Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pengendalian internal di BAZIS DKI Jakarta. Fokus penelitian dilakukan pada aktivitas pengendalian internal pada program pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang mendukung pengendalian internal di seluruh proses kerja dan yang dilakukan oleh setiap Bidang dari mulai tahap pengumpulan, penyaluran, hingga pencatatan transaksinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta sudah cukup baik, dapat dilihat dari penerapan prinsip pengendalian internal COSO yang sebagian besar telah dilakukan. Sedangkan untuk prinsip pengendalian internal COSO yang belum diterapkan artinya BAZIS DKI Jakarta harus memberi perhatian atas prinsip tersebut pengendalian internal dalam tubuh BAZIS DKI Jakarta dapat lebih sempurna

---

ABSTRACTThis study aims to see the implementation of internal controls in BAZIS DKI Jakarta. The focus of research conducted on internal control activities at the program distribution of zakat, infaq and shadaqah supporting internal control in the whole process and the work done by every field from the start to the collection, distribution, up to the recording of transactions. The results showed that the internal control activities carried out by BAZIS DKI Jakarta is good enough, it can be seen from the implementation of the COSO internal control principles that have largely been done. As for the COSO internal control principle is not applied means BAZIS Jakarta should pay attention to the principles of the internal controls in DKI Jakarta BAZIS body can be more perfect."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi penerapan pengendalian internal di PT HSD untuk mengatasi ancaman pada proses pengeluaran kas kepada vendor dan reimbursement pengeluaran karyawan. Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan pengendalian internal di PT HSD telah sesuai dengan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013 dan konsep pengendalian internal pada proses pengeluaran kas dari buku ”Accounting Information System” yang ditulis oleh Romney, Steinbart, Summers, dan Wood. Program magang telah memberikan pengalaman dan kesempatan untuk belajar banyak mengenai kemampuan teknis, interpersonal, dan cara menghadapi tantangan di dunia kerja yang dijelaskan melalui refleksi diri.

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of internal controls at PT HSD to overcome threats on the cash disbursement process to vendors and employee expense reimbursements. Based on the evaluation results, the implementation of internal control at PT HSD is in accordance with the 2013 COSO Internal Control Framework and internal control on cash disbursement process theory from the book "Accounting Information System" written by Romney, Steinbart, Summers, and Wood. Internship program has provided experience and opportunities to learn a lot about technical, interpersonal skills, and how to face challenges in the world of office work which are explained in self-reflection."

"Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencapai 2404 institusi. Transaksi yang dilayani KJKS dan UJKS adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, ijarah, qardh dan qardhul hasan. Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi ijarah menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. Ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset ijarah, namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi ijarah. Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi ijarah menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.

---

Islamic Financial Services Cooperatives and Islamic Financial Services Business Unit was founded with purpose of accommodating those who can not have the financial capital from bank. KJKS and UJKS in Indonesia are not under the supervision of Indonesian Central Bank, but under Ministry of cooperatives and SMEs. At this time the number of KJKS and UJKS in Indonesia according to data from the Ministry of Cooperatives and SME has reach 2404 institutions. KJKS and UJKS serve financial services such as murabaha, mudaraba, musharaka, hiwala, ijara, qard, and qardhul hasan. In KBMT Tadbiirul Ummah ijara transaction came second with share 6% of the total number of transactions. Ijara transactions in KBMT Tadbiirul Ummah done without having ijara asset but only sublet. Ijara practice in KBMT Tadbiirul Ummah is conformity wih DSN MUI fatwa, but they did not adopt FAS 107 in the recording. However constraints in the implementation of the transaction that makes ijara transaction not permissible, due ignorance the owner must be major concern for entities who want to undergo a similar transaction."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah pada PT Bank Syariah XYZ. Pembahasan akan dimulai dari standard audit internal dan prosedur pembiayaan, pelaksanaan audit internal atas pembiayaan murabahah, program audit, sampai dengan temuan audit beserta tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada. Pelaksanaan audit internal pada PT Bank Syariah XYZ tidak hanya bersifat administratif, namun juga dilihat dari kepatuhan aspek syariahnya. Kesimpulan dari hasil laporan magang ini ialah pelaksanaan audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah, baik yang bersifat administratif maupun syariah, telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selain itu, program audit yang dibuat sudah dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi tujuan audit internal.

---

This internship report discusses the internal audit process of financing product called Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah. The report begins with internal audit standards and financing procedures, and continues to the internal audit implementation, audit programs, and also the audit findings. The implementation of the internal audit is not administrative only, but also from the compliance of syariah. The conclusion of this report explains that the implementation of internal audit of financing product "Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah", either administrative or syariah, has been implemented as well as the valid standards and procedures. Besides that, the audit program also has been implemented effectively and could achieve the internal audit?s objectives."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem ERP, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas komite audit terhadap kualitas laba. Sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013. Kualitas laba diukur dengan mendeteksi keberadaan manajemen laba, menggunakan jumlah akrual diskresioner. Hasil penelitian ini membuktikan efektivitas pengendalian internal berhubungan negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem ERP dan kualitas komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dengan proksi akrual diskresioner. Pada pengujian tambahan efektivitas pengendalian internal terhadap akrual diskresioner komponen fungsi internal audit dan kode etik perusahaan berhubungan negatif terhadap akrual diskresioner. Pengujian tambahan kualitas komite audit terhadap akrual diskresioner membuktikan jumlah, rata-rata usia, dan keahlian anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap akrual diskresioner., This research discusses about the effect of enterprise resource planning system usage, effectiveness of internal control, and quality of audit committee on earnings quality. The sample used for this research is manufacturing companies that are listed on Indonesia’s Stock Exchange in the year 2013. This research measures earnings quality with the existence of earnings management. The existence of earnings management is detected by calculating the amount of discretionary accruals. The result of this research shows that the effectiveness of internal control is negatively correlated to earnings management. This research also shows that the effect of enterprise resource planning system usage and quality of audit committee do not have any effect on earnings quality with discretionary accruals as a proxy. Sensitivity Analyses on the effectiveness of internal control and discretionary accruals proves that internal audit function and code of conduct are negatively correlated to discretionary accruals. Sensitivity Analyses on the quality of audit committee and discretionary accruals proves that the amount, average age, and expertise of the audit committee members are negatively related to discretionary accruals.]"

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas mengenai penerapan PSAK No. 66 revisi 2014 tentang Operasi Bersama di PT PHE ABC. PT PHE ABC merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas bumi. Adanya pemberlakuan PSAK No. 66 revisi 2014 yang menggantikan PSAK No. 12 merupakan alasan penulis untuk menulis laporan magang ini, karena penulis ingin mengetahui apa dampak yang terjadi diakibatkan dari penerapan PSAK ini pada expenditure. Kesimpulannya, ternyata tidak ada dampak yang terjadi pada penerapan PSAK tersebut di PT PHE ABC karena PT PHE ABC menggunakan sistem kontrak operasi bersama.

---

ABSTRACT

This internship report discusses the application of PSAK no. 66 revision 2014 about joint arrangement at PT PHE ABC. PT PHE ABC is subsidiary of PT Pertamina Hulu Energi engaged in the upstream oil and gas cooperation. PSAK no. 66 revision 2014 is to replace PSAK no. 12 is one of the reason writer to writing this internship report. Because the writer want to know what the impact of the implementation of PSAK no. 66 on expenditure. The conclusion is the application of this PSAK no. 66 doesn't make any difference because PT PHE ABC uses the joint operation."

"Laporan magang ini membahas dan mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP JOS atas akun piutang usaha PT CER dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. PT CER merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan biji kakao dan makanan dari cokelat yang berdomisili di Bandung. Hasil evaluasi yang dilakukan atas prosedur audit substantif KAP JOS atas akun piutang usaha PT CER menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan teori dan standar audit (SA) yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, laporan magang ini berisikan refleksi diri penulis selama dan setelah magang di KAP JOS. Refleksi diri terdiri dari deskripsi pengalaman berkesan selama magang, perasaan dan pemikiran atas pengalaman tersebut, evaluasi, dan analisis terhadap kinerja penulis, baik yang sudah berjalan baik maupun belum. Kemudian, penulis menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis tersebut.

---

This internship report discusses and evaluates KAP JOS’s substantive audit procedures on PT CER’s accounts receivable accounts in the financial statements that ended on December 31, 2021. PT CER is a company engaged in the cocoa bean and chocolate food industry, domiciled in Bandung. The result of the evaluation of KAP JOS’s substantive audit procedures on PT CER’s accounts receivable accounts shows that the KAP JOS’s audit procedures are in accordance with the theory and auditing standards (SA) that apply in Indonesia. Furthermore, this internship report includes the author’s self-reflection during and after the internship at KAP JOS. The self-reflection consists of the description of memorable experiences during the internship, feelings and thoughts towards the experiences, evaluation, and analysis on the author’s performance, both that have gone well and not. Then, the author develops an action plan based on the analysis result."

"Studi ini bertujuan untuk menganalis peraturan mengenai imbalan jasa audit di berbagai negara. Sumber data yang digunakan adalah peraturan imbalan jasa audit yang berlaku ditahun 2020 di Indonesia, Inggris, Australia, Pakistan, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Negara-negara tersebut dipilih agar dapat memberi gambaran perbedaan peraturan imbalan jasa audit antara negara maju dan negara berkembang. Dari hasil komparasi, dapat dilihat bahwa adanya kesaman dan perbedaan diantara peraturan negara- negara yang diteliti. Dari delapan negara yag diteliti, sebagian besar aturan mengenai penentuan imbalan jasa audit diatur dalam kode etik. Penelitian ini menemukan bahwa hanya Indonesia dan India yang masih memberlakukan peraturan khusus untuk perhitungan imbalan jasa audit. Sebelumnya Pakistan dan Malaysia juga memiliki panduan perhitungan imbalan jasa audit, namun saat ini sudah dihapuskan. Indonesia dan Inggris mengatur komponen atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan imbalan jasa audit. Kedelapan negara memiliki peraturan akan batas maksimum imbalan jasa audit yang diterima dari satu klien.

---

This study aims to analyze the regulations regarding audit fees in various countries. The data source used is the auditing fee regulations that apply in 2020 in Indonesia, UK, Australia, Pakistan, India, Malaysia, the Philippines and Singapore. These countries were selected in order to illustrate the differences in audit fees regulations between developed and developing countries. From the results of comparisons, it can be seen that there are gaps and differences between the regulations of the countries studied. Of the eight countries studied, most of the rules regarding the determination of audit fees are regulated in codes of conduct. This research finds that only Indonesia and India still imposes special regulations for calculating audit fees. Previously, Pakistan and Malaysia also had guidelines for calculating audit fees, but this has been removed. Indonesia and United Kingdom regulate the components or factors that must be considered in determining the fee for audit services. The eight countries have regulations on the maximum limit of audit fees received from one client."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang yang dilakukan oleh KAP ABC pada PT AD. PT AD merupakan perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan peralatan suku cadang untuk sektor kereta barang dan transit. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara standar dalam PSAK 109 dengan prosedur perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada piutang yang dilakukan KAP ABC pada PT AD. Perhitungan CKPN yang dilakukan KAP ABC menggunakan pendekatan yang disederhanakan. Perhitungan CKPN yang dilakukan pada PT AD menunjukkan nilai ECL sebesar Rp10.946.410. Berarti kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp10.946.410 dari total piutang sebesar Rp118.211.769.426 (0,926%).Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang ini sangat kecil karena pelanggan PT AD hanya satu perusahaan dan pembayaran selalu lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa piutang pada PT AD masih tergolong dalam kondisi baik. Sehingga, pencadangan yang dilakukan tidak perlu terlalu besar. Secara keseluruhan, KAP ABC telah melaksanakan prosedur perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 109. Terdapat juga refleksi diri penulis selama melakukan kegiatan magang di KAP ABC, dan rencana tindak lanjut penulis.

---

The purpose of this intersnhip repot is to evaluate the process of calculating the Allowance for Impairment Losses on Receivables carried out by KAP ABC at PT AD. PT AD is a company engaged in providing spare parts equipment for the freight and transit train sectors. The evaluation was carried out to compare the conformity between the standards in PSAK 109 and the procedure for calculating the Allowance for Impairment Losses on receivables carried out by KAP ABC at PT AD. The CKPN calculation carried out by KAP ABC uses a simplified approach. The CKPN calculation carried out at PT AD shows an ECL value of IDR 10,946,410. This means that the possibility of uncollectible receivables is IDR 10,946,410 out of total receivables of IDR 118,211,769,426 (0.926%). The allowance for impairment losses on these receivables is very small because PT AD's customers are only one company and payments are always smooth. So it can be concluded that receivables from PT AD are still in good condition. So, the backup done does not need to be too large. Overall, KAP ABC has implemented CKPN calculation procedures in accordance with PSAK 109. There is also the author's self-reflection during his internship at KAP ABC, and the author's follow-up plans."

"ABSTRACTPenelitian ini dibuat untuk menganalisis perbandingan antara pengakuan akun Ventura Bersama dengan akun Operasi Bersama pada PT FML. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian pengakuan yang telah dilakukan oleh PT FML atas transaksi Perikatan Bersama dengan PSAK 66: Perikatan Bersama. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PT FML belum sesuai dengan PSAK 66: Perikatan Bersama.

---

ABSTRACTThis research was made to analyze the comparison between the recognition of a Joint Venture account with a Joint Operation account at PT FML. The analysis is carried out by identifying the compatibility of the recognition that has been made by PT FML on Joint Arrangement transactions with PSAK 66: Joint Arrangement. The results of this analysis concluded that the recognition made by PT FML was not in compliance with PSAK 66: Joint Arrangement."