Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga Ahli Madya Gizi lulusan Akademi Gizi dididik dengan biaya bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah "zero growth personal", Departemen Kesehatan hanya menyerap lulusan Akademi Gizi 26,8 %, sisanya 73,2 % bekerja di sektor lain baik di pemerintah maupiun swasta. Desain penelitian adalah penelitian deskriptif, dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data restrospektif dengan menueiusuri laporan yang ada. Analisis dilakukan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 199811999, mencakup biaya bersumber dari DIP, DIK, dan BP3 yang dikelola oleh Akademi Gizi Jakarta. Komponen biaya yang menjadi variabe] adalah biaya investasi gedung, peralatan, kendaraan, pegawai, barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan dan bantuan beserta didik. Hasil penelitian menunjukkan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 19981] 999 sebesar Rp 1.275.526.000,-. Sumber biaya pemerintah sebesar 77,6 % dan non pemerintah 22,6 %. Biaya pegawai merupakan komponen terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan Ahli Madya Gizi. Biaya satuan untuk menghasilkan seorang Ahli Madya Gizi pada kelas regular sebesar Rp 12.941.460,- dan kelas khusus sebesar Rp 11.932.960,-. Subsidi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu orang ahli gizi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 10.055.515,-. Perhitungan tarif tanpa subsidi Rp 1.857.155,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Perhitungan dengan tarif subsidi Rp 751.560,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ahli Madya Gizi, disarankan pengambil kebijakan di Departemen Kesehatan, hendaknya meningkatkan pendidikan tenaga iulusan Sekolah Pembantu Ahli Gizi, daripada mendidik keias reguler.

---

Cost analysis and tariff policy for Diploma III program for education of Nutrition Academy at "Akademi Gizi" Jakarta Ministry of Health period 1998/1999Now, the manpower of nutrition graduated from the academy of nutrition is funded by government and non government cost. The purpose of the study was to know the total of study budget, unit cost, and tariff policy. In accordance with government policy that there is " zero growth personnel ", the Ministry of Health only absorb 26.8 % of graduated as government employ and 73.2 % is absorbed by non government as private employ. The design of research was descriptive study based on case study. The data was collected by using the annual academy report. The analysis of data was held in order to know the related thing of the academy nutrition budget on 1998/1999 especially which based on DIP, D1K, and BP3. The variables research consists of investment on building, equipment, vehicle, employed expenses, supplies and services, maintenance and loan cost student. The result of the research indicates that the educational cost for the year 1998/1999 was Rp 1.275.526.000,- .Most of the budged is spent for the operational activity at the academy of nutrition. The actual of unit cost for completing study one of nutritionist in the academy of nutrition was Rp, 12. 941.400 for regular class and Rp, 11.932.960 for special class. In the year of 1998 the government was subsidies Rp. 10.055.515 for one person of nutritionist. Calculation of tariff without subsidies was Rp. 1.857.155 per student /semester if total of student is 120 people per batch. The total cost with subsidies was Rp. 751.650 per student/semesters. According to this result it is suggested to decision maker of ministry of health to develop the graduated of school of assistance nutritionist (SPAG) rather than regular student."

"Sikap remaja terhadap seks bebas sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, hal itu dibuktikan oleh berbagai hasil survei dan penelitian mengenai sikap seks bebas kalangan remaja, termasuk di lingkungan kampus, yang menunjukkan bahwa angka relatif sikap setuju terhadap perilaku seks bebas antara 10% - 32%.Fenomena sikap dan perilaku seks bebas itupun sudah mulai tampak pada Mahasiswa Akademi Kesehatan di Banten, bahkan yang lebih dan sekedar pegangan atau bergandengan. Keadaan-keadaan tersebut lebih diperburuk dengan adanya upaya saling menutupi antar rekan mahasiswa terhadap perilaku seks bebas yang pernah dilakukan.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai deskripsi yang lebih mendalam dan analisis dari sikap menyetujui dan perilaku seks bebas Mahasiswa Akademi Kesehatan di Banten, yang dipengaruhi oleh informasi perilaku seks dan tanggapan mahasiswa mengenai akibat perilaku seks itu sendiri.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan populasi seluruh Mahasiswa Akademi Kesehatan di Banten yang memiliki dasar pendidikan SMU, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 351 orang. Analisis yang digunakan adalah, pertama analisis kuantitatif mulai dari analisis univariat, bivariat (dengan uji chi-square), multivariabel (dengan uji regresi logistik berganda); dan kedua adalah analisis kualitatif (dengan menggunakan FGD) untuk menunjang data hasil analisis kuantitatif. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini terdiri dari angket dan pedoman FGD.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang setuju terhadap perilaku seks bebas sebanyak 20,8%. Sedangkan yang mengaku pernah berperilaku seks bebas sebanyak 52,4%; dengan 4 tingkatan terbanyak dari jenis dan variasi perilaku seks bebas sebagai berikut, pertama berpelukan dan berciuman (26,8%), kedua berpelukan, berciuman, dan perabaan bagian sensitif dari luar pakaian (10,0%), ketiga berciuman saja (4,0%), dan keempat melakukan hubungan intim atau senggama (1,7%).Secara bivariat menunjukkan bahwa antara variabel informasi perilaku seks (dari tontonan, bacaan, mendengar dari teman, melihat langsung), dan tanggapan mahasiswa mengenai akibat perilaku seks bebas, masing-masing memiliki hubungan yang sangat bermakna secara statistik terhadap sikap mahasiswa pada perilaku seks bebas (p<α). Begitu pula antara sikap dengan perilaku seks bebas mahasiswa memiliki hubungan yang sangat bermakna secara statistik (p<α). Sedangkan secara multivariabel, diperoleh hasil bahwa faktor tanggapan mahasiswa merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap sikap seks bebas mahasiswa, dengan exponen (β) sebesar 6,258.Dari hasil analisis kualitatif diperoleh bahwa, mahasiswa pada dasarnya tidak memiliki sikap yang tegas untuk menolak perilaku seks bebas. Disamping itu, para informan (peserta FGD) menyatakan bahwa perlakuan dari leher ke atas adalah wajar, dan mereka menyadari bahwa dari perbuatan itu dapat berlanjut pada tingkat perilaku seks yang lebih serius, tetapi tetap dilakukannya. Selain itu, sebagian informan menyatakan bahwa, perilaku seks tersebut dapat digunakan untuk membuktikan rasa cintanya terhadap kekasih tercinta.Dengan adanya hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembentukan tim koordinasi pemantau dan evaluasi sikap dan perilaku mahasiswa terhadap seks bebas; pemberdayaan mahasiswa untuk dapat menolak secara tegas terhadap perilaku seks bebas, apapun bentuknya; perlu dirancang program kerjasama dengan pihak terkait untuk mencegah meluasnya sikap dan perilaku seks bebas; sisipkan secara khusus pada materi yang sedang berjalan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan seks dan perilaku bertanggung jawab; serta peningkatan peran pembimbing dalam memberikan masukan mengenai sikap dan perilaku yang bertanggung jawab.

---

The Effect of Information About Free-Sex Behavior And Students' Response to The Effect of free-Sex Behavior to Agreeing Attitude in Relation With Students' Free-Sex Behavior at Health Academy Of Banten, in 2000.Youth attitudes towards free-sex behavior have been at concerning level. This is indicated by the outcomes of survey and research regarding free-sex attitude among youths, including college students, which show the rate of agreeing attitude towards free-sex behavior is 10% - 32%.Such phenomena have appeared among students at College of Health in Banten. They hold each other's hand, walk along hand in hand, and even some of them have done more than just holding hand. Such conditions have been worsened by the fact that they attempt to conceal the reality about each other's free-sex behaviors.The objective of this research is to obtain information about description and analysis of agreeing attitude and free-sex behavior among students at College Health in Banten, which is influenced by information of free-sex behavior and student response to the effect of sexual behavior itself.The research method applied is cross sectional, and the population is all students at College Health in Banten who have high school background. The samples used for the research are 351 students. Analysis applied are, first, quantitative analysis starting from analysis of univariat, bivariat (chi-square test), to multi variable (multiple logistics regression test), and secondly, qualitative analysis (using FGD) to complement the quantitative data. The instruments used are questioners and FGD guide.The findings show that 20.8% respondents agree the free-sex behavior, 52.4% respondents have ever had free-sex behavior with following classification, first, hugging and kissing (26.8%), secondly, hugging, kissing and touching sensitive parts still covered with clothing (10.0%), thirdly, kissing only (4.0%), and fourthly, having coitus (1.7%).Based on bivarial, the findings show that the variable of information about free-sex behavior (getting from movies, readings, chats, or self-observation) and students' response statistically have significant relation with students' attitudes toward free-sex behavior (p <α). So does the relation between students' attitudes and students? behavior of free-sex. Based on multivariable, the results show that students' response is the most influencing factor of students? free-sex behavior, with exponent (β) of 6.258.From the results of qualitative analysis the findings show that basically students do not possess firm attitudes to refuse free-sex behavior. Besides that, the informants (FGD) state that what they (lovers) usually do (oriented around neck and face) is considered proper. And they realize that such treatments or movements can lead to serious ones but they keep on doing it. Besides that, some informants state that such free-sex behavior proves love feelings among lovers.The research recommends are, must be make coordination team for monitoring and evaluation of students attitude and behavior to free-sex, that students are necessarily to be enforced to be able to object to free-sex behavior, whatever forms it takes. Collaborating among programs is necessarily designed to prevent from its spreading. Such materials as reproductive health, sex education, and responsible behavior can be included or inserted in the lectures being conveyed to students."

"Pada era globalisasi dan persaingan dalam bidang pelayanan kesehatan, pusat pelayanan kesehatan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk Pusat Pelayanan Kesehatan Yayasan Masyarakat Sehat Kotamadya Bandung.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Yayasan Masyarakat Sehat Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang untuk kuantitatif dan analisis isi untuk kualitatif. Jumlah responden sebesar 303 orang, dan jumlah informan sebesar 18 orang.Faktor-faktor yang diteliti meliputi faktor pemudah, faktor penunjang dan faktor penguat.Untuk faktor pemudah meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, persepsi, pengetahuan dan kebiasaan, untuk faktor penunjang meliputi variabel jarak tempuh, waktu tunggu dan ketersediaan sarana pelayanan dan faktor penguat adalah variabel sikap dan perilaku petugas.Analisis statistik yang digunakan adalah analisis univariat untuk melihat gambaran deskriptif dan analisis uji Chi Square untuk melihat bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang ada pada peserta dana sehat dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di YMS bagi peserta dana sehat yakni umur, pekerjaan dan pendidikan, sedangkan variabel-variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan meliputi pengetahuan, persepsi, kebiasaan, waktu tunggu, jarak tempuh, sikap dan perilaku petugas.Secara kualitatif, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta dana sehat menggambarkan besarnya motivasi masyarakat untuk menggunakan pelayanan kesehatan di YMS.Penelitian ini menyarakan agar pengurus dan peserta dana sehat dapat lebih meningkatkan lagi peranannya dalam promosi kesehatan yang bukan hanya kuratif.

---

The Factors which Related with Using Facility Health Service Health Foundation by Fund Member in BandungIn globalization Era and competition with health service, health service center would improve the quality of health service including Health Center Foundation Bandung.The research had a goal how to get description of the factors which related using health service center in Health Center Foundation in Bandung West Java Province.The research used Cross Sectional design for quantitative method and content analysis for qualitative. The sum of respondents were 303 persons, and the sum of informant were 18 persons.The factors which had been researched involved predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors. Predisposing factors involved age, education level, occupation, perception, knowledge and habit. For enabling factors involved waiting time, health service facility and spacing transport_ For reinforcing factors involved attitude and provider behavior.Statistic analysis used one variable (univariat) to describe about description, Chi Square analysis would have being see the related between the factors in individuals health fund member with health service center.Result of research shown no relationship between age, occupation, education level, while knowledge, perception, habit, waiting time, spacing transport, attitude and provider behavior had relationship.By the qualitative, using of health center for respondent had described a great motivation to use health center in Health Center Foundation Bandung.The research recommended for committee and respondents as member of health fund to improve their function in health promotion not only curative."

"Sampai saat ini, permintaan tenaga perawat untuk bekerja ke luar negeri masih terbuka lebar. Namun, Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan perawat dari aspek kuantitas karena kualitas sumber daya manusia tenaga keperawatan di Indonesia masih dibawah standar internasional. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara perawat yang mendaftar untuk bekerja di luar negeri dengan perawat yang berhasil lulus seleksi.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kelulusan seleksi lulusan D-111 Keperawatan yang mendaftar untuk bekerja di luar negeri tahun 1999.Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-sectional. Lokasi penelitian adalah di Jakarta, di lingkungan Departemen Kesehatan RI di tempat diadakannya ujian seleksi perawat untuk bekerja di Uni Emirat Arab. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner pada responden sebesar 203 orang. Sedangkan dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya sebanyak 185 orang atau responden yang lulusan D-III Keperawatan saja. Variabel-variabel yang diteliti adalah: faktor Kelulusan Seleksi, Umur, Status Perkawinan, Asal Kota, Asal Institusi, Pelatihan, Status Pekerjaan, Nilai Bahasa Inggris, Nilai Mutu, Proporsi Waktu Belajar, Motivasi, dan Frekuensi Ikut Seleksi. Analisis data terdiri dari analisis data univarial dan analisis data bivariat.Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pelatihan, status pekerjaan, nilai mutu dengan kelulusan seleksi. Pada hasil uji estimasi resiko, didapat nilai Odds Ratio (OR) pelatihan = 3,455 artinya responden yang pernah mengikuti pelatihan kemungkinan untuk lulus adalah 3,455 kali lebih tinggi dari responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan, dan nilai OR status pekerjaan = 3,886 artinya responden yang belum bekerja kemungkinan untuk lulus seleksi adalah 3,886 kali lebih tinggi dari responden yang sudah bekerja.Saran yang diusulkan: Memberi kesempatan kepada perawat yang belum bekerja untuk mengikuti ujian seleksi; Pelatihan yang berbentuk bimbingan tes perlu diberikan pada semua peserta ujian seleksi; Pelatihan dengan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perawat yang ingin bekerja di luar negeri.Selanjutnya, perlu diteliti lebih jauh tentang pengaruh jenis dan lama pelatihan, serta instrumen pengukuran bahasa Inggris menggunakan tes kemampuan bahasa Inggris. Dalam hal persyaratan, sebaiknya Departemen Kesehatan membuat simplifikasi persyaratan yang akan dipakai dalam persyaratan perawat yang ingin bekerja di luar negeri.

---

Up to present, the high demand for local nurses to work overseas is still exist. However, it is difficult for Indonesia to fulfill the required quantity since the existing quality of the local nurse is still under the international standard quality. The total number of nurse who register to work abroad far below the total number of nurses who finally passed the exam.

Due to the above facts, this research is aimed to study further details on the factors related to the selection graduates of nurses graduated with Diploma III from Nurses Academy to work overseas in 1999.

The design of the research is cross sectional survey. The research is taken place in Jakarta, at Department of Health, Republic of Indonesia, the same place where the test for nurses to work in United Emirates Arab is located. The collection of primary data is conducted by distributing questionnaires to 203 respondents. On this research, samples being used is only 185 samples or total number of nurses who graduates with D-11I from Nurse Academy only. Variables being researched are: Selection Graduates, Age, Marital Status, Birth Origin, Institution, Training, Work Status, English Score, Quality Score, Proportion of Study, Motivation, and Number of Test Taken. Data analysis categorized into Univariate data analysis, and Bivariate data analysis.

The result of the analysis showed that there is positive correlation betweentraining, work status, quality score with selection graduates. The risk estimate test showed Odds Ratio (OR) for training = 3,455, which means that the probability of respondent with prior training to pass the test is 3,455 times greater than respondent with no prior training. The OR for Work Status = 3,886 which means that the probability of respondent (who has work experience less than 1 year or has no prior job experience) to pass the test is 1886 times greater than respondent who has work experience.

The proposed recommendations are as follows: To give the opportunity and priority to those nurses who currently do not work to take the test. Training in a form of preparation test is deemed necessary to be given to the test participants; such training is designed to meet the required needs for the nurses to work overseas.

Furthermore, additional research is required to further understand the affect of type and length of the training, and the measurement being used to test the English skills. Lastly, in regards to the rules and requirements, it is highly recommended that the Department of Health to simplify the requirements for nurse to work overseas."

"Persalinan di desa yang ditolong oleh Bidan telah menjadi 36,4% atau lebih dari dua kali lipat, dalam 10 Tahun terakhir, tetapi persalinan yang ditolong Dukun masih 55,81% atau hanya turun sekitar 26%. Sejak Tahun 1994 dilakukan penempatan Bidan di desa dengan status Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT), dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpatijang dua kali, masing-masing paling lama 3 (tiga) tahun. Hingga Tahun 2000 telah terjadi pengurangan hampir 10 % dari jumlah Bidan yang telah ditempatkan di Desa. Bidan PTT secara bertahap mulai Tahun 2002/2003 akan meninggalkan desa dalam jumlah yang besar, karena semua Bidan PTT angkatan pertama (penempatan Tahun 1994/1995) telah menyelesaikan 3 (tiga) Tahun masa bakti dan perpanjangan masa bakti dua kali tiga tahun. Diperhitungkan bahwa sebelum memasuki Tahun 2010 semua Bidan PTT ( Tahun 2001 masih 35.335 orang) akan menyelesaikan masa bakti dan perpanjangan masa baktinya. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya model pendayagunaan Bidan PTT Pasca Masa Bakti (PM-B). Suatu model pendayagunaan Bidan PTT PM-B yang dapat memenuhi kebutuhan Bidan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Rancangan Model pendayagunaan Bidan PTT PM-B sebagai Bidan Mandiri di Desa (BM-D) pada Kabupaten Bogor, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bogor dapat terpenuhi, terutama pelayanan kebidanan, demikian pula kebutuhan BM-D juga dapat dipenuhi. Penelitian ini dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam.Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Bidan PTT masih bersedia mengabdi sebagai BM-D, yaitu Bidan PTT PM-B yang tetap melaksanakan tugas di desa yang dipilihnya sendiri, tanpa memperoleh gaji bulanan. Bidan yang bersangkutan harus bertempat tinggal di desa. Penempatannya di desa tersebut disetujui oleh pihak desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan ditetapkan dengan surat keputusan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan puskesmas, BM-D memperoleh hak dan kewajiban seperti Bidan PTT kecuali gaji, berhak atas bimbingan teknis kebidanan, pelatihan teknis kebidanan, dan kesempatan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya diberikan dukungan biaya operasional, dan memperoleh perlindungan dalam melakukan praktek sebagai bidan, memperoleh dukungan dari masyarakat tergantung kepada bidan yang bersangkutan.Untuk mendukung terwujudnya Model tersebut masih diperlukan dukungan legalitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh setelah pihak-pihak terkait memperoleh informasi yang jelas tentang besamya permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan agar tetap ada bidan di desa, dikaitkan dengan hasil yang dapat dicapai, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Disarankan agar Bidan PTT berusaha mendorong pihak terkait untuk mewujudkan model BM-D, untuk kemudian bersedia menjadi BM-D. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogar harus melakukan persiapan untuk melakukan advokasi mengenai besaran masalah yang berkaitun dengan upaya mempertahankan bidan agar tetap bertugas di desa, mempersiapkan dukungan legalitas yang diperlukan dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung rencana pendayagunaan BM-D. Departemen Kesehatan diharapkan dapat memastikan agar diperbolehkan memanfaatkan gaji Bidan PTT untuk membayar BM-D selama mereka bertugas, dan melakukan percepatan penyiapan infrastruktur penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) agar BM-D dapat meningkatkan jenjang pendidikannya, sekaligus tetap dapat melayani masyarakatnya.

---

Delivery babies that is helped by professionals (Midwives) in village increased to 36,4% or more than twice in past 10 years, but unfortunately traditional healer among the villagers still popular; Delivery babies that is helped by them still 55,81 %or decreased only 26 %. Since 1994, the system has changed, placement of midwives in village also have been changed too into new system named Non-Permanent Staff (PTT). The program gives chance to the new midwives to serve the fatherland for 3 years and can be prolonged twice for every 3 years. But up to year 2000 non-permanent midwives staff has decreased for 10 %, and in year 2002 I 2003 all the nonpermanent midwives staff will gradually ended the program, so it is predicted by the year 2010 there is no more non-permanent midwives staff working in village. Because of that, Government will face the new problem. Till now there is no model of making efficient use of post services non-permanent midwives staff, a model that can fully the needs of villagers and more efficient and effectively for the post services non-permanent midwives staff

The objective of this research is to produce the blueprint of making efficient use of the post services non-permanent midwives staff into Self Reliance Midwife In Village in Bogor District in order to achieve the best health services especially the midwifery services. This research will do with surveys, group - discussions and interviews.

It can be concluded that most of the post services non-permanent midwives staff still be ready to serve the fatherland after finishing their program as the Self Reliance Midwife In Village. They still can work as a midwife in the village on their own choice under the regulation and the permission of the head of District Health Office and the Head of Village but without have salary from the Government. For the service, they provide is a part of Health Center services. As long as they give the services they still protected by the law. They have the right and obligatory and operational cost for services. They have opportunity to do training and have higher education.

In order to have better blueprint on making Self Reliance Midwives more efficient, legality support is needed. It is to be hoped that Bogor District Health Office prepared advocacy to other sector for better understanding, so the village still have the midwife and the degree of health in village will optimal especially the midwifery services, and the other sectors will fully support the production of the blueprint.

More over, the Ministry of Health should give permission to use the salary of non-permanent midwife staff for paying the Self Reliance Midwife In Village that is to write on the regulation, and preparing the infrastructure for long distance education for the Self Reliance Midwife In Village, so they can have higher education and also give the health services to the village people especially for the midwifery services."