Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menjelaskan seberapa besar pengaruh dinamika politik di suatu negara (dalam hal ini negara Indonesia), terhadap kiprah sebuah majalah berita mingguan Tempo. Kemudian ingin melihat apa saja yang telah dilakukan Tempo dalam kiprahnya di tahun 1971-1982, Dari sini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang kiprah Tempo pada tahun 1971-1982 di balik pembredelan pers masa orde baru. Sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan tentang masalah pembredelan pers pada periode tersebut. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode sejarah yang sangat membantu penulis dalam memilah sumber data, menganalisa dan menuliskannya dalam bentuk kisah sejarah pembredelan pers dan keberadaan Tempo di balik pembredelan massal 1974 dan 1978; pada kurun waktu 1971 / awal berdirinya Tempo sampai 1982 di mana Tempo pertama kali mengalami pembredelan untuk sementara waktu. Sebagai salah satu bagian dari langkah metode sejarah, dalam skripsi ini digunakan metode penulisan deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk memberikan gambaran dan uraian yang ditindaklanjuti dengan analisa. Untuk membantu ketajaman analisa, maka pendekatan komunikasi dan politik sangat membantu penulis dalam menganalisa hubungan timbal balik antara pers (media cetak : koran dan majalah) dengan pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya, dan memahami pengaruh dinamika politik pada masa orde baru terhadap pers."

"ABSTRAK. Salah satu tema yang cukup menarik dalam sejarah militer pada masa revolusi adalah terbentuknya suatu lembaga pe_nerbangan militer yang dalam perkembangannya kemudian kita kenal sebagai Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Masalah yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga tersebut tidak terlepas dari tuntutan jaman (revolusi) pada masa itu, sehingga merupakan satu paket dari perkembangan sejarah revolusi di Indonesia. Suasana revolusi pada waktu itu menuntut para tokoh mi_liter untuk segera membentuk kekuatan udara dengan fasilitas seadanya dan nyaris tanpa persiapan. Segala daya dan u_paya diarahkan untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan dari ancaman dan rongrongan pihak tentara Belanda yang berniat mengembalikan Indonesia sebagai daerah jajahannya. Strategi militer Belanda selain menggunakan kekuatan darat, juga mengandalkan kekuatan udaranya yang terdiri dari pesa_wat-pesawat tempur modern. Selama masa revolusi hampir seluruh wilayah udara Indonesia dapat di katakan dikuasai pesawat-pesawat Belanda. Oleh karena itulah, pembangunan matra udara harus di1e_takkan dalam kerangka nasional. Ide untuk membangun kekuatan udara nasional datang dari mantan mayor KNIL, Oerip Sumohar_djo, yang kemudian memerintahkan Suryadi Suryadarma yang pernah memperoleh pendidikan di Militaire Luchtvaart (ML) KNIL untuk merealisasikannya. Di sadari bahwa pembangunan kekuatan udara tidak dapat di1epaskan dari perkembangan teknologi (pesawat terbang), di samping harus pula didukung oleh tenaga penerbang yang dididik secara khusus, maka pengadaan sarana pendidikan penerbang mutlak dilaksanakan, bahkan harus diprioritaskan walau_pun dalam kondisi kurang menguntungkan. Dengan bormodalkan pesawat-pesawat tua peninggalan Jepang, maka di mulailah pendidikan penerbangan yang unik yang merupakan cikal bakal bagi usaha-usaha pengembangan penerbangan militer dan sipil di Indonesia."

"Studi tentang hubungan politik-militer di Republik Indonesia pada masa awal Revolusi, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan suatu permasalahan yang dihadapi Angkatan Perang di Republik Indonesia, khususnya dalam mengatasi konflik dengan pemerintahan sipil. Untuk menunjang penulisan ini, penulis telah melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, seperti: buku-buku, surat kabar, majalah, artikel serta brosur, baik yang terbit pada masa peristiwa maupun sekarang. Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa konflik atau permasalahan yang terjadi dalam tubuh angkatan perang di Republik Indonesia pada masa tersebut, disebabkan karerna adanya campur tangan sipil dalam urusan intern angkatan perang. Suatu sistem pemerintahan yang masih labil dan longgar, membuka kesempatan bagi golongan sipil untuk turut menjadikan angkatan perang sebagai alat politik. Ini terlihat dengan campur tangan Amir Sjarifoeddin, seorang tokoh sosialis radikal. Sejak ia duduk dalam kursi pemerintahan, bahkan ketika ia menjabat Menteri Angkatan Perang (Pertahanan) menjadikan dirinya sebagai tokoh saingan di samping Soedirman, seorang tokoh militer regular yang men_duduki pimpinan Markas Besar. Walaupun pada awalnya ada usaha-usaha Amir untuk menggulingkan kekuasaan Soedirman, namun pada akhirnya Soedirman muncul sebagai superior dalam kalangan angkatan perang di Republik Indonesia."

"ABSTRAKPartai Sosialis Indonesia (PSI) dibentuk pada tahun 1948 sebagai usaha penyelamatan kelompok Sjahrir dari kecenderungan pengaruh dogmatisme-komunis, kekerasan politik dalam tubuh partai dan menguatnya pengaruh polarisasi kekuatan utama politik internasional di Partai Sosialis. Umumnya para pendiri itu adalah orang-orang yang telah aktif atau direkrut sebagai kader sejak masa Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1930-an dan masa Pendudukan Jepang oleh Sjahrir dan orang-orang sekelilingnya. PSI melakukan rekrutmen anggota partai dengan seleksi ketat. Kursus-kursus partai dilakukan dengan cara yang tertutup. Seorang calon anggota hanya dapat mengikuti proses rekrutmen bila mempunyai rekomendasi dari anggota penuh partai. Orientasi kader sebagai strategi partai dilakukan untuk mencapai suatu taraf kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota partai. Kekuatan intelektual seperti sikap rasional dalam argumentasi (force by the best argument), terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan, ketajaman analisa dan karakter independen merupakan kemampuan yang tercermin dari anggota PSI. Label sebagai intelektual dalam diri mereka seringkali membuat mereka dapat melintasi batas-batas politik kekuasaan. Di tengah banyaknya partai yang berorientasi membangun dirinya sebagai partai massa, strategi yang berorientasi pada kader adalah sesuatu yang cerdas. Akan tetapi bukan tanpa resiko. Hal itu tetap dijalani oleh PSI walau kemudian harus menderita kekalahan pada pemilu 1955.

---

"

"ABSTRAKGuru-guru anggota PKI di Pemalang tertarik terhadap PKI karena janji-janji PKI untuk memperjuangkan nasib pegawai negeri khususnya guru, agar hidupnya lebih sejahtera dengan cara memperjuangkan kenaikan gaji guru. Guru-guru yang menjadi anggota dan simpatisan PKI yang ada di Pemalang pernah melakukan aksi mogok mengajar dan mempengaruhi guru-guru bukan PKI untuk ikut aksi tersebut. Aksi tersebut dimaksudkan menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan gaji guru.Setelah peristiwa G 30 S/PKI, PKI serta onderbouw PKI dinyatakan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, maka di Pemalang diadakan pembersihan terhadap para anggota PKI dan unsur-unsurnya, termasuk pemecatan guru-guru anggota PKI dan onderbouw PKI. Selain dipecat mereka juga dipenjarakan dan dilakukan pembinaan bagi mereka yang hanya simpatisan PKI. Dampak gum-gum yang masuk PKI setelah G 30 S/PKI yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya.Setelah terjadi penangkapan terhadap guru-guru anggota PKI, maka tahun 1966, jumlah guru di Pemalang berkurang. Padahal tahun 1964 jumlah guru SD di Pemalang berjumlah 1650, Setelah banyak guru yang diberhentikan akibat terlibat peristiwa G 30 S/PKI, maka sekolah-sekolah kekurangan guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan kursus guru kilat dengan nama Kursus Kilat Pancasila, dtsamping itu pemerintah juga mengadakan program SPG C Negeri 1 dan SPG C Negeri 2. SPG C Negeri I diperuntukkan bagi mereka yang lulus SD untuk dididik menjadi guru, lama pendidikan selama 2 tahun. Sedangkan SPG C Negeri 2 untuk mereka yang lulus SMP, lama pendidikan 1 tahun.

---

ABSTRAK

Member PKI teachers in Pemalang interested to PKI, because promises PKI to fight for chance public servant specially teachers, in order to them life are more secure and prosperous by fighting for increase employ teacher. Teachers becoming PKI sympathizer and member in Pemalang, have conducted action walk out to teach and influence teachers which is non coming from PKI to follow action. The action intended to claim to government to get teacher a raise.

After G 30 SIPKI event, also PKI and it?s under bow expressed to be prohibited a life and expand in Indonesia, hence in Pemalang performed sweeping its entire member PKI element and, inclusive of PKI member and it?s under bow teachers expulsion. Besides dismissed they are also goaled and conducted a construction for the man who only PKI sympathizer. Affect incoming teachers PKI after G 30 S/PKI that they are riffed from them occupation.

After happened arrest to member PKI teachers, hence in 1966, amount teachers decrease in Pemalang. Though in 1964 amount elementary school teachers amount to 1650 in Pemalang. After a lot of teacher riffed affect of involved G 30 SIPKI event, hence the teacher insufficiency school. To anticipate mentioned, governmental to hence perform teacher courses gleam by the name of Kursus Kilat Pancasila, despitefully governmental also perform school of teacher education program (SPG CN 1 and 2). SPG CN 1 destined for the man who pass elementary school to be educated to become teacher, during of education 2 year. While SPG CN 2 to those who pass junior high school, during of education 1 year."

"ABSTRAKPada masa pemerintah Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan terutama pertanian, tidak sedikit diantaranya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan atas pemenuhan terhadap kebutuhan gula nasional. Pro dan kontra atas kebijakan ini terutama pada pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tertuang pada INPRES No. 9/1975 tentang tebu rakyat intensifikasi atau yang kemudian lebih dikenal dengan TRI. Tugas ini secara otomatis dibebankan kepada para petani untuk melaksanakannya. Salah satu daerah yang juga terkena untuk dijadikan areal perkebunan tabu adalah daerah Karesidenan Surakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah Surakarta merupakan salah satu daerah yang berpotensi di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk untuk perkebunan tabu. Bagi petani di daerah karesidenan Surakarta sesungguhnya mereka merasa berat untuk mengikuiinya namun tak ada pilihan bagi mereka untuk menghindar. Petani sebagai salah satu pelaku utarnanya diberi tanggung jawab yang besar namun dengan beban resiko yang hams mereka tanggung sendiri terutama dalam hal budi daya tabu_ Hal ini sudah merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh mereka. Mulai dari penggarapan lahan, penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Dari apa yang diutarakan oleh para petani peserta TRI nampak bahwa sesungguhnya para petani tidaklah terlalu paham dengan apa yang harus dikeajakan oleh mereka dalam hal menanam tebu. Gambaran kerja teknis yang sangat panjang dan perlunya ketelitian serta ketekunan para petani dalam merawat dan mengelola tanaman tabu, ternyata membutubkan waktu kerja yang tak sedikit pula jam kerja yang panjang merupakan hal lain yang tarut menyertai rasa enggan petani untuk mau menanam tebu. Dalam pandangan petani bila dibandingkan antara jam kerja menanam tebu dengan padi yang lebih menguntungkan bagi mereka adalah menanam padi.

---

"

"Penelitian mengenai DPA Sementara dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu seiarah, yaitu menggambarkan DPA Sementara sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara yang dilakukan beberapa kali. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. DPA Sementara mempunyai kedudukan yang cukup berarti yaitu sebagai laboratorium politik Presiden Soekarno dan tidak hanya sebagai badan penasehat belaka. 2. Keanggotaan DPA Sementara lebih mengutamakan golongan fungsional. 3. Dari masalah-masalah yang dibahas terlihat, bahwa DPA Sementara lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik dibandingkan masalah-masalah lainnya."

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda."

"ABSTRAKUmi Lasminah ( N.P.M. 0791040267 ), Demonstrasi Wanita 17 Desember 1953 Sikap PERWARI menolak PP 19 Th.1952, ( Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dibawah bimbingan Nana Nurliana, S.S, M.A, Sudarini, S. S, M.A ), 1996, 110 hlm. Penulisan sejarah tentang wanita di Indonesia periode demokrasi liberal, khususnya tahun 1953 dengan fokus demonstrasi wanita oleh PERWARI pada 17 Desember 1953. Perrnasalahan yang akan dibahas ialah demonstrasi wanita dan gerakan wanita dalam menuntut Undang-undang Perkawinan serta dihapuskannya PP 19 Th.1952. Pada masa revolusi 1945-1949 gerakan wanita kurang memfokuskan perjuangannya pada masalah perkawinan, karena saat itu sumber daya wanita diarahkan pada pejuangan nasional mempertahankan kemerdekaan. Keikut sertaan wanita mendukung revolusi tersebut, dilakukan dengan kesadaran, melalui pembentukan organisasi wanita yang mendukung perjuangan. Usai revolusi, dalam negara dengan sistem pernerintahan liberal, gerakan wanita kernbali memperjuangkan perlindungan hukum dalam perkawinan. PERWARI sebagai organisasi yang terbentuk pada masa revolusi melanjutkan perjuangan gerakan wanita menuntut Undang-undang Perkawinan. Perjuangan wanita menuntut Undang-undang Perkawinan dilakukan PERWARI bersama organisasi wanita lain, sebelum dan sesudah dikeluarkannya PP 19 Th.1952 akhir Juni 1952. PP 19 Th.1952 yang melegalkan poligami tidak dapat diterima oleh organisasi wanita, khususnya PERWAR1, dimana pada saat yang sama sedang dalam proses penyusunan Undang-undang Perkawinan. PERWARI keenudian melakukan usaha untuk menghapuskan PP 19 Th.1952 dan menuntut UU Perkawinan, diantaranya dengan mengeluarkan mosi dan melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan merupakan bagian acara peringatan Ulang Tahun Sewindu PERWARI, 17 Desember 1953. Demonstrasi tersebut juga merupakan puncak perjuangan PERWARI menuntut UU Perkawinan, akan tetapi aksi demonstrasi tersebut tidak segera membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Undang-undang Perkawinan belum ada, PP 19 Th.1952 tidak dihapuskan. Usaha dan perjuangan PERWARI tersebut tidak segera tercapai saat itu, karena kondisi dan sistem politik yang berlangsung tidak mendukung perjuangannya.

---

"