Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

---

The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors."

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."

"Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang harus dilindungi fungsinya dan merupakan kawasan yang diapit oleh kota Bogor dan kota Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan Depok sebagai kota penyangga hidup kota Jakarta. Namun, akibat arus mobilisasi dan migrasi yang tinggi menjadikan fungsi kota Depok beralih menjadi kota padat pemukiman serta ditandai adanya kompleksitas perkotaan sehingga menyebabkan kota Depok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti menggunakan pendekatan positivis-kualitatif dengan mengacu 4 indikator dari teori Edward III yaitu: 1) Sumber Daya; 2) Disposisi; 3)Komunikasi; 4) Struktur. Berdasarkan analisis pada keempat indikator tersebut, diketahui bahwa implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok terkendala pada sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

---

Depok is one of the national strategic areas that should be protected for its functions. Depok is also an area that is flanked by Bogor and Jakarta. Therefore, Depok becomes a buffer city which supports its neighbourhood areas, such as Jakarta. Due to the current high mobilization and migration, Depok turns into densely populated city and urban area which characterized by its complexity. This makes Depok can not do its functions properly.

By using qualitative-positivist approache, researcher analyzes the case byusing Edward III's four indicators, which are: 1) Resources; 2) Disposition; 3) Communication, 4) Structure. Based on the analysis of four indicators, it is known that the implementation of the Green Open Space Regulation in Depok is hampered on its resources, communication process and birocratic structure."

"[Skripsi ini membahas mengenai strategi pemerintah kabupaten NiasSelatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan sebagai salahsatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluipembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis danpenelitian yang dilakukan, maka strategi pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalampengembangan pariwisata, yaitu: peningkatan pengembangan destinasi danpemasaran pariwisata, dinilai sudah tepat. Hal ini dinilai berdasarkan analisislingkungan yang dilakukan melalui analisis SWOT menunjukkan banyaknyapotensi destinasi wisata yang ada di daerah namun belum berkembang. Namundemikian, Pemerintah Kabupaten perlu memerhatikan beberapa hal yang menjadimasalah dalam sektor pariwisata di Nias Selatan, terutama yang dapat menjadipenghambat dalam melakukan pengembangan wisata. Sehingga, strategiPemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya mengenai pengembangan wisatasecara fisik namun juga terhadap masyarakat Nias Selatan sebagai tuan rumah didaerah wisata dan pihak pengusaha sebagai penyedia layanan wisata.;This thesis discusses the strategy of South Nias local government in thedevelopment of tourism in South Nias Regency as one of the government's effortsto improve the welfare of the community through local development. This researchwas conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature.Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourismdevelopment, that is: improvement of the development and marketing of tourismdestinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmentalanalysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potentialtourist destinations in the region but not yet developed. However, the localgovernment must pay attention to some things that become a problem in the tourismsector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conductingtourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not justabout the physical development of tourism, but also to the community of South Niasas the host in the tourist area and the employers as travel service providers., This thesis discusses the strategy of South Nias local government in thedevelopment of tourism in South Nias Regency as one of the government's effortsto improve the welfare of the community through local development. This researchwas conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature.Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourismdevelopment, that is: improvement of the development and marketing of tourismdestinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmentalanalysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potentialtourist destinations in the region but not yet developed. However, the localgovernment must pay attention to some things that become a problem in the tourismsector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conductingtourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not justabout the physical development of tourism, but also to the community of South Niasas the host in the tourist area and the employers as travel service providers.]"

"Skripsi ini mengkaji kesiapan pelayanan pengurusan pemakaman online di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Pelayanan pemakaman online dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan pemakaman di Jakarta. Namun sampai saat ini pelayanan pengurusan pemakaman online belum berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post postivist dan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan belum siapnya beberapa faktor terkait dengan kesiapan electronic government dan kesiapan public e service seperti kurangnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi kurangnya tingkat konektivitas antar lembaga dalam hal sharing berbagi data terkait dengan data pemakaman kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan belum siapnya dana dan anggaran.

---

This thesis discusses about the readiness of arrangement funeral online services in Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta. Funeral online services were made to overcome the problems of funeral services in Jakarta. However the funeral online services have not been implemented This research used post positivist paradigm and descriptive design.

The results showed unreadiness to several factors associated with electronic government readiness and public e service readiness such as the lack of readiness of the telecommunications infrastructure lack the level of connectivity among institutions in terms of sharing data related to the funeral the lack of readiness of human resources and unprepared funds and budget."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai integrasi sistem informasi perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Indonesia UI dengan Perpustakaan UI dalam menuju perpustakaan digital. Integrasi yang dilakukan adalah pemindahan koleksi fisik kedalam satu tempat, pemindahan SDM, serta pemindahan data. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana integrasi sistem informasi perpustakaan yang ada di UI. Integrasi sistem informasi perpustakaan didukung dengan dibangunnya software yang disebut sistem LONTAR Library Automation and Digital Archive . Dalam penerapannya tidak semua perpustakaan fakultas setuju dengan integrasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti sulit untuk diakses karena tidak semua fakultas di UI berlokasi di Depok sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari koleksi menjadi lebih lama. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori interoperabilitas terutama yang berkaitan dengan interoperabilitas organisasi milik Gottschalk Saether. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan integrasi tersebut tidak didukung dengan kebijakan yang ada dari UI sehingga saat ini tidak ada SOP yang jelas mengenai penerapan integrasi sistem informasi perpustakaan di lingkungan UI dengan Perpustakaan UI.

---

ABSTRACTThis study aims to show how integrated of library system at Universitas Indonesia environment with library of Universitas Indonesia towards digital library. Integration is the transfer of physical collections into one place, transfer of human resources, and data transfer. This study focussed on how to analysis integration information system at Unversitas Indonesia. Integration of information system has been supported by establishing asoftware named LONTAR Library Automation and Digital Archive . Not all faculty libraries agree with the integration. This is due to some considerations such as difficult to access because not all faculties in UI are located in Depok so that the time required to search the collection becomes longer. This study used the theory of interoperability associated with interoperability organization Gottschalk Saether. The result of this study is the application of integration is not supported by existing policy from UI so that there is no clear SOP about implementation of library information system integration in Universitas Indonesia environment with Library of Universitas Indonesia. "

" Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat kebijakan. Pemerintah Kota Jayapura menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat secara simbolik dengan program dan alokasi dana. Instrumen yang digunakan untuk mengelola OPD dan pemangku kepentingan adalah instrumen kapasitas. Keberhasilan kebijakan pencegahan konflik didukung alat otoritas dari TNI/Polri, sehingga stabilitas sosial dan politik di Kota Jayapura terjaga untuk pembangunan. Pemerintahan kota dapat bersinergi dengan pemerintahan adat dalam mengelola konflik ditingkat sosial. Permasalahan implementasi kebijakan adalah kurang menjawab permasalahan mendasar orang asli Papua.

---

Jayapura city is the capital of Papua Province, prone to vertical horizontalconflicts, and conflicts of elites. The focus of this study is to analyze conflict prevention policies in Jayapura City. To elaborate how the government of Jayapura City adopts Law Nr.7 2012 and MOHA Decree Nr.42 2015. This qualitative research uses the Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation by Matland 1995 . The researcher suggests that conflict in Jayapura City is the outcome of Policy Ambiguity in interpreting goals and instrument of policies. The city government of Jayapura implements the central governments rsquo policy symbolically in forms of program and budget earmarking. The instrument used to manage the city governance and stakeholders is the capacity instrument. Success of conflict prevention policy is supported by authoritative instruments from the military police, resulting the maintenance of social and political stability in Jayapura City needed for development. The city government is able to synergize with the indigenous governance in managing conflict at the social level. Problems of policy implementation are the inability to answer the basic needs of Indigenous Papuans. "

"ABSTRAKTesis ini membahas peran dan proses perubahan sosial profesi Arsiparis di lembaga Negara pada era VUCA. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya peran Arsiparis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dari peranan Arsiparis yang hanya dianggap sebagai pendukung dan bukan sebagai profesi yang memainkan peran penting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pendekatan model institusional dari Beckert (2010) memperlihatkan bahwa secara jejaring (Social Network) Arsiparis hanya memiliki relasi dengan kolega yang berada pada level menengah di dalam profesi dan hanya sedikit saja yang memiliki akses dan hubungan baik dengan pejabat tinggi. Tidak adanya pihak yang memiliki kuasa untuk memperjuangkan pentingnya peranan arsip bagi kepentingan organisasi maka cognitive frame dari pejabat tinggi di kedua instansi tersebut selalu menempatkan Arsiparis sebagai profesi yang tidak penting. Hal ini juga sejalan dengan Model Interaksi Hubungan Formal dari Nee (2005) serta konsep VUCA World dari Bennett dan Lemoine (2014) bahwa adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari manual (kertas) menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh pada perubahan interaksi sosial dan strategi pengembangan profesi Arsiparis sebagai petugas kearsipan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengarsipan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu 2019.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role and process of social change in the Archivist profession in state institutions in the VUCA era. The results of this study indicate the weak role of Archivists in Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the General Election Commission (KPU) reflected by the role of Archivists who are only considered as supporters and not as professions that play an important role in the 2019 general election. Institutional model approaches Beckert (2010) shows that in networking (Social Network) Archivists only have relations with colleagues who are at the middle level in the profession and only a few have access and good relations with high officials. In the absence of parties who have the power to fight for the importance of the role of records for the interests of the organization, the cognitive frame of high-ranking officials in both agencies always places Archivist as an insignificant profession. This is also in line with the Formal Relations Interaction Model from Nee (2005) and VUCA Wold concept from Bennet and Lemoine (2014) that a change in governance from manual (paper) to an Electronic-Based Government System (SPBE) by the Minister of Kemenpan RB has an effect on changes in social interaction and archiving professional development strategies as archival officers in carrying out good governance. Through a qualitative research approach with the type of case study research, data was collected through library research, in-depth interviews with archivists and archival managers in archiving Provisional Voter Lists (DPS) in the 2019 Elections."