Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUAN Aktivitas pemerintah secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi secara positip peningkatan total output (PDB) negara melalui interaksinya dengan sektor swasta. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pelabuhan, hukum dan lembaga sosial yang meningkatkan hubungan pertukaran dan produktivitas sosial dengan menjamin hak kepemilikan (Enforcement of Property Rights) (Muller, 1979). Selain itu pemerintah memiliki wewenang memindahkan atau mengatur eksternalities negatip. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi guna memperlancar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi (faktor produksi). Pembayaran transfer dapat membantu mengatur keseimbangan sosial dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perlindungan dari eksploitasi luar negeri dan pertahanan militernya juga meningkatkan keamanan modal yang akan dan telah ditanam. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas pekerja. Subsidi yang diberikan memperbaiki neraca pembayaran - bagi komoditi ekspor - dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pengaruh negatip pengaturan pemerintah dalam perekonomian antara lain melalui peningkatan penerimaan pemerintah (Government Revenue Raising) dan mekanisme transfer untuk peningkatan penerimaan pemerintah dapat mengakibatkan mis-alokasi sumber-sumber daya atau dis-insentip. Di samping itu adalah ketidakefisienan (inefisiensi) dalam penyediaan barang publik (Downs, 1959; Tullock, 1959; Oslon dalam Lin. S.A.Y,1994). Stigler (1971) mengatakan bahwa pengaturan ekonomi (Economic Regulation) ternyata dibuat untuk memperbaiki posisi masyarakat ,mapan (regulated), bukan untuk masyarakat umum. Selain itu pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan memboroskan sumberdaya ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah untuk hukum dan ketertiban umum mungkin pula disertai dengan penindasan. Dampak negatip ini mengurangi bahkan menghapus dampak positip pengaruh pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran untuk memperkecil perbedaan (gap) keahlian pekerja dapat menjadi tidak efektip dan salah arah. Peningkatan pada peningkatan kesejahteraan mengakibatkan dis-insentip dan ketergantungan para penerimanya, sedangkan untuk kesehatan dan infrastruktur meningkatkan biaya individu (private cost) melalui persaingan dengan sektor swasta dalam hal pembiayaannya."

"Latar BelakangDalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa.Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita.Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil.Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk."