Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 3. Apa upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum salah satunya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah kemampuan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang atau kewajiban.Penulis menyarankan agar upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

---

After the enactment of Act No. 40 of 2014 concerning Insurance, the request for bankruptcy statement against insurance company may only be filed by the Financial Services Authority. Based on this, the author propose the main issues as 1. What is the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general and in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 2. What is the procedure for filing a bankruptcy statement against the insurance company by the Financial Services Authority 3. What are the legal stances against the rejection of a creditor 39 s application to the Financial Services Authority to apply for a bankruptcy statement against the insurance company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

In the end, the author conclude that the basic legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general one of them is the imposition of administrative sanctions against insurance companies. While the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya is one of them is the financial ability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya to pay debts or obligations.

The author suggests that the legal action against the rejection of the creditor rsquo s application to the Final Services Authority to apply for a bankcruptcy statement against the insurance company is clearly stipulated in the laws and regulation in the field of insurance."

"Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA dapat dibedakan menjadi penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penelitian ini berfokus pada penanaman modal langsung, khususnya di bidang usaha jasa interkoneksi internet (NAP) di sektor telekomunikasi. Dengan relaksasi DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, diharapkan investasi asing di bidang jasa NAP dapat mengalami peningkatan. Terlebih karena pemerintah tengah menggalakan proyek Palapa Ring Broadband yang diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang baik hingga ke pelosok Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak relaksasi DNI terhadap investasi, khususnya asing, di bidang usaha jasa NAP.

---

Foreign Investment (FI) is an important factor for a country's economic growth. FI can be divided into direct (FDI) and indirect investment (FPI). This research focuses on direct investment, particularly in the field of network access point services (NAP) in the telecommunications sector. With the relaxation of DNI through the Economic Policy Package XVI, it is expected that foreign investment in NAP services increase. Especially because the government is promoting the Palapa Ring Broadband project which is expected to provide a good internet connection to all corners of Indonesia. This study analyses the impact of DNI's relaxation on foreign investment in the NAP service business."

"Skripsi ini membahas mengenai penumpang Go-Ride yang disediakan oleh GO-JEK yang merupakan perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara penumpang Go-Ride dengan GO-JEK dalam santunan asuransi yang diberikan oleh GO-JEK kepada penumpang sesuai dengan prinsip insurable interest, dan keberlakuan asuransi kecelakaan wajib yaitu asuransi PT. Jasa Raharja, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penumpang Go-Ride. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara penumpang dengan GO-JEK dalam santunan asuransi yang diberikan sesuai dengan prinsip insurable interest, dan tidak semua asuransi kecelakaan wajib berlaku terhadap penumpang Go-Ride. Menurut penulis, sebaiknya kendaraan roda dua harus diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diberlakukan sebagai kendaraan bermotor umum.

---

This thesis discusses Go Ride rsquo s passengers provided by GO JEK which is an application company that provides transportation services. The purpose of this study is to determine the relationship between Go Ride passengers with GO JEK in the insurance compensation provided by GO JEK to passengers in accordance with the principle of insurable interest, and the validity of compulsory accident insurance, namely PT. Jasa Raharja and Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation to Go Ride passengers. This research uses normative juridical approach.

The results of this study is the relationship between passengers with GO JEK in compensation insurance provided in accordance with the principle of insurable interest, and not all accident insurance shall apply to passengers of Go Ride. According to the authors, should the two wheeled vehicles should be regulated in Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and shall be treated as a public motor vehicle."