Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai asuransi anggota tubuh yang untuk para pemain sepak bola profesional. Para pemain sepak bola profesional membutuhkan perlindungan terhadap anggota tubuhnya dari segala risiko cedera yang dapat menimbulkan kerugian dan tidak dapat menjalankan profesinya. Di Indonesia sendiri masih sedikit ditemukan untuk anggota tubuh dari para pemain sepak bola profesional dijadikan sebagai objek asuransi. Kemudian permasalahan timbul ketika ingin menentukan nilai pertanggungan terhadap anggota tubuh tersebut dan bagaimana jika ditinjau dari hukum asuransi dan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi untuk anggota tubuh tersedia di dalam asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja yang merupakan lini usaha asuransi umum dan jiwa, serta BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program untuk asuransi anggota tubuh dan 2 dalam menentukan nilai pertanggungan untuk biaya perawatan dan pengobatan anggota tubuh menggunakan prinsip indemnitas, sementara untuk manfaat asuransi kematian didasarkan pada kesepakatan karena jiwa tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the body parts insurance for professional football players. Professional football players are need a protection for their body parts from any risk of injury that can cause harm and will make the players can rsquo t run the profession. In Indonesia itself the insurance for the body parts is so hard to be found. Then the problem from this matter is when we want to set the value of the coverage of these body parts and how about the law rsquo s point of view and social security about this kind of insurance. This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The results of the study indicate that 1 insurance for the body parts is available in health insurance and occupational injury insurance which is the line of general insurance and life insurance business, and BPJS provides program for body parts insurance and 2 in determining the sum insured for maintenance cost and body parts treatment using the principle of indemnity, while the benefit of life insurance is based on the agreement because the soul can not be assessed with some money.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi kesehatan hospital cash plan yang dalam penyelenggaraannya menganut skema asuransi sejumlah uang, sehingga tidak menerapkan prinsip indemnitas. Asuransi ini tidak memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, melainkan memberikan sejumlah uang yang besarannya telah disepakati sebelumnya. Permasalahan muncul ketika terjadi banyak penipuan terhadap perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan hospital cash plan yang diduga akibat tidak diindahkannya prinsip indemnitas tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hendak meninjau kedudukan produk asuransi kesehatan hospital cash plan dalam hukum perjanjian asuransi di Indonesia serta perlindungan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi ini terhadap potensi tindakan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi kesehatan hospital cash plan tidak sesuai dengan sumber hukum perjanjian asuransi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan 2 perlindungan bagi perusahaan asuransi terhadap potensi penipuan dapat berasal dari polis, KUHD maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Maka sebaiknya perusahaan asuransi sebelum menyetujui pertanggungan melakukan proses underwriting yang lebih luas dan mendalam serta meningkatkan koordinasi antar perusahaan asuransi untuk saling berbagi informasi terkait dengan penipuan.

---

ABSTRACT
This thesis is about health insurance product called hospital cash plan insurance which implementation follow a sum of money type of insurance, therefore it doesn rsquo t apply indemnity principle. This insurance doesn rsquo t provide compensation for losses suffered by the insured, but gives a certain amount of money that has been agreed before. Problems arise when there are a lot of fraud happened against the insurance company through hospital cash plan insurance that allegedly happened due to the ignorance of the indemnity principle. The researcher would like to review the standing of hospital cash plan insurance product in Indonesian insurance contract law as well as the protection for insurance companies that sell this insurance against potential fraud. This research is juridical normative research with qualitative method. The results indicate that 1 the hospital cash plan health insurance is not in accordance with the legal source of the Indonesian insurance contract law which refer to Kitab Undang Undang Hukum Dagang KUHD and 2 the protection for insurance companies against potential fraud can come from the insurance policy, KUHD, and Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP . Insurance companies should do a deeper underwriting process and improve the coordination between insurance companies to share information regarding fraud.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan situs internet rajapremi.com dalam usaha perasuransian. Pada situs yang diselenggarakan PT Rajapremi Dot Com yang menyatakan situs rajapremi.com merupakan online marketplace terdapat persamaan terhadap kewajiban, hak, dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pialang asuransi dalam rezim hukum perasuransian nasional. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan online marketplace sendiri tidak diatur dalam hukum perasuransian, melainkan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan turunannya. Dalam hal ini persamaan pada umumnya adalah pada jasa perbandingan dan penawaran informasi produk asuransi, pemerantaraan antara calon pemegang polis atau calon tertanggung dengan perusahaan asuransi, menetapkan harga jasa bersamaan dengan harga polis, dan kegiatan lainnya yang dibahas lebih rinci pada skripsi ini. Selain itu pula pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT Rajapremi Dot Com kepada calon pemegang polis atau tertanggung terhadap perjanjian asuransinya tetap sah karena kedudukannya yang menjadi perantara. Oleh perusahaan asuransi PT Rajapremi Dot Com dianggap sebagai agen asuransi terkait dengan pemasaran produk asuransi.

---

This thesis analyzes the position of the rajapremi.com website in the insurance business. In the website that was managed by PT Rajapremi Dot Com, it admitted that the website was an online marketplace and there was similarity of its rights, obligations, and activity with the insurance broker business in the national insurance law. This Thesis uses normative juridical method, which uses the approach of positive law, and also use descriptive method. This thesis concludes that online marketplace itself was regulated by the Law No. 11 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Law No. 7 2014 regarding Trade and also its derivative regulations. In the PT Rajapremi Dot Com cases, the similarity of its business with the insurance broker business was its services regarding the comparison and offering of the insurance product, intermediating between the policyholder or the insured and the insurance companies, and its other activity that will be discussed thoroughly. Furthermore the responsibility of PT Rajapremi Dot Com to insured regarding the insurance policy was still legal because of its position as an intermediary and from the insurance company perspective PT Rajapremi Dot Com was considered insurance agent regarding the marketing of its insurance product.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kelaiklautan kapal dalam polis asuransi kapal Marine Hull Insurance KM Baruna Mega antara PT Baruna Shipping Line dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , yang berkaitan dengan tuntutan klaim asuransi rangka kapal dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Undang-Undang Pelayaran dan hukum asuransi mengatur tentang kelaiklautan kapal seaworthiness dan pengaruhnya terhadap pengajuan klaim asuransi rangka kapal apabila kelaiklautan dilanggar. 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 521PK/Pdt/2015 sudah sesuai dengan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pelayaran telah mengatur perihal kelaiklautan kapal, sementara dalam KUHD hanya diatur mengenai akibat dari pelanggaran ketentuan kelaiklautan kapal. Sedangkan dalam hukum Marine Insurance Act 1906 lebih spesifik diatur mengenai warranty of seaworthiness. Apabila ketentuan mengenai kelaiklautan kapal dilanggar, maka secara otomatis terdapat pula pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dan warranty asuransi. Pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum asuransi, karena dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayar klaim walaupun tertanggung telah melanggar prinsip utmost good faith dan warranty of seaworthiness. ...... This thesis discusses about seaworthiness of MV Baruna Mega rsquo s marine hull insurance policy between PT Baruna Shipping Line and PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , concerning the marine hull insurance claim with the following issues 1. How do Shipping Act and insurance law regulate seaworthiness and its impact on marine hull insurance claim if there any violation. 2. Is the Judge rsquo s Legal Consideration in Judicial Review at the Indonesian Supreme Court Decision Number 521 PK PDT 2015 implemented the insurance law properly. This research uses normative juridical method. Based on research conducted, Shipping Act has regulated the concept of seaworthiness, while KUHD only regulated the consequences of violation in seaworthiness. Compared with those regulations, the Marine Insurance Act 1906 has more specific regulation about warranty of seaworthiness. If there is any violation on seaworthiness condition, means that there will always be a violation of utmost good faith principle and insurance warranty as well. Judge rsquo s considerations in the High Court and Supreme Court have not been implementing the insurance law properly, because they tend to punish and obligate insurer to pay the claim, even though the insured violated utmost good faith principle and warranty of seaworthiness.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges 39 considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict.