Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Scientia Afifah Taibah
Urgensi kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia = The urgency of criminalization of Cyberbullying in Indonesia
" Fenomena cyberbullying merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di beberapa negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap anak-anak dan remaja menjadikan cyberbullying tidak bisa diremehkan keberadaannya. Dengan menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan bersifat eksploratoris, penelitian ini mencoba menggali bagaimana dampak buruk cyberbullying terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia dan bagaimana hukum dapat menyikapinya. Adapun undang-undang yang relevan dengan topik ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45390
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukma Dwi Andrina
Tindak pidana membuat manifes penumpang kapal palsu dan pertanggungjawaban pidananya (Studi kasus: Pembuatan manifes penumpang kapal palsu KM Levina)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S21786
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kris Wijoyo Soepandji
Kriminalisasi serta penggunaan hukum pidana materiil dalam konservasi satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22199
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arya Mahardhika Pradana
Tinjauan hukum pidana terhadap prostitusi dan pertanggungjawan pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21807
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andris Ahitra
Tinjauan dan kriminalisasi tindakan perusakan mayat
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S21793
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bernard Y Thomas
Perkembangan makna melawan hukum dalam undang-undang pemberdi)antasan tindak pidana putusan MK No.003/PPU-IV/2006 (studi kasus putusan No. 2214 K/PID/2006 dengan terdakwa H. Hamid Djiman dan putusan MA No.2608K/PID/2006 dengan terdakwa Achmad Roja
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S21785
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darma Samadaya Zendrato
Analisis yuridis terhadap pengetahuan pelaku mengenai asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang = Legal analysis of perpetrator s knowledge of the origin of assets in crime of money laundering
" Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46275
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfanisa
Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidananya = Corporation as a perpetrator of corruption and its criminal liability.
" Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana pun semakin maju dengan kemunculan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam praktik, putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi masih minim dan berbeda-beda penerapan hukumnya. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55781
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asma Hanifah
Penerapan pasal 18 ayat 1 undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan = Implementation of article 18 sub 1 press act 1999 in resolving violence against journalist case
" Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana menghalangi hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan atau informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap wartawan. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Pasal 18 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap wartawan, dan penerapan pasal tersebut dalam putusan hakim atas kasus ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61502
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Indera Satrya
Analisis urgensi pengaturan pemidanaan obstruction of justice di Indonesia = Analysis of urgency to regulate criminalization of obstruction of justice in Indonesia
" Perbuatan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice adalah suatu perbuatanjahat yang bertujuan mengganggu fakta materiil, baik dari segi isinya maupunpenyampaiannya, yang akan mengganggu proses mencapai putusan yang adil, sehinggamenghalangi tercapainya keadilan, lalu menguntungkan pelaku secara melawan hukum.Pengaturan obstruction of justice di Amerika Serikat, Inggris dan Belanda telah lebih rincibaik dalam undang-undang yang berkait dengan Contempt of Court maupun undang-undangumum lainnya. Kasus obstruction of justice terjadi pada peradilan di Indonesia misalnyakasus yang dilakukan Anggodo Widjojo ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66752
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>