Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul Bandoeng Vooruit 1925-1941: Upaya Pengembangan Turisme Pramodern ke Turisme Modern adalah mengungkapkan tentang dinamika organisasi Bandoeng Vooruit dan perannya dalam mengembangkan turisme selama awal abad 20 di Bandung. Faktor-faktor yang menyebabkan Bandoeng Vooruit muncul dan perannya dalam dunia pariwisata yang antara lain akan menjadi pokok bahasan.Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dinamika Bandoeng Vooruit terutama perannya dalam mengembangkan turisme modern di Bandung tahun 1925-1941. Di samping itu adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya Bandoeng Vooruit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan Bandoeng Vooruit berkontribusi dalam mendorong perubahan pola kegiatan wisata di Bandung yang semula berupa turisme pramodern menjadi turisme modern. Organisasi ini berperan menggerakkan aktivitas turisme dengan menyediakan sarana-prasarana, menjadi pusat informasi wisata, mengkoordinir tur kelompok, serta melakukan berbagai promosi wisata. Keberadaan aktivitas wisata juga memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya. Berkembangnya industri pariwisata membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bandung. Dari aspek sosial menunjukkan adanya perubahan kehidupan sosial orang pribumi dengan tergusurnya kultur kehidupan tradisional.

---

ABSTRACT
Thesis entitled Bandoeng Vooruit 1925 1941 Development Efforts on Premodern Tourism to Modern Tourism was revealed about the history of Bandoeng Vooruit and its role in developing tourism during the early 20th century in Bandung. Factors that cause Bandoeng Vooruit to emerge and its role in the tourism will be one of the subject in this thesis.The purpose of this thesis is to know the dynamics of Bandoeng Vooruit especially its role in developing modern tourism in Bandung during 1925 1941. In addition, it is to know the background of the emergence of Bandoeng Vooruit.The research method used is historical method. This method consists of heuristics, criticism of sources, interpretation, and historiography.The results showed that Bandoeng Vooruit contributed to encourage changes in the pattern of tourism activities in Bandung which was originally a premodern tourism into modern tourism. This organization has a role in mobilizing tourism activities by providing facilities, being a tourist information center, coordinating group tours, and conducting various tourism promotions. The existence of tourism activities also inflict social and economic impacts on the surrounding community. The development of tourism industry provide jobs for the people of Bandung. From a social point of view there is a change in the social life of indigenous people with the destruction of the culture of traditional life.

Abstrak :
Orang Tionghoa memiliki peran penting dalam bidang perdagangan di Nusantara, termasuk dalam perdagangan opium. Opium menjadi salah satu komoditas perdagangan yang penting bagi pemerintah Hindia-Belanda. Skripsi ini membahas reaksi pedagang Tionghoa terhadap perubahan sistem perdagangan opium dari sistem pacht sewa menjadi sistem regie wilayah di Jawa pada era kolonial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kausatif dari perubahan sistem dan reaksi pedagang Tionghoa sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut dan perkembangan-perkembangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa, pergantian sistem perdagangan tersebut telah mengurangi peran orang Tionghoa dalam perdagangan opium, sehingga menyebabkan munculnya berbagai reaksi dari kalangan pedagang Tionghoa, di antaranya adalah munculnya penyelundupan dan perdagangan gelap.

---

The Tionghoa have an important role in trade sector in Nusantara Indonesian archipelago , include in opium trade. Opium becomes one of the essentials trade commodities for the Dutch East Indies government. This undergradute thesis discusses the reactions of Tionghoa traders in Java towards the changes of opium trading system from pacht to regie in the colonial era. The purpose of this research is to identify the cause of the changes as well as the reaction of the Tionghoa traders toward its impact. The research uses historical method, which are heuristics, critics, interpretation, and historiography. One of the results shows that the opium trading system changes has diminished the role of Tionghoa traders in opium trade. Which resulted in the growth of several illegal economic activities, such as opium smuggling and the black market.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam pemberian status kotapraja sejak 1905 merubah bentuk dan arah masing-masing kota dalam merencanakan dan menata kotanya. Pada sepuluh tahun pertama sejak Semarang menjadi kotapraja, pemerintah kota mengambil langkah dalam kebijakan untuk penataan kota dan arsitektur. Herman Thomas Karsten 1884-1945 , seorang arsitek sekaligus ahli tata kota berkebangsaan Belanda, adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam pembangunan Semarang. Ide-idenya melampaui zamannya, ia merancang dengan konsep persatuan masyarakat kolonial di tengah kebijakan segregrasi ras kolonial yang masih berlangsung. Berbeda dari penelitian-penelitan yang lain, penelitian ini memberikan sudut pandang lain dari Karsten, bukan hanya sebagai arsitek atau perencana tata kota yang ahli dalam bidangnya, tapi juga sebagai seorang yang menyumbangkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Semarang. Hal ini dapat ditunjukkan dari visi dan rancangannya untuk menciptakan Semarang menjadi masyarakat kolonial yang satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karsten dapat merealisasikan rancangannya sesuai dengan visinya dengan mendorong modernitas masyarakat Jawa dan interaksi antar ras dan etnis di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.Kata Kunci: arsitektur; sejarah arsitektur; sejarah kota; tata kota.

---

ABSTRACT
The Dutch East Indies rsquo policy in constituting municipality status to cities since 1905 had changed the form and direction to each one of them in planning and structuring their cities. For the first ten years since Semarang became a municipality, as an early step to manage the urban spaces and architectural form of the city. Thomas Karsten 1884 1945 , an architect and urban planning expert from Netherlands, is one of many figure who had huge role in building the city. Karsten rsquo s idea was beyond that time, he longed for an united colonial society when the racial segregation was still in act. Different from any previous researches, this paper will provide a new perspective about Karsten, not only as an urban planner and an architect, but as someone who brought changes in the life of Semarang people. His pioneering was seen from his ideal and design to shape Semarang into an united colonial society. The study showed that Karsten had executed the design based on his ideal by encouraged modernity in Javanese and interaction between races and ethnicity in Semarang. This study uses a historical method which consisting a series of stages, heuristics, criticism, interpretation and historiography.Keywords architecture architectural history urban history, urban planning

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Kota Jakarta untuk membentuk pemerintahannya di bawah kepemimpinan orang Indonesia. Belum sempat menjalankan segala kebijakannya, penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta mengalami hambatan oleh karena kedatangan Sekutu ke Jakarta. Sekutu mendirikan suatu pemerintahan militer yang berpusat di Jakarta. Pasca Agresi Militer I, Jakarta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda termasuk penyelenggaraan pemerintahan federal Jakarta. Perubahan kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kebijakan atas kedudukan dan wilayah Jakarta. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta oleh Belanda hanya berlangsung hingga pengakuan kedaulatan. Dinamika pemerintahan Kota Jakarta selama periode tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebiijakan publik yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. ...... This thesis discusses the city government of Jakarta in 1945 ndash 1950 which focused on the correlation between the policies applied at the time and the life of the community. The autonomous city government of Jakarta has been established since the Dutch East Indies. During the two power changes before the Proclamation, Jakarta was led by non Indonesians. The Proclamation of Indonesian Independence became a momentum for the City of Jakarta to form its government under the leadership of Indonesians. Have not had time to run all the policies, the implementation of the National Government of Jakarta City experienced obstacles because of the arrival of the Allies to Jakarta. The Allies established a military government based in Jakarta. After Military Aggression I, Jakarta is fully under Dutch control, including the federal government of Jakarta. This leadership change influences policy on the position and the territory of Jakarta. The administration of the Jakarta Municipality by the Dutch only lasted until the recognition of sovereignty. The dynamics of the Jakarta City government during that period had an effect on the public policies that were implemented. These policies are perceived directly by the community and affect the lives of people from various aspects. The research method used is historical method with primary sources obtained from National Archives of Indonesia and National Library of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang upaya Lembaga Kebudayaan Betawi LKB dalam mengembangkan seni budaya Betawi pada tahun 1977-1998 terutama seni musik, tari dan teater. Pembentukan LKB yang diprakarsai oleh ide dan gagasan tokoh masyarakat Betawi dan pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta dalam mengembangkan seni budaya Betawi. Fenomena tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin terhadap seni budaya Betawi dengan membentuk Dinas Kebudaayaan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik pengumpulan data berupa buku, surat kabar, dan data penelitian lisan di lapangan dengan LKB dan seniman Betawi, kritik sumber, penafsiran, dan historiografi. Skripsi ini menggambarkan adanya pelaksanaan program kerja dan pembinaan sanggar yang diciptakan LKB untuk meningkatkan kreativitas dan kreasi para seniman baik di dalam seni musik, tari dan teater. Terimplementasinya program kerja dan pembinaan sanggar dilakukan LKB melalui program penelitian, pemeliharaan, dan pengembangan seni budaya Betawi. Melalui program tersebut LKB bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan seni budaya Betawi terutama dalam seni musik, tari dan teater, terutama pada era Orde Baru yang pemerintahannya lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur, bukan pada pembangunan kebudayaan.

---

ABSTRACT
This research discusses the efforts of Lembaga Kebudayaan Betawi in short LKB in developing Betawi arts in 1977 1998 especially music, dance, and theatre. The forming of LKB was initiated by the ideas and concepts of Betawi community leaders and the government of DKI Jakarta in developing Betawi cultural arts. The phenomenon cannot be separated from the support of Jakarta Governor Ali Sadikin for Betawi culture and arts by establishing Department of Culture of Jakarta. This study uses the historical methods that consist of four steps heuristic data collection namely books, newspapers, and by interviewing the LKB organizers and Betawi artists, source criticism, interpretations, and historiography. This research describes the implementation of work programs and coaching the art studio created by LKB to enhance the creativity also the creation of the artists in the art of music, dance and theatre. The implementation of work programs and art studio guidance conducted by LKB through research, maintenance, and development of Betawi cultural arts. This research aims to analyze how rsquo s the development of Betawi rsquo s art and culture during Orde Baru where the government was more focused on building the infrastructure, not on the art and culture.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas pandangan Aisyiyah terhadap isu yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928. Kedudukan perempuan pada saat itu masih banyak dipengaruhi oleh adat-adat yang membuat mereka seolah tidak memiliki hak apapun. Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi muslim modern di Indonesia menyadari bagaimana perempuan di Indonesia masih belum mengetahui kedudukan mereka sebagai mana yang mereka miliki dalam islam. Dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928, isu yang dibahas merupakan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kedudukan perempuan, poligami dan pernikahan dini. Melalui Kongres Perempuan Indonesia 1928 ini, Aisyiyah menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu yang dibahas dalam kongres tersebut melalui pidatonya. Dalam pidato yang dibacakan, Aisyiyah menyampaikan pandangan yang berbeda dengan organisasi lain yang hadir dalam kongres tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah berupa heuristik; yakni pencarian sumber baik itu arsip, buku, kritik sumber; yakni memverifikasi sumber yang telah didapat, interpretasi, dan terkahir ialah historiografi. Kata Kunci: Aisyiyah, Pergerakan Perempuan, Kongres Perempuan Indonesia, Pendidikan Perempuan

---

ABSTRACT
The issues discussed in the Indonesian Womens Congress of 1928. The position of women during that time was still heavily influenced by customs that made them seems to have no rights. Aisyiyah as part of Muhammadiyah which is a modern Muslim organization in Indonesia is aware of how women in Indonesia still not aware of their rights according to Islams law. During the Indonesia Womens Congress of 1928, the issues discussed were about women rsquo s education, womens position, polygamy and early marriage. Through the Indonesian Women rsquo s Congress of 1928, Aisyiyah gave their opinion on the issues discussed in the Congress through their speech. In this paper, the writer uses historical methods of heuristics is the search for sources of such archives, books, source criticisms is verify the source that has been obtained, interpretation, and the last is historiography. Key Words Aisyiyah, Womens Movement, Indonesian Womens Congress, Womens Education.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas Dampak pembangunan jalan tol Tangerang - Merak terhadap Kabupaten Tangerang. Sebelum adanya jalan tol Tangerang - Merak, Daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah agraris. Akan tetapi perubahan terjadi setelah dibangunnya jalan tol Tangerang - Merak sebagai realisasi penerapan Jabotabek. Daerah Kabupaten Tangerang perlahan berubah menjadi daerah industri. Perubahan ini dikarenakan oleh pembangunan jalan tol Tangerang - Merak yang dibangun tahun 1990. Jalan tol Tangerang - Merak terbagi dua tahap, tahap pertama menghubungkan Tangerang Barat hingga Ciujung, dan tahap kedua menghubungkan Ciujung hingga Merak. Jalan tol Tangerang - Merak selesai dibangun pada tanggal 23 Oktober 1996. Dampak dari pembangunan jalan tol Tangerang - Merak bagi Kabupaten Tangerang adalah pertumbuhan industri dan perumahan. Industri yang tumbuh di Kabupaten Tangerang merupakan industri pengolahan. Industri di Kabupaten Tangerang tersebar di daerah Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok dan Serpong. Selain industri, perumahan di Kabupaten Tangerang mulai bermunculan seperti Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD, dan Alam Sutera. Dari segi masyarakat, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh pendatang yang mencari kerja di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Tangerang meningkat tajam. Hal ini menandakan Daerah Kabupaten Tangerang lebih baik setelah dibangun jalan tol Tangerang - Merak.

---

ABSTRACT
This research discusses the growth of Tangerang Merak toll road, in Tangerang Regency which was an agrarian region. However, the change occurred after the construction of Tangerang Merak toll road as the realization of Jabotabek implementation, Tangerang Regency slowly turned to become more industrious. This was mainly due to the construction of Tangerang Merak toll road in 1990. The construction was divided into two phases, the first one connected Ciujung to Merak. It was finished in 23 Oktober 1996. The outcome of the construction of Tangerang Merak toll road construction to the Tangerang Regency is the industrial and housing growth. The major industry sector in Tangerang Regency is process manufacturing. This is widely spread in regions such as Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok and Serpong. Besides industry, some of the housings had became to arise are Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD and Alam Sutera. From the demographic section, this caused population growth, mainly to the fact that there are many newcomers who are looking for occupations in Tangerang Regency. Furthermore, the Human Development Index HDI in Tangerang Regency is getting improved significantly. This is as a result of the economic growth of the newcomers, which showed that the Tangerang Regency was improved by the Tangerang Merak toll road.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas peran Ford Foundation dalam pemberian beasiswa studi ekonomi di AS kepada sejumlah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia FEUI yang kemudian menjadi Tim Ahli Ekonomi dan Keuangan pada awal Orde Baru. Ketika para dosen telah mulai menyelesaikan studi ekonominya pada awal 1960-an, mereka diminta bergabung dengan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoad yang semenjak akhir 1950-an sedang mempersiapkan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Di Seskoad, para ekonom diminta untuk mengajar ekonomi, yang merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Angkatan Darat AD dalam persiapan pengambilalihan pemerintahan. Setelah pemerintahan Indonesia diambil oleh AD, ditandai dengan naiknya Mayjen Soeharto, diadakanlah Seminar Angkatan Darat II yang membahas mengenai persiapan pada berbagai aspek untuk pemerintahan Indonesia yang baru. Pada seminar ini para dosen mengungkapkan pemikiran mereka mengenai situasi ekonomi Indonesia, dan bagaimana mengatasinya. Soeharto yang tertarik dengan pemaparan para dosen kemudian mengangkat mereka menjadi penasihat ekonomi baginya, yang tergabung dalam Tim Ahli Ekonomi dan Keuangan. Berbekal dengan pemikiran ekonomi liberal yang mereka dapatkan melalui pendidikan mereka di AS, para dosen yang kini menjadi ekonom pada Tim Ahli Ekonomi dan Keuangan, mulai merancang berbagai kebijakan ekonomi yang sifatnya liberal, pada masa awal Orde Baru. Penelitian ini dilakukan dengan heuristik, kritik, dan interpretasi terhadap wawancara para penerima beasiswa Ford Foundation, dokumen Ford Foundation, dokumen Pemerintah AS, serta majalah dan surat kabar sezaman.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of Ford Foundation in providing scholarship of economic studies in US to a number of lecturers from the Faculty of Economics University of Indonesia FEUI who later became the Expert Team of Economics and Finance at the beginning of the New Order in Indonesia. When the lecturers had begun their economic studies in the early 1960s, they were asked to join the Army Staff and Command School Seskoad , which since the late 1950s was preparing to take over the Indonesian government. In Seskoad, the economists are asked to teach economics, which is one aspect of the Army 39 s attention in preparation for a government takeover. After the Indonesian government was taken by the Army, marked by the rise of Major General Soeharto, an seminar called ldquo Seminar Angkatan Darat II rdquo was held which discussed preparations on various aspects for the new Indonesian government. At this seminar the lecturers expressed their thoughts on the economic situation of Indonesia, and how to overcome it. Suharto who was interested in the exposure of the lecturers then appointed them as economic advisers for him, who joined the Economic and Financial Expert Team. With the liberal economic ideas they have gained through their education in the US, lecturers who are now economists at the Economic and Financial Experts Team, began to design a variety of liberal economic policies, in the early days of the New Order. The study was conducted with heuristics, criticism, and interpretation of interviews of Ford Foundation scholars, Ford Foundation documents, US Government documents, and contemporary magazines and newspapers.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia. Muncul hipotesa bahwa kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pemerintah Australia di tahun 1996 hingga 2007 dipengaruhi oleh unsur rasisme dari beberapa pihak. Di tahun 1996, muncul seorang politikus wanita Australia bernama Pauline Hanson, ia merupakan senator yang menyuarakan rasisme dan ingin kebangkitan White Australia Policy. Ia kemudian mendirikan partai bernama One Nation Party yang juga menyuarakan rasisme dalam kebijakan partainya. Pada masa itu Australia yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard turut menyebabkan nama John Howard dituduh sebagai politikus yang rasis karena kebijakan imigrasi yang dikeluarkan merupakan tanggung jawabnya. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk membuktikan bahwa terdapat unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia selama tahun 1996 hingga 2007 yang berasal dari pengaruh One Nation Party dan John Howard.

---

ABSTRACT
This Essay discusses about racism in the Australian Imigration Policy. There is a hypothesis that imigration policy issued by the Australian Government in 1996 to 2007 was influenced by racism from several parties. In 1996, an Australian female politician named Pauline Hanson as a senator, she have voiced racism and wanted the resurrection of the White Australia Policy. She then founded a party called One Nation Party which also voiced racism in their policy. At that time Australia was under the leadership of Prime Minister John Howard, this led John Howard accused of being a racist politician because the immigration policy that has been issued was his responsibility. This essay use four stages of historical method to prove that there is an element of racism in Australian Immigration Policy applied from 1996 to 2007 as a result ofOne Nation Party rsquo s influence and John Howard rsquo s policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagaimanakah suatu konflik beragama ditangani di masa lalu? Sejarah menawarkan jawaban yang menarik, yakni Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian di Bandung dan Batavia tahun 1933. Inilah debat terbuka satu-satunya yang memiliki notulensi resmi officieel verslag debat yang dapat diakses hingga hari ini. Sekalipun Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian merupakan peristiwa menghebohkan di masa itu hingga dihadiri perwakilan organisasi serta tokoh-tokoh penting dan diliput nyaris semua media massa terkemmuka saat itu, ternyata tidak lagi diketahui dan dikenal di masa kini. Di antara konflik beragama dalam Islam, konflik dan resistensi terhadap Ahmadiyah dapat dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia belakangan ini dengan jumlah korban perusakan, pembakaran, dan penghilangan nyawa yang signifikan. Resistensi terhadap Ahmadiyah tersebut bahkan membuat pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri sebagai upaya menangani masalah ini. SKB tiga menteri tersebut sejauh ini belum berhasil meredam persekusi terhadap Ahmadiyah. Tulisan ini merupakan penelitian sejarah atas Debat Terbuka yang menghebohkan itu, juga sejarah ringkas kelahiran Ahmadiyah di India, sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia Hindia Belanda, waktu itu , inti ajarannya, dan reaksi umat Islam Indonesia waktu hingga berpucak pada Debat Publik Ahmadiyah vs Persis. Ada kesejajaran antara lahirnya Ahmadiyah di India dengan lahirnya gerakan modernisme Islam di Hindia Belanda. Semangat modernisme Islam itulah yang menghasilkan ldquo;kecelakaan sejarah rdquo; ketika tiga santri Sumatra Thawalib yang hendak belajar ke Al-Azhar Mesir disarankan oleh para gurunya untuk belajar ke India agar memperluas sumber bandingan bagi gerakan modernisme Islam Hindia Belanda. Belakangan, tokoh-tokoh Sumatra Thawalib yang meresistensi kehadiran Ahmadiyah di Sumatera Barat, dan berpuncak pada resistensi keras Persis di Jawa Barat. Dabat terbuka antara Persis vs Ahmadiyah di Bandung dan Batavia berjalan keras dan panas namun sepenuhnya berjalan tertib dan kadang di sana-sini menghadirkan ldquo;kelucuan rdquo; dari kedua belah pihak. Sepenggal sejarah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan konflik krusial dalam agama ternyata dapat ditangani dengan cara yang adil, beradab, dan bermartabat dalam bentuk Debat Terbuka yang memperkaya dan meningkatkan mutu intelektual umat beragama dibanding brutalitas persekusi dan kekerasan.

---

ABSTRACT
How was a religious conflict solved in previous time History offers an interesting answer The Public Debates of Persis vs Ahmadiyya Qadian in Bandung and Batavia, in 1933. These public debates are the only public debates that have official archives officieel verslag debat accessible to public until recent day. Although these public debates were considered remarkable event at that time, and were attended by representatives of organizations and important figures and were covered by almost all prominent mass media at the time, today, we can say that this event was forgotten. Among religious conflicts in Islam, the conflict and resistance to Ahmadiyya can be regarded as the largest in Indonesia, which includes significant numbers of victims of destruction, arson and disappearance. The resistance to Ahmadiyya had even made the government issued a decree signed by three ministers as an effort to solve this problem. However, the decree seemed not succeeded in stifling the persecution of Ahmadiyya. This paper is a historical study of the above mentioned public debates, as well as a brief history of the birth of Ahmadiyya in India, the history of Ahmadiyya rsquo s presence in Indonesia, the core of its doctrine, and the Indonesian Muslims reaction to them, up to the point 0f the public debates between The Ahmadiyya vs Persis. We can notice a kind of parallelism between the birth of Ahmadiyya in India and the birth of the Islamic modernism movement in the East Dutch Indies. It can be said that the spirit of Islamic modernism had produce an ldquo accidental history rdquo when the three Sumatran Thawalib rsquo s students who were previously planning to study in Al Azhar University, Egypt, were suggested by their teacher to study in India in order to enrich Islamic modernist movement in Dutch East Indies. Later on, the Sumatran Thawalib rsquo s prominent figures who noticed a different principal doctrine between them and Ahmadiyya began to show their resistance. The resistance to Ahmadiyya in West Java, led by Persis, was rapidly increased. The Public Debate between Persis vs. Ahmadiyya in Bandung and Batavia were quite lively and aggressive, yet still managed to maintain fairness and good manners from both sides. There were even some unintended humor happened in the middle of the debates. This piece of history shows us that crucial differences and conflicts within religions can be discussed in a fair, civilized and dignified way, such as y holding public debates that are more likely to enrich and improve our religious an intellectual quality than the brutalism of persecution.