Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal, masih diatur berdasarkan ketentuan pada Pasal 101 UUPM di mana Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan proses penyidikan bahkan kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal ke tahap penyidikan. Kemudian, sejak diundangkannya UU OJK, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pegawai Bapepam dan LK tidak dapat lagi menjadi penyidik di OJK mengingat dalam UU OJK disebutkan bahwa penyidik OJK berasal dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di OJK. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh OJK, diantaranya terkait dengan kriteria terhadap kewenangan OJK dalam melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur pada Pasal 101 UUPM dan penjelasannya, serta penegakan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik OJK yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di OJK. Menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus sebagai contoh permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal dari Bapepam dan LK kepada OJK terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak Pidana di bidang Pasar Modal

---

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (OJK Law Act), the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the Capital Market sector switching from Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam dan LK) to the Financial Services Authority (OJK). Pursuant to Article 70 of OJK Law Act stated that Law Act No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law Act) remains valid as long as not contrary to and have not been replaced by the OJK Law Act. Thus, the authority of the OJK in the enforcement of the law against the alleged offense of Criminal in the capital market, is still governed by the provisions of Article 101 of Capital Market Law Act in which that article grants the authority to the OJK to carry out the investigation process even the authority to continue or not to continue the alleged offense Criminal Capital Market to the investigation stage. Then, since the enactment of OJK Law Act, investigators civil servants coming from Bapepam dan LK employees can no longer be given the investigator in the OJK Law Act noted that the OJK investigation came from the Indonesian National Police investigators and civil servants assigned to the OJK. Relating to such matters, there are challenges in the enforcement of the law against the alleged offense of Criminal in the capital market were carried out by the OJK, which were related to the criteria of the authority of the OJK in continuing the alleged offense of Criminal in the capital market as provided for in Article 101 of Capital Market Law Act and explanation, as well as law enforcement in the investigation by the OJK investigators originating from the Indonesian National Police and civil servants assigned to the OJK. Interesting to be further investigated using a case study as an example of the problems that occur with the shift of regulatory and supervisory authority of the Capital Markets sector of Bapepam-LK to the OJK, especially in terms of law enforcement against criminal acts in the capital market"

"Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan perwujudan dari machtstaat. Hal ini terbukti dalam ketentuan mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Putusan MK terkait impeachment, dapat diabaikan oleh mekanisme impeachment di MPR. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas berbagai literatur yang terkait dengan teoriteori dan asas-asas hukum. Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan yang tengah diteliti. Berbagai data itu kemudian dianalisa secara yuridis analitis. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru, yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

---

Indonesia is a rechtstaat (rule of law). Assertion related provisions, contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 1 paragraph (3) who also confirmed that Indonesia is not a country on the basis of sheer power (machtstaat). However, the power of the law still ignored by political power is precisely the embodiment of machtstaat. This is evident in terms of the mechanics of impeachment of President and/or Vice President of the Section 7A and 7B 1945. Decision of the Court related impeachment, impeachment mechanism can be ignored by the MPR. Method of approach used in this paper is normative method, that is by doing research that refers to the juridical aspects.

This method is done through the study of literature (library research) on the literature related to theories and principles of law. Legal sources used in the study of this literature include: primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. The data were collected by way of doing a search, systematization and analysis of writings on the issues being studied. A variety of data was then analyzed by juridical analytically.

This paper aims to understand the mechanism of impeachment of the President and/or Vice President under the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and formulate the new impeachment mechanism of President and/or Vice President, which is according by the rule of law."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS oleh para pemegang saham yang menyerahkan, serta Penyertaan Modal Sementara yang kemudian dikonversi menjadi saham. Kedua mekanisme tersebut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas, namun tidak dapat menghilangkan pengakuan terhadap kepemilikan pemegang saham publik. Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak untuk menjual saham pemegang saham publik yang tidak dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila tidak diserahkan oleh pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam teori property rule. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan bertujuan untuk menguasai Bank, namun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Ketentuan take over, mewajibkan untuk dilakukan tender offer terhadap sisa saham. Peraturan No. IX.H.1. mengenai ketentuan tender sukarela mengecualikan tender offer terhadap pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang. Ketentuan ini membuktikan pemegang saham publik tetap memiliki hak terhadap saham yang dimilikinya. Mengingat lamanya waktu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan terhadap siapa yang dimaksud dengan pemegang saham dan apa yang dimaksud dengan seluruh saham.

---

This thesis describes the protection of public shareholder rights in the takeover process of open-status Failing Bank performed by the Deposit Insurance Corporation. The main focus of this discussion is on the event the Deposit Insurance Corporation posits that it reserves the right to take over all rights, authority, title of ownership and management of the Failing Bank, and generalizes that the liquidation of the stocks includes those belonging to public shareholders. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank by Deposit Insurance Corporation is performed by surrendering of rights and powers of General Shareholders Meeting in part of the Failing Bank, and provision of temporary capital placement in part of the Deposit Insurance Corporation which is further conversed into shares. The dual mechanisms deems Deposit Insurance Corporation as the major shareholder, however still withstand recognition to the title of ownership of public shareholders. Deposit Insurance Corporation does not reserve the right to sell shares belonging to public shareholders that are not surrendered to the Deposit Insurance Corporation, as described in the theory of Property Rule. The takeover is performed by Deposit Insurance Corporation not for the purpose of acquiring the Bank, but as execution of the Law. The laws governing performance of takeover stipulates that the remaining shares must be disclosed in form of bidding offer or tender offer. Law number IX.H.1. governing voluntary tender excludes tender offer in the event of takeover prescribed by Law. This regulation substantiates that public shareholders reserves rights over their shares. Considering the time taken to conduct revision on the said law, Deposit Insurance Corporation may appeal for judicial review in the Constitutional Court to gain verification as to the reference for shareholder and as to the reference of shares as cited in the law."

"Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut analisis KUHPER adalah seimbang. Negara (Pemerintah) menurut KUHPER diakui sebagai subjek hukum perdata yang dapat turut serta dalam hubungan privat. Adanya keseimbangan posisi berkontrak antara Negara (Pemerintah) dengan kontraktor menurut analisis KUHPER karena KPS tidak bisa terlepas dari syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPER. Walaupun konsep KPS dikembangkan dari perjanjian bagi hasil menurut hukum adat secara nasional untuk kegiatan usaha hulu migas dari hukum perjanjian dengan pemikiran asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPER tetapi ketika Negara (Pemerintah) hendak ikut terlibat menjadi pengusaha dalam usaha hulu migas maka asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya diberlakukan bagi Negara (Pemerintah) karena prosedur dan pembuatan KPS tidak bisa lepas dari aspek kepentingan publik. Sedangkan jika melihat posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 adalah tidak seimbang karena KPS bersifat khusus yang persyaratan formalitasnya tidak bisa lepas dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan karena objek yang diperjanjikan adalah bagi hasil produksi migas. Pembuatan KPS didahulukan pengaturannya secara khusus karena melekatnya tanggungjawab Negara (Pemerintah) terhadap pengusahaan aset publik. Negara (Pemerintah) juga memiliki kapasitas untuk menandatangani KPS karena Negara (Pemerintah) merupakan subjek hukum yang dapat mengembang hak dan kewajiban sama seperti halnya manusia. Negara (Pemerintah) dapat menutup KPS dimana syarat unsur kapasitasnya diukur dari kewenangannya yang melekat pada pengurus yang mewakili badan hukum tersebut. Kepentingan tindakan privat Negara (Pemerintah) diwakili oleh alat-alat atau organ pengurusnya yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pengurus yang mewakili kepentingan Negara itu mempunyai kewenangan untuk menandatangani KPS maka Negara mempunyai kapasitas untuk membuat dan menandatangani kontrak.

---

The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil And Gas defines the State (Government) involved in the operation of oil and gas upstream activities. The State has the authority to exploit the oil and gas in the form of Production Sharing Contract (PSC) which is based by the philosophical mandate of Article 33 (3) The 1945 Constitution. The research method of this study is using a normative legal research. The results of this study indicates that the position of the State (Government) in the PSC by analysing according to the Civil Code has an equal standing. The State (Government) according to the Civil Code is approved by the law as a legal entity and could be bound in a legal relationship. Indicating there is an equal standing between the State (Government) and the contractor in the contract according to Civil Code is wherefore the PSC obliged to fulfill the subjective requirements for the validity of contract under Article 1320 Civil Code. Although the PSC concept was evolved from the sharing agreement under customary law nationally for the upstream oil and gas activities pursuant to the contract law by the principle of freedom of contract Article 1338 (1) Civil Code however when the State (Government) would perform its role as entrepreneur in the upstream oil and gas activites, the principle of the freedom of contract is not fully applicable to the State (Government) since the PSC has also within the aspects of public interest. Whereas the position of the State (Government) in PSC according to the Law No. 22/2001 has not an equal standing since of the special nature of PSC requirements prohibited to contravene the mandate of Article 33 (3) The 1945 Constitution. The PSC's substance is specifically regulated by reason of the State (Government) bear of the responsibility over natural resources. The State (Government) has the capacity to sign the PSC by reason of the State (Government) is also a legal subject has the same rights and obligations as well as natural person. The State (Government) could close the PSC where the State's legal capacity is measured from the public official authorization in representing the State's private acts wherein stipulated accordance to the legislations. When the public official has the authority to represent the State's private act therefore the State holds the legal capacity to enter and bound in a contract."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan, disamping itu perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang mana bentuk kejahatan yang akan khusus di bicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk kejahatan manipulasi. Ada keterkaitan erat terjadinya kejahatan manipulasi pasar karena tidak disiplin pelaku pasar modal melaksanakan prinsip keterbukaan untuk melindungi kepentingan investor. Upaya yang diwujudkan demi melindungi kepentingan pemilik modal dan agar terciptanya suasana perdagangan efek yang efisien dan transparan di Pasar Modal Indonesia, maka diberlakukan ketentuan mengenai mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal upaya perlindungan mengenai ketentuan ini, maka dibentuk pula suatu lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum dalam pasar modal. Pasar Modal mengharuskan setiap pihak, yakni pihak penyelenggara pasar modal, investor, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Pengaturan mengenai mekanisme perdagangan efek pasar modal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dirasa sudah cukup untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia. Namun, bila disandingkan dengan pengaturan mengenai manipulasi pasar yang kurang terperinci dirasa kurang sempurna terlebih lagi pembuktian dalam kasus manipulasi ini agak rumit pembuktiannya. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menjabarkan dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dan juga pandangan menurut ahli-ahli hukum lainnya(doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan.

---

This thesis describes how the protection afforded to public / minority shareholders in the capital market. That its essence can give great contribution in the field of Economics, then the necessary means of legal support i.e. system trading more efficient and transparent, that set the whole capital market activities as well as giving protection to the interests of financiers, and by applying the implementation of the principle of transparency so that investors and other market participants get enough information and accurate for decision-making, the need for support from the institutions concerned. The application of the principle of transparency in the stock market is very important in prevention efforts violations and crimes in the capital market which is a form of crime that will specifically talked about in this thesis writing is a form of manipulation of the crime. There is a close relation of the crime of market manipulation because it does not disciplined capital market participants carry out the principle of transparency in order to protect the interests of investors. Efforts are realized in order to protect the interests of the investors and that the creation of an efficient securities trading atmosphere and transparent capital market in Indonesia, then enacted the provisions regarding securities trading mechanisms in the Indonesia capital market law No. 8 year 1995 regarding capital market. In terms of protective measures regarding this provision, then formed an official institution also the Otoritas Jasa Keuangan(OJK) which replaced the BAPEPAM-LK as law enforcement in the capital markets. The capital market requires each party, i.e. capital market operators, investors, institutions and capital market supporting professional, especially issuers to implement the principle of transparency and the protection of investors. Arrangements regarding the effect of capital market trading mechanisms as in law No. 8 year 1995 regarding capital market where enough is enough to protect investors in the Indonesia capital market. However, when juxtaposed with the less detail arrangements regarding market manipulation is felt less than perfect what's more proof in the case of this manipulation rather complicated to be evidenced. The writing of this Juridical Normative approach using the method, that lays out and analyze the problem from the point of view or according to the applicable legislation or provisions, and also the views according to other legal experts (doctrinal) or also known as research libraries."

"Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

---

Taxpayers with a self-assessment system need assistance from a Tax Consultant to provide tax services in order to exercise their rights and fulfil their tax obligations in accordance with tax laws and regulation. A Tax Consultant Regulations only arranged in Ministry regulation level. Even though, the Tax Consultant should be regulated at the level of legislation. This thesis was written with the aim of analyzing the professional arrangement of Tax Consultants in order to have legal certainty and analyze implication the decision of constitutional court No. 63/PUU-XV/2017 of the Law concerning General Provisions and Procedures for Taxation and Regulation of the Minister of Finance related to the profession of Consultants. This research is legal research or doctrinal legal research. By secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with statute approach, case approach, and historical approach. The present of Tax Consultant is very important in the world of taxation and must be regulated in legislation at the level of the law to provide a legal basis and certainty. Implications decision of Constitutional Court No. 63 / PUU-XV / 2017 gives an opportunity for other professions including advocates to become tax authorities who previously only applied to tax consultants and taxpayer employees. It is necessary to amend the rules and regulations of the Minister of Finance related to the profession of Tax Consultants as Taxpayers' Authorities so that there are no subject restrictions as tax authorities who are not Tax Consultants and immediately compile and approve the Draft Law on Tax Consultants."

"Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga kerja dalam negeri didalam penanaman modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa Investasi Asing merupakan sumber daya penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perluasan kesempatan kerja, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, manajemen dan sebagainya. Namun apabila investasi asing ini dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai salah satu prasyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan merugikan kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Dan keadaan ini semakin pelik dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2018, dimana Perpres ini menuai kontroversi dari berbagai pihak karena merombak aturan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi asing dan TKA di Indonesia yang berkembang sangat signifikan khususnya dari negara China. Untuk itu diperlukan kebijakan regulasi yang adil dan terarah dengan pembatasan masuknya investor asing dan TKA, mengingat Negara kita masih belum mampu menampung tenaga kerja dalam negeri sendiri.

---

This study discusses about Foreign Workers in Indonesia Post Issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in the Investment Law Perspective. The main problem in this study is how the existence of foreign workers in Indonesia after the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in terms of the Manpower Act and the Investment Law (UUPM) as well as the implications and steps taken to protect domestic workers. The aim is to provide legal protection and certainty about the role of domestic labor in foreign investment to support national economic growth. The research method used is a normative juridical research method using a statute approach.

This study found that foreign investment is an important resource in contributing to the Indonesian economy and expanding employment opportunities, both in its role to increase capital and in increasing productivity through advancing technology, management and so on. However, if this foreign investment in fulfilling its needs does not prioritize Indonesian citizen labor as one of the prerequisites in Article 10 of Law No. 25 of 2018 concerning Investment, then this can eliminate and harm the opportunity of domestic workers. And this situation is increasingly complicated with the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) which was officially enacted on March 26, 2018, where the Perpres has drawn controversy from various parties because overhauling licensing rules for using TKA has become easier.

This study aimed at analyzing foreign investment and foreign workers in Indonesia that are developing very significantly, especially from China. For this reason, a fair and directed regulatory policy is needed with restrictions on the entry of foreign investors and foreign workers, considering that our country is still unable to accommodate its own domestic workforce."

"Tesis ini membahas mengenai tindak pidana manipulasi pasar di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) investasi yang dimiliki Jiwasraya atau dikenal dengan Kasus Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya memiliki tanggung jawab untuk mengelola asetnya secara tepat. Namun demikian, ditemukan pelanggaran terkait pengelolaan investasi yang dilakukan baik oleh pengurus perseroan maupun manajer investasi. Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer serta digunakannya buku, artikel, dan pendapat ahli sebagai bahan hukum sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya tindak manipulasi pasar berjenis pump and dump dan painting the tape pada Kasus Jiwasraya yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip Good Corporate Governance. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan aparat penegak hukum pada Kasus Jiwasraya tidak menggunakan peraturan mengenai pemidanaan tindak pidana manipulasi pasar meskipun saksi ahli menyatakan adanya hubungan antara tindak pidana manipulasi pasar dengan tindak pidana pada Kasus Jiwasraya. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut: (i) meneliti lebih lanjut beragam bentuk tindak manipulasi pasar sebagai bahan untuk menyusun peraturan terkait tindak manipulasi pasar lebih lanjut; (ii) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisaris Jiwasraya lebih lanjut dengan melibatkan Kementerian BUMN terutama dalam pengelolaan investasi; dan (iii) diadakannya penelitian dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan tindak pidana manipulasi pasar di kalangan aparat penegak hukum.

---

This thesis discusses how market manipulation as the criminal act which carried out by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat on the Fund Management Contract or known as the Jiwasraya Case. Jiwasraya has the responsibility to manage its assets properly. However, there are several violations about investment management which are found by the Jiwasraya management and the investment manager. This study uses a normative juridical method which used statutory regulations and judge’ decisions as the primary legal materials also used the secondary legal materials such as books, articles, and the law expert’s opinion. This thesis concludes that there is two type of market manipulation which happened on the Jiwasraya Case such as pump and dump and painting the tape as the Jiwasraya management ignored the Good Corporate Governance principles. In addition, this thesis also concludes that the law enforcer did not use the appropriate law for the case even though the expert has stated that there was market manipulation on the Jiwasraya case. Through this research, the author suggest several things should be done: (i) further researching about various forms of market manipulation as the material for drafting more market manipulation law; (ii) further implementation of the supervisory function by the Jiwsraya Commissioner by involving the Ministry of BUMN; and (iii) holding research and seminars to increase knowledge of criminal acts of market manipulation among law enforcer."

"Meningkatnya jumlah investor di Indonesia harus diimbangi dengan perlindungan terhadap investor dari perbuatan curang pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, dewasa ini kita dapat melihat di sosial media ada beberapa Public Figure yang rutin membagikan suatu promosi terhadap saham tertentu dilihat dari beberapa harga saham yang di promosikan oleh Public Figure pada saat promosi tersebut dilakukan mengalami kenaikan yang tidak wajar, lain hal di Amerika Serikat Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein Seorang Pendiri dan Chief Operating Officer dari Medallion Financial Corp karena bersekongkol dengan beberapa pihak untuk mempromosikan saham MFIN, Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein, karena terbukti melakukan “Illegal Touting”, karena promosi yang di lakukan oleh mereka menciptakan gambaran yang semu karena tidak sesuai dengan fakta material aslinya, untuk menjawab bagaimana menentukan suatu pelanggaran dalam “promosi saham” pada penelitian ini digunakan pendekatan komparatif yang membandingkan pengaturan pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat, hasil dari penelitian ini adalah promosi saham yang dilakukan Andrew Murstein merupakan promosi saham illegal karena menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta material aslinya, sedangkan promosi saham yang dilakukan Public Figure melanggar ketentuan POJK No 7 POJK.04/2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan Brosur atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik.

---

The increasing number of investors in Indonesia must be balanced with the protection of investors from fraudulent actions by irresponsible parties, nowadays we can see on social media there are Public Figures who routinely share promotions for certain stocks, the stock prices promoted by the Public Figures always experienced an unnatural increase at the time it was promoted, on the other hand in the United States the Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, a Founder and Chief Operating Officer of Medallion Financial Corp, for conspiring with several parties to promote MFIN stock, Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, because committed “Illegal Touting”, because the promotion carried out by them created a false information because it was not in accordance with the original facts, to answer how to determine a violation in “stock promotion” writer used a comparative approach that compares capital market Provisions in Indonesia and the United States, the result of this study is that the stock promotion carried out by Andrew Murstein is illegal because it spreads misleading information and is not in accordance with the original material facts, while the stock promotion carried out by Public Figures violates POJK provisions No 7 POJK.04/2019 Concerning Securities Marketing Promotions Including Brochure Advertisements or Other Communications to the Public."

"Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dianggap menjadi sebuah solusi atas ambiguitas status dan bentuk hukum BUMDes selama ini, namun nyatanya masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban seperti kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa dan pembentukan BUMDes yang sesuai dengan karakter desa dan potensinya. Penelitian ini disandarkan pada metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif analitis. Melalui pengaturan tentang BUMDes, didapati bahwa kedudukan organ BUMDes sudah terpisah dari pemerintahan desa, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurang mampunya desa dalam menemukan potensinya untuk dijadikan jenis usaha dari BUMDes yang dimilikinya.

---

Village-Owned Enterprises as the driving force for the economy of rural communities have received a new mandate from the stipulation of a Government Regulation in lieu of the Law on Job Creation regarding the legal form of business entities. Village-Owned Enterprises are required to become legal entities in accordance with the mandate of Article 117 of the Law on Job Creation. Regulating the status of Village-Owned Enterprises through Law on Job Creation is considered to be a solution to the ambiguity of their status and legal form. Whereas, there are still several other questions that require answers such as the position of Village-Owned Enterprises in the village government structure and the formation of Village-Owned Enterprises. Belongs to the Village in accordance with the character of the village and its potential. This research is based on normative juridical research method with analytical prescriptive typology. Through the regulation regarding Village-Owned Enterprises, it was found that the position of Village-Owned Enterprises organs was already separated from the village government, but there were still some problems such as the inability of the village to find its potential to become a type of business from the Village-Owned Enterprises."