Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas sikap pro-kontra terhadap wajib militer di Australia pada masa perang Dunia I. Sikap pro-kontra ini kelak akan mewarnai perdebatan dalam parlemen dan masyarakat seiring dengan berjalannya perang. Penelitian ini adalah penelitian sejarah secara deskriptif-analisis.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis diantaranya peninggalan masa lampau (arsip-arsip) dan rekaman film dokumenter. Pengumpulan data ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Ilmu PengetahuanBudaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional serta arsip-arsip yang diunduh dari situs yang beralamat www.naa.gov.au dan www.youtube.com.Hasil penulisan menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer di Australia telah mengakibatkan terpecah-belahnya masyarakat Australia dalam sikap pro dan kontra sepanjang Perang Dunia I. Walaupun hasil referendum wajib militer telah kalah melalaui dua kali referendum, namun pengiriman tentara Australia ke medan Perang Dunia I terus dilakukan oleh Pemerintah Australia karena loyalitas yang tinggi dariPerdana Menteri Hughes yang tinggi terhadap mother country-nya (Kerajaan Inggris)

---

ABSTRACTThis paper discuss pro and con?s attitude towards conscription in

Australia during the First World War. Pro and con will be colorfull the

debates in parliament and public a long the First Wold War. The research is a historical research with descriptif-analysis. The method that used in the writing of this paper is a historical method, the historical method is process of testing and critically analyze example the relics (archives) and documentary film. The data collection was

obtained from literature in the Library of the Faculty of Humanities

University of Indonesia, Central Library University of Indonesia, National Library and archives that are downloaded from website www.naa.gov.au andwww.youtube.com. The results show that military act in Australia has resulted infragmented Australian society in pro and con?s attitude during the First World War. Although the results of the referendum was defeated through twice conscription referendum, but the Australian Government continuously still to sending Australian Army to the location of World War I because of high loyalty from Prime Minister Hughes to his mother country (English Kingdom)."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pembendungan komunisme pada masa pemerintahan Perdana Menteri Robert Gordon Menzies, peristiwa Petrov Affair, dan dampaknya terhadap dinamika perpolitikan Partai Liberal dan Partai Buruh Australia (1949-1955). Pemilihan judul tersebut berdasarkan alasan bahw isu komunisme yang sedang hangat saat Perang Dingin berlangsung menjadi andalan Menzies untuk memainkan ketakutan masyarakat Australia akan bahaya komunisme dari Asia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil penelitian ini adalah bahwa komunisme yang merupakan ketakutan Australia dimanfaatkan oleh Menzies untuk mempertahankan kekuasaannya di kursi pemerintahan. Taktik politik Menzies dalam memanfaatkan ketakutan Australia tersebut menggunakan dua cara, yaitu menyusun kebijakan pembendungan komunisme dalam dan luar negeri dan isu mata-mata komunisme di Australia, melalui peristiwa Petrov Affair.

---

This thesis focuses on the containment policy during the reign of Prime Minister Robert Gordon Menzies, the Petrov Affair incident, and the impacts towards political dynamics of Liberal Party and Australian Labor Party (1949-1955). The title selection is conducted due to the fact that Communism had become a crucial issue during the Cold War as it became the power for Menzies to gain control over the fear of Australians regarding the danger of Communism in Asia. The method used in this research is the historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography.

Thus, this study seeks to illustrate the Australian fright towards communism which was utilized by Menzies in order to maintain his throne. Menzies political tactics in abusing the Australian fear were implemented in two ways: organizing policies preventing communism from within and outside the country and the issue of communism spies in Australia, through Petrov Affair."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

"

"ABSTRAKMuhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dalam perkembangan selarahnya tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaharuan yang terjadi di dunia Islam. Pada awal berdirinya organisasi tersebut mendapat tantangan dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Namun pada akhirnya mendapatkan dukungan luas sehingga dari tahun ke tahun jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah mengaiami peningkatan. Kemajuan yang diperoleh Muhammadiyah tidak lepas dari peranan para pucuk pimpinan Muhammadiyah. Salah satu di antaranya adalah K.H.Mas Mansur. K.H.Mas Mansur sebagai seorang tokoh pergerakan tidak hanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah saja, tetapi juga aktif dalam Majelis Islam A_la Indonesia (MIAI), Partai Islam Indonesia( PII ) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Dari berbagai organisasi yang ditekuninya itu, peran yang paling menonjol adalah dalam Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan K.H.Mas Mansur, terjadi beberapa peristiwa panting yang secara langsung maupun tidak langsung mclibatkan K.H_Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah, seperti : Ordonansi Perkawinan Tercatat, Ordonansi guru dan Penyelenggaraan Perangko Amal Muhammadiyah. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut, masih banyak peristiwa lainnya yang terjadi dan dapat diselesaikannya dengan batik oleh K.H.Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah."

"Skripsi ini membahas mengenai kehidupan sosial anak-anak terlantar di dalam Institusi Gereja Katolik Australia Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Sejarah sebagai Metode Penelitian yang terdiri dari proses pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penyusunan sumber (historiografi). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa anak-anak terlantar di dalam institusi telah mendapatkan fasilitas dan pengajaran yang baik tetapi kehidupan mereka juga lekat dengan berbagai macam penyiksaan yang dilakukan petugas institusi. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pergeseran pemikiran masyarakat mengenai kasus penyiksaan yang dialami anakanak di institusi merubah perlakuan mereka kepada mantan anak terlantar dan penghuni institusi.

---

The objective of this study is the life of neglected children in a Catholic Institution in Western Australia. This study used History Research Methods, which are heuristic, verification, interpretation and historiography. The results of this study are not only the neglected children in institutions have earned good teaching and facilities but also being abused by the carers. This study also illustrates a shift in the society’s attitude towards the former institution residents."

"Pada 10 Juni 1838 terjadi pembantaian 28 orang Aborigin oleh sekelompok kulit putih di Myall Creek, New South Wales. Sejak awal kedatangan kulit putih di Australia, konflik memang seringkali terjadi antara kaum Aborigin dengan pendatang kulit putih. Tetapi dalam tragedi pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek tersebut, pertama kalinya Pemerintah Koloni menjatuhkan hukuman gantung terhadap para pelaku pembantaian. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan terjadinya pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek, kebijakan Pemerintah Koloni terkait pembantaian dan respon masyarakat atas kebijakan yang diterapkan Pemerintah Koloni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah George Gipps, gubernur daerah koloni New South Wales, menerapkan hukuman gantung terhadap orang kulit putih yang membunuh kaum Aborigin sebagai salah satu usahanya untuk menghapuskan sikap rasis kulit putih terhadap orang Aborigin. Respon masyarakat kulit putih atas kebijakan Gipps terpecah antara kalangan mayoritas yang menentang dengan kalangan minoritas yang mendukung kebijakan Gipps.

---

On June 10th 1838, there was a massacre of 28 Aborigines by a group of whites in Myall Creek, New South Wales. Since the whites arrived in Australia, it was often a conflict between Aborigines and white settlers. But the massacre of Aborigines at Myall Creek was the first time since Government Colonies gave the trial and sentence to death for the perpetrators of the massacre.

This thesis attempts to reveal the Aboriginal massacre at Myall Creek, Colony Government policies related to the massacre and the public responses to government policies. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The result of this research is George Gipps, the governor of the colony of New South Wales, applied death penalty to white people who killed the Aborigines as one of his efforts to abolish the white racist attitudes towards Aborigines. Response of the whites at the discretion of the Gipps torn between majority that opposed the policy and the minority that supported Gipps."