Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yang menyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakan upaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telah melakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation dan terakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12 tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belum melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredaman yaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakan namun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidak optimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karena kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademik merupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan dengan advokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, serta perlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup dan waktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layak dijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACT
Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, as well as the involvement of community participation in the process of drafting and designing a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutrition developed and directed to improve the nutritional status of public, especially in the province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information about public participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitative approach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu Provincial Parliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmaking Regulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all the recommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overall the process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recent legislation participatory because the community has not been involved in any drafting process. The level of community participation that occurs in formal contexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on the determination of the policy but the final decision remains in the hands of the authorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-making process because of the lack of information available to the public .existence academic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scope and substance of a Regional Regulation, as consideration used in the license application initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increase community participation in every process of drafting local regulations to do with advocacy or assistance to community groups conducted by universities, community organizations and the regional government of Bengkulu province alone, have local regulations that regulate and ensure community participation in every law making process, as well as the need support adequate human resources, adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthy of reference in the process of drafting a regional regulation.

Abstrak :
Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legi generalis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasus kriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi.

---

In 2011, The Commission IX of The House of Representatives of Republic Indonesia prefer to drafting Nurse Act than Midwife Practice Act, Pharmacy Practice Act and Health Worker Act. Although Health Worker Act is more general than Nurse Act. The principle lex specialis derogat legi generalis that means the law which specific area can be applied if there is a general one. But DPR prefer to make the specific one. This study is descriptive qualitative research method. This study shows that forming Nurse Act in period 2010-2011 due to policy problem in health worker who do not have the legal for each professional health worker. Factor of interest groups do advocacy, socialization, lobby and protest, factor of political leadership consider various interests, factor of nurse`s criminalization, factors of protest activity and mass media affect the nurse act policy agenda in 2010-2011. Interest group sholud be more involved as actor in making nurse act in government and parliament.