Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di kota Metropolitan seperti DKI Jakarta, ketertiban umum adalah hal yang sangat penting bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk itu Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik menaati peraturan yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Faktanya, ketertiban umum di DKI Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana seluk beluk penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan. Penegakkan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa barang siapa yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa terkecuali. Penyelenggaraan ketertiban umum di katakan berhasil, jika Pemerintah berhasil menyusun hukum yang baik dan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan rasa keadilan publik DKI Jakarta terhadap peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, (2) mendeskripsikan efektivitas penegakkan Perda tersebut, dan (3) merumuskan cara terbaik penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Penelitian dilakukan terhadap 204 orang responden masyarakat DKI Jakarta. Pengumpulan data mengenai rasa keadilan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan responden. Jawaban masing-masing responden kemudian dikelompokkan, sehingga terlihat variasi rasa keadilan publik terhadap Perda 11/1988. Untuk mengetahui efektivitas penegakkan Perda 11/1988, dilakukan wawancara dengan para pejabat di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab melakukan penegakkan Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Untuk mengkorfirmasi hasil wawancara, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi (Pengamatan) langsung ke lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan publik Jakarta relatis rasional. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa publik akan menerima peraturan yang obyektif dan masuk akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik Jakarta akhirnya dapat menerima lalu lintas yang semeraut oleh karena memang secara obyektif masalah lalu lintas memang sangat kompleks. Hal yang mengusik rasa keadilan publik lebih dari pada adanya kewenangan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengambil kebijakan di luar peraturan yang ada, seperti izin Gubernur untuk penggunaan jalur hijau menjadi tempat usaha. Kewenangan Gubernur tersebut cenderung menimbulkan perdebatan karena rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemberian izin oleh Gubernur untuk menggunakan jalur hijau atau ruang publik lainnya untuk kegiatan bisnis tentu akan menguntungkan sekelompok masyarakat (pengguna). Di sisi lain akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Hal-hal sedemikian mengusik rasa keadilan publik.Secara organisatoris, penegakkan Perda 11/1988 ada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (DKKPM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama ini penegakkan peraturan yang dilakukan DKKPM bersifat represif seperti menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pengemis, wanita tuna susila, anak jalanan), menggusur para penggarap yang tinggaI di bantaran kali, serta menertibkan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas-tugas DKKPM memang tidak diperlukan kualifikasi profesionalisme, Yang diperlukan adalah kekuatan fisik, kesiapan mental, dan keberanian untuk menanggung resiko berhadapan dengan masyarakat pelanggar Perda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum memiliki strategi penyelanggaraan ketertiban umum yang komprehensif. Yang ada adalah strategi insidentil dan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya masalah ketertiban umum yang selesai secara tuntas. Sulitnya menyelenggarakan ketertiban umum di DKI Jakarta terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding lagi dengan daya dukung lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.Berkenaan dengan dampak/pengaruh penyelenggaraan ketertiban umum terhadap ketahanan DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan pengaruh Perda yang dirasakan adil 62,2%; pengaruh penegakkan Perda 26,5%; pengaruh peningkatan Perda 11,3%.Mengingat kompleksitas ketertiban umum tersebut, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan ketertiban umum sehingga dirasakan adil, (2) meaakukan perubahan Perda 11/1988 untuk mengakomodir dinamika rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, (3) meningkatkan kinerja DKKPM sebagai aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) meningkatkan koordinasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk terbangunnnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ketertiban umum secara terpadu."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"

"Reformasi bergulir sejak pertengahan bulan Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru. Reformasi diasumsikan sebagai era baru bagi lahir dan berkembangnya demokratisasi maupun transparansi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memiliki persepsi tentang reformasi sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Karena letaknya yang strategis di ibukota negara, gerakan dan sepak terjang organisasi ini dijadikan sebagai barometer bagi organisasi kemahasiswaan lainnya. Oleh sebab itu mengetahui berbagai pandangan yang mungkin berpengaruh pada sikap mereka terhadap jalannya reformasi menjadi signifikan. Bagaimana pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi? Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi ? Bagaimana bentuk strategi aksi perjuangan mereka dalam mengawal jalannya reformasi di masa mendatang ?Hasil penelitian terhadap 30 mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap mereka 73,3% dipengaruhi oleh latar belakang asal mereka yang baik sehingga berdampak positif terhadap kualitas kegiatan institusi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap jalannva reformasi ialah karena pemerintah belum menjalankan visi reformasi (53,7%), kasus KKN belum diberantas 62,5%, dan juga belum tampak itikad pemerintah meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku Orde Baru 12,50%. Juga karena aplikasi ilmu yang digeluti, seperti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mendominasi kesertaan mereka di BEM-UI mencapai 26,7%, dari Fakultas Teknik menduduki urutan kedua (20%), kesertaan mereka sebagai bentuk solidariras terhadap sesama mahasiswa dan satu almamater. Sedangkan dari Fakultas Kedokteran (0%), hal ini dimungkinkan karena padatnya jadwal perkuliahan, dan secara praktis aktivitas ini kurang menopang profesionalisme mereka. BEM-UI melakukan aksi turun ke jalan menuntut diakomodasikannya 6 visi reformasi yaitu: a) penegakan supremasi hukum, b) otonomi daerah yang seluas-luasnya, c) demokrasi yang rasional dan egaliter, d) pencabutan dwi fungsi TNI, e) amandemen UUD 1945, dan f) pertangggungjawaban Orde Baru dan kroni-kroninya.Implikasi pandangan dan sikap ini terhadap ketahanan nasional adalah menjadikan ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah, melihat gerakan reformasi Indonesia sekarang ini belum menunjukkan arah perjuangan yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya indikasi sebagai berikut : a) Kondisi kehidupan nasional pada kurun lima tahun mendatang belum dapat diprediksikan secara detail sebab gerakan reformasi ini belum menunjukkan suatu gejala arah gerakan yang jelas dan terukur; b) Malaysia telah mampu menentukan prediksi kondisi negerinya di tahun 2020, sementara Indonesia pada tahun 2020 belum dapat menentukan arah dan wujud kondisi nasionalnya; c) Jika kondisi kehidupan nasional awal Orde Baru relatif terkendali dan terarah gerakannya, maka pada masa reformasi ini menunjukkan ketidakteraturan dalam berbagai aspek, hal ini tercermin dari tuntutan 6 visi reformasi mahasiswa."

"Tesis ini menggambarkan tentang pengaruh opini publik terhadap pengambilan keputusan DPRD DKI Jakarta yang dikaitkan dengan ketahanan politik wilayah DKI Jakarta. Dpini publik yang dimaksud adalah opini publik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang banyak diterima DPRD DKI Jakarta melalui pengaduan, demonstrasi, surat atau pemyataan lain dari masyarakat. Dalam bidang politik, permasalahan yang diangkat adalah saat pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berlangsung bulan September 2002, bidang ekonomi permasalahannya ada empat yaitu pertanahan, perpasaran, angkutan dan tenaga kerja. Sedang bidang sosial budaya diangkat pula empat permasalahan yaitu perjudian, prostitusi, narkoba dan banjir.Temuan penting yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh opini publik dalam ketiga bidang di atas, ternyata kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan di DPRD DKI Jakarta. Dari hasil uji statistik dengan mempergunakan model regresi berganda diperoleh Y = 3.366 - 0.123701 -- 0.041X2 0.05 DO. Demonstrasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat ternyata kurang mempunyai pengaruh yang berarti. Anggola DPRD DKI Jakarta beranggapan bahwa demonstrasi itu baik, namun tidak mempercayainya sebagai aspirasi masyarakat Jakarta. Selain itu, untuk bidang politik, yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah partai politik dari masing-masing fraksi. Ditemukan pula bahwa hubungan antara pemilih dan wakilnya cenderung terputus. Artinya, anggota DPRD DKI Jakarta lebih cenderung untuk menjadi wakit parpol dibandingkan wakil rakyat. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini tiap-tiap fraksi di DPRD DKI Jakarta belum memiliki sistem untuk mengangkat aspirasi masyarakat yang layak diterima dan dipercaya oleh lembaga legislatif tersebut. Ditemukan pula bahwa sekalipun kedudukan legisiatif sejajar dengan eksekutif menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, namun pada praktiknya, eksekutif tetap sebagai lembaga yang lebih kuat posisinya. Kondisi seperti ini memberikan kontribusi yang kurang mendukung dalam pembinaan ketahanan politik di wilayah DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta cenderung kurang puas dengan hasil kerja DPRD DKI Jakarta dan akan kerap unjuk rasa sebagai bentuk ketidakpuasan tersebut.

---

This thesis describes the influence of public opinion to the decision making of DPRD DKI Jakarta dealing with the political endurance of capital territory. The opinion intended is the public opinion in politics, economics and socio-cultural which DPRD DKI Jakarta received by means of complaints, demonstrations, correspondence or statement by the community. In politics, for instance the problem of election of capital governor which was conducted in September 2002, the problem of economic envolving land affairs, trading, transportation, and employment. Meanwhile, the problems in socio-cultural are namely gambling, prostitution, drugs and flood.The most important thing in this research is the influence of public opinion in those which are mentioned above is less effective to the decision making in DPRD DKI Jakarta. It can see in the result of statistic research with tinier multiple regression as = 3.366 - 0.123XI - 0.04IX2 + 0.051X3. The demonstration which has been frequently conducted by the citizens is not really influencing. The members of DPRD DKI Jakarta argue that demonstration is fairly acceptable, howener they are not convinced that it is Jakarta's aspiration. Besides, in politics, political party from each fraction absolutely influences in decision making.We can find that the correlation between the representatives and their followers is prone to disconnect. This means that DPRD DKI Jakarta members tend to represent their political party rather than citizens. This is just because every fraction in DPRD DKI Jakarta doesn't have the system for bringing the citizen's aspirations which can be fairly accepted and convinced by this legislative institution. We also find that although legislative position in equal to executive based on costitution no. 22, 1999 about region autonomy, but in fact, executive has more power. This condition conveys the unconstructive contribution in training the political defence in DKI Jakarta territory. Jakartans are prone to be unsatisfied with the result of DPRD DK1 Jakarta's work and still keep todo demonstratings as the reflection of dissatisfaction."

"Tujuan penelitian ini ialah (a) mendeskripsikan peran militer pada era Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan era Reformasi dilihat dari sudut Ketahanan Nasional (Tannas); (b) mengestimasi peran militer di masa depan. Metode penelitian ini melalui pendekatan sejarah, yakni melihat catatan-catatan sejarah melalui literatur dan bukti-bukti di lapangan. Metode penelitian terutama untuk nomor (b) dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Data yang digunakan sebagai data primer melalui wawancara terstruktur. Kriteria responden adalah yang dianggap mengetahui tentang komponen-komponen yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Hasil yang didapat adalah:a. Pada era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), peran militer dalam memperkuat Tannas sangat signifikan, yakni berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan DI/TII, berhasil mengembalikan Irian Barat ke dalam NKRI dari tangan penjajah Belanda, berhasil menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari PKI dan di era Orde Baru peran militer berhasil menjaga politik keamanan, namun di bidang non-pertahanan keamanan keterlibatan militer terlalu jauh, sehingga relatif mengganggu Ketahanan Nasional.b. Prediksi atau perkiraan peran militer di masa depan banyak dipengaruhi oleh sikap militer sendiri terhadap dirinya, yaitu dengan bobot sebesar 31,9%; sikap lembaga legislatif terhadap militer dengan bobot 20,7%; sikap lembaga eksekutif terhadap militer dengan bobot sebesar 27,7%; pandangan Partai Politik terhadap militer dengan bobot sebesar 9,2%; pandangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap militer dengan bobot sebesar 5,4%; dan pandangan Mass Media terhadap militer dengan bobot sebesar 5,1%.

---

This Research target is (a) to describe for the role of military at Old Order era (Orla), New Order (Orba), and Reform era seen from the aspect of Resilience National (Tannas); (b) estimate role of military in the future. Through this Research method approach of history, namely see history notes through evidence and literature in the field. Research method especially for number (b) by using Analytical Hierarchy Process (AHP). Data is used as primary data through structure interview. Responder criterion is which assumed know about components becoming reference in this research. Result the got is:

a. In the Democracy Led era (Old Order), role of military in strengthening Tannas very, namely succeed to put to rout, DI/TII rebellions, success return Irian West into NKRI of hand colonist of Dutch, success of negative influences preventive of PKI and in the New Order era role of success military take care of security politic, but in the area of non-defense of security involvement of military too, so that relative bother Resilience National.

b. Prediction or estimation of role of military in the future influenced many by military attitudes alone to itself, that is with weight equal to 31,9%; legislative institute attitude to military with weight 20,7%; attitude institute executive to military with weight equal to 27,7%; Political Party view to military with weight equal to 9,2%; Self-Supporting Institute view of Society (LSM) to military with weight equal to 5,4%; and Mass view to military with weight equal to 5,1%."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi/peluang pemberdayaan industri TPT, mengingat kelangsungan industri TPT terkait erat dengan lingkungan strategis global, faktor eksternal dan internal pemerintahan serta manajemen TPT nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pengaruh pilihan konsumen, kebijakan pemerintah, besarnya devisa yang hilang dan relevansi industri TPT terhadap ketahanan ekonomi nasional. Teori untuk mengidentifikasi permasalahan, konsepsi ketahanan nasional, tugas pokok dan fungsi leading sector sebagai pengendali kebijakan dan instansi terkait lainnya.Metode analisis, digunakan AHP dengan melibatkan 30 (tigapuluh) orang expert (responder). Adapun hasil temuan menunjukkan, faktor dominan dalam preferensi konsumen adalah desain, harga, motif, merek dan kualitas. Besarnya konsumsi masyarakat terhadap produk TPT impor (baru, illegal dan bekas), sangat merugikan. Upaya pemerintah untuk mengamankan industri TPT belum optimal, mengingat hadirnya pesaing baru didukung pemerintahnya untuk mendapatkan devisa. Relevansi industri TPT dengan ketahanan ekonomi nasional sangat signifikan mengingat besarnya angkatan kerja dan devisa yang dihasilkan, peran produktivitas dan konsumsi di dalam negeri.Solusi bersama untuk menumbuhkembangkan industri TPT sebagai perkuatan ketahanan ekonomi nasional, adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membentuk nasionalisme baru. Kebijaksanaan yang sinkron dengan dinamika usaha, dan diikuti pendekatan dengan multi disiplin ilmu pengetahuan. Transparansi, kepastian hukum dan berusaha, dapat menstimuli lapangan usaha dan pekerjaan, sebagai dasar lahirnya produktivitas dan kreativitas dengan memfasilitasi bidang perbankan dan Iptek guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam penyediaan bahan baku, restrukturisasi mesin guna memenangkan persaingan.

---

Development Policy of Textile and Product Textile Industry with Domestic Customer Preferences Toward Its (A Study of Economic National Tenacity Point of View)This research purpose is to know opportunities of TPT industry empowerment, consider with TPT's industry persistence tight-related by global strategic environment, internal and external factors have governmental and national's TPT management. Also to know influence of customer preference, government policy, amounts have Foreign exchange and relevancy of TPT industry toward national tenacity. The theory to identify problems, national tenacity conception, and other agencies related. Analytical methods use of AI-IP involved 30 (thirty) respondent (who expert). There coming out shown, dominant factor in customer preference is design, price, motive, merk and quality. Have a lot of public refreshment toward import textile-product (newest, illegal and former), quiet suffer financial lost. Government efforts' to safe TPT industry not optimal yet, remain arose of new competitor that support by government to gain the foreign exchange. Significance between TPT industry and national economic tenacity is interrelated, consider with field of endeavor and foreign exchange outcome, productivity role and domestic consumption.

A collective solution to flourish TPT industry as strengthen of national economic tenacity is awareness of new nationalism in sense of having a nationality and state-owned. Policy that synchronized with business in dynamic, follow by multidiscipline of science approaches. Transparency, law enforcement and good business condition, can stimulate business field and job opportunities as ground of increase productivity and creativity by facilitate it banking sector and technology in order to extent local industrial capability to provide raw material, machine restructurization to win competition."

"Kemajuan Teknologi Informatika khususnya internet membawa perubahan yang sangat cepat dan dapat memberikan manfaat positif, namun intemet juga memiliki' banyak kelemahan yang dapat dimanfaatkan secara negatif oleh sebagian penggunannya. Di Indonesia pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, serta beberapa negara lainnya. Hal ini dapat diakibatkan antara lain karena faktor budaya, daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, kurangnya dukungan pemerintah, dll. Namun yang mengherankan meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia tergolong kecil, tetapi angka kejahatan Internet di Indonesia sangat tinggi, Hal ini terlihat dari banyaknya hasil survey yang dilakukan menjelaskan posisi Indonesia yang dinilai memiliki kontribusi terhadap cyber crime yang cukup besar. Realitas tersebut membangun gambaran negatif yang mewakili entitas dan identitas bangsa Indonesia di lingkup peraauran global, dan bila dilihat dari konsep Ketahanan Nasional hal tersebut merupakan cerminan dari lemahnya kemampuan mengatasi ancaman, gangguan, Hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar serta dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, dengan and lain cyber crime memiliki implikasi negatif dan merugikan Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk memperkecil penyalahgunaan internet di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dengan melakukan interaksi langsung dengan obyek yaitu internet, juga menggunakan pendekatan kuantitaif yang diperoleh dari hasil questioner dari beberapa pakar dibidangnya yang berkorelasi dengan teknologi internet, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan alat bantu AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan altematif berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menekan dampak negatif dari penyalahgunaan internet agar dapat menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa altematif cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil penyalahgunaan internet di Indonesia, diantaranya sebagai berikut ; alternatif pertama adalah membuat regulas/ peraturan atau undang-undang yang mengatur kejahatan internet secara khusus. Hal ini sangat beralasan mengingat sampai saat ini di Indonesia masih belum mempunyai hokum yang mengatur kejahatan internet secara khusus. Alternatif kedua adalah memberikan kewenangan kepada institusi intelegen baik dari POLRI, BAIS, BIN, kejaksaan dan aparat lain yang terkait, serta bekerja sama dengan IPS (Internet Service Provider) atau Penyedia Jasa Layanan Internet untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan disalahgunakannya internet. Alternatif ketiga adalah melakukan blocking situs yang terindikasi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan cyber.Progress of Technology Informatics specially Internet bring very change quickly and can give positive benefit, but internet also have many weakness to be exploited negatively by some people. In Indonesia internet consumer still pertained to lower in comparison with state like Singapore, Chinese, South Korea, Japan, India, Australia, and also some other state. This matter can be resulted because of cultural factor, lower purchasing power some Indonesian, lack of governmental support, etc. Surprisingly the Internet consumer in Indonesia pertained-is small; but the number of internet crime in Indonesia is very high, This seen from the result of survey which is explained assessed Indonesia position have contribution to cyber crime is big enough. The reality build negative picture which deputize Indonesian nation identity and entity in global scope, and if seen from National Resilience concept represent reflection from weakening of ability overcome threat, trouble, And challenge resistance either from in and also outside and can endanger integrity, identity, the continuity of nation life and state, with other meaning cyber crime have negative implication and harm Indonesia National Resilience. IS required effort to minimize the crimes of internet in Indonesia.

This research use qualitative approach, data obtained from perception by direct interaction with object that is internet, also use quantitative approach to obtain questioner result from some expert which have correlation with internet technology, then by using appliance assist AHP (Analytical Hierarchy Process) to determine alternative suggestion which are better be used to depress negative impact from abuse of internet can support Indonesian National Resilience, hence obtained some alternative way to minimize the internet crime in Indonesia, among others as follows ; first alternative is to make regulation or law to arrange the internet crime specifically this is very occasion because till now Indonesia have no owned law to arrange the Internet crime. Second alternative by giving right to Intelligence institution either from POLICE, BAIS, BIN, Public attorney And related other government officer, and also cooperate with ISP (Internet Service Provider) to make investigation and monitoring in order to anticipating possibility misusing of internet. Third alternative is blocking site which is indicating can be misused to act the cyber crime."

"Tesis ini menganalisa bagaimana out put kualitas yang dihasilkan oleh Pusat Peralatan Militer TNI AD, dalam kriteria, fungsi, aman dipakai, ergonomi, dan performance dengan subkriteria variabel elemen, kemampuan daya tembak, daya gerak, operasional, pemeliharaan, suku cadang, fleksibilitas, kekhususan, kompetitif, tahan model, original serta bagaimana strategi yang memungkinkan Indonesia dapat survival dalam mengantisipasi pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia peralatan militer.Penggunaan Metoda Analytical Hierarchy Process (AHP), generasi Hierarchical Preference Analysis (Hipre 3 +) memperoleh suatu keputusan alternatif dan prioritas strategi yang berjalan saat ini dan alterternatif perencanaan strategi yang konprehensif diimplementasikan sebagai antisipasi masa depan secara proporsional. Strategi yang ditampilkan terdiri tiga alternatif yakni, Statis, sebagai kelanjutan keberadaan yang ada baik dari segi kepemimpinan, operasional maupun fasilitas tanpa ada perubahan yang signifikan. Perubahan bertahap dengan pembenahan baik disisi Standar operasional prosedur (SOP), kepemimpinan, kultur kerja yang lebih modren serta pendukung fasilitas secara bertahap dan terprogram. Perubahan dinamis, suatu tantangan yang memerlukan penyesuaian secara keseluruhan dengan mengadakan perubahan secara modrenisasi.Hasil yang diperoleh dari ketiga alternatif prioritas kriteria dalam penelitian ini sesuai dengan kondisi saat ini adalah implikasi prioritas menggunakan strategi perubahan bertahap.This thesis analyses the output quality achieved by the TNI AD Military Equipment center, utilizing the criteria of: safety, ergonomic, and performance and variable sub criteria of shooting ability, active ability, easements operation of maintenance, availability of spare parts, flexibility, unique nets, competitiveness, model duration, originality, including a possible strategy that enables Indonesia to survive in anticipating the impact of technological development in the field of military equipment.

The use of Analytical Hierarchy Process (AHP), Hierarchical Preference Analysis (Hipre 3 +) generation results in alternative decision and priority strategy that is valid at this moment and an alternatives strategy planning which is comprehensive to implement in anticipation for the future. The strategy shown is made up of three alternatives: Static, which is to continue the existence from the point of leadership, operational, and without significant change. Gradual change means restoring from the point of Operational Standard Procedure (OSP), leadership, modernized work culture with accommodating facility gradually and programmed. Dynamic change, which means adaptation of the wholly modem change.

The result obtained from the three alternative priorities in this research which is appropriate for the present condition, is the strategy by gradual change. "

"Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui unsur-unsur yang menentukan lokasi pembuangan sampah padat di kota Surabaya,2. Menentukan kriteria-kriteria yang cocok untuk lokasi pembuangan akhir sampah padat yang mendukung ketahanan kota.Metode penelitian, adalah metode deskriptif kuantitatif, yang dilaksanakan dengan menggunakan model Analytical Hierarchi Process atau AHP.Penelitian dengan model AHP adalah penelitian dengan cara menghitung antar elemen yang berpengaruh dari elemen yang diperbandingkan pada tiap hirarki. Parameter dari tiap elemen, ditentukan lebih dahulu dengan menyusun skala prioritas sebagai patokan. Untuk memudahkan perhitungan, maka antar elemen yang diperbandingkan, disusun dalam matriks berpasangan. Dari perhitungan matriks berpasangan itu akan diketemukan eigen vektor lokal dari tiap hirarki. Hasil eigen vektor lokal disusun secara sintesa untuk mendapatkan eigen vektor menyeluruh. Dan eigen vektor menyeluruh akan didapat angka-angka dan tiap elemen yang menjadi pilihan. Pilihan yang dimaksud yaitu lokasi A, di daerah Keputih, lokasi B, di daerah Benowo, lokasi C, lokasi lain 1 luar Surabaya dan lokasi D, lokasi dengan teknologi. Angka yang mendekati 1 (satu), adalah angka yang ideal untuk dipilih. Penelitian menggunakan model AHP ini perhitungannya dibantu dengan program komputer HI - Pre generasi ke tiga.Hasil penelitian menunjukkan, angka tertinggi untuk pemilihan lokasi tertuju pada pilihan lokasi B, yaitu lokasi di daerah Benowo yang memperoleh skor 0,498 atau 49,8 %. Dalam penentuan lokasi pembuangan akhir sampah padat, unsur-unsur yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya, masyarakat sekitar lokasi TPA dan masyarakat dalam kota. Pilihan tertinggi tertuju pada lokasi di daerah Benowo, karena lokasi ini dinilai paling bisa menampung volume sampah padat dengan jumlah banyak dalam waktu yang lama, paling kecil rawan konflik, paling rendah dalam menimbulkan dampak lingkungan dan lalu-lintas operasional pembuangan dari sumber sampah ke lokasi pembuangan akhir, paling rendah dalam mengganggu aktifitas kerja penduduk lain.

---

The objectives of this research are:

1. To find the elements which determine the location of the disposal of compact waste in Surabaya;

2. To determine the criteria of the location which is suitable for final disposal of the compact waste, which support the city's resilience.

The research methodology is the descriptive quantitative method utilizing the Analytical Hierarchy Process or AHP.

Researches utilizing the AHP model are researches using the way of calculating intra influential elements, which are compared at each hierarchy. The parameters of each element are first determined by arranging the priority scales as guidance's. To facilitate the calculations, the intra-compared elements are arranged in pair wise matrixes. Form the calculations of the pair wise matrixes will be found the local eigen vector of each hierarchy. The local eigen vector results are arranged by synthesis to find the over-all eigen vector. From the overall eigen vector numbers of each chosen element will be found, namely the A location at Keputih, location B at Benowo, location C other location at outside Surabaya, and location D which is using technology. The number approaching 1; is the ideal number to be chosen. This research is computed by using the computer program of Hi-Pre 3-rd generation.

The result of this results show, the highest number for the location alternative falls on location B, meaning the location in Benowo, which achieves the score of 0.498 or 49.8 %. In determining the location of the final waste disposal the elements, which play a role, are the Surabaya City Government, the community in the environment of the location of the final disposal and the community in the city. The most preferred location is in Benowo, since this location is able to contain the largest volume the compact waste in large amounts an for a long duration, has the smallest possibility in causing conflicts, the lowest environmental impact, the nearest distance of operational waste disposal traffic from the source of the waste to the location of the final waste disposal, and the lowest effect in influencing the work activities of the other inhabitants."

"Isyu utama dalam penelitian ini adalah pengaruh perilaku penggunaan energi listrik terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Isyu ini diambil, karena harga jual listrik di Indonesia terus meningkat disebabkan pemerintah mengurangi subsidi listrik. Untuk menghindari pembayaran listrik yang tinggi, maka diperlukan perilaku penggunaan energi listrik yang hemat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala?gejala yang ada secara rinci. Model AHP digunakan untuk menentukan efisiensi penggunaan energi listrik (H1), faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan energi listrik (H2), subfaktor-subfaktor yang mempengaruhi penggunaan energi listrik (H3), dan alternatif perilaku penggunaan energi listrik agar efisien (H4). Hasil kuesioner yang dibuat berdasarkan metode model AHP, diolah dengan program Expert Choice Hipre 3+. Hasil akhir model AHP adalah : alternatif pertama penggunaan energi listrik untuk siang hari, alternatif ke-dua adalah penggunaan energi listrik untuk malam hari, alternatif ke-tiga adalah penggunaan energi listrik siang dan malam hari dan alternatif ke-empat adalah penggunaan energi listrik untuk kadang-kadang. Adanya penghematan penggunaan energi listrik rumah tangga akan mengurangi biaya kebutuhan hidup sehari hari. Hasil penghematan biaya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lain atau ditabung. Dengan demikian, maka akan lebih meningkatkan kemandirian rumah tangga. Meningkatnya kemandirian akan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

---

The main issue in this research is the effect of the behavior of electric energy usage on the home economic resilience. This issue has been taken up, because of the ever-increasing price of electricity in Indonesia caused by the ever-decreasing electricity subsidy by the government to avoid high electricity payments. The behavior of electricity energy usage is necessary in aiming at efficiency.

The method of this research is Analytical Hierarchy Process (AHP). This analysis method is aimed at the collection of detailed actual information on the existing behavior. The AHP model in this research is aimed at determination of the efficiency of electric energy usage (H1), the factors affecting the electric energy usage (H2), the sub factors affecting the electric energy usage (H3), and the behavior of electric usage's alternatives for efficiency (H4).

The questionnaire results based on the AHP model have been processed using the Expert Choice Hipre 3+ Program. The final result produces as the first alternative the use of electricity during daytime, the second alternative using electric energy during nighttime, the third alternative using electric energy during day and nighttime, and the fourth alternative using electric energy once in a while.

With the efficient use of electric energy the household will reduce its cost of daily necessities of life. This cost saving can be used to fulfill other necessities or saved. Hence the cost saving will more enhance the household?s self-sufficiency. This enhancement will raise the household economic resilience."