Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor. Kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarif khusus bagi bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pajak terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsepsi implementasi kebijakan menurut Edwards III yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini dan terdapat hambatan berupa kurang menariknya kebijakan dan kurang intensifnya sosialiasi yang diberikan oleh pihak implementor.

---

ABSTRACTThis study aims to describe the implementation of income tax policy on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports and identify obstacles and solutions in the application of income tax policies on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports. The Income Tax Policy on interest on deposits from Foreign Exchange Export Results discussed in this study is a special rate for interest on deposits from Foreign Exchange Export Results as regulated in PP No. 123 of 2015 concerning Income Tax on Interest on Deposits and Savings and Bank Indonesia CertificatesThe research method used is qualitative in-depth interview data collection techniques. The results of this study are that in the implementation of tax policy there are four factors that determine the success of the policy as Edwards III's conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy and there are obstacles in the form of less attractive policies and less intensive socialization provided by the implementor."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas transaksi pemanfaatan produk digital dari luar daerah pabean dalam transaksi B2C yang menggunakan mekanisme customer collection/reverse charge. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan regulasi Goods and Services Tax (GST) di Australia dijadikan dasar komparasi untuk dapat menentukan desain kebijakan administrasi dalam mengatasi kesulitan pengadministrasian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikomparasikan, regulasi PPN di Indonesia dengan GST di Australia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pengadministrasiannya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pihak penyedia produk digital dari luar negeri di masing-masing negara agar dapat melakukan pemungutan PPN/GST, definisi yang jelas mengenai termasuk kemana produk digital ini, dan juga tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang atas transaksi ini di Australia yang menekankan kepada supplier collection. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil komparasi tersebut adalah dengan membuat mekanisme pendaftaran baru untuk pihak penyedia produk digital dari luar Indonesia agar dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari konsumen akhir dengan cara disimplifikasikan mekanisme pendaftaran serta kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThe rapid development of technology nowadays resulting in a product which has no physical form whatsoever called digital product that can be transacted across countries with end users can easily utilize those products via internet in business-to-consumer (B2C) transaction. This research discusses about the difficulty in administrating the collection of Value Added Tax (VAT) in Indonesia in regards with the destination principle for digital product supplies from overseas in B2C transaction that currently using the customer collection/reverse charge mechanism. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. Regulation comparison between VAT in Indonesia and Goods and Services Tax (GST) in Australia is set to be the basis in determining the policy design to address the difficulty that is mentioned. The result from this research shows that in terms of regulation comparison, there are significant differences in how both countries administer the collection of VAT/GST. Those differences are the provision regarding the registration for foreign suppliers of digital products to collect VAT/GST, clear definition regarding which categories these digital supplies belong to, and the procedures to collect and report the VAT/GST payable in this transaction with Australia using the supplier collection mechanism to administer that. Policy design based on that comparison is that Indonesia needs to create new registration system for foreign suppliers of digital products so they could collect VAT from their end users consumers for this transaction with simplified mechanism for both registration and their fulfilment of tax obligations."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"ABSTRAKE-Filing merupakan bentuk penerapan e-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterapkan selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi satu dekade kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dengan e-Filing studi di wilayah Jabodetabek dengan menguji indikator evaluasi William N. Dunn untuk periode 2008 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Jabodetabek, dilengkapi dengan wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan indikator evaluasi William N. Dunn, sehingga dinyatakan berhasil.

---

ABSTRACTE Filing is a form of the implementation of e Government by the Directorate General of Taxation which has been applied for more than 10 years. This study aims to evaluate a decade of the policy of reporting annual income tax return of individual with e Filing study in Jabodetabek area by testing the evaluation indicators of William N. Dunn for the period 2008 to 2017. This study uses quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires distributed online to individual taxpayers domiciled in Jabodetabek, equipped with in depth interviews, and library research. The results of the study indicate that the policy has been in accordance with the evaluation indicator of William N. Dunn, so declared successful."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif post positivist dan teknis analisis data kualitatif. Hasilnya adalah pajak sarang burung walet tidak memenuhi asas revenue productivity dan terdapat beberapa tantangan yang menghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal, yaitu terdiri dari lingkungan habitat burung walet yang harus memiliki ketenangan sehingga BP2D tidak dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, domisili pengusaha sarang burung walet yang mayoritas tidak berada di wilayah yang sama dengan objek pajak, dan tingkat kepatuhan dan tertutupnya kelompok sasaran. Saran untuk pemerintah, yaitu dapat tetap menerapkan kebijakan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet atau kebijakan alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan policy termination sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan membuat kebijakan lain, yaitu kebijakan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seperti yang telah diterapkan di daerah lain.

---

The low contribution of tax revenue of swallow nest in Tegal regency needs a review related to the fulfillment of the principle of revenue productivity. This research aims to analyze swallow nest tax policy in terms of the principle of revenue productivity and the challenge of collecting swallow nest tax in Tegal regency. This research was conducted with quantitative post positivist approach and technical analysis of qualitative data. The result is swallow nest tax does not meet the principle of revenue productivity and there are some obstacles obstruct the collection of swallow nest tax in Tegal regency. The obstacles consist of swallow birds habitat must have quiet place which affect BP2D can not get into the swallow nest building, swallow nest entrepreneurs domicile are mostly not in the same area as the tax object, the level of obedience and closed target group. Suggestions for the government is to keep applying the swallow nest tax policy by optimizing the revenue of the swallow nest tax or other alternative policy the government be able to perform policy termination comply with Article 2 paragraph 4 of Regulation Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and User Charges and make other policies, namely user charges permit for management and exploitation of swallow nest policy as has been applied in other areas."

"Produktivitas sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan, namun tidak diiringi dengan penerimaan Pajak penghasilan PPh final dari usaha jasa konstruksi. Selain itu jika dibandingkan dengan target penerimaan PPh final konstruksi, realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi semakin mengalami penurunan sehingga tax gap menjadi lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang terkait dengan asas revenue productivity, yang belum tergali dari penghasilan atas jasa konstruksi. Pemenuhan asas revenue productivity secara memadai akan menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah fungsi budgetair. Oleh karena itu, evaluasi asas revenue productivity atas pajak penghasilan final dari usaha jasa konstruksi perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dari asas revenue productivity yaitu pencapaian kecukupan target penerimaan PPh final usaha jasa konstruksi belum memenuhi bahkan cenderung menurun, artinya kemampun PPh final jasa konstruksi dalam memproduksi penerimaan juga semakin menurun, dan efisiensi biaya pemungutan cenderung mengalami penurunan. Faktor tantangan pemungutan PPh final dari jasa konstruksi, antara lain yaitu dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam dua pasal, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan perbedaan waktu pembayaran atas penghasilan jasa konstruksi berupa penundaan, sehingga pemungutan PPh final juga tertunda. Kebijakan alternatif yang diusulkan untuk meningkatkan revenue productivity adalah menaikan tarif PPh final atau mengganti sistem pemungutan skeduler final menjadi global.

---

The productivity of the construction sector is constantly increasing, but it is not accompanied by the revenue of final income tax from the construction services business. In addition, compared to the target and realization of the final income tax revenues from construction services has decreased so that the tax gap becomes larger. This indicates that there is unexplored potential of income on construction services for tax revenues associated with the principle of revenue productivity. The fulfillment of the principle of revenue productivity will ensure the implementation of the tax function as an instrument to finance the government 39 s expenditure needs budgetair function. Therefore, the evaluation of revenue productivity principle of the final income tax from construction service business needs to be researched. This research uses post positivist method with qualitative data analysis technique.

The results of this study is from the principle of revenue productivity that is the achievement of revenue targets The final income tax on construction services has not been adequate and even tends to decrease, meaning that the final income tax of construction services in producing revenue also decreases, and the efficiency of collection tax tend to decrease. The challenge factors in the final income tax collection of construction services are the legal basis for the imposition of income tax on construction services stipulated in two articles, the low compliance of the Taxpayer in submitting the Annual Tax Return, and the difference in the payment of the income of construction services in the form of delay, also delayed tax revenues. The proposed alternative policy to increase revenue productivity is to raise the final income tax rate or change the final collection system to the globa system. "

"ABSTRAKRokok konvensional dan rokok elektrik merupakan barang yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dikarenakan menghasilkan negatif, maka Pemerintah perlu mengendalikan konsumsi kedua barang ini dengan dikenakannya Pungutan Negara. Pungutan Negara ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dari latarbelakang ini, Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan atas pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik, serta mengetahui perbedaan perlakuan atas pungutan negara pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok konvensional terdiri dari tiga pungutan negara, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau, sedangkan untuk Pungutan Negara tingkat Daerah yaitu Pajak Rokok. Rokok elektrik terdiri dari dua pungutan, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau. Selain itu, Perbedaan perlakuan pungutan negara atas rokok konvensional dan rokok elektrik, yang pertama terdapat perbedaan tarif Cukai atas kedua barang tersebut, kedua terdapat perbedaan perlakuan sistem pengenaan PPN yang bersifat satu tingkat, dan ketiga yaitu pengenaan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah menyetarakan tarif cukai kedua barang tersebut dan persamaan perlakuan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut.

---

ABSTRACT

Conventional cigarettes and e-cigarettes are goods that produce negative externalities. Because it produces negative externalities, the Government needs to control the consumption of these two goods by being subject to State Levies. There are state levies that are direct and indirect. From this background, this study discusses the evaluation of policies on state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes. This study aims to determine the structure of state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes, and to know the differences in treatment of state levies on conventional cigarettes and e-cigarettes. This research is qualitative research with descriptive research and qualitative research methods.

The results of this study indicate that conventional cigarettes consist of three state levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products, while for regional level levies, namely cigarette tax. Electric cigarettes consist of two levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products. In addition, the difference in treatment of state levies on conventional cigarettes and electric cigarettes, the first is the difference in excise rates for the two goods, secondly there is a difference in treatment of the singlestage VAT imposition system, and the third is the cigarette tax imposition on both goods. From the results of this study it is recommended that the government equalize the excise tariffs of the two goods and the Cigarette Tax treatment equation for the two goods."