Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa dalam pelaksanaan prosedur merger antara GDF dan Suez. Permasalahan muncul ketika KE menyatakan penolakannya terhadap merger, dikarenakan potensi merger menghalangi kompetisi pada pasar-pasar UE. Interaksi tersebut dilakukan di dalam tiga tahap yang pada akhirnya menghasilkan keputusan KE mengizinkan dilanjutkannya proses merger. Dilatarbelakangi oleh analisa atas berbagai pendekatan integrasi internasional yang menunjukkan peran dominan negara, penelitian ini pada akhirnya memberikan suatu studi kasus yang mengetengahkan supranasionalisme institusi internasional terhadap negara. Temuan penelitian ini dipandang menghadirkan karakteristik baru hubungan antara negara dengan institusi internasional yang secara khusus tercermin di dalam studi kasus interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa. Dengan landasan tiga peraturan UE, yakni Competition Regulation, Merger Regulation, dan Gas Directives, ditunjukkan bahwa pemerintah Perancis merupakan suatu aktor subordinat tehadap Komisi Eropa. Sehingga, dalam upayanya mencapai kepentingan nasional, Perancis harus melakukan berbagai penyesuaian sebagai bentuk compliance terhadap otoritas KE.

---

This thesis elaborates the interaction between France and the European Commission during the implementation of merger procedure for Gaz de France and Suez. Conflict emerged when the European Commission objected the merger and concluded that it raises serious doubts as to its compatibility with the common market. The interaction happened in three stages and ended by EC?s permission for the continuation of the merger. Against the conventional approaches on international integration as its theoretical backdrop, this thesis provides an elaboration of a case study where international institution plays a supranational role in its relations with state. Therefore, this thesis is considered to offer a new characteristic of relations between international institution and member state, especially in the case of EC and France. With Competition Regulation, Merger Regulation, and Gas Directives constrained its behavior, France is positioned as a subordinate actor vis à vis EC. Therefore, in order to achieve its national security, France is obliged to comply with authority exerted by EC.

Abstrak :
Sistem nilai tukar merupakan salah satu alat kebijakan makroekonomi yang memiliki dimensi nasional dan juga internasional. Model Mundell-Flemming menunjukkan bagaimana negara harus melepaskan salah satu dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Penelitian ini akan menyelidiki alasan dibalik penolakan China terhadap tekanan Amerika Serikat dalam isu reformasi sistem nilai tukarnya. Terbukti bahwa China mengorbankan mobilitas modal internasional demi stabilitas nilai tukar dan otonomi kebijakan moneter. Terlebih lagi, sebagai satu negara berdaulat, China melihat otonomi negara menjadi hal yang mutlak.

---

Exchange rate system is a tool of macroeconomic policy which has both national and international dimension. Mundell-Flemming model exemplifies how a government has to renounce one of the three desired macroeconomic situations. This research will examine China?s raison d'être behind its objection towards pressure from United States of America in the issue of exchange rate system reform. It is proved that China surrenders international modal mobility, in order to have stability of exchange rate and monetary autonomy. Furthermore, as a sovereign state, China perceives state-autonomy in this issue as something absolute.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul “Hubungan Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal Dalam Sektor Pertambangan, Studi Kasus : Implementasi Community Development (Comdev) BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan, manfaat dan kendala community development BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya, dan 2) mengetahui model interaksi masyarakat lokal dan Perusahaan Multinasional yang saling menguntungkan di negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan langsung dan telaah pustaka dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif hubungan internasional. Kasus ini dikaji dengan perspektif hubungan internasional karena keberadaan MNC’s sebagai non State actor yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara dan beroperasi melalui foreign direct investment (FDI) dan berinteraksi di wilayah negara lain. Tulisan ini antara lain berisi telaah akademis tentang implementasi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk program pengembangan masyarakat (Community development) PT Lahai Coal BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya. Program community development (comdev) adalah program yang lazim digunakan sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak operasionalnya. Pelaksanaan CSR PT Lahai Coal sebagai salah satu anak perusahaan BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, dilakukan melalui pelaksanaan comdev dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sejumlah program comdev yang dilaksanakan PT LC dampaknya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, khususnya dalam hal peningkatan derajat hidup mereka. Pendekatan CSR dilakukan melalui melalui keterlibatan langsung, dan melalui mitra dengan lembaga lain, yaitu NGO/LSM dan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan antara MNC’s dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat positif atau saling menguntungkan satu dengan yang lain, dimana kedua belah pihak mendapat manfaat dari hubungan tersebut. ......This research entitled " The Relation between Multinational Corporations (MNC's) with Local Community in The Mine Working Sector, Case Study : The Implementation of Community Development (Comdev) of BHP Biliton in Regency of Murung Raya, Centre of Bomeo." This research aims to: 1) to examine the implementation, benefits and challenges of BHP Billiton’s community development action in the Regency of Murung Raya, and 2) to know the model of interaction between The Local Community and The Multinational Corporations which mutually beneficial in developing countries. The research methode which have been used is qualitative with case study approach. Collecting data is done through interviews, direct observations, literature studies (books, joumals, and documents), and then being analyzed with the perspective of International relations. The case is reviewed with the perspective of intemational relations because of the existence of the MNC's as a non-state actor that action across State boundaries and sovereignty operates through foreign direct investment (FDI) and interaction in the other countries. This paper contains of academic research about the implementation of Corporate Social Respohsibility (CSR) program in the form of community development programs (comdev) of PT Lahai Coal BHP Billiton in the Regency of Murung Raya. Comdev program is commonly used as a company is generally indicated in the company's responsibility to the community in the area of operations affected due to the mine workings. The implementation of CSR PT Lahai Coal as a subsidiary of BHP Billiton in Regency of Murung Raya in Central of Borneo is done through the implementation of community development in the field of education, health and capacity building for community. A numbers of PT LC’s comdev programs impacted for local community, especially to increasing the degree of Citizen’s live. CSR approach were done through the direct involvement and relations with the other institutions, as NGO/NGOs and government institutions. In connection with the relationship between MNC's and local communities indicate that this relationship is mutually beneficial, or positive to one another, where both parties can have the benefit from the relationship.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai EPA sebagai bentuk diplomasi bilateral Jepang di tiga kawasan yakni Asia, Amerika Latin dan Karibia serta Eropa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain eksplanatif. Untuk menjawab bagaimana motif dan karakteristik yang melatarbelakangi pembentukan EPA di tiga kawasan di dunia berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan ekonomi Jepang?. Penulis menggunakan konsep diplomasi bilateral yakni usaha pemenuhan kepentingan nasional negara dalam hubungannya dengan negara lain atau dapat pula berarti "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Yang dalam hal ini adalah pencapaian ekonomi Jepang. Hasil penelitian menunjukkan jika calon mitra memiliki karakteristik volume perdagangan tinggi, aktivitas bisnis yang akan timbul berkat EPA berkembang pesat, dan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan karena ketiadaan EPA relatif tinggi, maka Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra potensial tersebut. ......This analysis discusses about EPA as bilateral diplomacy form of Japan in Asia, Latin America, Caribia and Europe. This analysis is qualitative research, with eksplanatif design which is directed to answer how motif and characteristics which support the process of EPA in three regions in the world as the movement of Japan to achieve its economic interest. The writer of this analysis deploys bilateral diplomacy concept which explains the way of an act of a state to fullfil its national interest in its relations toward another. On the other words, bilateral diplomacy is a kind of management of how state interacts with other to survive its national interest. The result of this analysis shows that if another state as partner of Japan has high volume of trade, EPA will support business activities to grow up more. In reverse, the absent of EPA wil influence the achievement of economic benefit. In this situation. Japan will contribute to increase its partner?s economic interest by forming EPA as the way to boost up economic benefit of both states.

Abstrak :
Inti dari penelitian ini adalah tentang liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia periode tahun 2000-2008 yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atasi keanggotaannya dalam rezim internasional, seperti WTO. Untuk itu Indonesia menerbitkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana jalannya liberalisasi telekomunikasi di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Indonesia untuk menjalankan komitmen sektor telekomunikasi yang telah dituangkan dalam forum perdagangan internasional seperti WTO, AFAS dan EPA. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi pustaka terkait tema penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah terikat dengan rezim internasional dan peneliti menyarankan agar pemerintah Indonesia mulai menata kebijakan domestiknya untuk melindungi kepentingan nasional dari tekanan rezim internasional. ......The focus of this study is liberalization on telecommunication sector in Indonesia year 2000-2008. This liberalization is one of consequences as being member of international regime, like WTO. Hence, the government of Indonesia issued Law Number 36 year 1999 concerning Telecommunication. The purpose of this study is to understand the process of liberalization on telecommunication in Indonesia and the policies made by Indonesia to follow up the commitments in telecommunication sector which were submitted in the international trade forums as WTO, AFAS and EPA. This research is analysis descriptive. The data were collected by doing library research regarding the study. This study shows that Indonesia is binded to international regime and the researcher suggests the government of Indonesia to make domestic policies to protect national interest from international regime pressure.

Abstrak :
Krisis Asia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi yang cukup menarik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, likuidasi 16 bank di Indonesia, maraknya demonstrasi, hingga pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B J. Habibie merupakan dampak dari krisis Asia. Tesis ini menjelaskan mengenai Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia di Masa Krisis Asia Tahun 1997-2000. Dalam hal ini berbagai bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia didalamnya merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri yang juga diperkuat dengan beberapa teori lainnya sehingga pada hasil penelitian dapat terlihat mengenai kepentingan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997-2000. ......Asian Crisis in 1997 was an interesting economic phenomenon. A weakening of the rupiah exchange to US Dollar, liquidation of 16 banks in Indonesia, widespread demonstrattion and the tum off the leadership president from Soeharto to BJ Habibie were the impact of Asian Crisis. This Thesis describes The Japan interest in economic aids to Indonesia in time of Asian Crisis 1997-2000. In this case, The Japan economic assistance to Indonesia is a part of the national interest of Japan. One of the theory used in this research is theory of foreign policy and also reinforced by some others theory so the research result can be seen on Japan interest to Indonesia in time of Asian crisis in 1997-2000.