial-ekonomi dan demografi yang sama. Kehamilan yang tidak diharapkan memperbesar kecenderungan wanita untuk tidak memeriksakan kehamilannya pada semester pertarna kehamilan, tidak melakukan jumlah kandungan permeriksaan kehamilan sesuai anjuran program, atau tidak memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan profesiona.

---

This study aims to investigate fzctors aj_?%cting pregnancy intention among ever married women and their ejfects on prenatal care behavior. The data used for the analvsis is j$'om the 2007 Indonesia Demographic and Health Survey. Binary logistic regression with random-eject and ordinary logistic regression were applied in the stuafv.The findings show that the probability of unintended pregnancy is higher among women who were pregnant at older ages, had lower education, had no autonomy in her own health care, came from poorer household and lived in urban areas. The results also show that there is correlation between unintended pregnancy risk for women with the same socioeconomics and demographic characteristics. Unintended pregnancy increased the risk that women would not use prenatal care in the first trimester, make recommended number of prenatal care visits, and receive prenatal care from professional source."

"Isu pernikahan usia dini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja sama lintas instansi mengalami peningkatan dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.

---

Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Yogyakarta Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their roles in a commitment to prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati Regulation about PCM revealed a low budget support from the district government but the cooperation between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied. Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other regions to follow them."

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "

"Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke empat didunia memiliki kebijakan keluarga berencana, yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. BKKBN memiliki enam indikator startegis di periode 2020-2024, yaitu Total Fertility Rate (TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmet need KB, Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun, indeks pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Secara nasional unmet need belum memenuhi target dan bila dilihat secara provinsi terdapat disparitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkuantifikasi ketidakmertaan sosial unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2012 dan 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dari data SDKI tahun 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang tinggal bersama dan aktif secara seksual dalam 4 minggu terakhir. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 22477 (2012) dan 24173 (2017) pasangan. Pembentukan variabel akses pelayanan KB menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Analisis ketidakmerataan yang digunakan merupakan bantuan alat ukur Health Equity Assesment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oeh World Health Organization (WHO) dan dilakukan juga analisis pengelompokkan dengan metode hirarkial. Hasil penelitian akses pelayanan KB paling dipengaruhi oleh informasi kontrasepsi yang diberikan oleh dokter. Secara umum terjadi penurunan nilai absolut unmet need kontrasepsi di Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2017. Namun bila dilihat pada populasinya (confident interval) tidak terdapat perbedaan unmet need dari tahun 2012 dan 2017. Ketidakmerataan unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2017 masih terjadi dengan dimensi paling dominan adalah paritas (>2 anak) dan umur suami (>45 tahun), kemudian disusul oleh wilayah tempat tinggal (rural) serta sosial ekonomi (teratas). Terdapat perubahan wilayah prioritas unmet need dari tahun 2012 (12 provinsi) ke tahun 2017 (14 provinsi). Dari hasil ini diasumsikan bahwa wilayah berdekatan tidak selalu memiliki karakteristik yang serupa. Artinya, unmet need tidak dipengaruhi kewilayahan. Variabel yang menjadi irisan dari penurunan unmet need dan ketidakmerataan adalah umur suami (>45 tahun), paritas (>2 anak), sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Jika hal ini dilihat kembali dengan kluster analisis maka variabel umur suami dan paritas masuk dalam kriteria provinsi prioritas. Provinsi prioritas di tahun 2017 memiliki interval rata-rata umur suami yang paling tua (37.71-40.52 tahun) diantara kelompok lainnya dan juga memiliki paritas yang paling tinggi >2 anak (2.09 – 3.01 anak) di anggota klusternya. 

---

Indonesia as the fourth most populous country in the world has a family planning policy, which is managed by the National Family Planning Population Agency (BKKBN), in an effort to control population numbers. The BKKBN has six strategic indicators for the 2020-2024 period, namely Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), Unmet need for family planning, Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 years, Family development index (iBangga) and Median Age of First Marriage for Women (MUKP). Nationally, unmet need has not met the target and when viewed by province, there are disparities. The purpose of this research is to quantify the social inequity of unmet need for contraception in Indonesia in 2012 and 2017. This research is a quantitative study with a cross-sectional design based on data from the 2012 and 2017 IDHS. The sample in this study was couples of childbearing age (PUS) who lived together and were sexually active in the last 4 weeks. The number of samples in this study were 22477 (2012) and 24173 (2017) couples. Formation of family planning service access variables using Principal Component Analysis (PCA). The inequality analysis used was the help of the Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) developed by the World Health Organization (WHO) and grouping analysis was also carried out using a hierarchical method. The results of the research on access to family planning services are most influenced by contraceptive information provided by doctors. In general, there has been a decline in the absolute value of unmet need for contraception in Indonesia from 2012 to 2017. However, when viewed from the population (confident interval), there is no difference in unmet need from 2012 and 2017. Inequality in unmet need for contraception in Indonesia in 2017 still occurs with dimensions parity (> 2 children) and husband's age (> 45 years), followed by area of residence (rural) and social economy (top). There was a change in the priority areas of unmet need from 2012 (12 provinces) to 2017 (14 provinces). From these results it is assumed that adjacent areas do not always have similar characteristics. That is, unmet need is not influenced by territory. Variables that intersect the decline in unmet need and inequality are husband's age (> 45 years), parity (> 2 children), socioeconomic status and area of residence. If this is seen again with the cluster analysis, the variables of husband's age and parity are included in the priority province criteria. Priority provinces in 2017 have the oldest husband's average age interval (37.71 – 40.52 years) among other groups and also have the highest parity of >2 children (2.09-3.01 children) in their cluster members."

"Unmet need menjadi masalah kesehatan pada remaja berstatus kawin. Keberadaan remaja telah mendominasi penduduk di dunia. Berdasarkan laporan UNICEF 2019 populasi penduduk remaja (usia 10-19 tahun) 16% dari total penduduk dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami masalah kepadatan penduduk, dengan jumlah populasi setara 3,5% dari total populasi dunia. Penelitian dengan desain cross sectional, untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need di Indonesia tahun 2017. Sampel dalam penelitian adalah 626 wanita berusia 15-19 tahun berstatus kawin 626 orang. Proporsi Unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita usia 15-19 tahun pada SDKI 2017 sebesar 8,5 %. Hasil penghitungan pemodelan penelitian didapatkan proporsi unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita 10,4%, dengan proporsi di daerah perkotaan sebesar 53,84% dan di daerah pedesaan sebesar 46,15%. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi pada kehamilan remaja di Indonesia yaitu: budaya diperoleh p-value 0,0001 OR= 17,702 (95%CI: 9,293 – 33,717), pemberian layanan informasi petugas kesehatan p-value 0,045 OR= 1,941 (95%CI: 1,084 – 3,595), dan tempat tinggal p-value 0,004 OR= 0,453 (95%CI: 0,270 – 0,760).

---

Unmet need is a health problem in married adolescents. The existence of teenagers has dominated the population in the world. Based on the 2019 UNICEF report, the population of adolescents (aged 10-19 years) is 16% of the total world population. Indonesia is one of the countries experiencing population density problems, with a population equivalent to 3.5% of the total world population. Research with a cross sectional design, to find out the factors related to unmet need in Indonesia in 2017. The sample in this study was 626 women aged 15-19 years with 626 married status. The proportion of Unmet need for contraception in couple of reproductive age pregnancies of adolescent girls aged 15-19 years in the 2017 IDHS is 8.5%. The results of the calculation of the research modeling showed that the proportion of unmet need for contraception in female adolescent couple of reproductive age pregnancies was 10.4%, with the proportion in urban areas being 53.84% and in rural areas being 46.15%. Factors related to the unmet need for contraception in adolescent pregnancy in Indonesia are: culture, p-value 0.0001 OR= 17.702 (95% CI: 9.293 – 33.717), provision of information services to health workers p-value 0.045 OR= 1.941 (95% CI: 1.084 – 3.595), and place of residence p-value 0.004 OR= 0.453 (95% CI: 0.270 – 0.760)."

"Angka Kematian Bayi masih menjadi masalah kesehatan yang belum teratasi. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, SDGs memiliki target pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi yang dapat dicegah, melalui Kematian Neonatal. Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Post Neonatal (AKPN) di Indonesia menurun lambat dan masih relatif tinggi.  AKN dan AKPN di Indonesia belum mencapai target prioritas SDGs yaitu 12 kematian per 1000 kelahiran hidup. Belum diketahui faktor determinan strategis kematian neonatal dan postneonatal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menilai determinan strategis pada faktor sosial dan lingkungan, faktor program kesehatan, dan faktor maternal dan neonatal terhadap kematian neonatal dan postneonatal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015) dan Potensi Desa 2014 (Podes 2014). Populasi penelitian ialah seluruh blok sensus yang memiliki wanita usia subur (15-54 tahun) dan terdaftar dalam SUPAS 2015 dan PODES 2014.  Variabel independen yang digunakan ialah faktor ibu, sosial ekonomi, lingkungan, dan kontrol kesehatan. Variabel dependen yang digunakan AKN dan AKPN. Analisis data yang digunakan ialah Log-Linier Model Multivariat dengan desain Cross-sectional. Determinan strategis kematian neonatal ialah faktor maternal dan neonatal yaitu jarak kelahiran dan proporsi paritas 4+, masing-masing meningkatkan AKN=50% dan 22%. Faktor sosial dan lingkungan yaitu wilayah, pendidikan, status ekonomi, dan sumber air minum, masing-masing meningkatkan AKN=21%;  9%; 8%; dan 6%. Faktor program kesehatan yaitu densitas populasi dukun bayi desa meningkatkan AKN= 5%. Densitas populasi RS kabupaten, dan puskesmas kecamatan dengan masing-masing dapat menurunkan AKN 7% dan 5%. Determinan strategis kematian postneonatal ialah faktor maternal dan neonatal yaitu jarak kelahiran dan proporsi paritas 4+ masing-masing meningkatkan AKPN 32% dan 22%. Faktor sosial dan lingkungan yaitu wilayah Luar Jawa-Bali, sosial ekonomi, dan pendidikan dengan masing-masing meningkatkan AKPN 22%; 10%; dan 9%. Faktor program kesehatan yaitu densitas populasi dukun bayi desa,  dokter kecamatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit kabupaten, dan bidan desa. Densitas populasi dukun bayi desa meningkatkan AKPN=7%. Densitas populasi dokter kecamatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit kabupaten, dan bidan desa dapat menurunkan AKPN masing-masing 8%; 6%; 5%; 4%.Kematian neonatal lebih mempengaruhi terhadap faktor endogen yaitu jarak kelahiran. Sedangkan kematian postneonatal lebih mempengaruhi terhadap faktor eksogen yaitu status ekonomi, pendidikan ibu, densitas populasi dukun desa, densitas populasi dokter kecamatan, densitas populasi puskesmas kecamatan, dan densitas populasi bidan desa. Maka, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan program keluarga berencana dengan meningkatkan kebutuhan kontrasepsi dan meningkatkan akses layanan kontrasepsi. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi yang tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran sebelumnya.

---

Infant mortality is still an unsolved health problem. To reduce the Infant Mortality Rate, the SDGs have a target by 2030 to end preventable infant mortality, through Neonatal Mortality. The Neonatal Mortality Rate (NMR) and Post Neonatal Mortality Rate (PNMR) in Indonesia had declined slowly and were still relatively high. NMR and PNMR in Indonesia have not yet reached the SDGs priority target of 12 deaths per 1000 live births. The strategic determinants of neonatal and postneonatal mortality were unknown. The purpose of this study was to assess strategic determinants of social and environmental factors, health program factors, and maternal and neonatal factors on neonatal and postneonatal mortality in Indonesia. This study used data from the 2015 Inter-Census Population Survey (SUPAS 2015) and 2014 Village Potential (Podes 2014). The study population was all census blocks that had women of childbearing age (15-54 years) and registered in the 2015 SUPAS and 2014 PODES. The independent variables used were maternal, socioeconomic, environmental, and health control factors. The dependent variable used was NMR and PNMR. Analysis of the data used was a Multivariate Log-Linear Model with a cross-sectional design. The strategic determinants of neonatal mortality was maternal and neonatal factors, namely birth distance and the proportion of parity 4+, increasing NMR=50% and 22%, respectively. Social and environmental factors, namely region, education, economic status, and unprotected water sources, each increase the NMR=21%; 9%; 8%; and 6%. The health program factor, namely high village traditional birth attendant density, increases NMR= 5%. The population density of district hospitals and sub-district health centers can reduce NMR by 7% and 5%, respectively. The strategic determinants of postneonatal mortality was maternal and neonatal factors, namely birth spacing and the proportion of parity 4+ which increase PNMR by 32% and 22%, respectively. Social and environmental factors, namely the outside Java-Bali region, socio-economic, and education with each increasing the PNMR 22%; 10%; and 9%. The health program factors are the population density of traditional birth attendants, sub-district doctors, sub-district health centers, district hospitals, and village midwives. The population density of traditional birth attendants increases the PNMR=7%. The population density of sub-district doctors, sub-district health centers, district hospitals, and village midwives can reduce PNMR by 8% each; 6%; 5%; 4%. Neonatal mortality was more influenced by endogenous factors, namely birth spacing. Meanwhile, postneonatal mortality was more influenced by exogenous factors, namely economic status, mother's education, population density of village traditional attendants, population density of sub-district doctors, population density of sub-district health centers, and population density of village midwives. So, it is hoped that the government can improve family planning programs by increasing the need for contraception and increasing access to contraceptive services. Thus, Indonesia can increase the prevalence rate of contraception with the aim of regulating the spacing of previous births."