Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate Social Responsibility (CSR) partnership between the public sector and the private sector has become a new trend in Indonesia in order to overcome budget constraint. However, most CSR programs are not empowering and the LocalGovernments tend to share development burden to the private sector. Kulon Progo Regency is the poorest region in Java Island that conducts a CSR partnership through One Village One Sister Company (OVOSC) program. This study viewed communityempowerment and the discretion of the private sector in OVOSC program. The research approach of this study was the qualitative approach, which utilize in-depth interviews and literature study.Research results show that OVOSC program is dominated bycharity programs. The private companies also have relatively large discretion because the Government tends to share development task to external actors based on the philosophy of gotong royong (mutual cooperation). Kulon Progo Regency Government shouldendorse the companies to launch more empowerment programs and strengthen the monitoring in order to avoid the companies from abusing the discretion. This research also confirms the statement from Donahue and Zeckhauser (2011) that categorized CSRas an alternative way to engage private players in public missions and different from collaborative governance.

---

Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) antara sektor publik dan swasta menjadi model baru di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Permasalahannya, mayoritas program TSP tidak memberdayakan masyarakat danPemerintah Daerah cenderung menyerahkan sebagian beban pembangunan kepada sektor swasta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa yang melakukan kerja sama TSP melalui program One Village One Sister Company(OVOSC). Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi yang dimiliki sektor swasta dalam program OVOSC. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OVOSC masih didominasi program karitatif. Sektor swasta juga memiliki diskresi yang relatif besar karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin membagi tugas pembangunan kepada aktor eksternal berdasarkanfilosofi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mendorong perusahaan supaya meluncurkan lebih banyak program pemberdayaan serta memperkuat pengawasan untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan diskresi. Penelitian inijuga mempertegas pendapat dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang menyatakan bahwa TSP merupakan cara alternatif untuk melibatkan sektor swasta dalam tujuan publik dan berbeda dari collaborative governance."

"Abstract. The research discusses the policy implementation of modern market land-use control in Cirebon. The modern market development shall cause problems if it does not conform with the regulation of land-use control. This research is qualitative, the data were collected through in-depth interviews, direct observation, and literature study. The results show that the implementation of the policy has not been able to control the modern market. The limiting factor of policy implementation is the business interests of retailers, lack of synergy between traditional and modern market, lack of socialization, monitoring, and limited financial resources. The supporting factors of policy implementation is the awareness of retailers, community support, and mindset of retailers. Recommendations are given to issues such as coordination, policy-instruments reinforcement, policy evaluation, socialization, supervision, and guidanceAbstrak. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pasar modern di Kota Cirebon.Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan pengendalian pemanfaatan ruang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum dapat mengendalikan pasar modern.Faktor penghambat dalam implementasi adalah kepentingan bisnis pengusaha, kurangnya sinergitas pasar modern dan pasar tradisional, kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya finansial.Faktor pendukung dalam implementasi adalah kesadaran pengusaha, dukungan masyarakat, dan pola pikir pedagang. Rekomendasi penelitian ini antara lain koordinasi, mempertegas instrumen kebijakan, evaluasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan."