Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka prevalensi hipertensi terus meningkat di dunia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 34,1%. Salah satu faktor risiko hipertensi yang dapat dirubah adalah hiperkolesterol. Hasil skriningpemeriksaan kesehatan para pekerja di Bandara Soekarno Hatta menunjukkan angka kasus hiperkolesterol yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar asosiasi antara hiperkolesterol dengan kejadian hipertensi derajat 1 pada pekerja di Bandara Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectionaldari data sekunder kegiatan Posbindu PTM Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta tahun 2017. Subyek penelitian adalah pekerja di instansi pemerintah dan BUMN di wilayah Bandara Soekarno Hatta yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Posbindu PTM pada tahun 2017 yaitu sebanyak 411 orang. Penelitian ini menggunakan analisis multivariat cox regression dan besar pengaruh dinyatakan dalam prevalensi rasio (PR). Hasil menunjukkan bahwa prevalensi kejadian hipertensi derajat 1 pada pekerja yang hiperkolesterol sebesar 28,4%. Kadar kolesterol tinggi berisiko sebesar 1,19 (95% CI: 0,73-1,96) untuk dapat mengalami hipertensi derajat 1. Mengoptimalkan kegiatan Posbindu PTM di tempat kerja diharapkan dapat mengendalikan hiperkolesterol dan hipertensi.

---

The prevalence of hypertension continues to increase in the world. Based on Riskesdas 2018, the prevalence of hypertension in Indonesia is quite high at 34,1%. One of the risk factor for hypertension that can be changed is hypercholesterolemia. The results of health examinations screening of employees at Soekarno Hatta Airport in 2017 showed a high rate of hypercholesterolemia. The purpose of this study was to determine the magnitude of the association between hypercholesterolemia and the incidence of first stage hypertension in employees at Soekarno Hatta Airport. This study used a cross sectional design from secondary data on Posbindu PTM activities in the Soekarno Hatta Port Health Office in 2017. The research subjects were employees in government agencies and BUMN at Soekarno Hatta Airport who conducted health checks at Posbindu PTM in 2017, totaling 411 people. This study uses multivariate cox regression analysis and the magnitude of the effect was expressed in the prevalence ratio (PR). The results showed that the prevalence of stage 1 hypertension in employees with hypercholesterolemia was 28,4%. High cholesterol levels have a risk of 1,19 (95% CI: 0,73-1,96) to cause stage 1 hypertension. Optimizing Posbindu PTM activities in the workplace is expected to control hypercholesterolemia and hypertension"

"Kasus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Sebagaimana diketahui pelabuhan udara yang tidak hanya sebagai tempat keluar masuknya penduduk dari berbagai negara tetapi juga mempunyai resiko sebagai tempat keluar masuknya penyakit infeksi. Pada setiap bandar udara terdapat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) termasuk Bandar Udara Soekarno Hatta. Dalam mencegah penyebaran lebih lanjut maka Presiden Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri yang dtuangkan dalam bentuk surat edaran Menteri Kesehatan pada bulan Mei 2020. Pada periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID- 19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan analitik kualitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan. Masih terdapat sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan dan tracking penumpang.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. As is well known, airports are not only places of entry and exit for peoples form various countries but also have risks as places of entry and exit for infectious diseases. At every airport there is a Port Health Office (KKP) including Soekarno Hatta Airport. In preventing further spread, the President of Indonesia declared COVID-19 as a disease that caused a Public Emergency on March 31, 2020. To prevent and control imported cases of COVID-19, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular letter from The Minister of Health in May 2020. In the period from May to September 2020 found 704 passengers whose RDT results were reactive from 29480 passengers at Soetta airport. The purposes of this thesis research is to analyze the implementation oh health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analysis using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results showed that the implementation of the health protocol policy for handling passengers from abroad did not effectively where there were still matters found in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. For this reason, researchers suggest that they have a higher legal force than circulars so that the can regulate sanctions for passengers who do not comply. In addition, it is necessary to increase supervision and joint commitment between sectors and development the eHAC application to be able to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and flight origin and passenger tracking."