Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Dalam beberapa dekade terakhir, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat secara dramatis, dikaitkan dengan pembebasan pilihan perempuan tentang bagaimana mengalokasikan waktu mereka, dimungkinkan dengan perkembangan terbaru bidang medis dan teknologi. Namun, pada periode waktu yang sama, tingkat kesuburan telah mencapai rekor terendah. Diduga bahwa perempuan memiliki anak lebih sedikit karena anak-anak saat ini menyebabkan penurunan substansial dalam upah perempuan sebagai akibat dari nterupsi karier perempuan pada usia paling produktif. Studi ini berusaha untuk memastikan hubungan antara anak-anak dan upah perempuan dengan memanfaatkan data panel yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk tahun 2007 dan 2014. Temuan menunjukkan bahwa bagi perempuan Indonesia, anak-anak memiliki efek negatif pada upah perempuan, menunjukkan hukuman upah ibu untuk ibu yang bekerja., namun efek yang dihasilkan lemah.  Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan upah yang substansial bagi perempuan adalah usia pada saat menikah pertama kali dan status pegawai negeri sipil. Untuk pengalaman kerja, faktor yang berpengaruh signifikan adalah jam kerja per minggu dan pendidikan.

---

In recent decades, women's involvement in the workforce has risen dramatically, attributing to the liberation of women’s choice on how to allocate their time, made possible with recent developments medical fields and technology. However, at the same time period, fertility has reached a record low. It is suspected that women are having fewer children because today’s children causes a substantial reparation in women’s wages as a result interrupting womens career at their most productive age. This study sought to ascertain the relationship between children and womens’s wages by utilizing panel data sourced from Indonesian Family Life Survey (IFLS) for the year 2007 and 2014. Findings suggest that for Indonesian women, children do have a negative effect on women’s wages, indicating a motherhood wage penalty for working mothers. The result is in line with numerous studies done in the past. However, the effect generated is weak. Factors that contribute to a substantial wage gain for women are age at first married and PNS. For job experience, factors that significantly affect it are working hours per week and education.

"

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah rumah tangga di indonesia mengalami kemiskinan energi, juga unrtuk menentukan apakah aksesibilitas terhadap sejumah energi modern LPG dan Listrik dapat meningkatkan beban biaya energi yang harus ditanggung. Penelitian ini menggunakan metode cross-section OLS dengan data SUSENAS 2011 dan 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satupun provinsi di indonesia yang mengalami kemiskinan energi. Juga kami menemukan bahwa walaupun beban biaya enegi akan naik seiring kenaikan aksesibilitas enegi modern, namun biaya keseluruhannya tetap rendah. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang memiliki jarak waktu lebih panjang diperlukan untuk menguatkan hubungan secara lebih baik

---

ABSTRACTMain Objective of this study is to check whether Indonesian household suffering energy poverty or not, as well as determining how Accessibility to certain modern energy access LPG and Electricity could increase energy cost burden that Indonesian household must bear. This research is conducted by utilizing Cross Section OLS by using data from SUSENAS 2011 and SUSENAS 2014. We find there is no single province in Indonesia suffer from energy cost burden. We also find that despite energy cost burden will increase due to better accessibility of Modern Energy, the total cost still low. However, further research using longer period are required to confirm the relationship better."

"Tahun 2017 merupakan tahun dimana jumlah penduduk dengan status bercerai di Indonesia terbanyak sepanjang beberapa tahun kebelakang dan jumlah ini di proyeksikan akan terus bertambah hingga sepuluh tahun mendatang. Jika jumlah penduduk bercerai terus mengalami peningkatan, bukan tidak mungkin dampak-dampak dari perceraian itu sendiri akan semakin dirasakan baik oleh pasangan yang bercerai maupun pada anggota keluarga lainnya. Menurut Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung terdapat tiga belas alasan terjadinya perceraian di Indonesia dimana ke-tiga belas alasan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu faktor ekonomi, sosial dan demografi. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada pengaruh faktor demografi dan ekonomi terhadap status perkawian penduduk di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 dan dengan menggunakan metode Multinomial Logistic Regression, penelitian ini menemukan bahwa sex ratio secara statistik signifikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya cerai baik cerai hidup maupun cerai mati dimana semakin tinggi sex ratio maka kemungkinan terjadinya cerai akan berkurang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin lama usia perkawinan pasangan maka kemungkinan terjadinya cerai akan meningkat baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain melihat pengaruh dari faktor-faktor tersebut pada penduduk secara keseluruhan, penelitian ini juga melihat pengaruh dari faktor-faktor yang ada terhadap penduduk laki-laki dan perempuan secara terpisah.

---

Year 2017 is the year with the largest number of the population with the divorce status in Indonesia for the past few years and this number is projected to continue growing for the next ten years. If the number of divorced population continues to rise, it is not impossible that the effects of divorce itself will significantly impact the divorced couples as well as other family members. According to the Directorate General of Religious Justice Institution of the Supreme Court (Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung), there are thirteen reasons of divorce in Indonesia which are classified into three major groups, namely economic, social and demographic factors. In this study, the researcher will focus on the influence of demographic and economic factors on the marital status of the population in Indonesia. By using data from the National Economic Social Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional) of year 2017 and the Multinomial Logistic Regression method, this study concludes that the sex ratio statistically significantly affect the possibility of divorce where the higher the sex ratio, the likelihood of divorce will decrease. This study also shows that the longer the years of marriage, the possibility of divorce will increase. Other than examininbg the influence of these factors on the population as a whole, the study also examines the impacts of existing factors to male and female populations, respectively."

"Pasar perumahan memainkan peran utama terhadap perekonomian suatu negara karena berkorelasi erat dengan belanja konsumen. Perumahan merupakan sektor penting bagi perekonomian namun karena strukturnya juga merupakan sumber kerentanan dan krisis. Selama bertahun-tahun Indonesia menunjukkan peningkatan harga perumahan yang signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi gelembung harga perumahan di 10 kota besar di Indonesia dan mengetahui pada periode berapa gelembung tersebut ada dengan menggunakan metode PSY (2015) GSADF dan SADF serta mengetahui apakah ada efek limpahan antara kota-kota tersebut. yang memiliki kehadiran gelembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 10 kota tersebut hanya 8 kota yang mengalami bubble dan dengan menggunakan model regresi data panel penulis menemukan bahwa variabel makroekonomi PDRB, Inflasi, dan suku bunga signifikan secara statistik terhadap harga rumah. Apalagi spillover effect lebih banyak disebabkan oleh Jabodebek-Banten, yang menunjukkan bahwa harga rumah di kota tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan kota lainnya. Kesimpulannya, dengan sebagian besar kota menampilkan gelembung perumahan, dampaknya terhadap keterjangkauan menyiratkan bahwa sulit bagi warga negara Indonesia untuk membeli perumahan yang layak karena harganya juga merambah ke daerah lain.

---

The housing market plays a major role towards a nation’s economy since it is closely correlated to consumer spending. Housing is an essential sector for the economy however due to its structure it is also a source of vulnerabilities and crises. Over the years Indonesia showed a significant increase in housing prices as the increase in economic growth continues for the country. The purpose of this research is to detect housing price bubbles in 10 major cities of Indonesia and find out at which period these bubbles exist by using PSY (2015) method of GSADF and SADF as well as knowing if there is a spillover effect between this cities that has the presence of bubbles. The result showed that amongst the 10 cities only 8 had the presence of a bubble and by using panel data regression model the author found that the macroeconomic variable of GRDP, Inflation, and interest rate is statistically significant to housing prices. Moreover the spillover effect was mostly caused by Jabodebek-Banten, indicating that the housing price of that city can be used to forecast the movement of the others. To conclude, with majority of the cities displaying housing bubbles the impact it has to affordability implies that it is difficult for Indonesian citizens to afford adequate housing as the prices also spillover to other areas."

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"ABSTRAKJaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yangberlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 Iayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, meski demikian masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusiayang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh individu, kelompokmasyarakat dan/atau negara. Semangat keberagamaan inipula yang mendasari perjuangan bangsauntuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menyusun normanormakehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya penting sekali menjaga agarkebebasan beragama benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia. Menempatkan agamadibawah supremasi negara melalui pemberian pengakuan dan pengingkaran terhadap suatuagama, kenyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan kesalahan yang harusdiluruskan dengan memperbaiki dan mensinkronkan peraturan-peraturan perundang-undanganagar sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah dapatlebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan baik preventif maupun represif dalammenjaga kerukunan beragama dalam kerangka menegakkan dan menenuhi kebebasan beragamadi Indonesia.

---

ABSTRACTThe guarantee for the protection of religious freedom has been granted by the 29th Article ofUUD 1945 in effect on August 18, 1945, which has been declared to be validated again, after theDekrit Presiden (Presidential Decree) of July 1950, 18th Article of the Constitutional RIS, 18thArticle of the constitution, and E verse (1 and 2) of the 28th Article, I verse (1) of the 28thArticle, 29th Article (2) 1945 verse (1 and 2) 22nd Article of the jo Amendment of UU No. 39year 1999 on Human Rights, yet there were still many violations on human rights related toreligious freedom, whether it was committed by individuals, community groups and/or state.This diversity was also the spirit which underlies the national struggle to seize and defend theindependence, to complete the independence, to develop the norms for the life of the nation andthe state. Therefore, it is important to ensure that religious freedom can truly be implemented inIndonesia. placing religion under the supremacy of the state through the recognition grants anddenial to any religion, faith and beliefs of the society is a mistake which must be straightened toimprove and synchronize the rules of legislation to conform with the spirit of Pancasila and UUD1945. Thus, the government can be more careful and precise in taking both preventive andrepressive policies to maintain harmony of the religions in order to uphold and demand forreligious freedom in Indonesia."

"Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan kerukunan umat beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Umar, mantan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong segera diterbitkannya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama, yang dengannya umat beragama benar-benar memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

---

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the legal political models used by each regime was performed to measure the extent of the democratization process which is more essential matters touched on in the life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar, a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony is one of important pillars in maintaining the integrity of the nation and the country of Indonesia. Such effort is depend on the State assertiveness, in this connection especially the government or the ruling political regime. This research is a normative law research. The result of this study suggested that the government should encourage the immediate issuance of a law regulating religious harmony, by which religious people actually obtain assurance of independence in carrying out religious activities."

"Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan karena merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskuler dan prevalensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi hipertensi dan hubungan antara faktor risiko hipertensi dengan hipertensi pada penduduk usia produktif di Jakarta Timur pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan jumlah sampel sebesar 314 orang berumur 15-64 tahun. Hasil penelitian ini ini menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Jakarta Timur berdasarkan data Posbindu Jakarta Timur adalah sebesar 47,1%. Faktor risiko yang memiliki hubungan bermakna dengan hipertensi adalah usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi keluarga, dan obesitas.

---

Hypertension is a public health problem that must be considered because it is the major risk factor for cardiovascular disease and its prevalence is increasing year by year. This study aims to determine the prevalence of hypertension and the relationship between risk factors for hypertension and hypertension in the productive age population in East Jakarta in 2017. The study used a cross sectional study design with a total sample of 314 people aged 15-64 years. The results of this study indicate that the prevalence of hypertension in East Jakarta based on East Jakarta Posbindu data is 47.1%. Risk factors that have a significant relationship with hypertension are age, sex, family history of hypertension, and obesity."

"Studi ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat employment dan rata-rata upah buruh di industri padat karya dan padat modal. Dengan menggunakan metode Pooled OLS dan Fixed Effects serta data Survei Industri Besar dan Sedang tahun 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak positif terhadap tingkat employment di industri padat karya, tetapi tidak bagi industri padat modal. Kenaikan UMR juga memiliki hubungan yang positif dengan rata-rata upah di industri padat karya. Hal ini berbeda dengan industri padat modal, kenaikan UMR justru berdampak negatif terhadap rata-rata upah.

---

There has been a long-standing debate about the effectiveness of minimum wages as a social welfare policy for labor. To continue this discussion, this study aims to compare the effects of minimum wage policy towards the employment rate and average workers wage in Indonesias labor-intensive and capital-intensive industries. By using panel data from Indonesia Annual Manufacturing Survey for the years 2011-2015, this study found that an increase in the regional minimum wage has a positive relationship with the employment rate in labor-intensive yet not in capital intensive industries. Moreover, this study also shows the existence of a positive relationship between the minimum wage level and the average workers wage in labor intensive industries. On the contrary, in capital intensive industries, an increase in the minimum wage level significantly diminishes workers average wages."