Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflikdan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations.

The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo."

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi Annan Plan 2012 di Suriah. Annan Plan mengemban mandat untuk menormalisasi kondisi di Suriah sebagai modal untuk melaksanakan reformasi politik. Hingga setahun setelah dimulainya aksi protes di Suriah, pelanggaran HAM dan jumlah sudah begitu tinggi. Annan Plan yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik akhirnya harus mengalami kegagalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode process tracing yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Penelitian ini berfokus dalam periode penugasan Annan sebagai Utusan Khusus, yaitu mulai Februari 2012 hingga pengunduran dirinya pada Agustus 2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor kehadiran Rusia dan China sebagai aliansi Suriah dan isi Annan Plan yang tidak tegas menjadi faktor utama dalam penyebab kegagalan implementasi Annan Plan.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Annan Plan in Syria. The mandate of Annan Plan is to restore peace and facilitate a Syrian-led political transition. After a year since the first protest erupted, human rights abuse and casualties are reported very high. In the end, Annan Plan failed to stop violence and atrocities in Syria. This research is done in a process tracing method, using literatures and documents as resources. This research shows that Russia and China as Syria’s alliance and the weak clauses of Annan Plan are the main factors in the failed implementation of Annan Plan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Industri Pertahanan Israel. Analisis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) konsep dasar. Pertama yang dikemukakan oleh Schweller mengenai negara Bandwagoning, kemudian Arms Dynamic yang dikemukakan oleh Buzan dan yang terakhir ialah mengenai Military Defence Industry. Berdasarkan konsep tersebut diketahui bahwa suatu negara Bandwagoning biasanya akan memiliki tingkah laku untuk melakukan upaya Arms Reduction atau pola dinamika persenjataan yang paling sederhana karena negara bandwagoning dalam sistem Military Defence Industry akan bersikap lebih dependent terhadap negara super powernya. Peneitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan membuktikan apakah pola perilaku Israel akan sesuai dengan situasi normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Israeel tidak berperilaku seperti bagaimana sebuah negara Bandwagoning yang total surrender. Kemudian menjelaskan bagaimana proses yang mempengaruhi terbentuknya Industri Pertahanan di Israel tersebut. Hal yang kemudian menarik untuk dibaca lebih lanjut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Israel Defense Industries. The analysis in this thesis using three (3) basic concepts. First proposed by the state Bandwagoning Schweller, then Arms Dynamic proposed by Buzan and the last one is the Military Defence Industry. Based on the concept that a country known Bandwagoning behavior will usually have to make an effort Arms Reduction or pattern dynamics of the simplest weapons because the state bandwagoning Military Defence Industry in the system will be more dependent on the state super power. This fieldwork is a quantitative study that will prove whether the pattern of Israeli behavior will conform to the normative situation. The research concludes that Israel not behave like how a country Bandwagoning that should be total surrender. Then explain how the process affects the formation of the Israel defense industry. It is then interesting to read further.."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Ma Ying-jeou pada masa kepresidenannya yang pertama dari tahun 2008-2012 dalam hubungan antar selat Taiwan dan Cina. Secara spesifik, kebijakan luar negeri yang dibahas merupakan kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan identitas. Di bawah Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berusaha memperbaiki hubungan antar-selat yang memburuk ketika Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui-bian. Beberapa kebijakannya, seperti pengakuan kembali Konsensus 1992, dimulainya kembali dialog antara SEF dan ARATS, serta pembentukan ECFA merupakan contoh bagaimana Taiwan mencoba memperbaiki hubungan antar-selat. Menggunakan kerangka konsep Realisme Defensif di bidang keamanan, Neoliberal Institusionalisme di bidang ekonomi, dan konsep Identitas di bidang identitas, tugas karya akhir ini mencoba mencari mengapa Presiden Ma Ying-jeou mengambil kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-selat tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di bidang keamanan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di level sistem, terutama dari reaksi Cina terhadap inisiatif yang diberikan oleh Taiwan. Pada bidang identitas, faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar, dan dilengkapi oleh faktor-faktor dalam negeri, ikut membentuk kebijakan di bidang identitas.

---

This final assignment discusses the foreign policy of Taiwan under President Ma Ying-jeou under his first term (2008-2012) in Cross-strait Relation between Taiwan and China. Specifically, the policies discussed are those in the aspect of security, economic, and identity. Under President Ma, Taiwan tries to repair the cross-strait relation that was worsening under the previous Taiwan President, President Chen Shui-bian. Some of President Ma's policies, such as the official recognition of 1992 Consensus, the resumption of SEF-ARATS dialogue, and the creation of ECFA, are examples of the effort Taiwan made to repair the relation between Taiwan and China.

Using three theoretical frameworks, which are Defensive Realism in security, Neoliberal Institutionalism in economy, and Identity Concept in identity, this final assignment tries to find why President Ma created foreign policy that tries to repair the cross-strait relation.

The discussion concludes that foreign policy of Taiwan in Security and Economic aspect is shaped by factors in systemic level, especially from the reaction of China to initiatives given by Taiwan. In identity aspect, external factors play a big role, and complemented by domestic factors, in shaping the policy in identity aspect."

"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."