Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana hubungan paparan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) terhadap penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal jangka pendek (pil dan suntikan) pada wanita usia 35-49 tahun yang berstatus kawin di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) tahun 2012. Sampel penelitian sebanyak 11.204 wanita usia 35-49 tahun berstatus kawin di Indonesia yang menggunakan kontrasepsi IUD, pil dan suntikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum survey. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square, regresi logistik sederhana dan analisis multivariat dengan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menekankan pentingnya pemberian KIE KB melalui berbagai media, baik melalui media massa, personal contact maupun melalui konseling pra pelayanan kontrasepsi. Paparan KIE KB yang tinggi pada wanita usia 35-49 tahun terbukti secara statistik berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada wanita usia 35-49 tahun berstatus kawin di Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of the this study is the analysis of the relationship of Family Planning Information Education and Counseling (FP IEC) to the use of Intra Uterine Device (IUD) which is compared with short-term hormonal contraceptives (pills and injections) among married women aged 35-49 years in Indonesia. This research is a quantitative research with cross sectional study design. This study was conducted using Demographic and Health Survey (DHS) 2012 dataset, with total sample of 11,204 married women aged 35-49 years in Indonesia using IUD contraception, pill and injection in the last 5 years before the survey. The data were analyzed by Chi-square test, binary logistic regression and multivariate analysis by multiple logistic regression. The results emphasize the importance of providing Family Planning Information Education and Counseling through various media, either through mass media, mass information or through counseling in health facilities. The high exposure of IEC in women aged 35-49 years has been shown to be statistically related to theuse of IUD contraception in women aged 35-49 years married in Indonesia."

"Unmet need menjadi masalah kesehatan pada remaja berstatus kawin. Keberadaan remaja telah mendominasi penduduk di dunia. Berdasarkan laporan UNICEF 2019 populasi penduduk remaja (usia 10-19 tahun) 16% dari total penduduk dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami masalah kepadatan penduduk, dengan jumlah populasi setara 3,5% dari total populasi dunia. Penelitian dengan desain cross sectional, untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need di Indonesia tahun 2017. Sampel dalam penelitian adalah 626 wanita berusia 15-19 tahun berstatus kawin 626 orang. Proporsi Unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita usia 15-19 tahun pada SDKI 2017 sebesar 8,5 %. Hasil penghitungan pemodelan penelitian didapatkan proporsi unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita 10,4%, dengan proporsi di daerah perkotaan sebesar 53,84% dan di daerah pedesaan sebesar 46,15%. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi pada kehamilan remaja di Indonesia yaitu: budaya diperoleh p-value 0,0001 OR= 17,702 (95%CI: 9,293 – 33,717), pemberian layanan informasi petugas kesehatan p-value 0,045 OR= 1,941 (95%CI: 1,084 – 3,595), dan tempat tinggal p-value 0,004 OR= 0,453 (95%CI: 0,270 – 0,760).

---

Unmet need is a health problem in married adolescents. The existence of teenagers has dominated the population in the world. Based on the 2019 UNICEF report, the population of adolescents (aged 10-19 years) is 16% of the total world population. Indonesia is one of the countries experiencing population density problems, with a population equivalent to 3.5% of the total world population. Research with a cross sectional design, to find out the factors related to unmet need in Indonesia in 2017. The sample in this study was 626 women aged 15-19 years with 626 married status. The proportion of Unmet need for contraception in couple of reproductive age pregnancies of adolescent girls aged 15-19 years in the 2017 IDHS is 8.5%. The results of the calculation of the research modeling showed that the proportion of unmet need for contraception in female adolescent couple of reproductive age pregnancies was 10.4%, with the proportion in urban areas being 53.84% and in rural areas being 46.15%. Factors related to the unmet need for contraception in adolescent pregnancy in Indonesia are: culture, p-value 0.0001 OR= 17.702 (95% CI: 9.293 – 33.717), provision of information services to health workers p-value 0.045 OR= 1.941 (95% CI: 1.084 – 3.595), and place of residence p-value 0.004 OR= 0.453 (95% CI: 0.270 – 0.760)."

"Penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah DTPK bukan hanya berbicara mengenai pembatasan jumlah anak, namun melainkan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak reproduksi para Pasangan Usia Subur (PUS) melalui penggunaan kontrasepsi modern. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan KB modern merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai salah satu tujuan RPJMN 2020-2024 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Berkualitas dan Berdaya Saing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan pontong lintang dan menggunakan analisis multivariat bertingkat dalam proses analisisnya, yaitu regresi linear berganda dan regresi logistic berganda. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu Laporan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) BKKBN Pusat periode bulan Januari-Desember Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata kesertaan KB modern di wilayah Tertinggal sebesar 63,32%, wilayah Perbatasan 71,87% dan wilayah Kepulauan 72,13% dan kabupaten DTPK sebesar 67,89%. Hasil uji bivariate tahap I menunjukan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kesertaan KB modern di daerah tertinggal (nilai P = 0,000) dan kabupaten yang termasuk wilayah DTPK (nilai P = 0,001) serta terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi penyuluhan KB (nilai P = 0,011), ketersediaan dokter terlatih (nilai P = 0,047) dan ketersediaan bidan terlatih (nilai P = 0,048) dengan kesertaan KB modern. Hasil uji multivariat regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel karakteristik daerah tertinggal memiliki hubungan signifikan (nilai P = 0,000, koefisien Beta = 0,268) dengan kesertaan KB modern. Sedangkan hasil uji bivariat tahap II dengan menggunakan analisis regresi logistik sederhana menunjukan bahwa variabel ketersediaan alat dan obat kontrasepsi modern, gerak MUYAN KB, ketersediaan dokter terlatih, ketersediaan bidan terlatih, ketersedian penyuluh KB Bangga Kencana dan frekuensi penyuluhan KB memiliki hubungan signifikan dengan daerah tertinggal dan tiap variabel memiliki nilai P = 0,000.

---

The implementation of the Family Planning programme in the DTPK area is not only about limiting the number of children, but also as a government efforts to fulfill the reproductive rights of couples of reproductive age (PUS) through the use of modern contraceptive. In addition, the implementation of modern contraceptive services is one of the government’s efforts in achieving one of the objectives of RPJMN 2020-2024, namely creating quality and competitive human resources. This research is a quantitative research with cross sectional design and uses two processes in multivariate analysis, namely multiple linear regressions and multiple logistic regressions. Data collection is carried out through secondary data, namely Pengendalian Lapangan (Dallap) and Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) reports of the Central BKKBNJanuary-December period in 2020. The result shows that the average modern contraceptive participation in disadvantaged areas was 63, 32%, border area 71,87% and islands area 72,13 and  DTPK districts 67,89%. Bivariate results showed that there was significant difference between the average modern contraceptive participation in disadvantages area (P value = 0,000) and districts that include DTPK area (P value = 0,001) with districts/cities that did not include disadvantages and DTPK area. There was a significant relationship between the frequency of family planning counseling (P value = 0,011), availability of trained doctors (P value = 0,047) and availability of trained midwives (P value = 0,048) with modern family planning participation. The result of multiple linear regression multivariate test showed that the variable characteristics of disadvantaged areas had a significant relationship (P value =0,000, Beta coefficient = 0,268). While the results of the second phase of the bivariate test using simple logistic regression analysis showed that the variables of the availability of modern contraceptive devices and drugs, the MUYAN KB movement, the availability of trained midwives, the availability of Bangga Kencana family planning instructors and the frequency of family planning counseling had a significant relationship with disadvantaged areas and each variable has a P value = 0,000. "

"Penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah DTPK bukan hanya berbicara mengenai pembatasan jumlah anak, namun melainkan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak reproduksi para Pasangan Usia Subur (PUS) melalui penggunaan kontrasepsi modern. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan KB modern merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai salah satu tujuan RPJMN 2020-2024 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Berkualitas dan Berdaya Saing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan pontong lintang dan menggunakan analisis multivariat bertingkat dalam proses analisisnya, yaitu regresi linear berganda dan regresi logistic berganda. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu Laporan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) BKKBN Pusat periode bulan Januari-Desember Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata kesertaan KB modern di wilayah Tertinggal sebesar 63,32%, wilayah Perbatasan 71,87% dan wilayah Kepulauan 72,13% dan kabupaten DTPK sebesar 67,89%. Hasil uji bivariate tahap I menunjukan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kesertaan KB modern di daerah tertinggal (nilai P = 0,000) dan kabupaten yang termasuk wilayah DTPK (nilai P = 0,001) serta terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi penyuluhan KB (nilai P = 0,011), ketersediaan dokter terlatih (nilai P = 0,047) dan ketersediaan bidan terlatih (nilai P = 0,048) dengan kesertaan KB modern. Hasil uji multivariat regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel karakteristik daerah tertinggal memiliki hubungan signifikan (nilai P = 0,000, koefisien Beta = 0,268) dengan kesertaan KB modern. Sedangkan hasil uji bivariat tahap II dengan menggunakan analisis regresi logistik sederhana menunjukan bahwa variabel ketersediaan alat dan obat kontrasepsi modern, gerak MUYAN KB, ketersediaan dokter terlatih, ketersediaan bidan terlatih, ketersedian penyuluh KB Bangga Kencana dan frekuensi penyuluhan KB memiliki hubungan signifikan dengan daerah tertinggal dan tiap variabel memiliki nilai P = 0,000.

---

The implementation of the Family Planning programme in the DTPK area is not only about limiting the number of children, but also as a government efforts to fulfill the reproductive rights of couples of reproductive age (PUS) through the use of modern contraceptive. In addition, the implementation of modern contraceptive services is one of the government’s efforts in achieving one of the objectives of RPJMN 2020-2024, namely creating quality and competitive human resources. This research is a quantitative research with cross sectional design and uses two processes in multivariate analysis, namely multiple linear regressions and multiple logistic regressions. Data collection is carried out through secondary data, namely Pengendalian Lapangan (Dallap) and Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) reports of the Central BKKBNJanuary-December period in 2020. The result shows that the average modern contraceptive participation in disadvantaged areas was 63, 32%, border area 71,87% and islands area 72,13 and  DTPK districts 67,89%. Bivariate results showed that there was significant difference between the average modern contraceptive participation in disadvantages area (P value = 0,000) and districts that include DTPK area (P value = 0,001) with districts/cities that did not include disadvantages and DTPK area. There was a significant relationship between the frequency of family planning counseling (P value = 0,011), availability of trained doctors (P value = 0,047) and availability of trained midwives (P value = 0,048) with modern family planning participation. The result of multiple linear regression multivariate test showed that the variable characteristics of disadvantaged areas had a significant relationship (P value =0,000, Beta coefficient = 0,268). While the results of the second phase of the bivariate test using simple logistic regression analysis showed that the variables of the availability of modern contraceptive devices and drugs, the MUYAN KB movement, the availability of trained midwives, the availability of Bangga Kencana family planning instructors and the frequency of family planning counseling had a significant relationship with disadvantaged areas and each variable has a P value = 0,000. "