Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACTProblems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation."

"Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legi generalis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasus kriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi.

---

In 2011, The Commission IX of The House of Representatives of Republic Indonesia prefer to drafting Nurse Act than Midwife Practice Act, Pharmacy Practice Act and Health Worker Act. Although Health Worker Act is more general than Nurse Act. The principle lex specialis derogat legi generalis that means the law which specific area can be applied if there is a general one. But DPR prefer to make the specific one. This study is descriptive qualitative research method.

This study shows that forming Nurse Act in period 2010-2011 due to policy problem in health worker who do not have the legal for each professional health worker. Factor of interest groups do advocacy, socialization, lobby and protest, factor of political leadership consider various interests, factor of nurse`s criminalization, factors of protest activity and mass media affect the nurse act policy agenda in 2010-2011. Interest group sholud be more involved as actor in making nurse act in government and parliament."

"Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

---

The focus of this study is to examine the entire process of updating data on health insurance contribution assistance recipients (PBI-JK), particularly the implementation of data verification and validation, and to analyze it from the perspective of democratic governance. The purpose of the research is to analyze the implementation of updating data on health insurance contribution assistance recipients, and to improve the management system and its implementation. The research method used descriptive qualitative with data collection technique consisted of document studies, interviews, and observations which conducted in Musi Banyuasin Regency and Palembang City. The results showed that the data processing and services are centralized, the updating system is hierarchical and bureaucratic, lack of local government roles, third parties involvement, budget constraints, and lack of transparency, accountability and public participation. Therefore, it is necessary to improve the implementation of PBI-K data updating by implementing democratic governance principles, such as decentralization of data services, transparency, accountability, local government and public participation, and the application of information technology and internet"