Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini merupakan upaya untuk memahami khususnya reaksi sosial terhadap perbuatan manusia yang tidak secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi sering kali mengundang reaksi masyarakat untuk memperlakukan pelakunya yaitu dukun teluh (sihir-tenung) sebagai penjahat. Timbul pertanyaan dikalangan orang awam, mengapa masyarakat memperlakukan mereka sebagai penjahat, sedangkan keberadaan mereka pada mulanya dibiarkan. Hal tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan nilai budaya dan pandangan hidup yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui kebudayaan itu merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman pendukungnya dalam menata gejala demi ketertiban dalam hidup mereka. Karena itu hendak dikaji pandangan atau faham masyarakat tentang kejahatan, apa saja yang dikategorikan dalam kejahatan. Pengkajian ini bukan untuk menguji apakah sihir dan tenung itu ada dan sungguh-sungguh terjadi melainkan untuk memahami alam fikiran penduduk yang merupakan perwujudan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Daerah Banten dipilih sebagai lokasi penelitian karena anggapan umum menyatakan bahwa di Jawa Barat, khususnya Banten merupakan pusat kegiatan dan kediaman para dukun ilmu hitam yang disebut dukun teluh (tukang teluh). Kecamatan Sajira dan Bojonegara dipilih sebagai salah satu pusat lokasi tempat bermukimnya para dukun teluh tersebut. Sebelum diuraikan kasus-kasus dukun teluh di Banten sebagai latar belakang ditampilkan berbagai macam bentuk reaksi sosial seperti pengeroyokan,penganiayaan dan pembunuhan terhadap dukun sihir-tenung di Indonesia, merupakan analisa isi kualitatif terhadap surat kabar dan majalah yang terbit di ibukota maupun daerah. Kesemuanya dapat dibaca dalam lampiran' disertasi ini. Digunakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji dukun teluh, yang memanfaatkan antropologi dan kriminologi. Pendekatan antropologi dimaksud untuk menggambarkan etnografi Banten sebagai latar belakang, konsep-konsep ilmu gaib maupun teori-teori naengenai sihir dan tenung pada umumnya. Teluh dicoba dikaji sebagai perwujudan mekanisme pengendalian sosial. Sementara kriminologi mengkaji dampak sosial dari kehadiran dukun teluh. Sebagaimana diketahui kriminologi tidak saja mempunyai sasaran kajian perbuatan yang secara formal atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, sekalipun perbuatan itu belum diatur oleh hukum Pidana. Dari sejumlah teori dalam kriminologi telah dipilih paradigma Interaksionis yang terkenal dengan teori labelingnya. Teori labeling memiliki asumsi pokok bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang adalah kualitas reaksi atau tanggapan terhadap tingkah laku dan bukan merupakan kualitas dari sesuatu tingkah laku. Berdasarkan teori labeling dicoba digambarkan, bahwa dukun teluh adalah pelaku penyimpangan.

---

Case Studies in Villages S and A, Sajira and Bojonegara DistrictsThe objective of this dissertation's is primarily to understand social reaction towards certain social behavior which do not explicitly categorized as a crime, and yet often invites social reaction to treat the doers, in this case: witches and sorcerers, like criminals. Such happenings have wondered people, especially layman, as to why those witches and sorcerers are eventually punished like criminals by the community, whereas in the beginning their existence is somewhat accepted. These certainly depend upon the cultural-values of the society themselves. As already known, among the functions of culture is its ability to support or guide social phenomena to maintain an orderly-like in the society. Therefore the social perception about crime as well as what are generally categorized as crime in the society, is also studied. The study is not intended to verify whether witchcraft and sorcery are really exist or not, but rather to understand the perception of the community toward such practices, as a manifestation of that which are believed by them. The research is conducted in the Banten region, West Java, as the "center" of black-magic practices where many witches and sorcerers live - according to what is popularly believed by Indonesian (Javanese) people. While both Sajira and Bojonegara district were chosen as central location of research, as the residence of the above mentioned wiches. As a background, a variety of social reactions towards sorcery such as: overwhelming, attacts, tortures, and even killings over witches and sorcerers will be described: as a result of content analysis of many newspapers and magazines in Indonesia - both which are published in the enclosures of this dissertation. An inter-diciplinary approach using anthropology and criminology in studying witches and sorcerers is applied. The anthropological approach is intended to describe Banten's ethnography as background, concepts of magic as well as theories on witchcraft and sorcery in general. Sorcery is also studied as a kind of social control mechanism. On the other hand, the criminological approach will study the social impacts of the existence of witches and sorecerer. As we know, the object of criminology not only studying social behaviors that are formally or legally considered as a crime, but also those which are generally disliked by the society, although they have not been as yet regulated by crminal law. According to several criminological theories, an interactionism paradigm is chosen, which is known for its labelling theory - where a crime or deviant behavior is considered as a quality of social reaction or response towards certain behavior: not that of the behavior itself. Base on labelling theory, dukun teluh are considered as deviant."

"ABSTRAKDi desa-desa terpencil seperti Atep, Palamba dan Teep di daerah Minahasa Tengah, kecamatan Langoan, Hari Pekabaran Injil (Hari PT) biasa diperingati setiap tanggal 12 Juni. Hari ini termasuk Hari Besar untuk rakyat setempat yang diperingati di gereja-gereja. Para generasi muda mengadakan sandiwara di gereja. Ada tokoh pemain yang berkuda, dan mengabarkan Injil. Bagian yang amat menarik dari drama yang dipentaskan adalah si tokoh yang berperan sebagai penginjil itu berbahasa Tontemboan, dan didampingi oleh seorang penerjemah yang berbahasa Indonesia.Peringatan tanggal 12 Juni di desa-desa terasa lebih syahdu. Perayaan biasanya diadakan sehari penuh, bahkan sampai tengah malam, karena sesudah memperingati di gereja-gereja di desa, penduduk pada sore hari dengan berjalan kaki, menuju kota kecil Langoan untuk memperingatinya di pusat gereja kota kecil tersebut, yang dikenal sebagai gereja-centrum Langoan.Di Langoan bentuk perayaan bagi anak-anak muda dilakukan dengan mengadakan semacam pawai alegori, ada tokoh penginjil yang memakai pakaian pendeta berwarna hitam, dan biasanya yang menjadi tokoh adalah seorang pemuda yang berperawakan seperti orang Eropa atau diambil seorang albino.Di daerah Tompaso dan Kawangkoan walaupun penduduk tidak lagi mengadakan perayaan semacam itu, tetapi gereja tetap memperingatinya. Di Kakas, Remboken dan sekitarnya para pemuda juga masih mengenalnya, mereka mengatakan bahwa cerita tentang J.G.Schwarz mereka dapatkan dari orang tua mereka, atau dari gereja. Rakyat pada umumnya mengenangnya sebagai se tuang panda. to ang kawalo (tuan pendeta yang berkuda). Hari. Pekabaran Injil sering dipusatkan di gereja pusat Langoan pada setiap tanggal 12 Juni, kedatangan J.G.Schwarz di daerah Minahasa Tengah dikenang kembali pada hari itu.Para pemuda dari sekeliling Langoan, pada sore hari biasanya memenuhi kota kecil ini.Para orang tua berpakaian hitam datang berkumpul ke Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), dan setelah ibadah diadakan ziarah ke makam J.G.Schwarz.Makam J.G.Schwarz ini.terletak di kampung Wolaang, tanah yang pernah tercatat sebagai miliknya yang dibeli dengan uang Zending, yang sekarang ini tercatat sebagai milik GMIM."

"Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban dalam PROPENAS tahun 2000-2004 di bidang hukum, penulis melakukan penelitian di bidang hukum khususnya dalam bidang pemeliharaan anak sebagai dampak putusnya perkawinan kedua orang tua yang melakukan perkawinan campuran. Karena masalah pemeliharaan anak dalam disertasi ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional, nmka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian yang berkaitan pula dengan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional. Terbatasnya ketentuan perundang-undangan Serta literatur yang tersedia di Indonesia mengenai masalah pemeliharaan anak sebagai dampak putusnya perkawanan campuran kedua orang tua, termasuk masalah ?child abduction", penulis mencoba melengkapinya dengan cara menelusuri ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik nasional maupun internasional termasuk Konvensi Internasional terkait Serta putusan-putusan pengadilan di negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Malaysia dan Indonesia beberapa tahun terakhir, baik melalui penelusuran literatur maupun dengan Cara mangakses pada internet.Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :1. Untuk mengetahui pengertian dan pengaturan pemeliharaan anak (child custody), kekuasaan orang tua dan batas seseorang dianggap sebagai anak (batas kedewasaan) yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan luar negeri (Belanda, Inggris dan Malaysia) termasuk ketentuan- ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi-Konvensi Internasional terkait, dan membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pemeliharaan anak yang berlaku di Indonesia.2. Untuk mengetahui seberapa jauh hak-hak anak di Indonesia, Belanda, Inggris dan Malaysia telah dilindungi sebagai akibat putusnya perkawinan antara kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan dalam hal status kewarganegaraannya serta adanya diskriminasi dan ketidak adilan gender terhadap perempuan.3. Meneliti dan menganalisa ketentuan-ketentuan tentang hukum yang berlaku terhadap pemeliharaan anak sebagai dampak putusnya perkawinan campuran kedua orang tua, berdasarkan Konvensi-Konvensi Den Haag terkait (1902,1961,l980 dan 1996) baik di Indonesia maupun di luar negeri.4. Meneliti, menganalisa dan membandingkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim dalam keputusan-keputusannya di bidang pemeliharaan anak sebagai dampak putusnya perkawinan kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan, termasuk di bidang "international child abduction" yang diputus oleh pengadilan-pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Serta beberapa negara Islam tertentu seperti Arab Saudi, United Emirat Arab (khusus mengenai masalah "international child abduction" dan Indonesia.Hasil penelitian dan analisa tersebut akan dijadikan masukan untuk mengisi kekosongan hukum dengan membentuk perundang-undangan Indonesia di bidang pemeliharaan anak pada umumnya dan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan campuran kedua orang tua pada khususnya, Serta untuk mengetahui sudah waktunyakah Indonesia turut serta di dalam Konvensi 1980 tentang ?International Child Abduction".Disertasi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, interdisipliner dalam lingkup Hukum Perdata Internasional, dan yuridis empiris, yang bersifat kualitatif dan komparatif."

"Pernyataan P. J. Zoetmulder dalam karangannya yang berjudul "The significance of the study of culture and religion for Indonesian historiography", bermaksud menekankan peranan yang dimainkan oleh agama dalam kebudayaan. Masalah dinyatakannya, bahwa tidak ada satu pun kebudayaan di dunia ini yang lepas dari pengaruh agama. Kenyataan ini baginya berlaku juga bagi kebudayaan indonesia, terutama kebudayaan indonesia kuno. Dari data arkeologi, dapat diketahui bahwa sebagian besar data itu berhubungan erat dengan peninggalan keagamaan. Dengan lain perkataan, hasil kebudayaan yang dipersembahkan bagi tujuan-tujuan keagamaan dibuat dari bahan yang lebih tahan dari pada hasil kebudayaan yang ditujukkan untuk mempertahankan hidup. hal ini tiada lain hanya menuntun kita ke arah perkiraan, bahwa hasil kebudayaan yang mencerminkan agama lebih bertahan dari hasil kebudayaan yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, seperti yang dinyatakan oleh Zoetmulder itu.Namun demikian, peranan agama yang demikian besar pengaruhnya terhadap kebudayaan itu, dalam dunia penelitian atas kebudayaan Indonesia Kuno, kurang mendapat tempat yang sewajarnya. Lebih-lebih pada penelitian Indonesia Kuno, para peneliti memalingkan perhatian dari agama itu sendiri. Proses penganutan Agama Buddha dan agama-agama Hindu lebih dilihat dari segi perubahan kebudayaan, bahkan sebagai proses pembudayaan. Sebagai akibatnya, yang menjadi permasalahan ialah proses masuknya Kebudayaan India ke Indonesia, siapa pembawanya, dan baru kemudian dipermasalahkan peranan kebudayaan 'lokal' itu. Dari sudut metode, permasalahan ini juga selalu mengarahkan penelitian untuk melakukan pendekatannya dari sudut pandang India, atau sebagai proses 'Indianisasi'. Demikianlah masalah agama menjadi tenggelam dalam masalah kebudayaan, dalam arti sebagai permasalahan ilmiah penelitian."

"Sungguh berlimpah-limpah naskah lama warisan nenek moyang kita, baik yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di dalam atau di luar negeri maupun yang tersebar dan tersimpan di daerah - daerah di wilayah Indonesia. Harta pusaka yang berwujud karya tulis sebagai hasil pemikiran bangsa kita itu di dalamnya terkandung gambaran, kendatipun mungkin tidak lengkap dan tidak pula menyeluruh, mengenai kebudayaan pada masa mereka hidup. Dalam cakupannya dengan pembangunan, pembangunan nonfisik, nasional kita sudah barang tentu tak mungkin karya-karya tulis tersebut kita kesampingkan begitu Baja. Kita menyadari sepenuhnya bahwa betapa pentingnya warisan budaya bangsa kita yang tersimpan dalam naskah lama sebab "naskah-naskah itu merupakan sumber pengetahuan yang dapat membantu kita dalam usaha mempelajari, mengetahui, mengerti, dan kemudian menyajikan sejarah perkembangan kebudayaan bangsa, kita". Namun, sumber-sumber yang tak ternilai harganya ini memerlukan penggarapan terlebih dahulu yang dilakukan oleh tangan-tangan yang cukup ahli, para ahli filologi, agar dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah oleh generasi kita. Penggarapan naskah melalui berbagai proses, Sebagai langkah pertama ialah penulisan kembali atau pemindahan ke dalam huruf Latin, suatu proses yang disebut transkripsi atau transliterasi, sebab naskah-naskah itu, kecuali sebagian dari naskah-naskah lama yang lebih mudah ditulis dengan tulisan daerah, bukan ditulis dengan huruf Latin. Langkah selanjutnya, apabila naskah itu bukan naskah tunggal ialah proses komparasi, membandingkan berbagai salinan dari naskah yang sama. Hasil komparasi ini merupakan landasan pertimbangan bagi penyajian teks yang bersih dari kesalahan, baik kesalahan redaksional maupun kesalahan isinya. Merekonstruksikan atau menghasilkan sebuah teks yang paling mendekasi aslinya, 'constitutio textus', merupakan garapan utama karena pada umumnya naskah aslinya, autograf, sudah tidak ada lagi.Naskah lama yang lebih muda usianya, yang ditulis pada dua kurun waktu, kurun Masehi XVIII-XIX, antara lain naskah-naskah yang berasal dari dan bertalian dengan Priangan (Jawa Barat) nampaknya belum pernah mendapat jamahan tangan-tangan peneliti profesional. Naskah "Sejarah SUkapura", misalnya termasuk salah satu naskah yang lahir pada kurun waktu tersebut, tepatnya lahir pada akhir abad ke XIX (1886) sebagai hasil karya seorang wedana pensiun, Raden Kartinagara alias Haji Abdullah Saleh."

"ABSTRAKMagersari adalah komunitas-komunitas penduduk di dalam kawasan hutan negara yang dikelola dan diusahakan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di Jawa. Penduduk telah bertahan-tahun dan bahkan secara turun-temurun bertahan hidup di pemukiman-pemukiman magersari, dan kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya hutan, terutama tanah hutan dan pekerjaan kehutanan yang diberikan Perum Perhutani. Penduduk bekerja sebagai petani-petani penggarap lahan hutan dengan sistem tumpangsari (pesanggem), dan sebagai pekerja-pekerja hutan (blandong) yang diandalkan Perum Perhutani dalam kegiatan penjarangan tanaman, penebangan pohon, penyaradan, sampai pengangkutan ke tempat-tempat penimbunan kayu. Studi ini pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pola adaptasi petani pekerja hutan magersari dalam kegiatan wanatani yang dilakukan Perum Perhutani; mengapa penduduk magersari secara turun-temurun tinggal dan bertahan hidup di pemukiman-pemukiman magersari, padahal kesejahteraan hidup mereka dari tahun ke tahun selain tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, juga selalu diselimuti dengan ketidakterjaminan (insecurity) ekonomi, sosial, dan hukum dari segi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk memahami pola adaptasi penduduk magersari terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, termasuk adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan Perum Perhutani dalam pengusahaan hutan, maka paling tidak dapat dicermati dari tiga aspek, yaitu : (1) adaptasi penduduk di bidang ekonomi tercermin dari kegiatan-kegiatan pencaharian hidup yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsistemnya di dalam kawasan hutan; (2) adaptasi sosial penduduk tercermin dari sistem sosial magersari, nilai-nilai, norma-norma, .institusi sosial, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan magersari, yang meliputi elemen pengelompokan sosial (social alignment) yang membentuk solidaritas dan kesetiakawanan sosial; elemen media sosial (socia media) yang mengikat dan mempertahankan kehidupan bersama; elemen standar sosial (social standard) yang mengukuhkan dan mempertegas hak dan kewajiban, kedudukan dan peran anggota masyarakat; dan elemen mekanisme kontrol sosial (social control) yang menjaga dan memelihara keteraturan sosial dalam kehidupan bersama; dan (3) staretgi-strategi yang diciptakan penduduk magersari untuk menghadapi kebijakan pengelolaan hutan, sehingga mereka dapat mengakses sumber daya alam lebih banyak dari yang diperbolehkan Perum Perhutani. Studi ini memperlihatkan bahwa pola interaksi antara penduduk magersari dengan Perum Perhutani dalam pengusahaan hutan pada dasarnya merupakan hubungan yang bercorak mutualistik (mutualistic relationship), yang saling memhutuhkan (mutual need), saling membantu (mutual help), dan saling menguntungkan (mutual benefit) karena : di satu sisi penduduk magersari membutuhkan sumber daya hutan, terutama tanah tempat tinggal, lahan garapan tumpangsari dan kebun kopi, kayu perkakas dan kayu bakar, sedangkan di sisi lain Perum Perhutani sangat memerlukan tenaga petani-pekerja magersari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kehutanan, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, penjarangan, penebangan, penyaradan, sampai pengangkutan ke tempat-tempat penimbunan kayu. Namun demikian, apabila dikaji secara lebih mendalam terutama dari substansi kontrak magersari dan kontrak tanaman yang mendasari perjanjian kerja penduduk dengan Perum Perhutani, maka ditemukan pola hubungan yang lebih bersifat patron-klien (patron-client relationship) yang didasarkan pada ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik, karena penduduk magersari berada pada kedudukan sub-ordinasi sedangkan Perum Perhutani diposisikan sebagai super-ordinasi, atau penduduk magersari berada di pihak yang bersifat inferior, sedangkan Perum Perhutani diposisikan sebagai pihak yang bersifat superior dalam kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hutan. Kondisi ini menyebabkan penduduk magersari tidak mempunyai pilihan dan tidak memiliki posisi tawar, selain menerima semua persyaratan dalam kontrak baku (standard contract) yang ditetapkan Perum Perhutani. Fakta ini pada gilirannya kemudian menciptakan paling tidak tiga kondisi ketidakterjaminan (insecurity) dalam kehidupan petani-pekerja magersari, yaitu : (1) ketidakterjaminan ekonomi (economical insecurity) dalam kaitan dengan hak atas lahan-lahan garapan tumpangsari dan kebun-kebun kopi sebagai sumber kehidupan penduduk sewaktu- waktu dapat dicabut Perum Perhutani; (2) ketidakterjaminan sosial (social insecurity) dalam hubungan dengan asuransi keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, bea siswa untuk pendidikan anak-anak magersari belum pemah diberikan, walaupun penduduk magersari telah bertahun-tahun dan turun-temurun bekerja untuk Perum Perhutani; dan (3) ketidakterjaminan hukum (legal insecurity) yang berkaitan dengan status hak atas tanah pemukiman magersari; walaupun tanah magersari telah bertahun-tahun dan bahkan secara turun-temurun dipakai sebagai tempat tinggal, tetapi setiap saat dapat dicabut dan penduduk dapat dikeluarkan dari pemukiman magersari oleh Perum Perhutani. Dengan menggunakan cara pandang emit: (emit view) dapat diketahui bahwa penduduk magersari tetap bertahan hidup dan tinggal di pemukiman-pemukiman magersari, karena apa yang diperoleh dari pemberian dan belas kasihan (charity) Perum Perhutani dirasakan cekap (cukup secara ekonomi) dan hidup di magersari dinikmati dalam suasana tentrem (tentram secara kejiwaan) dan rukun (bersahabat dalam hubungan antar tetangga). Suasana kehidupan seperti di atas cenderung mendorong penduduk bersikap menerima nasib apa adanya (nrimo ing pandum) dan pasrah menerima keadaan sebagai nasib (pasrah Ian sumarah) seperti ekspresi dari sikap hidup orang Jawa di daerah pedesaan pada umumnya. Dengan demikian, implikasi teoritis dari studi ini memperteguh teori mengenai sikap hidup orang Jawa yang selalu merasa cekap (cukup) dan berupaya menciptakan suasana tentrem (tentram), angel (hangat dalam keluarga), rukun dalam kehidupan bertetangga, dan cenderung memiliki sikap hidup yang menerima nasib (nrimo ing pandum) atau pasrah menerima keadaan sebagai nasib, seperti tercermin dalam temuan-temuan C. Geertz (1985); H. Geertz (1985); Singarimbun dan Penny (1984); Guinness (1984, 1985); dan Sairin (1992). Implikasi metodologis dari studi ini adalah setiap kehijakan peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan seperti dicanangkan Perum Perhutani melalui program perhutanan sosial (social forestry), atau program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan dari pemerintah daerah dan intansi-instansi terkait semestinya juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk magersari, karena mereka secara administrasi pemerintahan menjadi bagian dari penduduk desa yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan penduduk desa-desa di sekitar hutan."

"ABSTRAKTema pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak." Pokok persoalannya adalah tentang "Sengketa Lingkungan Hidup" (Environmental dispute). Secara umum sengketa lingkungan hidup meliputi segala macam bentuk persengketaan yang berkenaan dengan lingkungan dan persengketaan di mana lingkungan hidup menjadi objeknya. Menurut UU No. 23 Tahun 1999 sengketa lingkungan hidup hanya diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."

"Penelitian ini menggambarkan bahwa resistensi perempuan kelas menengah di Jabotabek terhadap terhadap patriarkisme, masih lemah. Hal itu terlihat dari bagaimana kaum perempuan tersebut memberi makna hal-hal yang terkait dengan kondisi internal dan identitas perempuan Indonesia yang berkecimpung dalam dunia politik melalui pemberitaan di media massa. Penelitian yang menggunakan paradigma kritis dan perspektif feminis ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memahami bagaimana ibu rumah tangga kelas menengah di Jabotabek memberikan pemaknaan terhadap karir politik Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia dan untuk mengetahui tipe-tipe ibu rumah tangga kelas menengah yang mempunyai pernaknaan dominan, negosiasi, ataupun oposisi. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan ibu rumah tangga yang berasal dari kelas menengah di wilayah Jabotabek. Data sekunder diperoleh melalui analisis wacana Van Dijk terhadap surat kabar (Harian Kompas) tentang perjalanan politik Megawati Soekamoputri. Dengan menggunakan kerangka pemikiran dari kajian budaya (cultural studies), terutama pemikiran dari Stuart Hall mengenai encoding dan decoding (McCullagh, 2002)., penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis pada bidang kajian media dan gender di Indonesia. Hal itu disebabkan, selama ini kajian media dan gender yang melihat dari aspek resepsi khalayak media berjenis kelamin perempuan relatif masih belum banyak dilakukan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini, karena masih adanya pandangan yang kuat di masyarakat yang menempatkan kaum perempuan hanya untuk mengurusi suami, anak-anak, memasak, dan aktivitas lain yang berada di lingkungan keluarga. Aktivitas perempuan di luar lingkungan keluarga tersebut, misalnya di lingkungan dunia politik, untuk kondisi negara berkembang semacam Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan. Domain politik adalah wilayah laki-laki. Tabu bagi perempuan untuk memasuki domain. Seandainya kaum perempuan berada di dunia politik, maka keberadaan mereka lebih banyak dilihat dari aspek penampilan dan keluarga mereka saja. Keterkaitan politikus perempuan dengan berbagai isu aktual kurang mendapat perhatian serius dari media massa. Bahkan, untuk bisa terlibat secara intens dalam domain politik itu, politisi perempuan harus menstransformasikan dirinya merrjadi ?maskulin? sebagaimana politisi laki-laki. Sementara itu, kaum perempuan itu sendiri dalam posisinya sebagai khalayak media, digambarkan lebih banyak menikmati isi media yang bersifat hiburan saja. Segala informasi yang terkait dengan persoalan konkrit semacam politik, jauh dari eksposure terhadap mereka. Dalam berbagai kajian resepsi ditunjukkan bagaimana dunia perempuan lebih banyak terkait dengan tokoh-tokoh imajinatif belaka dibanding dengan tokoh-tokoh yang konkrit (McRobbie, 1991; Jones dan Jones, 1995; dan Radway, 1995). Menjadi menarik kemudian untuk melihat bagaimana kaum perempuan memberikan makna terhadap tokoh-tokoh perempuan kongkrit dalam posisi mereka sebagai politikus melalui berbagai pemberitaan media massa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya resistensi pemaknaan perempuan terhadap hal-hal yang terkait dengan kondisi eksternal Megawati dalam posisinya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya negotiated reading dan critique of silence yang ditunjukkan oleh informan yang ada. Artinya, terhadap berbagai informasi di media massa yang terkait dengan posisi Megawati sebagai presiden, pandangan informan tidak harus setuju sebagaimana ditunjukkan oleh media massa. Hal itu terlihat pada sikap mereka terhadap tanggung jawab Megawati dalam urusan rumah tangganya. Resistensi itu juga muncul dalam melihat aspek internal Megawati yang terkait dengan intelektualitas dan emosionalitasnya. Meskipun, mayoritas informan setuju dengan apa yang disampaikan oleh media massa mengenai intelektualitas dan emosionalitas Megawati, akan tetapi ada juga informan yang mempunyai pandangan sama sekali berbeda dengan apa yang muncul di media massa. Artinya, tidak semua perempuan setuju dengan apa yang disampaikan oleh media massa terkait dengan persoalan kemampuan intelektual dan tingkat emosionalitas Megawati sebagai politikus, wakil presiden, maupun presiden. Tidak adanya resistensi terhadap identitas Megawati sebagai seorang perempuan yang berhasil menjadi politikus menunjukkan bagaimana kekuatan media sebagai instrumen ideologi patriarkisme mempengaruhi pandangan keseluruhan informan. Semua informan sepaham dengan media dalam menghilangkan eksistensi Megawati sebagai seorang perempuan yang berhasil di sektor publik, khususnya domain politik. Mereka sepaham dengan media, bahwa keberhasilan Megawati dalam karir politiknya bukanlah disebabkan oleh kemampuan dirinya sebagai seorang politikus, akan tetapi dikarenakan ia adalah anak Soekarno."