Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Didalam studi ini akan dibahas mengenai Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Tujuan penulisan mengadakan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan pembimbingan yang diiaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).Kemudian penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat (PB). Guna memperoleh gambaran yang senyata tentang pelaksanaan pembimbingan klien PB, penulis melakukan studi literatur. Tehnik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian bersifat deskriftif, dan pelaksanaannya menggunakan data : Wawancara mendalam terhadap PK, masyarakat dan klien. Pengamatan terlibat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan.Dari hasil penelitian pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa faktor kendala dan faktor pendukung kinerja sebagai berikut :Faktor Internal : 1. Kuantitas dan kualitas petugas Bahwa petugas Bapas Kelas I Jakarta Selatan secara kualitas kurangnya pengetahuan/kemampuan petugas menangani klien PB. 2. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan sarana dan prasarana transportasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, sangat jauh dari mencukupi. 3. Dana Terbatasnya jumlah dana yang ada sehingga pelaksanaan tugas pembimbingan tidak sesuai Faktor Eksternal 1. Masyarakat Pandangan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang dibina di luar lembaga pada Balai Pemasyarakatan masih bersifat negatif dalam masyarakat masih memandang curiga dan memberi stigma atau cap terhadap kehadiran klien di tengah-tengah masyarakat. 2. Keluarga Klien Pada umumnya orang tidak mampu, rasa rendah diri yang melekat pada diri klien. 3. Instansi Terkait Banyak instansi lain yang belum mengetahui serta mengerti tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini bahwa secara umum pengawasan pada pidana bersyarat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 4. Belum adanya undang-undang yang menunjang pelaksanaan tugas Bapas. 5. Persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam usulan pembimbingan klien baik mengenai keadaan lingkungan baik di masyarakat tempat tinggal klien maupun di lembaga dengan adanya juklak maupun juknis tersebut sangat membantu kelancaran tugas pembimbingan."

"Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kema­ juan yang merata diseluruh pelosok tanah air. Hak-hak asasi anak torlantar dan anak jalanan.. peda hakikatnya sama dangan hak-hak asasi manusia peda umum­ nya, seperti yang tereantum dahuu UU No. 39 Tahuu 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kepulusan Presiden RI No. 36 Tahun 1999 tentang P engesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Da1am kaitan ini Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan kaitannya dengan ketahanan daerah Kota Bekasi.Tujuan Penelition ini adalah Mengetahui besarnya pengaruh pendidikan terhadap perilaku anak jalanan, mangetahui besarnya pengaruh kemiskinan terhadap perilaku anak jalanan, mangetahui besarnya pengaruh perilaku lingkungan terhadap perilaku anak jalanan, mengetabui besarnya pengaruh pendidiken, kemiskinan dan perilaku lingkungan secara bersama terbadap perilaku anak jalanan di Kota Bekasi.Metode yang digunakan adalah menggunakan survey yang dilakuken pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang akan dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut sehingga ditemakan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-bubungan antar variabel.Teknik analisis data yang dipergunaken dalam penelitian ini adalah desktip­tif analitis yang disesuaikan dangan lendasan konseptual penelitian. Penelitian ini menguraikan desktiptif tentang pengaruh Pendidiken, Kemiskinan dan Perilaku Lingkungan terhadap Perilaku Anak Jalanan Instrumen desktiptif adalab hasil pengumpulan data primer (kuesioner dan wawancam dangan responden) yang di­ perkuat dengan data sakunder (berupa keterangan dari masyarakat sekitar). Ada­ pun hasil deskripsi ditunjukan dalam bentuk label distrubusi frekuensi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga faktor (pendidikan, kemiskinan dan perilaku lingkungan) berpengaruh signifikan terhedap peri1aku anak jalanan di Kola Bekesi. Namun, pengaruh ketiga variabel tersabut tidaklah dominan, karena hanya 33,8 %. Hal ini juga berarti bahwa terdapat beberapa faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi peri1aku anak jalanan di Kota Bekasi.

---

Regional development aimed at improving living standards and welfare of the people in the area through the construction of a harmonious and well integrated among sectors and between sectoral development planing of regional development by efficiently and effectively towards the achievement of local autonomy and equitable progress in all comers of the country. Human rights of displaced children and street children, essentially the same as human rights in general, as stated in Law no. 39 Year 1999 on Human Rights, and Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the rights of the Child). ln this regard, researchers interested in studying how the role of the Government of the City of Bekasi in coaching and empowerment of street children to do with endurance Bekasi area.

The purpose of this research is knowing the enormous impact of education on the behavior of street children, know the size of the effect of poverty on children's behavior the streets, know the size of the effect of environment on behavior behavior of street children, know the size of the effect of education, poverty and environmental behavior jointly the behavior of street children in City of Bekasi.

The method used is to use survey in large and small populations but data to be studied is the data of samples taken from the popu1ation so that found events relative, distribution and relationships between variables.

The data analysis technique used in this research is descriptive analytical that is adjusted with the conceptual foundation of research. This study outlines a descriptive on the influence of Education. Poverty and Environmental Behavior of Street Child Behavior. Descriptive instrument is the result of primary data collection (questionnaires and interviews with respondents), reinforced with secondary data (a description of the surrounding community).

The results shown in table description distribution frequency. These results prove that the three factors (education, poverty and environmental behaviors) significantly affects the behavior of street children in the city of Bekasi. However, the influence of these three variables is not dominant, since only 33.8%. This also means that there are several factors or other variables that can affect the behavior of street children in the city of Bekasi."

"Tempat Spa adalah suatu usaha komersial yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang mengandung unsur hiburan, rekreasi, dan penyediaan jasa lainya seperti makanan,minuman, relaksasi, pijit dan lainnya. Dalam perkembangannya sejumlah tempat Spa di Kota Jakarta telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi terselubung. Aturan terhadap perbuatan tersebut jelas dalam KUHP khususnya Pasal 296 KUH Pidana serta Peraturan Daerah Kota Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan. Kejahatan kesusilaan yang terjadi di tempat Spa yang pada prakteknya terjadi prostitusi belum diatur khusus dalam suatu perundangundangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi di dalam KUHP. Kesulitan ini muncul tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam segi praktis, aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal 296 dari KUH Pidana yang hendak dipergunakan serta kepada siapa hal tersebut dijatuhkan, apakah terhadap gerrmo/mami ataukah terhadap si pemilik/pengelola tempat Spa yang bersangkutan, mengingat keberadaan tempat Spa yang menyediakan jasa terapis selalu termanage dengan baik oleh oknum tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tempat karaoke di Kota Jakarta yang menyediakan jasa terapis seringkali menjadi ajang prostitusi, penerapan Pasal 296 yang mengaturpun tidak efektif dan selalu terhambat dalam penegakannya, begitupun dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan juga tidak efektif jika pemilik/pengelola terbukti melanggar hal tersebut. Kota Jakarta juga menerima Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar pertahun dari pajak tempat Spa yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia.

---

Spa service is a commercial venture that provides a wide range of facilities that contain elements of entertainment, recreation, and the provision of other services such as food, drinks, relaxation, massage and other. Spa in Jakarta has been misused by managers and all those involved in it that make the place as veiled prostitution. Actually there has been a rule on the act in the Criminal Code, Article 296 of the Criminal Code and Local Regulations Jakarta No. 10 of 2004. A morality crime that occurred in the Spa that leads to a veiled prostitution is not regulated in a specific law, causing difficulties in applying sanctions in the Criminal Code. Police difficult to determining Article 296 of the Criminal Code to be used and to whom it is imposed, if the procurer / pimp or to the owner / manager. The results showed that the spa in Jakarta was also providing services that lead to prostitution, the application of Article 296 that regulate is not effective and have problems in enforcement. Besides that, Jakarta government also received huge source revenue each year from the places of entertainment tax."

"Tesis ini membahas tentang efektivitas metode penggalangan terhadap mantan narapidana teroris di Indonesia. Terorisme di Indonesia terbukti masih ada bahkan berkembang dalam bentuk dan kelompok-kelompok baru. Penelitian ini berupaya mengukur efektivitas metode penggalangan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum maupun yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Responden yang diwawancarai adalah sumber utama yang terlibat langsung baik sebagai subjek maupun objek penggalangan intelijen. Hasil penelitian ini menyarankan adanya upaya terkoordinasi antara aparat negara dalam memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme. Selain itu, pendekatan lunak dengan metode RASCLS dinilai efektif dan dianjurkan untuk digunakan.

---

This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadaan lingkungan sosial masyarakat di wilayah Tanjung Priok yang menjadi daerah merahnya peredaran narkoba di Jakarta Utara dimana daerah tersebut merupakan daerah terbuka dan agamis di Jakarta Utara bahkan personel keamanan TNI-POLRI paling banyak berada di Jakarta Utara yaitu di wilayah Tanjung Priok ,sehingga diasumsikan daerah tersebut merupakan daerah hunian Aman.akan tetapi dalam kenyataannya dikawasan ini banyak terjadi kasus narkoba dengan penangkapan dari pengedar dan pemakai sampai dengan penggerebekan bandar besar, sehingga menarik untuk dikaji apa yang menjadi penyebab dan faktor ketertarikan para pengguna untuk bermain dengan barang tersebut.Untuk itu perlu diketahui yang menjadi dasar sehingga barang tersebut banyak beredar diwilayah Tanjung Priok.dan menuntut peneliti untuk mengetahui keadaan sosial kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dengan lingkungan yang berjalan terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut,.karena masalah narkoba akan berdampak kepada tata kehidupan lainya yang dapat mempengaruhi terhadap ketahan wilayah Tanjung Priok. Dalam Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan jawaban dari persefsi warga dan aparatur pemerintah diwilayah ini. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa penyebab banyaknay peredaran narkoba diwilayah ini adalah pertama akses mudah mendapatkan barang,kedua pergaulan dilingkungan luar,ketiga dapat diproduksi sendiri,keempat lingkungan individualis dan apatis, kelima broken home, keenam Menjanjikan keuntungan cepat, ketujuh kurang pemahaman agama, kedelapan karena alasan kebutuhan doping, kesembilan geografis wilayah yang strategis.Sehingga hasil penelitian menyarankan untuk, pertama menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dan satgas anti narkoba, kedua menciptakan lapangan kerja , ketiga pendatan ulang penduduk, keempat pengawasan keluarga, kelima tes urin berkala, keenam memberi pengetahuan bahaya narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the state of the social environment in the region of Tanjung Priok which become the red of drug distribution in North Jakarta where the area is an open area and the religious in North Jakarta even security personnel TNI-Police are located mainly in North Jakarta, namely in the area of Tanjung Priok, so assumed the area is a residential area safe would but in reality this region many cases with the arrest of drug dealers and users up to raid a big city, so it is interesting to examine what are the causes and factors of interest the users to play with the goods.For that to know the basis that the goods are being circulated in the region Tanjung Priok and requires researchers to know the state of the social life of the people the truth. With a running environment associated with many cases of drug trafficking in the region, .because the drug problem will affect the livelihood of others that could affect the resilience of Tanjung Priok. In this research is using qualitative research with descriptive design with answers from persefsi citizens and government officials in the region. The results of the study identified that the cause banyaknay drug trafficking in this area is the first easy to get the goods, both social environment outside, the third can be produced alone, four environmental individualistic and apathetic, five broken home, the sixth Promising quick profit, seventh lack of understanding of the religion, the eighth for a reason doping needs, geographical ninth strategic area.So that research results suggest for the first revive public awareness and anti-drug task force, both to create jobs, re pendatan third of the population, family supervision fourth, fifth periodic urine testing, the sixth to give knowledge of the dangers of drugs"

"Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks dan menyebabkan timbulnya masalah kesehatan dan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kerja sama komunitas untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga dengan menjabarkan program kemitraan BNN dengan PKK serta proses pencegahan berbasis komunitas di Kecamatan Kalideres. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan BNN dengan PKK secara langsung menghasilkan pembentukan kader pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Proses pencegahan dilaksanakan berbasis komunitas melalui PKK dan kader PKK sebagai agen perubahan sosial. Kerja sama komunitas untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan 'oleh dan untuk masyarakat'.

---

Drug abuse is a complex issue and causes other health and social problems. This study to understand the community 39 s cooperation to family based drug abuse prevention by describing BNN partnership program with PKK and community based prevention process in Kalideres Subdistrict. The method used was qualitative with descriptive analysis technique.

The results showed that BNN 39 s partnership with PKK directly resulted the forming of special cadres of family based drug abuse prevention. The prevention process is community based through PKK and PKK cadres as agents of social change. Community cooperation for the prevention of drug abuse is done ldquo by and for community ."

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gambaran penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Pondok Pinang, yakni bagaimana seorang Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan tugas dan peranannya dalam suatu lingkungan masyarakat, sebagai kepanjangan tangan Polisi Sektor dan ujung tombak Polri selaku aparat penegak hukum, dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan bimbingan masyarakat, mengupayakan tumbuh kembangnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungannya ("Community Oriented Policing").Penelitian ini berawal dari adanya pernyataan bahwa kebijakan pemolisian selaku aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum ("Law Enforcement To Solve The Crime and To Maintain Public Order"), lebih mengutamakan upaya pencegahan dari pada penindakannya, dan penugasan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan masyarakat di Kelurahan bagi seorang Bintara Polisi merupakan tugas yang berat dan komplek.Dalam melaksanakan tugas dan peranannya seorang Bintara Pembina keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang digambarkan bagaikan seorang sherif atau ranger(Kunarto,1997), dituntut kemahiran dibidang hukum dan melaksanakan teknik kepolisian yang handal dengan sikap corect tetapi luwes, mewujudkan jati dirinya, berdasarkan pemahaman akan situasi kamtibmas dan lingkungan yang dihadapinya Menentukan pilihan dari altematif upaya-upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya.Hal yang sedemikan itu akan sangat tergantung kepada kemampuannya untuk menafsirkan dan memahami, hakekat ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya, dan tanggapan masyarakalnya, kemudian berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya memilih prioritas upaya-upaya pelayanannya untuk mewujudkan Pola-Pola tindakan untuk bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungannya.Pelayanan yang diberikan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kamtibmas lingkungannya, akan menumbuhkan pengakuan dan penerimaan serta kepercayaan masyarakat terhadapnya, sehingga masyarakat bersedia ikut berperan serta memelihara keamanan dan ketertiban lingkungannya. (Suparlan :1997).Sesuai dengan hakekat ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka masalah kamtibmas sangat kompleks dan tidak pernah berhenti, malahan cenderung terus meningkat seirama dengan pembangunan dan perubahan-perubahan sosial. Keadaan ini membuat Polisi serba berurusan dengan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Polisi ditengah tengah masyarakat dengan sikap dan kemampuan yang handal menjadi kebutuhan mutlak masyarakat. (Mabel Polni,1997).Dengan demikian wujud daripada sikap dan kemampuannya menangani situasi kamtibmas baik sebagai crime fighter maupun dalam membantu melayani warga masyarakat sebagai pelindung, pengayom, ia berperan sebagai community problem solver, harus mampu bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Agar masyarakat yang mengharapkan dapat hidup dengan tertib dan tenteram, akan berpaling kepada Polisi.(Mardjono,1998 : 7).Penelitian dilakukan dengan metode etnografr ayau metode kwalitatif, menggambarkan sesuatu gejala dalam perspektip gejala-gejala yang ada dalam konteksnya, sebagai kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Yakni pola-pola tindakan dan perilaku seorang Bintara pembina kamtibmas, Serma Pol Soemardi, menangani Kamtibmas, di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan yang merupakan wilayah administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakatra Raya Metropolitan.Wilayah tersebut merupakan suatu wilayah yang unik, karena sifat wilayahnya terbuka, sebagai daerah lintasan hubungan lalulintas dengan akses jalan kesegala jurusan. Penghuninya beragam diantaranya warga negara asing/ anggota perwakilan negara asing, pejabat-pejabat tinggi dan para pengusaha besar. Sebagian termasuk orang-orang penting, sehingga memerlukan pelayanan khusus dari segi pengamanannya. Mereka ini menghuni di daerah pemukiman baru Pondok Indah. Sebagian lagi terdiri atas warga masyarakat golongan menengah kebawah. Mereka ini menghuni di daerah pemukiman yang dikenal sebelumnya sebagai 'desa' Pondok Pinang.Tesis ini ingin menggambarkan bagaimana hubungan Serma Pol Soemardi selaku petugas Babinkamtibmas, mewujudkan tugas dan peranannya, bersama sama dengan masyarakat lingkungan Kelurahan Pondok Pinang. Penelitian dengan pendekatan kwalitatif, menggunakan teknik pengamatan terlibat serta wawancara kepada tokoh masyarakat, baik formal maupun informal guna memperoleh informasi yang khusus sesuai kedudukannya dalam masyarakat, untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan menyeluruh serta mendalam."

"Dalam Penelitian mengenai Pemahaman Mahasiswa P.T.I.K Angkatan XXXIV mengenai Materi ilmu-ilmu Sosial. Sosiologi Hukum bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, lingkup referensi dan luas pengalaman (frame of reference and field of experience) mahasiswa akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi kuliah yang diterima.Dari hasil pengamatan penulis di kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, terjadi interaksi dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen memberikan materi kuliah menggunakan alat bantu seperti transparan dan pagan tulis untuk menuliskan hal-hal yang dianggap penting, sedangkan mahasiswa mendengar, memperhatikan dengan serius dan mencatat jika ada hal-hal yang penting.Seringkali dosen mengajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah mahasiswa mengerti tentang materi yang baru disampaikan. Tidak semua pertanyaan dosen ditanggapi, ada mahasiswa yang memang bertanya untuk mengetahui penerapan ilmu tersebut di lapangan, ada pula yang pertanyaannya tidak terkait dengan perkuliahan itu. Di sini penulis selaku pengamat melihat ada komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, tetapi tidak menjamin bahwa komunikasi yang timbal balik itu efektif, tergantung pada mutu pertanyaan dan jawaban dosen.Bahkan ada perkuliahan yang tidak ada dialog antara dosen dan mahasiswa, interaksi dan komunikasi hanya berjalan searah. Di sini pengamat melihat dosen terlalu padat menggunakan waktu kuliah dalam menyampaikan materi kuliah tersebut, sehingga tidak dapat diketahui langsung apakah dosen mengerti materi kuliah yang diberikan dosen tersebut atau sebaliknya.Dari proses belajar mengajar di kelas, dapat diketahui bahwa cara dan gaya dosen dalam memberikan kuliah sangat mempengaruhi proses pemahaman mahasiswa mengenai pengetahuan ilmu-ilmu sosial yang diberikan oleh para dosen.Dari sisi mahasiswa sendiri, faktor intern mereka sangat mempengaruhi, yaitu pola pikir mereka satu sama lain tidak sama contohnya: mahasiswa pria yang mengikuti kuliah S-1 di PTIK rata-rata sudah lama meninggalkan kuliah (AKABRI Kepolisian) karena mereka langsung tugas lapangan (lebih kurang delapan tahun). Sedangkan mahasiswa putri (Polwan) langsung lulus dari D-3 PTIK, sehingga daya ingat mereka tentang ilmu-ilmu sosial yang diberikan masih segar. Pemahaman mereka mengenai ilmu-ilmu sosial yang diberkan di S-1 inipun akan bervariasi.Faktor lain yang turut mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai ilmu-ilmu sosial yang diberikan dalam kuliah S-1 di PTIK adalah luas lingkup pengalaman yaitu latar belakang mahasiswa seperti lingkungan kehidupan mereka yang mempengaruhi kondisi emosinya.Jadi dapat disimpulkan oleh penulis yang dituangkan dalam tesis ini bahwa Pemahaman Mahasiswa PTIK Angkatan XXXIV mengenai Pengetahuan ilmu-ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi Hukum bervariasi karena dipengaruhi oleh : 1. Lingkup Referensi (Frame of Reference), 2. Luas Pengalaman (Field of Experience) dari masing-masing individu."

"Jumlah anak jalanan khususnya di Jakarta tidak ada data yang pasti. Terdapat perbedaan data yang disampaikan oleh Pemerintah dengan lembaga independen lainnya seperti Komnas Perlindungan anak. Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan pemenuhan ekonomi keluarga sehingga anak dijadikan suatu aset dalam menghidupi keluarga. Hal ini terjadi karena ketidak berfungsian keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain faktor desakan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua anak jalanan sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak menjadi faktor pendorong anak turun kejalan. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan anak untuk mencari kompensasi kejalan, kondisi ini pada umumnya terjadi pada anak jalanan yang orang tuanya berpisah.Anak jalanan memiliki beberapa karakter yang menonjol yaitu anak jalanan pada umumnya terlihat kumuh atau kotor, memandang orang lainsebgai yang dapat diminta uang, rasa mandiri, mimik wajah yang selalu memelas, terutama ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari jalanan, yang sangat menonjol sekali sikap malas untuk melakukan kegiatan ?rumahan?. Anak jalanan rentan menjadi anak nakal yang melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan, gaya hidup, kurangnya kontrol sosial kepada mereka sehingga penginternalisasian norma-norma yang ada pada masyarakat menjadi berkurang. Kenakalan anak jalanan khususnya perbuatan pidana anak jalanan menurut penilaian Polres Metropolitan Jakarta barat belum merupakan kejahatan yang serius sehingga dalam pencegahan kenakalan anak jalanan ini Polres metropolitan Jakarta Barat melakukan kegiatan patroli preventif, penjagaan pada titik rawan dan penertiban anak jalanan. Kegitan-kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian umum.Ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan pencegahan kenakalan anak jalanan yaitu faktor Environment (kondisi lingkungan), Value (nilai-nilai) yang dianut dan Resource (sumberdaya) yang dapat digunakan. Ketiga faktor tersebut membutuhkan pengikat yaitu kepemimpinan yang peduli terhadap anak jalanan sebagai salah satu potensi kejahatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa faktor EVR dalam melaksanakan peran pencegahan kejahatan belum memaksimalkan sumberdaya yang ada dan pemimpin yang peduli terhadap anak jalanan masih kurang dan ini diindikasikan dengan pendekatan terhadap kenakalan anak jalanan masih mengedepankan pada tindakan represif.

---

There is no exact data on the number of street children in Jakarta. There is a gap between the government number and the data provided by independent institution such as National Commission on Child Protection. Children become street children because family economic reasons, thus a child become an asset in providing for their family. This happen because the family does not function properly as family provider. Aside from economic pressure, the low educational background of the street children?s parents consequently they do not understand the function and roles of parent, also the lack of knowledge on children rights become another pressure factors for the children to venture the streets. This inharmonic family condition caused children to pursuit compensation in the street, this condition usually happen if the parents split.Street children have several distinct characters : generally the appear dirty and grubby, the consider other people as someone the can extract money from, independent, pitiful face expression specially in dealing with people outside the street community, and the very distinct character is the laziness to do house-hold activities. Street children become vulnerable in becoming crime-committing-juvenile. This is due to environment factors, lifestyle, and the lack of social control thus the internalization of the existing norms in the society become lessen. The misbehaviors of street children specially the public offence according to West Jakarta Police are not yet considered to be a serious crime offence, therefore in preventing these children crime, the West Jakarta Police conduct preventive patrols, safeguarding in several susceptible points. Those activities are form of general police function.There are 3 factors that effect the implementation of street children crime prevention policy, which are environment, values that are being adapted, and resources that are being used. Those 3 factors need a bonding factor which is the leader?s concern of the potential crime from the street children. From field research, the EVR Factors in conducting crime prevention is not yet maximizing the existing resources, and the leaders that care about street children are still lacking. This is proved by the repressive approach in dealing with street children."