Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Electronic Road Pricing (ERP) merupakan skema jalan berbayar melalui road pricing sebagai mekanisme pengenaan retribusi akibat kemacetan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan agar kelancaran lalu lintas dapat dicapai sehingga masalah ekonomi dan sosial masyarakat akibat kemacetan dapat diatasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui besarnya nilai WTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dan besarnya nilai WTP pengguna jalan serta mengetahui besarnya nilai tarif yang optimal dalam pemberlakuan ERP di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil estimasi pada model regresi linier berganda diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai ERP dilihat dari Willingness To Pay (WTP) pengguna jalan adalah alokasi biaya transportasi, waktu tempuh, kecepatan kendaraan, durasi terkena kemacetan dan penggunaan joki, pendapatan per bulan, jenis pekerjaan dan keharusan menggunakan kendaraan. Nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar Rp 16.000. Nilai tersebut dapat dijadikan acuan dalam penetapan tarif ERP. Tarif Optimal dari pengurangan waktu 5 menit adalah Rp 13.500, waktu 10 menit adalah Rp 16.000, waktu 15 menit adalah Rp 22.700.

---

Electronic Road Pricing (ERP) is a scheme of pay road through road pricing as a mechanism for the imposition of levies due to congestion. This policy aims to address in order to smooth the traffic congestion can be achieved so that the economic and social problems due to congestion can be overcome. Purpose of this study was to determine the value of WTP, identifying the factors that influence the willingness to pay and the value of WTP road users as well as knowing the value of the optimal rates in the implementation of ERP in Jakarta. Based on estimates on multiple linear regression model known that the factors that influence the value of ERP views of willingness to pay (WTP) of road users is the allocation of transportation costs, travel time, vehicle speed, duration exposed to congestion and the use of jockeys, revenue per month, type of work and must use the vehicle. The average value of WTP (EWTP) Rp 16,000. This value can be used as a reference in setting the ERP rates. Optimal rates of reduction within 5 minutes is Rp 13.500, 10 minutes is Rp 16,000, while 15 minutes is Rp 22,700."

"ABSTRAKTujuan dari tesis ini adalah untuk menggambarkan bagaimana fungsi kualitas penyebaran (QFD). Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan ke dalam karakteristik kualitas dalam Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana pendekatan yang ada, integrasi SERVQUAL dan QFD dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas. Alumni peserta pelatihan di 2012-2014, terpilih sebagai kerangka sampling. Sebuah model SERVQUAL sebagai titik awal, dan kemudian mengidentifikasi desain pelayanan pada pendidikan dan pelatihan Inspektur Ketenagalistrikan menggunakan pendekatan QFD. Integrasi SERVQUAL dan QFD digunakan di dalam konsep kualitas pendidikan yang telah digambarkan melalui studi kasus.

---

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to describe how quality function deployment (QFD) methodology was employed for translating customer needs and expectations into the quality characteristics in a Functional Training of the Inspector of Electricity. This case study illustrates how an existing approach of SERVQUAL and QFD integration can be applied for quality improvement. Alumni of the training participants in 2012-2014, was selected as the sampling frame. A SERVQUAL model as a starting point, and then identifies service design functional Training of the Inspector of Electricity requirements using a QFD approach. This integration of SERVQUAL and QFD approaches in the conceptual Education of Quality model has been illustrated through a case study."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14.

The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller.

In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD)."

"Pekerja anak tetap menjadi masalah yang terus-menerus di negara berkembang seperti Indonesia, yang diperparah oleh pandemi COVID-19 karena gangguan ekonomi dan kehilangan sumber pendapatan. Akses rumah tangga terhadap kredit adalah faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk mempekerjakan anak, karena hal ini memengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dalam modal manusia dan mengurangi dampak ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara akses rumah tangga terhadap kredit dan insiden pekerja anak di Indonesia selama gangguan ekonomi, menggunakan analisis kuantitatif dari data Susenas 2021. Penelitian ini menemukan bahwa probabilitas pekerja anak dalam rumah tangga adalah 6,34% selama tahun yang sama, dan akses kredit mengurangi probabilitas pekerja anak, yang menunjukkan pentingnya stabilitas keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rumah tangga yang lebih besar, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, tempat tinggal di pedesaan, dan tahun pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah berkorelasi dengan tingkat pekerja anak yang lebih tinggi. Secara khusus, kemiskinan memediasi efek akses kredit terhadap pekerja anak. Penelitian ini memberikan wawasan untuk menginformasikan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi efektif untuk memerangi pekerja anak, terutama selama krisis ekonomi.

---

Child labor remains a persistent issue in developing countries like Indonesia, exacerbated by the COVID-19 pandemic due to economic disruptions and income losses. Household access to credit is a crucial factor influencing the decision to engage in child labor, as it affects the ability to invest in human capital and mitigate economic shocks. This study explores the relationship between household access to credit and the incidence of child labor in Indonesia during an economic disruption, using quantitative analysis from Susenas 2021 data. The study found that the probability of household child labor is 6.34% during this same year, and credit access reduced the probability of child labor, suggesting the importance of financial stability. The study also found that larger households, female-headed households, rural residences, and lower years of schooling of household heads correlated with higher rates of child labor. Notably, poverty mediates the effect of credit access on child labor. This research provides insights to inform policymakers and stakeholders in developing effective strategies to combat child labor, especially during economic crises."

"The primary objective of this study is to investigate the Indonesian LQ45 stock market's reaction to the second US interest rate hike in 2022, as well as the effect of the type of industry (financial or other industries) and the proportion of foreign ownership on the reaction. The event study test revealed that the LQ45 stock market reacted less negatively to the second US interest rate hike in 2022 compared to market expectations, leading to a positive abnormal return during the dates surrounding the event in general, consistent with the findings mentioned and documented in a previous study (Sumantri, A., Mardani, R.M., & Prioyono, R.A., 2022). Furthermore, the regression result shows that the negative returns for the financial sector will be lower than for others, thus leading to a less positive abnormal return for the financial sector, which corresponds to the findings of (Jiayi Kang, 2023) who concluded that higher interest rates could lead to higher interest rates in the interest rate market reducing loan demand, and money would also flow from the stock market to the bond market, dealing a huge blow to banking funds. This demonstrates that the type of industry while controlling for foreign ownership levels and debt to equity ratio has significant impact on stock market reaction and provides evidence regarding the performance of the financial industry. Finally, it has been demonstrated that the proportion of foreign ownership does not have any influence on the stock market reaction for all event windows in the length of observation, which is not consistent with the findings of (Jeongsim Kim, 2023).

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi reaksi pasar saham LQ45 Indonesia terhadap kenaikan suku bunga AS yang kedua di tahun 2022, serta pengaruh jenis industri (industri keuangan atau industri lainnya) dan proporsi kepemilikan asing terhadap reaksi tersebut. Hasil pengujian studi peristiwa menunjukkan bahwa pasar saham LQ45 bereaksi lebih tidak negatif terhadap kenaikan suku bunga AS yang kedua di tahun 2022 dibandingkan dengan ekspektasi pasar, yang mengarah pada abnormal return yang positif pada tanggal-tanggal di sekitar peristiwa tersebut secara umum, konsisten dengan temuan yang disebutkan dan didokumentasikan pada penelitian sebelumnya (Sumantri, A., Mardani, R.M., & Prioyono, R.A., 2022). Lebih lanjut, hasil regresi menunjukkan bahwa return negatif untuk sektor keuangan akan lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga menyebabkan abnormal return yang kurang positif untuk sektor keuangan, yang sesuai dengan temuan (Jiayi Kang, 2023) yang menyimpulkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi di pasar suku bunga yang mengurangi permintaan kredit, dan uang juga akan mengalir dari pasar saham ke pasar obligasi, yang memberikan pukulan besar pada dana perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis industri memiliki dampak yang signifikan terhadap reaksi pasar saham dan memberikan bukti mengenai kinerja industri keuangan. Terakhir, telah telah didemonstrasikan bahwa proporsi kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap reaksi pasar saham LQ45 untuk semua rentang waktu pengamatan, yang berarti tidak konsisten dengan temuan (Jeongsim Kim, 2023)."

"This study investigates the relationship of energy consumption on human development in Indonesia, employing a panel data analysis from 2010 to 2022 across 34 provinces. Utilizing entity fixed-effects regression models, the study reveals that increased energy consumption significantly enhances various human development indicators, including the Human Development Index (HDI), life expectancy, mean years of schooling, and per capita expenditure. The findings align with existing literature, highlighting the importance of energy access in promoting economic and social well-being. Key results indicate that a higher gross regional domestic product (GRDP) consistently improves all human development indicators, while inflation has a detrimental effect. The study also identifies significant positive impacts of domestic direct investment on human development outcomes.

---

Studi ini meneliti hubungan konsumsi energi terhadap pembangunan manusia di Indonesia, menggunakan analisis data panel dari tahun 2010 hingga 2022 di 34 provinsi. Dengan menggunakan model regresi efek tetap entitas, studi ini mengungkap bahwa peningkatan konsumsi energi secara signifikan meningkatkan berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, yang menyoroti pentingnya akses energi dalam mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa produk domestik bruto regional (PDRB) yang lebih tinggi secara konsisten meningkatkan semua indikator pembangunan manusia, sementara inflasi memiliki efek merugikan. Studi ini juga mengidentifikasi hubungan positif investasi langsung domestik terhadap hasil pembangunan manusia."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants. The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."

"Rasio elektrifikasi yang rendah di 3 daerah kabupaten/kota di bagian timur Pulau Sumbawa tidak begitu mengalami perubahan yang berarti selama beberapa tahun terakhir. Kondisi rasio elektrifikasi yang konsisten lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional menjadi poin perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasio elektrifikasi di daerahtersebut. Untuk mengkaji hal tersebut digunakan model regresi linear berganda atas data runtun waktu yang mencakup 3 daerah kabupaten/kota dan periode waktu bulanan, mulai Januari 2005 sampai dengan Agustus 2010. Berdasarkan pertimbangan tentang ketersediaan data runtun waktu dalam periode bulanan maka diputuskan bahwa model regresi linear berganda sebagai model yang cocok. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kapasitas terpasang ke rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap rasio elektrifikasi dan biaya pokok produksi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio elektrifikasi. Sedangkan tarif berpengaruh negatif dan significant secara statistik terhadap rasio elektrifikasi, walaupun hal itu berbeda dari hipotesis awal yang menyatakan bahwa tarif berpengaruh positif pada rasio elektrifikasi.

---

Low electrification ratio in 3 regions/municipal that located in the east Sumbawa island does not have significant improvement during recent years. Condition of electrification ratio that consistently stays at lower level than national electrification ratio has become point of concern for local government. So that, it is necessary to investiga te factors affecting electrification ratio in mentioned area.

To analyze that case a multiple linear regression model is utilized on the time series data that covered 3 regions and on monthly periods, started from January 2005 until August 2010. Based on consideration regarding to the availability of time series data in the monthly periods, a decision is taken that multiple linear regression is the suitable method.

Estimation result shows that installed capacity of electric meters for households has a positive effect and statistically significant to electrification ratio and production cost has a negative effect and statistically significant to electrification ratio. Meanwhile tariff also has a negative effect and statistically significant to electrification ratio, even though it violates original hypothesis which stated that tariff should give positive effect on electrification ratio."