Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2009. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak memenuhi itu pada APBN 2005-2008, sehingga memicu masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk menganalisis proses politik tersebut, ada beberapa teori yang digunakan, yaitu model negara kesejahteraan oleh Gosta Esping Andersen, demokrasi deliberasi oleh Habermas, konflik dan konsensus oleh Maswadi Rauf, teori elite dari Suzanne Keller, serta beberapa teori lainnya sebagai pendukung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan para elite penentu anggaran pendidikan di eksekutif, legislatif, dan civil society, serta mempelajari dokumen risalah rapat BP MPR dan Badan Angagran DPR, yang membahas anggaran pendidikan, dan buku-buku yang relevan. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, pro dan kontra terjadi dalam power interplay antar elite mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yang direalisasikan dalam APBN 2009. Kedua, DPR dan Pemerintah tidak memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2008 karena keuangan negara terbatas dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindari, seperti bunga utang, subsidi, serta belanja pegawai dan pensiun (non-diskresi). Ketiga, atas desakan Putusan MK No. 13/PUU-VI/2008, DPR dan Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 dengan cara memperbesar defisit anggaran hingga Rp 106.628 triliun (1,9% dari PDB tahun 2009 ? 5.613 triliun). Keempat, lembaga anggaran yang dominan dalam menentukan anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 adalah pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, masyarakat sipil berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan anggaran pendidikan melalui tekanan publik dan judicial review APBN di Mahkamah Konstitusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam power interplay antar elite DPR dan pemerintah. Power interplay tersebut hanyalah seremoni politik yang pragamatis, dengan berbagai kepentingan politik yang tersembunyi (dalam rangka menghadapi pemilu 2009). Dalam hal itu, masyarakat sipil memainkan peranan yang signifikan. Implikasi teoritis: teori Gosta Esping - Andersen, dari perspektif Anglo Saxon Liberal, yang menyatakan bahwa peran pasar dan masyarakat di bidang kesejahteraan ? dalam hal ini, pendidikan ? lebih besar daripada negara, adalah terbukti. Kritik terhadap teori tersebut menyatakan bahwa di Barat, negaralah yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi, di Indonesia, masyarakat dan negara bergotong royong untuk menciptakan hal tersebut. ...... This dissertation discusses about the political process of minimal establishing the 20% education budget in 2005-2009 National Revenue and Expenditure Budget (APBN) in Indonesia. It is very important because it relates to the country?s obligation to fund the education of its citizens as mandated in the 1945 Constitution article 31. The Government and the People?s Representative Council did not do it in 2005-2008 APBN. It led to people?s demonstrations and judicial review in Constitutional Court. To analyze that political process, several theories are applied in this dissertation: welfare state model by Gosta Esping Andersen, democratic deliberation by Habermas, conflict and concencus by Maswadi Rauf, elite theory by Suzanne Keller, supported by a few other theories. The method used here is the qualitative method with deep interviews with elites who determine the education budget in executive, legislative, and civil society, as well as studying relevant books and minutes of meeting of People?s Consultative Assembly Working Committee and the People?s Representative Council Budget Committee, that discussed the education budget. Several points can be concluded from this research: first, there were pros and cons in the power interplay among elites in minimal establishing the 20% education budget in APBN as mandated in 1945 Constitution article 31 and article 49 of the Law No. 20/2003 about national education system, which was implemented in 2009 APBN. Second, the People's Representative Council and the Government did not minimal fulfill the 20% education budget in 2005-2008 APBN because the state finances were limited and there were limited and there were inevitable expeditures, such as debt interests, subsidy, and personnel and pension non-discretionary expenditure. Third, due to the pressure of Constitutional Court's Decision No. 13/PUU-VI/2008, The People's Representative Council and the government fulfilled the 20% education budget in 2009 APBN by increasing the budget?s deficit until Rp106,628 trillion (1,9% of the 2009 Gross Domenstic Product or PDB - 5,613 trillion). Fourth, the budget institution dominant in determining the 20% education budget in 2009 APBN was the government, as regulated in the Law No. 17/2003 about state finances. Fifth, the civil society played a big part in influencing the education budget by public pressure and judicial review on APBN in the Constitutional Court. The findings of this study show that there were pros and cons in the power interplay among People's Representative Council and Government elites. It was a pragmatic political ceremony with hidden political interests (due to the coming of 2009 election). The civil society played a significant role in it. The theoritical implication: Gosta Esping - Andersen?s theory, from Liberal Anglo Saxon perspective, which states that market and people?s role in welfare - education, in this matter ? is bigger than the government's, is rightly proven. Criticism to this theory says that in the West, it is the government that plays the bigger role. In Indonesia, however, the people and the government work together in creating welfare.

Abstrak :
Peranan militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada Zaman Orde Baru begitu kuatnya mengakar hingga jauh melebihi peranannya sebagai penjaga kedaulatan dan inlegritas bangsa dan negara. Pada masa pasca Orde Baru, hal ini menjadi sorotan banyak pihak, Ierulama tentang jati diri TNI, kedudukan dan peran TNI, komando dan pembinaan lerilorial, dan bisnis TNI. Pembuatan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tenlang Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu usaha dalam rangka Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Dinamika proses deliberasi pembuatan Undang-Undang ini menjadi titik sentral dalam pcmbahasan penclitian ini. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menunjukan suatu pemahaman mengenai proses deliberasi yang terjadi antara pihak pemerintah dan TNI, politisi sipil di DPR, sorta masyarakat sipil dalam proses pembuatan Undang-Undang ini. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Politik di Indonesia dan juga dalam penyelesaian Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelilian kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian Iapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam pada para anggota Komisi I DPR RI, para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh militer. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian dokumenter. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses deliberasi dalam pembuatan Undang-undang tentang TNI di Komisi I DPR RI telah memunculkan interaksi politik dan power interplay di antara fraksi-fraksi maupun dengan pihak Pemerintah. Hal ini telah menggambarkan terciptanya polarisasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses deliberasi secara Iangsung maupun tidak langsung. Karena proses deliberasi bersifat kompromi, pcrbedaan pandangan ini justru menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat gamang yang pada akhirnya memunculkan pandangan jalan tengah di dalam menyikapi prinsip supremasi sipil, yaitu konsepsi kontrol demokrasi. Secara lebih rinci, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokkan pandangan di tubuh TNI di antara kelompok statue-quo dan moderal (reformis) telah mempengaruhi jalannya dinamika politik di Komisi I. Dalam proses deliberasi ini terlihat bahwa konsentus yang tercipta dalam pencapaian kesepakatan substansi isi UU TNI dilalui dengan tahapan tawar-menawar di antara beberapa pihak yang berkepentingan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk partisipasi yang lebih luas dalam menyatakan keinginan dan pemikirannya. ......The roles of military in political, economic, and social life in Indonesia during the New Order era were so strong and deeply rooted; they eclipsed their roles as the guardian of nation-state's sovereignty and integrity. In the post-New Order era, this matter has become rampantly criticised, especially regarding TNI's identity, TNI's position and roles, territorial command and management, and TNI's economic activities. The making of TNI Act is considered to be one of the efforts in relations to the Security Sector Reform in Indonesia. The dynamics of deliberation process inthe making of this Act is the centrepiece of this research. This research is specifically aimed to provide an understanding regarding the deliberation process between government and TNI, civil politicians in the People's Representative Council, and civil society in the process of the making of this Act. In a much broader sense, this research is expected to provide significant contribution to Political Science in Indonesia and also in the establishment of Security Sector Reform in Indonesia. This research used qualitative research method based on field and library research. Field research was conducted with in-depth interview to members of Commission I within the People's Representative Council, Non-Governmental Organizations activists, and military prominents. During the library research, data and infomation were gathered through documentary research. Based on the data analysis in this research, it can be concluded that the deliberation process in the making of TNI Act in Commission I within the People's Representative Council had established political interactions and power interplay either among the fractions or with the government. It described the polarisations of the actors involved in this deliberation process, directly or indirectly. Because of the compromising nature ot? this deliberation process, the differences of perspectives caused the creation of weak policies that eventually brought out middle-way perspective in response to the civil supremacy principles: the conception of democratic control. This research shows that the differences in perspectives within the TNI between the status-quo group and the rcformists had influenced the political dynamics in Commission I. This deliberation process showed that consensus in reaching agreements regarding the substance of the contexts of this TNI Act was passed through bargaining phase among the concerning actors. This research also shows that the involvement of civil society in the making of this Act was considered to be a form of wider participation in expressing their aspirations and thoughts.