Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInsentif merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkanproduktivitas kerja karyawan. Masalah besaran, keadilan, memenuhi kebutuhandan ketepatan waktu dalam pembagian insentif masih menjadi masalah dan seringdiabaikan oleh pimpinan sebuah organisasi, hal ini akan nmenimbulkan kinerjayang buruk dari karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubunganantara insentif dengan kinerja berdasarkan indikator kualitas kerja dankedisiplinan di ruang rawat inap RSUD Lakipadada tahun 2011. Penelitian iniadalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional kepada perawat denganbesar sampel 105 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkankuesioner dan melakukan observasi langsung. Analisis dilakukan secara univariatdan bivariat menggunakan uji statistik Chi Square. Hasil penelitian menunjukkaninsentif berdasarkan besaran dilihat dari tambahan penghasilan 63,8% respondenmendapat Rp 200.000/bulan serta jasa pelayanan 33,3% responden mendapatantara Rp 100.000-Rp 300.000/bulan. Insentif berdasarkan keadilan dalampembagiannya terhadap karyawan tergolong belum adil (49,5 %), berdasarkanmemenuhi kebutuhan tergolong belum memenuhi kebutuhan (47,6 %) danberdasarkan ketepatan waktu sudah tepat waktu (61,0 %). Terdapat hubunganantara besaran insentif baik tambahan penghasilan dan jasa pelayanan dengankedisiplinan perawat. sebagai saran untuk RSUD Lakipadada agar lebihmemperlebihkan pemberian insentif dari segi besaran dan keadilan dengan tidakmengabaikan indikator lainnya karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadapkinerja perawat.

---

ABSTRACTIncentive is one of important thing in improving productivity ofemployee?s working. Regarding to magnitude, fairness, fulfillment of need, andtimely of given incentive are still becoming problem and often ignored byleadership of an organization, it will cause poor performance of employee. Thisstudy aims to find out relationship between incentive and performance based onindicator of working quality and discipline in inpatient unit of RSUD lakipadadayear 2011. It is a quantitative research using cross sectional design to nurses withamount of samples are 105 people. Data was collected by giving a questionnaireand carrying out direct observation, and analyzed by univariate and bivariateanalysis using Chi Square Test. Study result shows that incentive based on:magnitude noted from additional income 63,8% respondents receivedRp.200.000/month and services 33,3% respondents received between Rp.100.00-Rp 300.000/month. Fairness in distribusion to employee is unfairness (49,5%),fulfillment of need does not fulfill (47,6%) and timely has been accurate (61,0%).There are relationship between magnitude of incentive and discipline of nurse andfairness and working quality of nurse. Suggestion to RSUD Lakipadada is toincrease an incentive giving in the side of magnitude and fairness by not ignoringanother indicators because it highly influences nursing performance.;"

"Skripsi ini membahas tentang analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode obeservasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi belum sesuai dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan karena ada prosedur yang memperoleh nilai dibawah standar.

---

This paper discuss about analysis suitability policy and procedure quality service from Laboratory of Department Parasitology Faculty of Medicine University of Indonesia with standard accreditation health laboratory. The research that used was qualitative with observation method, in dept interview and document study, with number of source about 7 peoples. The result from research indicate that policy and procedure quality treatment from Laboratory of Department Parasitology unsuitable with standard accreditation health laboratory because there are some prosedure that below standard"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat standar pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Desain penelitian adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 2011.Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelayanan rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud. Sepuluh (10) indikator yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah\ Sakit terdapat 3 (tiga) indikator yang belum sesuai yaitu indikator : Pemberi pelayanan di rawat inap, Jam visite dokter spesialis, Angka kematian pasien lebih dari 48 jam.Kesimpulannya adalah rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta masih perlu meningkatkan diri sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.This study explains about the standard level of inpatient services at the Haji Jakarta hospital in 2011 based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 about the Hospital Minimum Service Standards and Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 340/MENKES/PER / III/2010 of Hospital Classification. The study design is a case study. The data used are secondary data of Haji Jakarta Hospital in 2011.

This study found that inpatient services Haji Jakarta hospital is in conformity with the Regulation referred of the Minister of Health. Ten (10) indicators that are based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 on Standard Minimum Service Hospital, there are 3 (three) indicators which are not appropriate indicators: care giving in inpatient, time of specialist visite, the patient mortality rate of more than 48 hours.

The conclusion is inpatient services at the Haji Jakarta hospital still needs to improve itself in accordance with standards established by the government."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat di gudangfarmasi RS ASRI tahun 2011. Hasil penelitian menemukan sistem penyimpanan obattidak memenuhi indikator penyimpanan obat yang efisien, ini tercermin dari (i)ketidakcocokan antara obat dengan kartu stok, (ii) terdapat beberapa obat kadaluarsa, (iii)sistem penataan gudang belum sesuai standar. Studi ini menyarankan agar gudang dibuatsesuai persyaratan dan dilengkapi dengan saran adan prasarana yang dibutuhkan.

---

AbstractThis study aims to know the description of the drug storage in ThePharmacy warehouse of Asri Hospital in 2011. The results found that storagesystems of medicine did not meet the indicators of drug store efficiency, itappeared from (i) incompatibility between some drugs with card stock (ii) therewere some expired drugs (iii) storage system did not meet the standard setup. Thisstudy suggested that the warehouse was made according to the requirements andequipping facilities and infrastructure as required."

"Salah satu parameter derajat kesehatan suatu negara adalah kematian bayi dan balita. Dalam Setiap tahun terdapat 12 juta anak meninggal sebelum usia 5 tahun karena pneumonia, diare, malaria, campak, malnutrisi dan kombinasi dari penyakit tersebut. Untuk mencegah kematian tersebut terdapat cara efektif berupa perawatan anak yang menderita penyakit tersebut di fasilitas rawat jalan yaitu Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO dan UNICEF. Setiap balita sakit harus dilakukan pendekatan MTBS. Pencapaian MTBS Kabupaten Kulon Progo 2011 55,6% dimana pencapaian cakupan MTBS merupakan gambaran kinerja petugas MTBS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas MTBS. Penelitian ini menggunakan metode Survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Hasil penelitan persentase kinerja baik dan kinerja kurang hampir sama. Variabel individu yang berhubungan dengan kinerja petugas MTBS adalah masa kerja dan motivasi, variabel organisasi yang berhubungan adalah kepemimpinan dan fasilitas. Saran bagi Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui supervisi, bagi kepala Puskesmas untuk mendukung pelaksanaan MTBS dan bagi petugas MTBS untuk melaksanakan MTBS pada setiap kunjungan balita sakit.

---

One of health degree parameter of country is infant mortality. For every year 12 milions of infant died before 5 years old due to pneumonia, diarrhea, malaria, measles, malnutrition, and it?s combination. To preven of death, there is an affective way by treating infant in outpatient facility by Integrated Management Of Childhood Illness (MTBS) developed by Health Department in collaboration with WHO and UNICEF. Each of infant illness must be treated by MTBS approach. MTBS achievement of Kulon Progo Regency 2011 was 55,6% at which of it was description of MTBS officer performance.

This study aims to find out factors related to MTBS officer performance. It used analytic survey method by Cross Sectional approach.

Study result for percentage of good and poor performance is almost equal. Individual variabel related to MTBS officer performance is length of work and motivation, while related organization variable is leadership and facility.

Suggestion for Health Departemen is to improve development and monitoring by supervision, for head of Public Health Center to support MTBS implementation and for MTBS officer to apply MTBS to every childhood illness."

"Globalisasi menuntut rumah sakit agar mampu bersaing dengan pesaing lokal, nasional maupun internasional. Pemasaran diharapkan dapat membantu RS mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Pemasaran RSTI pun telah melakukan upaya pemasaran untuk meningkatkan jumlah pasien dari pihak ketiga. Perbandingan pendapatan pasien umum dan jaminan tahun 2008 67% dan 33%, tahun 2009 65% dan 35%, dan tahun 2011 66% dan 34% dimana jumlah pihak ketiga secara berurut adalah 111, 124 dan 128. Peningkatan jumlah pihak ketiga tidak disertai dengan peningkatan pendapatan pasien jaminan. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak semua pihak ketiga memberikan jumlah pasien yang banyak bagi rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, observasi dan wawancara mendalam kepada 6 orang informan. Hasil penelitian dari input menunjukkan SDM sudah cukup, hanya pelaksanaan belum optimal, pelatihan yang tidak merata, belum memiliki SPO tentang kerjasama, tidak memiliki anggaran khusus per kerjasama, dan penggunaan sarana penunjang masih bentrok dengan bagian lain. Dari proses analisis pasar dilakukan dengan melihat data sekunder dan asumsi, penetapan kriteria pihak ketiga dengan melihat background, track record, perusahaan BUMN, lokasi dekat, pendekatan kepada pihak ketiga melalui komunikasi dengan contact person, pihak ketiga yang mengajukan pelayanan yang diinginkan, perumusan program dilakukan dengan menyamakan 2 kebijakan, monitoring dilakukan dengan kerjasama kepada pihak admission, evaluasi dilakukan per tahun. Dari output target yang ditetapkan sesuai renstra RSTI, pembayaran melalui transfer, lama waktu 1 bulan kecuali inhealth dan jamsostek hampir 2 bulan, pengajuan tagihan setiap hari, 2x tagihan, dan 1x tagihan, untuk rajal ada 8 perusahaan yang jumlah kunjungannya <10, tahun 2009 ada 17 perusahaan dan tahun 2011 ada 18 perusahaan, sedangkan untuk rawat inap tahun 2008 ada 45 perusahaan, tahun 2009 ada 50 perusahaan dan tahun 2011 ada 45 perusahaan. Namun ada juga perusahaan yang tidak memberikan kunjungan sama sekali pada pelayanan rawat jalan pada tahun 2008 ada 52 namun 24 diantaranya hanya kerjasama untuk pelayanan rawat inap jadi total nya ada 28 perusahaan yang tidak memberikan kunjungan sama sekali, tahun 2008 ada 24, dan tahun 2009 ada 21. Sedangkan untuk rawat inap tahun 2008 ada 38, tahun 2009 ada 42 dan tahun 2011 ada 55 perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama selama ini.

---

Globalization requires hospitals to compete with local competitors, nationally and internationally. Marketing is expected to help the hospital to get customer as much as possible. Marketing RSTI has done marketing efforts to increase the number of patients from a third party. Comparison revenue of general patient and assurance in 2008 is 67% and 33%, 2009 65% and 35%, and 2011 66% and 34% with the sequential number of the third party is 111, 124 and 128. An increasing number of third parties are not accompanied by an increase of revenue from assurance patient. One reason is because not all of third parties provide high patient loads for the hospital. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data was collected through document review, observation and in-depth interviews to 6 people informant.

The results from input showed the adequacy of human resources, but the implementation is not optimal, such as training, do not have the SOP on cooperation, not have a specific budget activities, and transportation facilities are less supportive activities. From the process, market analysis done by looking at secondary data and assumptions such as the setting of criteria, company profile, track record, the company is BUMN, location close to the hospital. The company has a contact person as the person responsible for the activity and the expected forms of cooperation, in coordination with the admission, monitoring and evaluation is per yearly.

From the output, the target set in accordance with the strategic plan RSTI, payment with transfer, long time 1 month except inhealth and jamsostek almost 2 months, submission of bill every day, once and twice, for outpatient care, there are 8 companies with the number of visits <10, 17 (2009), and 18 companies (2011). For inpatient 45 companies (2008), 50 (2009) and 45 (2011). There are still companies that don't contribute to outpatient services by 52 companies, 24 companies only to inpatient, so there are a total of 28 companies that don't contribute (2008), 24 companies (2008) and 21 (2009). For hospitalization, 38 companies (2008), 42 (2009) and 55 companies (2011). Therefore need to be evaluated against the implementation of the cooperation so far."

"Tesis ini berangkat dari keprihatinan terhadap pelayanan terhadap jenazah diduga mati tak wajar dan ditemukan di tempat publik serta tanpa identitas (tunawan) yang menjadi beban rumah sakit dan masyarakat di Jakarta. Dengan adanya sebuah city 's morgue, penulis berargumen hal ini dapat terpecahkan. Untuk itu maka dilakukan analisa kebutuhan city's morgue di DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatit, studi kasus terhadap fenomena ketiadaan city 's margue dengan kerangka analisa kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan penelusuran dokunen. Responden untuk wawancara diperoleh dari unit forensik dan kamar jenazah rumah sakit pemerinlah, dokter jaga UGD; staf kamar jenazah dan manajer pelayanan medic rumah sakit swasta serta dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana DKI Jakarta. Dari penelitian diperoleh gambaran aktual kondisi pelayanan terhadap jenazah di tempat publik dan tunawan dari sisi nilai, tindakan, moral, pembagian peran, kegiatan dan beban dari para pemangku kepentingan di Jakarta. Analisa kebutuhan dilihat dengan membandingkan kondisi aktual tersebut terhadap norma peraturan yang ada (normative needs), indicator masyarakat (indicative needs), membandingkan dengan kota lain (comparative needs) dan mengantisipasi kondisi masa depan (anticipative needs). Keempat komponen kebutuhan tersebut sudah menyatakan bahawa DKI Jakarta memerlukan city's morgue. Komponen indikator masyarakat ternyata berperan lebih besar dari yang lain dalam pernyataan kebutuhan. Peneliti juga mendapatkan signifikansi keberadaan city's morgue di Jakarta dari sisi budaya, kesehatan masyarakat dan penanganan beban.

---

Knowing the burden that public hospital and Jakarta's society have suffered dealing with suspected unnatural death's corpses and unidentified dead body, the author think about how a single institution like city's morgue can solve these problems. Public hospital forced to handle outside corpses and giving numerous services that cost them money. The absent of good system make society must pay from their own pocket for forensic autopsy examination done to their love one. Therefore author executed a qualitative research, a case study for the absent of city`s morgue in Jakarta, using needs analysis framework. Data being collected using observation, interview and documents study. Interviews were done to respondent from forensic unit from public hospital; emergency staff, morgue staff and middle manager from private hospitals; fire fighter and rescuer from fire department.

This research succeeds in capturing a real picture of today's actual condition in Jakarta regarding suspected unnatural death's corpses and unidentilied dead body. This picture was taken through values, behavior, moral, duty, activity and burden from the stake holder point of view. Analysis for needs was done by comparing the actual condition with the rules and regulation to produce normative needs' statements; with society's cultural indicators to name indicative needs' statements; with the actual condition of Jakarta's twin cities to extract comparative needs' statements and anticipating the future to propose anticipative needs' statements. All four components conclude that Jakarta does need a city's morgue. Author also found city's morgue significances from the cultural, public health and taking over the society burden's perspective."

"Proporsi persalinan dengan SC dalam Program JKN di Indonesia jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proporsi negara maju dan berkembang, sehingga dapat mempengaruhi biaya Program JKN. Saat ini, isu biaya adalah hal yang sangat penting dalam Program JKN terkait dengan kondisi defisit yang sedang dihadapi. Dengan tingginya rate persalinan dengan SC jauh di atas dari rata-rata yang ditetapkan oleh WHO, maka perlu diketahui hal-hal yang menentukan metode persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pembiayaan persalinan pada Program JKN.Penelitian ini menggunakan data klaim, data kepesertaan dan data sistem informasi kesehatan Program JKN tahun 2015-2017 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Obyek penelitian adalah wanita peserta JKN, berusia 15-49 tahun melahirkan dalam kurun waktu 2015-2017. Dilakukan analisis univariat, bivariat dan analisis multivariat dengan metode logit. Dari analisis terhadap 3.132.846 observasi ditemukan bahwa sebanyak 1.794.479 (57,28%) adalah Persalinan dengan SC.Seluruh variabel karakteristik fasilitas kesehatan dan variabel karakteristik pasien secara signifikan (p value < 0,05) mempengaruhi metode Persalinan dengan SC. Persalinan dengan SC lebih tinggi probabilitas terjadi di RS Kelas B, RS milik Swasta, berada di kota, berada pada regional tarif I, pada kelompok peserta PBPU dan BP, Kelas rawat 1, dan dengan tingkat keparahan I. Terdapat indikasi bahwa Persalinan dengan SC yang terjadi bukan karena alasan medis, tetapi faktor lainnya seperti insentif. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan sistem pembayaran dan sistem kendali lainnya sehingga dapat dilakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan persalinan.

---

The proportion of labor with C-Section of JKN participants in Indonesia is much higher when compared to the proportion of developed and developing countries, which may affect the cost of the JKN. Currently, the issue of cost is very important in the JKN related to the current deficit condition. With the high rate of labor with C-Section well above the average set by the WHO, it is necessary to know the things that determine the method of delivery performed by pregnant women so that it can be used as a recommendation for decision makers related to the financing of labor on the JKN.

This study uses claims data, membership data and health information system data of JKN from 2015-2017 managed by BPJS Health. The object of the study was the female participants of JKN, aged 15-49 gave birth in the period 2015-2017. Univariate, bivariate and multivariate analysis (logit method) were performed. From the analysis of 3,132,846 observations it was found that as many as 1,794,479 (57.28%) were deliveries with C-Section.

All health facilities characteristic variable and patient characteristic variable significantly (p value <0,05) influence method of delivery with C-Section. Labor with a higher probability of Section occurred in Class B Hospital, Private Hospital, located in the city, located at region I, in the group of informal participants, Class treatment 1, and with severity level I. There is an indication that the delivery with the C-Section occurs not for medical reasons, but other factors such as incentives. BPJS Kesehatan together with the Ministry of Health have to develop payment system and other control system so that cost containment can be done."