Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan dan studi tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini, banyak menggunakan kasus data silang .antar negara (cross-country analysis). Di lain pihak, landasan teori yang digunakan banyak mengacu pada model pertumbuhan neo-klasik. Dalam model tersebut perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara sebagian besar dijelaskan menggunakan fungsi produksi agregat dengan variabel modal dan tenaga kerja. Perkembangan teori pertumbuhan terakhir yang diintrodusir sekitar tahun 1980-an [dikenal dengan sebutan Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) atau Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory)]; telah memasukkan berbagai aspek sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Aspek penentu pertumbuhan ekonomi ini, antara lain meliputi: (i) Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia; (ii) Aspek Sumbangan Sumber Daya Fisik; (iii) Aspek Perdagangan Luar Negeri; (iv) Aspek Kerangka Ekonomi dan Kelembagaan; dan sebagainya. Orientasi studi empirik yang akhir-akhir ini dilakukan juga telah mengarah pada penggunaan data deret waktu (time-series analysis) yang diterapkan untuk kasus negara tertentu.Berdasar pada permasalahan di atas, maka tujuan dari studi ini, yaitu: (i) Menguji stabilitas data/variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia; (ii) Mengindentifikasikan berbagai variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia; serta (iii) Mengetahui variabel-variabel makro yang dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, khususnya yang berkaitan dengan alat analisis data, yaitu Metode Regresi Persamaan Tunggal (Single Equation Regression) yang diestimasi dengan Teknik Kointegrasi (Cointegration Techniques) dan Model Koreksi Kesalahan (ECM: Error Correction Model). Kedua alat analisis ini digunakan dengan pertimbangan bahwa data/variabel makro ekonomi kebanyakan mempunyai kecenderungan atau trend yang tidak stasioner (non-stationary trend), Bila model regresi konvensional dipaksakan terhadap data/variabel makro yang tidak stasioner, akan dihasilkan pola hubungan regresi yang lansung/palsu (spurious regression relationships) dan segala interpretasinya akan menyesatkan. Di samping teknik analisis regresi di atas, juga digunakan model Analisis Angka Pengganda (Multiplier Analysis) untuk memperkirakan besaran angka pengganda dari beberapa variabel makro di Indonesia.Dengan memperhatikan rumusan tujuan seperti yang tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari studi yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut: (i) Kebanyakan data/variabel makro ekonomi di Indonesia mempunyai sifatlpola yang tidak stabillstasioner. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya variabel makro perekonomian Indonesia yang tidak signifikan pada pengujian stasioner orde/derajat 0 (nol). Sebagai contoh, kelompok variabel PSDM [Pengembangan Sumber Daya Manusia], hanya variabel Logaritma Angkatan Kerja, Pertumbuhan Angkatan Kerja, Pertumbuhan Anggaran Pendidikan, dan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang stasioner pada orde 0 (nol). Sedang variabel Logaritma Jumlah Penduduk, Logaritma Anggaran Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk, Proporsi Anggaran Pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto, dan Tingkat Partisipasi Jenjang Pendidikan Tinggi atau Universitas stasioner pada orde I (satu), serta masih ada variabel PSDM yang stasioner pada orde yang lebih tinggi [orde 2 (dua)]. Secara umum dapat disimpulkan bahwa data/variabel makro ekonomi yang stasioner pada orde 0 (nol) adalah variabel-variabel makro dalam bentuk pertumbuhan, sedang yang stasioner pada orde 1 (satu) adalah variabel-variabel makro dalam bentuk proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto. Hasil yang demikian mendukung digunakannya Teknik Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan dalam mengestimasilmembentuk model pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Dari hasil analisis Regresi Kointegrasi ditemukan bahwa variabel-variabel makro ekonomi yang berpengaruh secara positip terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu: Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, APK [Angka Partisipasi Kasar] Jenjang Pendidikan SMA, APK Jenjang Pendidikan TinggilUniversitas, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Tabungan Domestik dan Nasional Bruto, Pemasukan Modal Luar Negeri, Ekspor, dan Indeks Keterbukaan Perdagangan [Nilai Ekspor-Impor]. Sedang yang berpengaruh secara negatip, yaitu: Nilai Tukar Perdagangan, Strategi Kebijakan Perdagangan, Tingkat Inflasi, Perolehan Pajak, dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah.Dari hasil Analisis Model Koreksi Kesalahan [ECM] ditemukan bahwa semua variabel makro ekonomi yang digunakan dalam analisis ini, dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang negatip terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedang dalam jangka panjang sifat-sifatnya hampir sama dengan yang dihasilkan dari analisis Regresi Kointegrasi, baik dari hasil ECM yang sebenarnya maupun dari hasil simulasinya. Dari hasil analisis Angka Pengganda ditemukan bahwa besaran angka pengganda untuk beberapa variabel makro, besarnya hampir sama dengan perubahan koefisien elastisitas regresi ECM dari jangka pendek menuju ke jangka panjang.(iii) Dengan menggunakan parameter elastisitas jangka panjang dari hasil analisis Regresi Kointegrasi dan basil simulasi jangka panjang model ECM, maka beberapa variabel makro yang dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia [5(lima) besar dari yang paling dominan, adalah sebagai berikut: (a) Dari basil analisis Regresi Kointegrasi yaitu: APK Jenjang Pendidikan TinggilUniversitas, Tabungan Domestik Bruto, Ekspor, Pemasukan Modal Luar Negeri, serta Tabungan Nasional Bruto. (b) Dari hasil analisis regresi ECM basil simulasi jangka panjang yaitu: Tabungan Domestik Bruto, Tabungan Nasional Bruto, Ekspor, Keterbukaan Perdagangan Internasional, serta Pemasukan Modal Luar Negeri.Berangkat dari kesimpulan di atas, maka beberapa implikasi kebijakan yang dapat ditempuh yaitu: (i) Berkaitan dengan Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia, diperlukan kebijakan pengendalian jumlah penduduk, peningkatan mutulkualitas angkatan kerja, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan sebagainya. (ii) Berkaitan dengan Variabel Sumbangan Sumber Daya Fisik, diperlukan kebijakan yang mengacu pada peningkatan efisiensi pemanfaatan modal, alokasi investasi pada sektor yang tepat (benar-benar produktif), peningkatan iklim menabung yang disertai dengan peningkatan kesehatan sektor perbankan, pengurangan ketergantungan pada dana dari luar negeri (khususnya yang berupa pinjaman), kebijakan di bidang investasi yang mendorong peningkatan Penanaman Modal Asing, dan sebagainya. (iii) Berkaitan dengan Variabel Perdagangan Luar Negeri, diperlukan kebijakan peningkatan ekspor (khususnya terhadap komoditi ekspor yang membutuhkan komponen impor yang rendah), peningkatan keterbukaan perdagangan (pengaturan tata niaga perdagangan dalam bentuk pengurangan berbagai macam proteksi), pengendalian impor (khususnya terhadap barang-barang konsumsi), peningkatan visi terhadap pengembangan industri yang berdaya saing tinggi dan sebagainya. (iv) Berkaitan dengan Variabel Kerangka Ekonomi dan Kelembagaan, diperlukan kibijakan pengendalian inflasi agar tetap berada pada batas-batas yang wajar bagi perekonomian, kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dan pembiayaan defisit dalam APBN, kebijakan perpajakan yang tidak berdampak pada penurunan kemampuan berproduksi dan berinvestasi bagi produsen, kebijakan pengeluaran pembangunan pemerintah yang ditujukan untuk menyediakan sarana atau infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi swasta, dan sebagainyaSementara itu, beberapa saran untuk pengembangan studi di masa de-pan yaitu: (i) Perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hasil studi dengan cara menambah observasi data makro ekonomi. Jangkauan pengamatan dalam studi ini yaitu antara tahun 1967-1995, yang banyak pihak mengatakan bahwa kondisi fondamental makro ekonomi Indonesia cukup baik, sedang perekonomian Indonesia mulai memburuk sejak pertengahan Juli 1997.(ii) Perlu disertakan variabel-variabel lain yang bersifat non-ekonomi, misalnya: tahun-tahun dilaksanakan pembunuhan suara, banyaknya huruhara pada tahun-tahun tertentu, jumlah pembunuhan penduduk dalam satu tahun, dan sebagainya. Model-model pertumbuhan yang mempertimbangkan variabel-variabel non-ekonomi di atas, telah banyak diterapkan dan dilakukan di Iuar Indonesia. (iii) Jenis data dan teknik pengukurannya masih sangat sederhana dan belum digunakan data kuartalan yang menjadikan uji stasioneritas belum begitu valid. Dengan kata lain semakin banyak rangkaian data time series, akan semakin valid tingkat uji stabilitaslstasioneritas dari data makro yang akan dianalisis, khususnya untuk kepentingan pembentukan model Regresi Kointegrasi dan perumusan Model Koreksi Kesalahan (ECM: Error Correction Model). (iv) Dalam perhitunganlanalisis angka pengganda (multiplier analysis) masih digunakan asumsi yang sangat sederhana, yaitu perekonomian 4 (empat) sektor dengan tidak mempertimbangkan keberadaan pasar uang, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Dengan model penurunan angka pengganda yang sangat sederhana ini, maka kesimpulan dan implementasi kebijakan yang dapat diambil juga masih sangat terbatas. (v) Terakhir, pemanfaatan program komputer selain Program Micro-TSP Versi 7.0 (misalnya: Program Shazam, RATS, dan sebagainya), kemungkinan akan dihasilkan variasi yang lebih luas lagi, khususnya untuk pengujian stasioneritas data-data dasar yang akan digunakan untuk pembentukan model-model pertumbuhan ekonomi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa perkembangan produktivitas, efisiensi, dan kemajuan teknologi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada industri alat angkutan (ISIC 384). Adapun model yang digunakan adalah mengunakan fungsi produksi meta. Dalam studi ini, industri alat angkutan dinnci menurut wilayah, yang mana terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.Dari hasil studi ini, ternyata hipotesa, fungsi produksi bersifat non homotetik, tidak bersifat constant return to scale, dan kemajuan teknologi tidak bersifat natal secara nyata terbukti. Hipotesa produktivitas tenaga kerja, efisiensi pada tahun dasar dan laju pertumbuhan efisiensi input dan output industri alat angkutan di DKI Jakarta terbaik, di tolak.Laju pertumbuhan efisiensi modal antar wilayah bervariasi namun sama-sama mengalami penurunan kualitas input kapital. Di sisi lain untuk input tenaga kerja ada kecenderungan peningkatan efisiensinya, dengan laju yang cukup berbeda.Sementara itu, tingkat efisiensi dan laju efisiensi outputnya antar wilayah sama dengan wilayah base, yaitu sebesar satu kecuali Jawa Barat, di mana tingkat efisiensi output pada tahun dasar terlalu tinggi. Adapun laju pertumbuhan efisiensi output sebesar 1,099 untuk semua wilayah, kecuali Jawa barat (-1,98). Hal ini kemungkinan dikarenakan tidak dapat diterapakan secara penuh model fungsi produksi meta pada studi ini.Hasil estimasi menunjukan bahwa, elastisitas modal dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas barang modal, peningkatan teknologi serta tenaga kerja dan penambahan modal justru akan menurunkan elastisitas modal. Kecuali untuk. industri di Jawa Barat, ternyata teknologi berpengaruh negatif terhadap peningkatan elastisitas modal. Positifnya peranan teknologi terhadap elastisitas output terhadap modal, kecuali Jawa Barat berarti bahwa hipotesa teknologi berperan positif terhadap elastisitas output terhadap modal, terbukti. Namun hipotesa yang sama tidak berlaku pada elastisitas output terhadap tenaga kerja industri alat angkutan di semua wilayah studi. Di mana kemajuan teknologi berpengaruh negatif terhadap peningkatan elastisitas tenaga kerja di semua wilayah studi.Nilai skala usaha secara umum berbeda antar daerah dan ada kecenderungan membaik. Pada industri alat angkutan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur tampak gejala increasing return to scale, kecuali untuk industri alat angkutan di Jawa Barat sejak tahun 1989-1992 mengalami kemunduran.Produktivitas marjinal modal industri alat angkutan bervariasi namun secara umum rendah bahkan negatif, kecuali Jawa Tengah mendekati satu. Kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas marjinal modal dan berpengaruh negatif terhadap produktivitas marjinal tenaga kerja. Negatifnya peranan teknologi tergadap produktivitas marjinal tenaga kerja berarti menolak hipotesa yang mengutakan bahwa teknologi berperan positif terhadap produktivitas marjinal tenaga kerja. Sebaliknya hipotesa tersebut terbukti pada produktivitas marjinal modal, kecuati industri yang sama di Jawa Barat. Di mana teknologi berpengaruh negatif terhadap produktivitas marjinal modalnya.Bila pasar indutri alat angkutan diasumsikan persaingan sempurna, maka produktivitas marjinal tenaga kerja mencerminkan balas jasa yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dari hasil estimasi yang berdasarkan harga konstan 1983, ternyata tingkat upah yang diterima tenaga kerja meskipun mengalami kenaikan tidak sebanding dengan sumbangan mereka terhadap nilai tambah outputnya.Efisiensi secara keseluruhan industri alat angkutan di semua wilayah studi dapat dilihat dari kemajuan teknologinya (laju pertumbuhan total faktor produktivitasnya). Hasil empiris dari studi ini menunjukan bahwa industri alat angkutan di DKI Jakarta ada kecenderungan makin menurunnya laju kemajuan teknologi, begitu pula di Jawa Barat, bahkan cenderung negatif. Hal ini kemungkinan mencerminkan adanya peningkatan inefisiensi pada industri alat angkutan di kedua wilayah tersebut. Namun di Jawa Tengah dan Jawa Timer, meskipun pada awalnya kemajuan teknologinya negatif, namun ada kecenderungan meningkat dengan arah positif. Hipotesa yang mengatakan kemajuan teknologi industri alat angkutan semakin membaik dengan berjalannya waktu hanya terbukti untuk industri yang sama di Jawa Tengah dan Jawa Timut.Dari basil estimasi fungsi produksi meta pada studi ini, ternyata industri alat angkutan di semua wilayah studi bersifat hemat modal (capital saving) dengan kata lain lebih baik bersifat padat karya.Berdasarkan temuan yang diperoleh selama periode studi, maka dapat disarankan beberapa langkah kebijakan yang harus dilakukan pada industri alat angkutan. Agar sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal, penempatan sumber daya tersebut harus dipilih pada industri alat angkutan yang paling besar manfaat sosialnya. Dari sisi produksi, manfaat tersebut dapat dilihat dari nilai produktivitas marjinal inputnya. Untuk industri alat angkutan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur akan lebih baik meningkatkan kualitas input modal, efisiensi, kualitas tenaga kerja ketimbang memperbesar atau menambah barang modalnya. Sementara itu untuk industri yang sama di Jawa Tengah masih dapat menambah barang modal yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan serta lingkungannya.Namun secara umum, industri alat angkutan di semua wilayah studi harus meningkatkan kemampuan serta ketrampilan sumberdaya manusianya agar seirama dengan derap kemajuan teknologi pada sub-sektor tersebut. Dengan demikian jelas bahwa tingkat pendidikan dan keahlian merupakan faktor penting. Tanpa persedian teknisi terlatih, insinyur, dan ilmuwan murni, maka sulit bagi industri alat angkutan kita mengoptimalkan pengunaan teknologi moderen.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbaikan manejemen serta peningkatan dana R&D agar proses alih teknologi dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, industri alat angkutan Indonesia harus berorientasi ekspor agar dapat mengotimalkan pengunaan teknologi yang ada dalam upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas."

"Kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan pemerintah antara lain dimaksudkan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk pengeluaran pemerintah. Walaupun di satu pihak pemerintah memerlukan penghasilan yang besar dari pajak, tetapi hal ini tidah perlu sampai membebankan masyarakat terlalu besar. Bagi masyarakat, bagaimanapun bentuknya, pajak tetap merupakan suatu pengurangan pendapatan. Keadaan ini pada gilirannya akan menimbulhan masalah-masalah dalam perekonomian secara keseluruhan. Karena dalam keseimbangan umum sektor yang satu selalu saling berhubungan dan mempengaruhi sektor lainnya. Skripsi ini mencoba untuk melihat dampak kebiaksanaan reformasi perpajakan, terhadap perubahan distrbusi pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui model keseimbangan umum multisektoral. Untuk menghindari kompleksitas, dampak kebjaksanaan reformasi perpajakan yang dibahas dalam skripsi ini hanya dampak dari pajak pertambahan nilai saja. Hal tersebut dikarenakan, pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajalk yang baru diperkenalkan dalam negara kita. Disamping itu, pertumbuhan pajak pertambahan.Analisa multisektoral nilai ini sangat pesat dibandingkan jenis pajak Iain setelah reformasi perpajakan. Kondisi ini akan rnenimbulkan pengaruh yang berarti terhadap distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Model perencanaan yang digunakan adalah model keseimbangan kuantitatif Computable General Equilibrium (CGE). CGE adalah suatu model yang menggambarkan keseimbangan sernua pasar dalam suatu perekonornian. Di dalam model ini terdapat himpunan persaraaan yang menggambarkan permintaan, penawaran dan kondisi keseimbangan untuk pasar komoditi dan pasar faktor yang terdapat di dalam perekonomian serta persamaan-persamaan yang menspesifikasikan pendapatan dari setiap agen ekonorni Model ini mensimulasikan bekerjanya suatu sistim ekonomi yang menggambarkan interaksi antar agen ekonomi (produsen, konsumen dan pemerintah) dan dampaknya pada proses market clearing di pasar faktor dan pasar. komoditi Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa pengenaan pajak pertarnbahan nilai, yang memiliki struktur pajak regresif, dirnana baik golongan berpenghasilan rendah, menengah, ataupun tinggi dikenakan tingkat yang sama terhadap pengeluaran mereka, tidak menyebabkan adanya perbaikan dalam distrbusi pendapatan. Kesimpulan ini mengacu pada menurunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama, pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandinghan pendapatan kelompok rumah tangga bukan pertanian. Disamping usaha untuk meningkatkan penerimaan, hasil yang diperoleh menyimpulhan bahwa pemerintah kurang mempertimbangkan masalah distribusi pendapatan dan kesempatan kerja dalam menetaphan kebjaksanaan reformasi perpajakan. Kesimpulan ini mengacu kepada turunnya pendapatan tenaga kerja di sebagian besar sektor produksi dan turunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandingkan pendapatan kelompok runrah tangga bukan pertanian, di lain pihak hasil simulasi menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah relatif meningkat dengan tajam dibandingkan dengan kondisi awal (base) di tahun 1985. Terhadap masalah kesempatan kerja, walaupun di satu pihak permintaan untuk kategori tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja cukup terlatih (tenaga kerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa) mengalami kenaikan, dan dipihak lain untuk tenaga kerja tidak terlatih (tenaga kerja produksi, operator, buruh kasar) dan tenaga kerja Analisa multisektoral"

"After the severe fall of oil price in 1986, Indonesia has consistently maintained structural adjustment policy which has successfully shift it dependence from the oil sector to the non-oil sector. This alteration was absolutely necessary due to the fact that Indonesian economic performance could never rely anymore on oil revenue, which also meant reducing the goverment role in driving the economic growth. In order to achive that goal, several macroeconomic policies such as deregulations have been conducted to give private sector more space and a bigger role in the economy. The bigger role for the private sector, the more market mechanism will take place in controlling the equilbrium process. Yet another problem raised, particularly in the regional point of view, that private sector always seek profit opportunity in areas which have large marginal revenue of product. This condition is significantly taking place in Indonesia with the Western part of Indonesia playing as an ace for private investors. This regional imbalance between the Western and Eastern part of Indonesia has not also been creating resources accumulation in the Western part but also dragging resources out from the Eastern part. This condition will eventually restrain overall economic maximization since the Eastern part: production and consumption possibility are non-optimized. This study will analyze the impact of the incerase in development expenditure ,especially infrastructure, on Eastern part's economic dynamic : growth, private investment and strucutral transformation, using a regional macroeconometric model. Other objective is to compare those dynamics under several development scenarios : growth centre scenario and underdevelopment areas scenario. Regional economic consideration has been taken place since we finally realized the fact that national oriented macroeconomic policy often fails to create the desired performance. The nobility of top down approach is faced with the prevailing facts that different regional characteristics, which used to be taken for granted, caused each region acts differently or even oppositely from what is expected to be. According to this issue, this study also addresses its analysis in comparing results from top down to bottom up policy excercise in developing Eastern part of Indonesia's economy."

"PendahuluanUsaha untuk meningkatkan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan peran serta daerah, terutama dalam dasawarsa terakhir ini mulai dipikirkan. Langkah ini adalah sangat besar manfaatnya untuk Indonesia, mengingat keberadaan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah (propinsi) yang karakteristik sosial, wilayah ataupun ekonominya berbeda-beda.Sampai sejauh ini para perencana pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian banyak berpijak pada pembangunan sektor-sektor. Usaha ini mungkin bisa mencapai satu tingkat yang optimal jika karakteristik dari setiap daerah (propinsi) sama. Tidak jarang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia penggunaan sumber daya dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah (propinsi) tidak digunakan seefisien mungkin. Hal ini bisa terjadi karena prioritas sektor yang tersusun secara nasional tidak mutlak persis sama dengan prioritas untuk setiap daerah (propinsi)."

"Sejak merosotnya harga migas dunia pada awal tahun 1980-an, Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan sektor migas sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu dilakukan upaya penggalian sumber dana dari sektor non-migas. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan penerimaan pajak.Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak tersebut, pemerintah telah beberapa kali melakukan. reformasi pajak, baik yang menyangkut pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh) maupun jenis pajak lainnya. Khusus untuk PPb, pada tahun 1983 melalui UU No. 7/1983 dan UU No. 10/1994 pemerintah melakukan perubahan ketentuan pemungutan PPh.Dari segi penerimaan pemerintah, ketentuan baru tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Namun demikian perlu dilihat lebih jauh lagi bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh tersebut terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan, yakni terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan menyusun suatu model keseimbangan umum (computable general equilibrium = CGE) untuk Indonesia untuk menganalisis akibat perubahan tarif PPh terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.Untuk mengetahui hal itu, melalui Model CGE yang disusun tersebut dilakukan pengamatan terhadap variabel-variabel utama ekonomi malcro. Variabel tersebut adalah output, konsumsi, investasi, penerimaan pemerintah, pendapatan masyarakat dan distribusinya, tingkat harga dan neraca perdagangan.Mengingat terdapat kaitan yang sangat komplek antara variabel-variabel di dalam ekonomi makro dan terdapat berbagai macam jenis kebijaksanaan perpajakan, maka untuk menghindari kompleksitas pembahasan diperlukan batasan-batasan. Pada tulisan ini, pembahasan hanya terbatas untuk melihat alabat perubahan ketentuan tarif PPh dan batas pendapatan kena pajak atas penghasilan rumah tangga, terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi di Indonesia.Untuk menangkap seluruh variabel yang diamati dan melihat kaitan antar variabel tersebut, salah satu sistem data dan perangkat statistik yang dapat digunakan adalah model keseimbangan umum kuantitatif (computable general equilibrium = CGE). Model CGE yang akan digunakan adalah modifikasi model keseimbangan umum yang dikembangkan oleh Lewis (1991). Modifikasi terutama dilakukan pads parameter tarif PPh untuk kelompok kelompok rumah tangga.Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan pada Sub-bab 1.2, dilakukan simulasi terhadap parameter tarif pajak pengbasilan yang terdiri dari 3 (tiga) skenario. Rincian lebih lanjut tentang skenario tersebut disajikan pada Bab IV."