Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

---

East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province."

"Penelitian ini mendalami hubungan antara kompetensi digital (IP-TIK) dan rasio penduduk bekerja (RPB) di 34 provinsi Indonesia, dengan faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, PDRB-HK per kapita, inflasi, dan kepadatan penduduk. Data diperoleh dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi model ekonometrika dengan metode Fixed Effect Model, hasil penelitian menunjukkan IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan RPB, di mana peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,1138% (absolut) RPB. PDRB-HK per kapita dan kepadatan penduduk juga positif signifikan, sementara UMP dan inflasi negatif signifikan. Terdapat variasi regional di mana IP-TIK signifikan di luar Jawa dengan peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,0908% (absolut) RPB, namun tidak signifikan di Jawa. Dari komponen IP-TIK, hanya komponen penggunaan yang signifikan, dengan peningkatan 1% (relatif) berhubungan dengan peningkatan 0.05154% (absolut) RPB.

---

This study explores the relationship between digital competency that is represented by Information and Communication Technology Development IndekX (ICT-DI) and Employment-to-Popultaiton Ratio (EPR) in 34 provinces of Indonesia, considering factors such as the provincial minimum wage, GRDP per capita, inflation, and population density. Data were obtained from BPS (Central Bureau of Statistics, Republic of Indonesia) and the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. Using a quantitative approach and regression analysis with an econometric model employing the Fixed-Effect Model method, the results show that ICT-DI has a positive and significant relationship with EPR, where a 1% (relative) increase in IP-TIK is associated with a 0.1138% (absolute) increase in EPR. GRDP per capita and population density are also significantly positive, while the minimum wage and inflation are significantly negative. There are regional variations where ICT-DI is significant outside Java, with a 1% (relative) increase in ICT-DI is associated with a 0.0908% (absolute) increase in EPR, but it is not significant in Java. Among the components of ICT-DI, only the “use” component is significant, with a 1% (relative) increase associated with a 0.05154% (absolute) increase in EPR."

"Madura adalah sebuah pulau sebagai salah satu kawasan tertinggal di Jawa Timur dimana guna mengejar ketertinggalan tersebut maka diperlukan peningkatan akses keluar masuk Madura melalui pembangunan Jembatan Suramadu sehingga memperlancar arus distribusi barang/jasa dan meningkatkan mobilitas penduduk. Kewenangan pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan pedoman pelaksanaan kegiatan tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Wilayah Suramadu 2010-2024. Besarnya dampak pengembangan wilayah Suramadu dianalisa menggunakan Tabel Input Output Madura Tahun 2008 yang diturunkan dari Tabel Input Output Jawa Timur Tahun 2008 dengan variabel yang dilihat berupa peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja. Sektor kunci dalam perekonomian Madura adalah sektor 8 : industri, sektor 10 : air bersih, sektor 15 : angkutan jalan raya, sektor 20 : bank dan sektor 21 : lembaga keuangan bukan bank. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan output pada tahun 2010 sebesar Rp. 28,955 milyar; tahun 2011 sebesar Rp. 1,584 trilyun; tahun 2012 sebesar Rp. 2,150 trilyun; tahun 2013 sebesar Rp. 2,310 trilyun dan tahun 2014 sebesar Rp. 3,634 trilyun sehingga total output meningkat sebesar Rp. 9,709 trilyun atau meningkat 26,7723%. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan pendapatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,104 milyar; tahun 2011 sebesar Rp. 302,830 milyar; tahun 2012 sebesar Rp. 393,473 milyar; tahun 2013 sebesar Rp. 428,841 milyar dan tahun 2014 sebesar Rp. 479,485 milyar sehingga total pendapatan meningkat sebesar Rp. 1,606 trilyun atau meningkat 28,0943%. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan lapangan kerja pada tahun 2010 sebanyak 76 orang; tahun 2011 sebanyak 29.151 orang; tahun 2012 sebanyak 37.043 orang; tahun 2013 sebanyak40.610 orang dan tahun 2014 sebanyak 52.159 orang sehingga total lapangan kerja meningkat sebanyak 159.039 orang atau meningkat 11,0954%. Pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh BPWS memberikan dampak yang lebih baik karena persentase peningkatan output setara dengan skenario I, persentase peningkatan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan skenario yang lain dan persentase peningkatan lapangan kerja yang cukup tinggi.

---

Madura is an island as one of the regions lagging in East Java where to catch it, needs to improve access in and out of Madura through the developmentm of Suramadu bridge so as to accelerate the flow of distribution of goods /services and increase the population mobility. Management authority and Regional Development Suramadu bridge implemented by the Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS- Regional Development Agency Suramadu) with guidelines for implementation of the activities listed in Suramadu Area Development Master Plan 2010-2024. Magnitude of the impact of regional development Suramadu analyzed using Input Output Table of Madura in 2008 are derived from Input Output Table of East Java in 2008 with the variable as seen in the form of increased output, income and employment. Key sectors in the economy of Madura is a sector 8: industry, sector 10: clean water, 15 sectors: road transport, 20 sectors: banks and 21 sectors: non-bank financial institutions. The impact of regional development Suramadu to increased output in 2010 amounting to Rp. 28.955 billion; in 2011 amounting to Rp. 1.584 trillion; year 2012 amounting to Rp. 2.150 trillion; year 2013 amounting to Rp. 2.310 trillion, and the year 2014 amounting to Rp. 3.634 trillion, so total output increased by Rp. 9.709 trillion, an increase of 26.7723%. The impact of regional development Suramadu to increased revenues in 2010 amounting to Rp. 2.104 billion; in 2011 amounting to Rp. 302.830 billion; year 2012 amounting to Rp. 393.473 billion; year 2013 amounting to Rp. 428.841 billion and the year 2014 amounting to Rp. 479.485 billion, bringing total revenues increased by Rp. 1.606 trillion, an increase of 28.0943%. The impact of regional development Suramadu to increased employment in the year 2010 as many as 76 people; in 2011 as many as 29,151 people; year 2012 as many as 37,043 people; of 2013 as many as 40,610 people and as many as 52,159 people in 2014 so that total employment increased by 159,039 people or an increase of 11.0954%. Suramadu regional development undertaken by BPWS provide more better impact because the percentage increase in output is equivalent to the scenario I, the highest percentage increase in revenue compared with other scenarios and it gives increasing percentage in employment is quite high."

"Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Kota Solok melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sebanding dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Solok. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan alokasi dana untuk sektor perekonomian. Melalui analisa dampak dengan model input output dapat diketahui sektor perekonomian yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Solok secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan model input output untuk mencari sektor kunci, dampak pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja sektor-sektor dalam perekonomian Kota Solok. Untuk membuktikan hipotesa, dilakukan simulasi analisa dampak dengan melakukan shock dana APBD terhadap model input output sehingga dapat terlihat perbedaan PDRB riil dan hasil simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana APBD pada sektor kunci dan memiliki dampak pengganda besar terhadap perekonomian dapat meningkatkan PDRB Kota Solok.

---

Enhancement of government expenditure Kota Solok through Regional Revenue and Expenditure Budget disproportionate with Gross Domestic Product of Kota Solok. It indicates the inaccuracy of fund alocation for economic sector. Through impact analysis using input output model known which sector has influence economic of Kota Solok generally. Research using input output model to find key sector, output multiplier, income multiplier and labor multiplier impact of Kota Solok economic sector. To prove the hypothesis, conduct impact analysis simulation by doing fund shock to input output model thereby shows different between real and simulation result GDP. Research result shows that fund alocation of key sector which has high output impact of economics could increase GDP of Kota Solok."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (berupa investasi pada tanah, peralatan dan mesin, sarana, sumber daya alam), human resources, kemajuan teknologi, akses informasi, inovasi dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja.Infrastruktur merupakan faktor produksi yang memegang peranan strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Efisiensi dan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menjamin perekonomian berfungsi dengan efektif sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan/sektor yang dapat dikembangkan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi jarak antar daerah, mengintegrasikan pasar nasional dan menghubungkannya ke negara/wilayah lain dengan biaya rendah.Penelitian ini akan menganalisa signifikansi hubungan antara infrastruktur, pengeluaran pemerintah, modal manusia, dan ukuran sektor pemerintah (goverment size) dengan output perekonomian regional Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh PDRB per kapita. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji regresi model ekonometrika terhadap data panel kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2004 - 2010, dimana pendekatan modelnya merupakan pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglass.Hasil analisa menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut di atas berpengaruh signifikan positif terhadap output perekonomian dimana infrastruktur yang berpengaruh paling besar adalah jalan sedangkan secara keseluruhan, variabel pendidikan memiliki pengaruh paling besar terhadap output perekonomian.

---

Income Economic growth of a country is affected by the accumulation of capital (in the form of investment in land, equipment and machinery, infrastructure, natural resources), human resources, technological advances, access to information, innovation and self-development skills and work culture.

Infrastructure is a factor of production that has a strategic role to drive economic growth.Availability of quality infrastructure is one of the determinants of the attractiveness of an area / region. Efficiency and infrastructure development are needed to ensure the economy to function effectively and be an important factor in determining the location of economic activity and the types of activities / sectors that can be developed. Good infrastructure will reduce the distance between the regions, integrating the national market and connecting it to other countries / regions with low cost.

This study will analyze the significance of the relationship between infrastructure, goverment spending, human capital, and the size of the government sector (goverment size) with an output of regional economies in Central Java. It was conducted by econometric regression models for panel data of Regencies / Cities Central Java in 2004 - 2010, which is the model approach of the Cobb-Douglass production function.

The analysis shows that all of the above variables positif significant effect on the output of the economy which is the road is the most influential infrastructure compared to other infrastructures, while overall, the education variables have the most influence on the economy's output."

"Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit yang salah satu klaster prioritasnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut diperlukan penelitian mengenai dampak pengembangan industri pengolahan kelapa sawit terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi Input - Output dengan simulasi investasi pada industri pengolahan kelapa sawit. Sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor kunci pada Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki angka pengganda output sebesar 1,324568, angka pengganda pendapatan biasa sebesar 0,283317 dan pengganda pendapatan Tipe I sebesar 1,262833. Sedangkan angka pengganda lapangan kerja biasa dari sektor tersebut adalah 0,0000510 dan angka pengganda lapangan kerja Tipe I sebesar 1.1629549. Dengan suntikan investasi pada industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2,3 trilyun berdampak pada peningkatan output sebesar 0,89%, pada peningkatan pendapatan sebesar 0,72% dan pada peningkatan lapangan kerja sebesar 4,63%. Dampak peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja tersebut tidak terlalu besar diperkirakan karena masih lemahnya kaitan antar industri pengolahan tersebut dan dikarenakan sebagian besar produk CPO langsung diekspor ke luar wilayah dan belum diolah lebih lanjut pada industri lainnya.

---

In order to improve national industries competitiveness, Government has establishes a policy to develop palm oil industries with its prioritized cluster in East Kalimantan Province. This policy equals to East Kalimantan vision to be the leading centre of agro industry supported by the availability of palm oil. Therefore, research about impact analysis of palm oil industries towards East Kalimantan?s economy is needed. Research is done by using Input ? Output Analysis, by identifying key sectors, calculating multiplier impact, and exercising the simulation of investment on palm oil industries.The palm plantation sector is one of the key sectors and it has output multiplier in amount of 1,324568, its regular income multiplier is 0,283317and its Type I income multiplier is 1,262833. Meanwhile, its regular employment opportunity multiplier is 0,0000510and its Type I employment opportunity multiplier is 1,1629549. With 2,3trillion rupiahs investment, the output multiplier increases by 0,89%, the income multiplier increases by 0,72%, and employment opportunity increases by 4,63%. This insignificant impact is happened presumably because the weak linkage between palm oil industries and because the majority of CPO production are going straight to be exported without being processed further in domestic industries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial demografi yang mempengaruhi pola permintaan pangan hewani (ikan, daging, unggas, telur dan susu) dan pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap proporsi pengeluaran pangan hewani pada rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 dengan melakukan analisis terhadap 13.018 sampel rumah tangga. Metode analisis adalah analisis deskriptif serta analisis ekonometrika menggunakan model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) dengan penduga Iterated Linear Least Square (ILLS).Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani dipengaruhi oleh harga sendiri, harga komoditas lain, jumlah anggota rumah tangga, golongan pendapatan, wilayah tempat tinggal (perdesaan/ perkotaan), dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Nilai elastisitas harga sendiri menunjukkan permintaan komoditas bersifat inelastis untuk ikan dan susu, sementara daging, unggas dan telur bersifat elastis. Berdasarkan nilai elastisitas harga silang, semua komoditi pangan hewani merupakan barang substitusi kecuali komoditi daging merupakan barang komplementer bagi unggas. Komoditi ikan dan telur termasuk barang normal sedangkan komoditi daging, unggas dan susu termasuk barang mewah.

---

The study was conducted to determine the socio-demographic factors affecting animal-based food demand (fish, meat, poultry, eggs and dairy) and the effect of price fluctuation and household income to expenditure share of animal-based food in South Sulawesi Province. The primary data for the study was National Socioeconomic Survey (Susenas) data in 2013. The study performed descriptive analysis and econometric analysis on 13.018 household samples. Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) models with Iterated Linear Least Square (ILLS) estimator was applied for the econometric analysis.The study showed demand pattern of animal-based household food was affected the price of animal-based food, the price of other commodities, number of household member, income class, residential area (urban/rural), and education level of the household head. The price elasticity of animal-based food showed inelastic for fish and dairy; whereas meat, poultry and egg were tended to be elastic. Based on the cross-price elasticity, all animal-based food commodities substituted each other except for meat which was complimentary to poultry. Fish and egg were categorized as necessity goods, as for meat, poultry and dairy are categorized as luxury goods."

"Konektifitas infrastruktur Jakarta dengan kota Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi sebagai kota penyangga dapat meningkatkan hubungan keterkaitan antar sektor ekonomi, hal tersebut melatar belakangi KP3EI merumuskan Jabodetabek Metropolitan Priority Area MPA sebagai sarana Program Percepatan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan posisi strategis dalam penyumbang PDRB Jabodetabek dan PDB Indonesia terbesar, Provinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Struktur perekonomian di DKI Jakarta pada tahun 2011, keterkaitan ke belakang total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958; Keterkaitan ke depan total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 6,5545510; menempatkan sektor 6 makanan, minuman dan tembakau, sektor 9 kertas dan barang cetakan, sektor 10 pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor 13 alat angkut, mesin dan peralatannya, sektor 15 listrik menjadi sektor kunci dianalisa menggunakan tabel input output DKI Jakarta 2006 yang sudah di perbaharui menjadi 2011 menggunakan metodologi RAS. Pada tahun tersebut, pengganda output total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958048; Pengganda pendapatan total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 0,9150094; Pengganda lapangan kerja terbesar adalah sektor 26 angkutan udara sebesar 0,0877197; Analisa investasi pembangunan infrastruktur melalui koridor MPA memiliki dampak yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012-2020, pada 15 proyek dengan nilai Rp. 110,357 trilyun di shock investasi pada sektor konstruksi, angkutan rel dan jasa penunjang angkutan sehingga terjadi kenaikan output total sebesar Rp. 217,681 trilyun, kenaikan pendapatan total sebesar Rp. 39,743 trilyun, kenaikan lapangan kerja total sebanyak 439.276 orang dalam perekonomian.

---

Infrastructure connectivity with the city of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi city as a buffer to improve the relationship between economic sectors, it is the background for formulating KP3EI Greater Jakarta Metropolitan Priority Area MPA as a means of Acceleration Program through the Economic Development Acceleration and Expansion trough infrastructure development. Relating to the role and function as a state capital in accordance with Law No. 29 Year 2007 and a strategic position in Jabodetabek GDP and GDP contributor biggest Indonesian, Jakarta demanded continues to improve itself through the development to be able to cope with complex problems. Structure of the economy in Jakarta in 2011, the largest total backward linkages occur in sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods amounted to 3.586958 linkage to the biggest total in 10 sectors industrial fertilizer, chemical and rubber is 6.5545510 put the 6 sectors food, beverages and tobacco, sector 9 paper and printing, sector 10 fertilizer, chemical and rubber products, sector 13 transportation equipment, machinery and tools, sector 15 electrical into sector analyzed using a key input output tables of Jakarta in 2006 which has been updated to 2011 using the RAS methodology.

In this year, largest total output multiplier is sectors 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 3.586958048 largest total income multiplier is sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 0.9150094 largest employment multiplier is 26 sectors air transport of 0.0877197. Analysis of infrastructure investments through the corridors MPA had a significant impact in Jakarta period 2012 2020, at 15 projects with a value of Rp. 110,357 trillion shocking investment in sector construction, rail freight, and transport support service resulting in an increase in total output of Rp. 217,681 trillion, an increase in total revenue of Rp. 39,743 trillion, an increase 439.276 in total employment in the economy as much as people."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial demografi yangmempengaruhi pola permintaan pangan hewani (ikan, daging, unggas, telur dansusu) dan pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap proporsipengeluaran pangan hewani pada rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan. Datayang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) tahun 2013 dengan melakukan analisis terhadap 13.018 sampel rumahtangga. Metode analisis adalah analisis deskriptif serta analisis ekonometrikamenggunakan model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) denganpenduga Iterated Linear Least Square (ILLS). Penelitian ini menunjukkan bahwakonsumsi pangan hewani dipengaruhi oleh harga sendiri, harga komoditas lain,jumlah anggota rumah tangga, golongan pendapatan, wilayah tempat tinggal(perdesaan/ perkotaan), dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Nilaielastisitas harga sendiri menunjukkan permintaan komoditas bersifat inelastisuntuk ikan dan susu, sementara daging, unggas dan telur bersifat elastis.Berdasarkan nilai elastisitas harga silang, semua komoditi pangan hewanimerupakan barang substitusi kecuali komoditi daging merupakan barangkomplementer bagi unggas. Komoditi ikan dan telur termasuk barang normalsedangkan komoditi daging, unggas dan susu termasuk barang mewah

---

ABSTRACTThe study was conducted to determine the socio-demographic factors affectinganimal-based food demand (fish, meat, poultry, eggs and dairy) and the effect ofprice fluctuation and household income to expenditure share of animal-based foodin South Sulawesi Province. The primary data for the study was NationalSocioeconomic Survey (Susenas) data in 2013. The study performed descriptiveanalysis and econometric analysis on 13.018 household samples. QuadraticAlmost Ideal Demand System (QUAIDS) models with Iterated Linear LeastSquare (ILLS) estimator was applied for the econometric analysis. The studyshowed demand pattern of animal-based household food was affected the price ofanimal-based food, the price of other commodities, number of household member,income class, residential area (urban/rural), and education level of the householdhead. The price elasticity of animal-based food showed inelastic for fish anddairy; whereas meat, poultry and egg were tended to be elastic. Based on thecross-price elasticity, all animal-based food commodities substituted each otherexcept for meat which was complimentary to poultry. Fish and egg werecategorized as necessity goods, as for meat, poultry and dairy are categorized asluxury goods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan perkotaan. Dalam hal ini partisipasi tenaga kerja perempuan perkotaan merupakan proporsi penduduk perempuan yang bekerja terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Selain itu pengaruh faktor-faktor ini juga akan dibandingkan pengaruhnya pada partisipasi tenaga kerja laki-laki. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kesenjangan pastisipasi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Data dalam penelitian ini berasal dari data kor gabungan individu dan rumah tangga yang berasal dari Susenas 2014. Estimasi dilakukan menggunakan analisis model logistik karena variabel dependennya adalah kategorik yaitu partisipasi perempuan perkotaan untuk bekerja atau tidak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga (status perkawinan, keberadaan balita dan jumlah anak) merupakan faktor-faktor dominan yang menurunkan probabilitas partisipasi tenaga kerja perempuan perkotaan di Indonesia. KUR, PNPM, umur dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap probabilitas partisipasi tenaga kerja perempuan perkotaan di Indonesia. Hasil berkebalikan karakteristik rumah tangga tersebut justru meningkatkan partisipasi tenaga kerja laki-laki perkotaan. Selain itu peningkatan pendapatan regional juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja laki-laki perkotaan namun tidak terjadi peningkatan pada partisipasi tenaga kerja perempuan perkotaan. Sedangkan variabel upah justru menurunkan probabilitas partisipasi baik pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, namun dampaknya lebih besar pada perempuan perkotaan.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the urban female labor participation. In this case the urban female labor participation is the proportion of working female against the population of working age female. In addition the influence of these factors also are compared to the effect on the urban male labor participation. This is done to find out what affect labor participation gap among female and male in the labor market. The data in this study come from a combination of core data of individuals and households from Susenas 2014. Estimated done using logistic model analysis as dependent variables of the problems faced by urban categorical that female's participation to work or not.

The results showed that the household characteristics (marital status, presence of children under five years and the number of children) are the dominant factors that decrease the probability of urban female labor participation in Indonesia. KUR, PNPM, age and education level are also factors that significant and positive impact on the probability of urban female labor participation in Indonesia. Results contrasts characteristic variables such households actually increase the probability of urban male labor participation. In addition, increasing regional revenues also increase urban male labor participation but no increase in the urban female labor participation. While wages actually reduce the probability of participation in the labor both male and female, the greater impact is on urban female."