Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh manajerial overconfidence terhadap biaya audit di negara-negara ASEAN. Penelitian ini juga menguji peran komite audit pada hubungan antara manajerial overconfidence dan biaya audit di negara-negara ASEAN. Manajer yang terlalu percaya diri cenderung melebih-lebihkan proyeksi arus kas di masa depan tetapi meremehkan dampak dari kejadian buruk sehingga meningkatkan risiko audit bagi auditor. Sebaliknya, biaya audit untuk perusahaan dengan manajer yang terlalu percaya diri akan lebih rendah jika manajer meminta lebih sedikit ruang lingkup audit karena rasa percaya diri yang tinggi dalam pelaporan keuangan perusahaan mereka atau keinginan untuk mengurangi pengawasan auditor atas praktik akuntansi agresif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang publik yang terdaftar di 5 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand dari 2014 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajerial over confidence berpengaruh positif pada biaya audit. Tidak ada bukti bahwa komite audit mampu berperan sebagai pemoderasi pengaruh manajerial overconfidence terhadap biaya audit.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect managerial overconfidence on audit fee in ASEAN countries. This research also examines the role of the audit committee on the relationship between managerial overconfidence and audit fee in ASEAN countries. Overconfident managers tend to overestimate the projected future cash flows of projects but underestimate the impact of adverse events which will increase the audit risk. Conversely, audit fees for companies with an overconfident manager will be lower if managers demand less audit services due to either hubris in their companies rsquo financial reporting or a desire to reduce auditor scrutiny over aggressive accounting practices. Sample in this study are listed firms in 5 ASEAN countries Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine, and Thailand from 2014 to 2016 with purposive sampling method. The result of the study showed that managerial overconfidence has positive effect on audit fee. There is no evidence that audit committees are can act as a moderating the effect of managerial overconfidence on audit fee, so investors need to consider the impact of managerial overconfidence in corporate decision making. This research is expected to be used as empirical evidence and reference in subsequent research and complementing previous research results related to managerial overconfidence and audit fee.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis penyelenggaraan komunikasi publik bidang kesehatan terhadap kontroversi Pekan Kondom Nasional Tahun 2013 (PKN 2013) ditinjau dari aspek yuridis dan komunikasi krisis. Kontroversi PKN 2013 dipicu beredarnya isu pembagian kondom gratis dan bus kondom yang menimbulkan penolakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif melalui content analysis, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kurang terbukanya badan publik (Kemenkes, KPAN, dan DKT Indonesia) menginformasikan PKN 2013 dan reaktifnya sikap pihak pemerintah mengelola komunikasi krisis PKN 2013. Hasil penelitian menyarankan meregulasi kebijakan komunikasi publik dua arah yang proaktif. ......This thesis analyzes the implementation of public communication in health sector to the controversy of National Condom Week in 2013 (NCW 2013) in term of juridical aspect and crisis communication. The controversy of NCW 2013 was triggered by the spread of the issues of free condom distribution and condom bus that cause public rejection. This research is qualitative approach with descriptive study design. The results showed lack of transparency in public bodies (Ministry of Health, National AIDS Commission, and DKT Indonesia) to inform NCW 2013 and reactive attitude of the government to manage the crisis communication of NCW 2013. The researcher suggests regulating the two-way public communication policy that is proactive.