Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana dampak dari terjadinya stateless terhadap kehidupan masyarakat etnis Rohingya pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982. Adapun, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori statelessness. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat jenis faktor penyebab terjadinya stateless, yaitu adanya konflik hukum kewarganegaraan, warisan penjajahan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang dan hambatan administratif beserta kurangnya dokumentasi. Selain itu, dalam teori itu juga disebutkan mengenai dampak dari terjadinya stateless, yaitu hilangnya sejumlah hak fundamental sebagai warga negara. Hak-hak fundamental itu diantaranya adalah hak untuk mengakses dan menggunakan layanan publik, hak untuk memilih dan melakukan fungsi publik tertentu, hak untuk berdaya secara ekonomi serta hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi literatur. Untuk itu, hasil penelitian ini adalah bahwa hilangnya sejumlah hak fundamental masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara tersebut merupakan dampak dari terjadinya stateless pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982.

---

ABSTRACT

This research is intended to answer research questions related to how the impact of statelessness on the lives of Rohingya ethnic communities after the implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982. Meanwhile, the perspective used in this study is to use the statelessness theory. In this theory, it is stated that there are four types of factors causing statelessness, namely the conflict of citizenship law, the legacy of colonization, arbitrary deprivation of citizenship and administrative barriers along with a lack of documentation. In addition, the theory also mentions the impact of statelessness, namely the loss of a number of fundamental rights as citizens. These fundamental rights include the right to access and use public services, the right to choose and perform certain public functions, the right to be economically empowered and the right to participate and obtain protection. In addition, the research method used is qualitative with literature study techniques. To that end, the results of this study are that the loss of a number of fundamental rights of the Rohingya ethnic community as citizens is the impact of the occurrence of stateless post implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai munculnya inisiatif Raja Chulalongkorn untuk membentuk nasionalisme yang dianggap lebih modern di Thailand, yang disebut dengan Thaification. Thaification sendiri lahir sebagai sebutan dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan identitas politik berbagai orang yang tinggal di seluruh wilayah Thailand. Nilai-nilai Thaification dari Raja Chulalongkorn tersebut ternyata diteruskan pada rezim Perdana Menteri Phibunsongkhram dengan mengeluarkan kumpulan kebijakan dengan sebutan Ratthaniyom. Penulis memfokuskan bahasannya kepada poin ke-9 dalam Ratthaniyom yang berisikan peraturan mengenai bahasa dan abjad Thai, serta tugas warga negara yang baik. Bahasa yang digunakan sebagai institusi memiliki peran besar dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme Thailand tersebut. Pelarangan penggunaan bahasa selain bahasa Thai, dan kewajiban menggunakan bahasa Thai di lingkungan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai resistensi terutama dari masyarakat minoritas Muslim Melayu di Pattani. Berbagai resistensi itulah yang kemudian dianalisis oleh penulis berimplikasi pada perkembangan identitas di konflik Pattani. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan beberapa konsep seperti pembangunan identitas dari Manuel Castells, dan konsep hak kelompok minoritas dari Will Kymlicka.

---

ABSTRACT

This study discusses the initiative of King Chulalongkorn to form a more modernized nationalism in Thailand, called Thaification. Thaification itself was born as a collection of several policies aimed at creating a unified political identity of the various people who live throughout the territory of Thailand. The values of King Chulalongkorn's Thaification were apparently passed on to Prime Minister Phibunsongkhram regime by issuing a policy group called Ratthaniyom. The author focuses his discussion on the 9th point in Ratthaniyom which contains Thai language and alphabet regulation, as well as good citizen duties. The language used as an institution has an important role in applying the values of Thai nationalism. The prohibition of the use of languages other than Thai, and the obligation to use the Thai language within the community led to various resistance especially from the Malay Muslim minority community in Pattani. Various resistances are analyzed by the authors has implications for the development of identity in the Pattani conflict. The analysis by the authors uses several concepts such as the identity building from Manuel Castells, and the concept of minority group rights from Will Kymlicka."

"Penelitian ini dibuat untuk melihat perbedaan antara masyarakat Muslim Patani dengan masyarakat Muslim Satun dalam merespon kebijakan asimilasi pemerintah Thailand dan berbagai hal yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut. Berdasarkan sejarah, setelah Patani dan Satun bergabung ke dalam Thailand, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang berupaya menanamkan rasa nasionalisme Thai-Buddha dengan menghilangkan budaya lain, khususnya budaya Melayu-Muslim. Menariknya, terdapat perbedaan respon di mana masyarakat Patani menolak kebijakan tersebut sementara masyarakat Satun cenderung menerima tanpa adanya perlawanan seperti di Patani. Asumsi utamanya adalah masyarakat Satun cenderung menerima kebijakan tersebut karena masyarakat Patani memiliki identitas Melayu-Muslim yang lemah, sebaliknya Patani memiliki identitas Melayu-Muslim yang kuat sehingga mereka melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintah tersebut. Lebih lanjut, untuk menjelaskan adanya perbedaan respon antara masyarakat Patani dan Satun, penulis menggunakan teori identitas nasional dan teori pilihan rasional. Teori identitas nasional kemudian akan menjelaskan proses terbentuknya suatu identitas di suatu wilayah yang kemudian dapat memengaruhi pilihan rasional masyarakatnya.

---

This research will look at the differences between the Muslim society of Patani and the Muslim society of Satun in responding to Thai government`s assimilation policy and the backgrounds that affect the differences. Historically, after Patani and Satun merged into Thailand, the government then implemented various policies which aimed to instilling a sense of Thai-Buddhist nationalism by erasing other cultures, especially the Malay-Muslim cultures. Interestingly, there were differences response in which the Patanis reject the policies while people in Satun tended to accept without any resistance as in Patani. The main assumption is the people of Satun tend to accept the policy because they have a weak Malay-Muslim identity, while Patanis have a strong Malay-Muslim identity so they fight against the government`s policies. Furthermore, to explain the differences in responses between the Patani and Satun societies, the author use the theory of national identity and rational choice theory. The theory of national identity will explain the process of establishing an identity in an area that can affect the rational choice of society."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sedikitnya sumber mengenai gerakanfasisme di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan yang pada saat itu masihdikenal dengan nama Hindia Belanda. Gerakan kemerdekaan bagi Hindia Belandaselalu diidentikkan dengan ideologi nasionalisme dan komunisme. Banyak yangtidak mengetahui kalau di Hindia Belanda pernah ada gerakan dari organisasi ataupartai politik fasisme yang menginginkan kemerdekaan. Fasisme yang pada awal abad ke-20 menjadi sebuah ideologi yanglahir dan berkembang di Eropa kemudian menyebar sampai ke Asia. Fasisme diHindia Belanda memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan yangberkembang di negara lain, yakni bila fasisme di Eropa dan negara lainnyamenjadi alat untuk melakukan imperialism, maka di Hindia Belanda Fasismejustru dijadikan alat untuk mencapai kemerdekaan. Dengan kata lain, Fasisme diHindia Belanda lahi disebuah negara terjajah yang belum memiliki pengalamandemokrasi dan belum memiliki industri yang cukup maju, padahal dua faktor iniadalah yang utama bila Fasisme ingin berkembang di suatu negara.

---

This research of background by the least source of the fascism movement

in Indonesia in the before independence period at the time was still known as

Netherlands Indies. The Netherlands Indies independence movement was

identified with of the nationalism and communism. Many people don’t know in

the Netherlands Indies had no movement by the fascism organization and political

party who wants to independence of Netherlands Indies.

In the beginning of the 20th century, Fascism was

born and flourished in Europe and then spread to Asia. The Fascism growth in

Netherlands Indies is unique if compare to the other countries, namely when

Fascism in Europe and other countries to be imperialism element, then the

Netherlands Indies, Fascism is precisely used to archieved independence. In other

word, the Fascism in Netherlands Indies was born in colonized country that has no

experience of democracy and yet have a sufficiently advanced industries, whereas

these two factors are the main ones when Fascism to flourish in a country. "

"Penelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya. Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka. Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa dilepaskan adalah faktor politik, yakni pengalaman PDIP di Pemilu 1999 dan 2004. Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

---

This study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.

Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.

There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.

As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted."

"ABSTRAKPasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad.Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang ?praetorian society? tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

---

ABSTRACT

After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government.

The research focused to the military business and the cooperation "Inkopad", because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia?s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force.

As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation.

This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad?s documents, and others.

The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity.

Theoritical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It?s only Huntington?s theory about ?praetorian society? can not be proven in Indonesian context."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan umum bupati secara langsung pertama kali di kabupaten Pamekasan tahun 2008. Riset ini mengambil tempat di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan fokus kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan dalam pemilihan umum bupati Pamekasan tanggal 5 Maret 2008.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Metode pengumpulan data primer menggunakan survei dan analisis dokumen serta literatur untuk data sekunder. Pengolahan data dengan melakukan coding pada setiap jawaban angket penelitian dan diolah dengan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Hasil olah data dianalisis melalui Crostabbulation dan statistik Chi- Square. Penekanan tersebut untuk menemukan perbedaan pilihan politik sehingga nampak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih (voting behavior) dengan dua pendekatan. pertama, pendekatan sosiologis; kedua, pendekatan psikologis. Teori tersebut ditopang oleh Anthony Heath, Seymor Martin Lipset, Huge A Bone dan Austin Ranney.Temuan penelitian ini adalah: pertama, tidak ada perbedaan perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan dalam pemilihan bupati Pamekasan tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan tingkat pendapatan; kedua, hubungan antara perilaku pemilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan tahun 2008 dengan jenis kelamin responden sangat rendah, berdasarkan umur responden sangat rendah, berdasarkan tingkat pendidikan rendah dan berdasarkan tingkat pendapatan perbulan rendah.Temuan penelitian ini mengafirmasi temuan Jhon Kessel yang mengatakan bahwa pilihan kepartaian memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam suatu pemilihan umum. Begitu juga dengan konsep Huge A Bone dan Austin Ranney bahwa orientasi terhadap kandidat memiliki dua komponen utama, yaitu: pertama, kualitas instrumen yang dimiliki kandidat sehingga mempengaruhi perilaku memilih seseorang; kedua, kualitas simbolik kandidat. Hal itu terbukti dalam temuan penelitian di kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

---

This research is backgrounded by many voting behavior of people in electing regent directly for the first time in Pamekasan regency 2008. This research was conducted in Tlanakan district, Pamekasan regency with focus of study on factors that influence voting behaviors of Tlanakan district people, Pamekasan regency in electing Pamekasan regent on 5th March 2008.

This study uses quantitative method with sampling technique used is multistage random sampling. Method of primary data collection is using survey, analyses document and literature for secondary data. Data processing was conducted by condung each response of research questionnaire and was processed by using Statistics Package for Social Science (SPSS) program. Data processing results were analyzed through Crosstabulatin and ChiSquare statistics. The emphasis is to find differences in political preferences so factors that influence voters are apparent. Theoretical framework used is voting behavior with the two approaches. Firstly, sociological approach; secondly, a psychological approach. The theory is supported by Anthony Heath, Seymour Martin Lipset, Huge A Bone and Austin Ranney.

Finding of this research are: firtly, there is no difference in voting behavior in Tlanakan district communities in electing Pamekasan regent 2008 by sex, age, education and income level. Secondly, the correlation between people's voting behavior of Tlanakan district, Pamekasan regency in 2008 with the gender of respondence is very low, based on education level is low and based on monthly income level is low.

The findings of this study affirm the findings of John Kessel suggesting that the choice of party has influence on one's choice in an election. Likewise with the concept of A Huge Bone and Austin Ranney that orientation of candidates has two major components, namely: firstly, quality of instruments owned by the candidates and thus influences a person?s voting behavior and, secondly, the symbolic quality of the candidate. This was apparent in the findings of research in Tlanakan district, Pamekasan fregency."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya mencari jawaban mengenai sejarah yang mempengaruhi awal berdirinya sebuah negara dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pondasi untuk membangun negara yang kuat dalam perspektif Ibnu Khaldun ((1332-1406) dan Niccolo Machiavelli (1467-1527). Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan teori nasionalisme dari Stevan Grosby. Dalam teori ini Grosby mengatakan, bahwa negara akan kuat jika tipologi pemerintahan yang dianut adalah tipologi monarki. Teori Grosby ini digunakan sebagai alat analisa untuk memahami empat faktor utama bangunan negara yang kuat menurut pandangan Ibnu Khaldun dan Niccolo Machiavelli. Ada kecenderungan negara-negara transisi menuju demokrasi sulit meraih keadilan dan kesejahteraan dengan menerapkan sistem Republik. Tidak sedikit kalangan di antaranya Stevan Grosby yang berpandangan bahwa Monarki system yang cocok untuk membangun negara yang kuat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif.Temuan data didapatkan melalui pendekatan studi kepustakaan atau library research dengan membaca, memahami, menganalisa dan menginterpretasi data-data berupa pemikiran politik negara Ibnu Khaldun yang termuat dalam karya-karyanya seperti Muqaddimah, Al-I?bar, Ta?rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan serta pemikiran politik Niccolo Machiavelli yang termuat dalam The Prince, Discourse, dan The Art of War.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejarah awal berdirinya negara dengan pertimbangan Ashabiyah-nya Ibnu Khaldun dan nasionalismenya Niccolo Machiavelli serta menganalisa faktor-faktor utama tentang membangun negara yang kuat dari kedua tokoh tersebut.Hasil penelitian menemukan adanya kesamaan pandangan baik Khaldun maupun Machiavelli mengenai empat faktor tersebut yaitu peran agama, pemimpin yang kuat, angkatan perang sendiri bukan bayaran dan ekspansi militer. Walaupun kesamaan empat faktor ini tidak terlepas dari variasi sudut pandang dan interpretasi yang sedikit berbeda. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pandangan Khaldun dan Machiavelli tentang empat faktor utama negara yang kuat jauh melampaui gagasan nasionalisme Stevan Grosby yang mengatakan bahwa monarki merupakan tipologi utama agar terbangunnya negara kuat."