Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) memiliki fungsi bagi pertahanan dan keamanan wilayah udara di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang, kesatuan ini dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsinya guna menjamin keamanan di udara secara khusus maupun keamanan di seluruh wilayah Nusantara baik di darat laut dan udara secara umum. Dalam suatu pertahanan negara, kesatuan ini bersama-sama kesatuan lainnya (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) sangat menentukan bagi keberhasilan suatu negara untuk melindungi wilayah kekuasaannya. Seperti yang terjadi pada tahun 60-an, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda mengenai masalah Irian Barat dan jalan diplomasi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maka mulailah digunakan kekuatan militer untuk menekan pemerintah Belanda. Di sinilah mulai terlihat pentingnya kekuatan bersenjata untuk menekan pihak lawan. Dalam isi skripsi ini akan dibahas lebih jauh mengenai keterlibatan AURI sebagai salah satu komponen militer yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengatasi masalah Irian Barat. Sejauh mana AURI mampu menjalankan fungsi kesatuannya sehingga mampu ikut serta dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia"

"PT. Dahana (Persero) adalah badan usaha milik negara industri strategis yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi dengan menghasilkan bahan peledak berupa dinamit untuk kebutuhan komersial dan militer. Tulisan ini mejelaskan mengenai PT. Dahana (Persero) serta peranannya dalam mendukung Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada program peroketan dan program pembuatan amunisi untuk kebutuhan militer. Masalah yang dihadapi pada PT. Dahana (Persero) adalah Badan Pengelola Industri Stratagis tidak mendukung penuh secara anggaran sehingga program ini belum dapat terlaksana. Pendalaman fenomena ini di dukung dengan menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk melihat peranan PT. Dahana (Persero) sebagai industri strategis dalam mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Dahana (Persero) sudah melakukan perannya mengikuti program tersebut dengan membangun pabrik militer menggunakan anggaran perusahaan pribadi. Namun, karena kurangnya dukungan anggaran pemerintah terutama BPIS serta sumber daya manusia yang dimiliki PT. Dahana (Persero) itu sendiri, menyebabkan program peroketan nasional dan amunisi ini hanya sebatas rancangan dan belum dapat dilaksanakan.

---

PT. Dahana (Persero) is a state-owned corporation, expertise in strategic industrial enterprise engaged in the field of high-energy materials by producing explosives in the form of dynamite for commercial and military needs. This paper explains about PT. Dahana (Persero) played a role in supporting the Strategic Industry Management Agency (BPIS) in the rocketing program and the ammunition manufacturing program for military needs. Problems faced at PT. Dahana (Persero) is an Industry Management Agency that does not support this program. This deepening phenomenon is supported by using the historical method, which consists of heuristic theory, criticism, interpretation, and historiography to see the role of PT. Dahana (Persero) as a strategic industry in supporting defense and security needs. The results of this study are PT. Dahana (Persero) has carried out the engagement program by building a factory using a private company budget. However, due to increasing government budget, BPIS and human resources owned by PT. Dahana (Persero) itself, causes this national program and ammunition to be limited to design and cannot be implemented."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) di kota Bandung dari tahun 1967 hingga 1974. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah latar belakang diselenggarakannya Walawa, pelaksanaan Walawa di Bandung, hingga bagaimana Walawa itu sendiri diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis baik dokumen, majalah, koran, maupun buku. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Walawa merupakan pendidikan kemiliteran yang diadakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, sejak awal diterapkan Walawa sudah memunculkan berbagai macam pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Sistem Walawa dinilai tidak sesuai dengan sistem perguruan tinggi, sehingga melanggar kebebasan akademis dan membatasi kehidupan mahasiswa yang bersifat demokratis. Anggaran yang terbatas dari pemerintah juga turut mempengaruhi pelaksanaan Walawa. Oleh karena itu, Walawa hanya bertahan selama lima tahun. Pada tahun 1973, Walawa diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Walawa secara resmi dibubarkan pada tahun 1974. 

---

This thesis discussed about the implementation of Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) in Bandung from 1967 to 1974. The problem discussed in this thesis is the background of the implementation of Walawa, and how is the implementation of Walawa in Bandung, until how Walawa itself changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). The method that used in this thesis is historical method, written by using documents, magazine, newspaper, and book as sources. The stages conduct are heuristics, critism, interpretation, and historiography. The result from this research are Walawa is a military program were held for fostering and developing national resilience in the college environment.However, since Walawa was implemented, there are various pros and cons to its implementation. The Walawa system is judged to be incompatible with the college system, so that violates academic freedom and limits democratic student life. The limited budget from the government also influenced the implementation of Walawa. Therefore, Walawa only lasted for five years. In 1973, Walawa was changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). But, Walawa was officially disbanded in 1974."

"Skripsi ini membahas berhasilnya penanganan kasus-kasus kejahatan internasional oleh kepolisian Indonesia melalui jaringan Interpol. Walaupun demikian, penanganan kasus tersebut selalu terkendala dalam proses penyerahan pelaku kejahatan kepada negara yang berhak mengadilinya. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia belum memiliki undang-undang nasional terkait permasalahan tersebut. Peran kepolisian dalam menangkap para pelaku kejahatan internasional yang dimulai pada tahun 1968 melalui kerjasama kepolisian antar negara akhirnya mempengaruhi lahirnya undang-undang nasional tentang ekstradisi pada tahun 1979. Oleh sebab itu, skripsi ini mencoba memberikan penjelasan bagaimana kepolisian Indonesia memiliki andil besar dalam pembentukan Undang-Undang Ekstradisi dan juga menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antar lembaga pemerintah terkait pembuatan undang-undang tersebut.

---

This thesis describes the successfulness of international crimes handling by Indonesian Police through International Police (Interpol) network. In spite of this condition, the treatment of those cases always be hampered by the process of crime actor handover to the country which deserves the right to prosecute. It occured due to Indonesian government had not been had national law relates to this problem. The role of Indonesian Police in arresting some crime actors all over states finally affected the born of national laws about extradition in 1979. Therefore, this writing tries to give some explanations about how Indonesian Police had big participation in the forming of Extradition Laws and how the interaction happened between governmental institutions in the making of this law."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang peran Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada saat kepemimpinan Soerjadi terhadap prestasi bulutangkis Indonesia. Pada saat periode kepemimpinan Soerjadi, tim bulutangkis Indonesia berhasil mencapai prestasi gemilang setelah berhasil menyandingkan lambang supermasi bulutangkis Piala Thomas dan Uber secara dua kali beruntun pada 1994 dan 1996. Hasil tersebut diraih berkat berbagai kebijakan dan strategi yang dilakukan PBSI, seperti melakukan perombakan dalam struktur kepengurusan dengan memasukan beberapa nama dari kalangan profesional, melakukan pembaruan dalam sistem latihan, dan memperhatikan hal-hal non-teknis dalam persiapan menghadapi turnamen yang akan diikuti. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, penulis mengumpulkan sumber primer yang berasal dari surat kabar dan sumber sekunder yang berasal dari buku, majalah, dan sumber internet, proses selanjutnya penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut untuk kemudian dituangkan dalam penulisan sejarah.

---

ABSTRACTThis research discussed about The Role of PBSI during the Soerjadi leadership period toward badminton achievements in Indonesia. On the Soerjadi leadership period, the Indonesian badminton team achieved a brilliant achievement after successfully became the champion in both Thomas and Uber Cup badminton two times in a row 1994 and 1996. These results were achieved due to various policies and strategies carried out by PBSI, such as doing a reorganization in the management structure by entering a several names from professionals, updating the training system and paying more attention to non-technical matters in preparation, to face the tournament that will be followed after. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography. First the study collects primary sources from newspapers and secondary sources from books, magazines and internet sources, the process follows the critics and interprets the data to later be written in historical writing."

"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."

"Skripsi ini membahas mengenai ldquo;Jalur Kereta Api Adelaide-Port Augusta 1856-1876 rdquo;. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya jalur kereta api dalam menyokong perekonomian dan perubahan sosial masyarakat Australia Selatan, khususnya di Adelaide. Serta, untuk mengetahui Peranan Jalur Kereta Api Adelaide ndash; Port Augusta Dalam Menyatukan Wilayah Selatan dan Utara Australia. Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, kritik sumber, selanjutnya dilakukan tahap interpretasi data, dan tahap terakhir adalah historiografi. Studi ini lebih terfokus kepada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat melalui adanya jalur kereta api, sedangkan pada studi-studi sebelumnya lebih banyak menunjukkan pembangunan jalur kereta api secara teknis. Rencana pembangunan jalur kereta api ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Australia dari Selatan ke Utara sampai Darwin. Akan tetapi, pembangunan jalur tersebut memakan waktu begitu panjang dari 1856-2004, maka penulisan hanya akan membahas peranan jalur kereta, dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi pada awal pembangunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jalur kereta api memiliki dampak yang positif dalam pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah, khususnya Adelaide.

---

This thesis discuss about Raiway of Adelaide Port Augusta 1856 1876 . This thesis aims to determine the impact of the railway in support of economic and social change in South Australia, particularly in Adelaide. Also, this thesis aims to find out the ldquo Role of the Adelaide Railway Augusta Railway In Uniting Australia 39 s Southern and Northern Territories rdquo . Methods and sources used in this study is the method of history, namely through the stages of heuristics, criticism of sources, further data interpretation stage and the last stage is historiography.This study is focused on the social and economic development of society through the railway line, whereas in previous studies more shows railway construction technically. Railway construction plan also aims to integrate the territory of Australia from south to north to Darwin. However, the construction of the track took so long from 1856 2004, that the thesis would only discuss the role of the train line, social and economic dynamics that occurred at early of the development. The results of this study show that the railway had a positive impact on social and economic growth in a region, especially Adelaide."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kehidupan yang dialami masyarakat saat terjadi hingga pasca depresi ekonomi di Negara Bagian Australia yaitu New South Wales pada tahun 1929-1933. Sejak Perang Dunia 1 wanita sudah mulai menggantikan posisi laki-laki sebagai buruh pabrik karena laki-laki diminta untuk membantu Inggris dalam perang tersebut. Hal ini membuat wanita harus bekerja agar dapat menafkahi keluarganya. Setelah jatuhnya wall street di Amerika tahun 1929 berdampak kepada perekonomian New South Wales yang semakin memburuk dan menimbulkan banyaknya pengangguran karena perusahaan-perusahaan mengalami kebankrutan. Laki-laki banyak yang menganggur sedangkan wanita dituntut memiliki peran ganda yaitu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Terjadi diskriminasi dalam sistem upah, wanita lebih kecil daripada laki-laki. Penulis menggunakan metode sejarah untuk melakukan penelitian ini, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historigrafi. Penelitian ini didasarkan pada sumber Arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia dan buku-buku terkait depresi ekonomi di New South Wales.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the life that people experience when it comes to post economic depression in the Australian state of New South Wales in 1929 1933. Since World War 1 women have started to replace men as factory workers because men are asked to help England in the war. This enables women to work in order to support their families. After the fall of wall street in America in 1929 impacted the worsening New South Wales economy and caused a lot of unemployment because companies went bankrupt. Many men are unemployed while women are required to have multiple roles of earning a living and taking care of the household. Discrimination occurs in the wage system, women are smaller than men. The author uses historical methods to conduct this research, namely heuristics, criticism, interpretation, and historigrafi. The research is based on Archives sources owned by the National Archives of Australia and books related to the economic depression in New South Wales. "

"ABSTRAKUsaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case. "