Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan dalam hal ini meliputi seluruh institusi negara menjalankan beberapa fungsi untuk menjamin adanya keteraturan dan keadilan sosial bagi keseluruhan masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pelayanan (service) yakni menyediakan pelayanan yang secara kolektif tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, pada sisi lain ada pelayanan yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak non pemerintah atau akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (civil service).Sebuah anggapan masyarakat Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo, bahwa pegawai negeri dianggap sebagai pembuktian standar perilaku yang tinggi, sehingga terkadang pegawai negeri bersikap dan berkeinginan untuk dihormati oleh masyarakat umum, apalagi semangat aristokrasi masih mewarnai dan diyakini oleh semua lapisan masyarakat setempat, dimana aparat yang mereka sebut sebagai pamong praja mendapat posisi yang sama dengan mereka yang masuk dalam golongan "Ands, Karaeng" Tesis ini memberikan fokus perhatiannya tentang bagaimana -persepsi masyarakat terhadap 8 (delapan) aspek, yaitu: Kreatifitas (X1), Kesopanan (X2), Kepedulian (X3), Kedisiplinan (X4), Kepekaan (X5), Kepemimpinan (X6), Sikap altruistik (X7), inovatif (X8) kemampuan Individu, sementara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan meliputi dari 9 aspek yaitu: keandalan (Y1), terjamin (Y2), bukti langsung (Y3), kepahaman (Y4), murah (Y5) bermutu (Y6), kecepatan (Y7), adil (Y8) dan tersedia ketika diperlukan (Y9) .Dengan menggunakan jenis penelitian survey kemudian berusaha menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap, kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugasnya, sesuai dengan standar moralitas.Dari hasil penelitian dengan 96 responden dari masyarakat maka penulis menggambarkan bahwa, perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nilai rata-rata analisis skor tersebut menunjukkan pesepsi masyarakat terhadap perilaku birokrasi termasuk dalam kategori baik (3,43), ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap dimensi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dimensi kreativitas (XI) adalah sebesar 3,43, dimensi kesopanan (X2) sebesar 3,44, dimensi kepedulian (X3) sebesar 3,53, dimensi kepekaan (X5) sebesar 3,45, dimensi tanggung jawab (X6) sebesar 3,35, dimensi sikap altruistik (X7) sebesar 3,517, dimensi inovatif (X8) sebesar 3,49. Nilai ketujuh dimensi tersebut dinyatakan baik, Sedangkan untuk dimensi kedisiplinan (X4) memiliki nilai sebesar 3,04 dinyatakan cukup baik, dan sub variabel perilaku aparat yang paling besar mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah kepemimpinan,Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pubiik termasuk dalam kategori baik, (3,45), ini diperoleh dari rata-rata setiap dimensi menunjukkan bahwa, dimensi keandalan (Y1) memiliki nilai sebesar 3,413, dimensi terjamin (Y2) memiliki nilai sebesar 3,56, dimensi bukti langsung (Y3) sebesar 3,48, dimensi kepahaman (Y4) sebesar 3,55, dimensi kecepatan (Y7) sebesar 3,517, tersedia ketika di perlukan (Y9) sebesar 3,41, masuk kategori baik, untuk dimensi semakin murah (Y5) memiliki nilai sebesar 3,36, dimensi bermutu (Y6) sebesar 3,33, dimensi keadilan (Y8) sebesar 3,40. Nilai tersebut (Y5, Y6, dan Y8) setelah diproyeksikan terhadap kategori nilai skor, termasuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil tersebut menunjukkan ada hal-hal tertentu yang belum optimal. yaltu peningkatan kedisiplinan aparat. Demkian pula dalam hal kwalitas pelayanan hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dimensi ekonomis, mutu, dan keadilan, karena dianggap belum maksimal.Penegakan disiplin pegawai pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten. Wajo jugs harus tetap mendapat perhatian secara serius, bahkan perlu ditingkatkan dari hari ke hari, sehingga ketaatan pegawai akan semakin terbina. Penegakan disiplin pegawai ini hanya akan terwujud dengan baik jika penerapan aturan dan hukum tentang kepegawaian dilaksanakan secara transparan, konsisten dan kontinyu serta ditunjang dengan kesinambungan. Dalam penerapannya, aturan dan hukum kepegawaian itu sering kali tidak konsisten serta cenderung bersifat subjektif, dan untuk kualitas pelayanan yang belum ekonomis, dan mutu yang masih rendah, diharapkan agar dalam penetapan anggaran pelayanan, senantiasa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mutu pelayanan senatiasa seimbang dengan kontribusi biaya yang dikeluarkan masyarakat."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Penelitian-penelitian yang mengungkap tentang perempuan pekerja rumahan masih terbilang langka. Kalau pun ada, fokus aspek yang diteliti juga masih sangat terbatas. Penelitian dengan mengungkap tentang kepuasan kerja perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan ini diharapkan dapat lebih mernperkaya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.Hasil studi pendahuluan di lapangan ditemukan gejala khusus yang dialami perempuan pekerja rumahan yang ada di lokasi penelitian. Mereka merasakan ada kepuasan dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara konfrontatif gejala tersebut berbeda dengan gambaran dalam sebuah teori, khususnya teori Karl Marx.Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengungkap apa sebenarnya makna kepuasan kerja itu bagi perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan dan menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan pada dasarnya mencakup banyak segi, namun pada intinya dapat dibagi dalam dua segi, yaitu kepuasan dari segi imbalan/upah dan kepuasan dari segi tercapainya tujuan-tujuan hidup atas pekerjaan itu. Dengan demikian makna kepuasan kerja bagi perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan kiranya dapat dijabarkan sebagai " Kondisi tercapainya ekuivalensi antara tenaga yang dikeluarkan dengan imbalan yang diperoleh dan terwujudnya serangkaian tujuan hidup mereka atas pekerjaannya."Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja perempuan pekerja rumahan yang bekerja di sektor industri pengolahan rotan di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, antara lain : faktor kemajuan, makna pekerjaan, kondisi dan kemudahan dalam pekerjaan,kebijakan pengusaha, hubungan dengan majikan/perusahaan, sistem penggajian dan hubungan dengan rekan sekerja.Hasil pembahasan mengenai kepuasan kerja dalam kaitannya dengan pemberdayaan, diperoleh gambaran bahwa kepuasan kerja dirnaksud ternyata dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya-upaya pemberdayaan perempuan pekerja rumahan."

"ABSTRAKHasil identtfikasi sosial awal yang dilakukan P3M Widuri dengan warga masyarakat Desa Karanggan adalah berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, antara lain : rendahnya tingkat sosial ekonomi, terbatasnya lahan pekarangan, rendahnya partisipasi dalam program pembangunan. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, maka P3M Widuri bekerjasama dengan pengurus GKP Gunung Putri (sebagai titik masuk) dan pemerintah setempat, menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Program-programnya cukup beragam sebagai konsekuensi logis dari beragamnya permasalahan yang ada.Tesis ini mencoba mengkaji secara deskriptif proses pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh warga masyarakat setempat. Apabila dipandang berhasil ataupun kurang berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung atau yang menghambat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kasus masyarakat Desa Karanggan. Terlebih dahulu dikemukakan proses pelaksanaan program seperti apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya variabel-variabel yang dipandang sebagai penentu bagi suatu program pemberdayaan.Permasalahan dan proses pelaksanaan program-programnya didekati dengan perspektif pembangunan sosial dengan strategi pemberdayaan. Bahwa program-program pemberdayaan bermuara pada 3 bidang, yaitu bidang sosial, pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan, penciptaan akses, dan partisipasi, Bidang politik : partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Bidang psikologis : meliputi penggalian potensi dan kepecayaan diri. Inti ketiga bidang ini adalah proses pendidikan, sebagai upaya penyadaran diri dan menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui LSM, yang dalam hal ini adalah P3M Widuri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan sangat memerlukan peran sosial masyarakat, agar mereka mau berpartisipasi dalam penetapan masalah, perencanaan program dan bertanggungjawab atas program yang diselenggarakan. Hal itu telah dapat dilaksanakan oleh P3M bersama-sama dengan warga masyarakat. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program, sebab selama proses berlangsungnya program, warga juga sudah berinisiatif dan memprakarsai, mengusulkan program-program lanjutan. Dalam hal ini warga sudah mulai memiliki kepercayaan diri.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun warga masyarakat sudah disiapkan, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, sudah mulai menikmati hasil-hasilnya, namun di dalam perencanaan dan pelaksanaan program mandiri belum dapat dicapai, karena masih ada sifat ketergantungan terhadap P3M. Untuk menunjang keberhasllan program pemberdayaan ini masih perlu diimbangi dengan upaya penciptaan akses terhadap organisasi ataupun instansi lain, sebagai perluasan jaringan pemasaran produk. Perlu pula diupayakan pemberian dana bantuan kepada keluarga, agar pinjaman modal melalui Dana Bergulir dapat mencapai sasaran atau tidak menyalahgunakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.Masih perlu pula diupayakan perbaikan sikap mental warga agar mau belajar memperbaiki nasib sendiri, tidak pasrah dan apatis, sehingga mampu mandiri atau tidak tergantung pada orang lain ataupun lembaga. Dari semua faktor-faktor tersebut di atas, dan dalam kenyataannya di lapangan, belum lerlihat perbaikan ekonomi rumah tangga secara berarti dan bila dikaitkan dengan tujuan program pemberdayaan, yaitu agar mampu membentuk kelompok usaha bersama, masih belum dapat tercapai. Selama penyelenggaraan program-program pemberdayaan ini, peran yang menonjol dimainkan oleh petugas P3M adalah adalah sebagai guide, enabler, expert mediator, dan fasilitator.

---

"

"Nelayan tradisional yang merupakan mayoritas berada pada Kecamatan Poasia termasuk nelayan-nelayan di Kelurahan Sambuli banyak yang bekerja di perusahaan perikanan. Bagi nelayan tradisional yang hanya menggunakan peralatan tradisonal, bila musim ombak besar tiba maka salah satu pekerjaan bagi nelayan (tradisional} yaitu menjadi nelayan ABK pada perusahaan perikanan. Pada perusahaan perikanan memang mempunyai peralatan yang modern, sehingga faktor cuaca pun dapat diminimalkan. Namun tanpa disadari oleh nelayan ABK yang bekerja pada perusahaan dengan pendapatan yang sangat minim membuat mereka tetap saja dalam keadaan yang tidak berubah (tetap tidak sejahtera). Sementara disisi lain perusahaan telah menikmati hasilnya bahkan dalam hitungan kurs mata uang asing. Disinilah letak kesenjangan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan nelayan ABK yang tetap dalam keadaan miskin. Padahal nelayan ABK itu sangat produktif, namun mereka tetap saja dalam keadaan miskin. Sementara terdapat juga beberapa nelayan (tradisional) yang walaupun dalam musim paceklik tiba tetap saja melaut. Nelayan inilah yang dalam penelitian ini disebut nelayan penuh. Sementara bagi nelayan yang bila musim paceklik tiba, akan mencari pekerjaan lain seperti menjadi tukang batu, tukang kayu, petani atau menjadi nelayan buruh/ABK pada perusahaan perikanan (juragan), dalam penelitian ini disebut sebagai nelayan sampingan.Dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian dengan sifat grounded research. Data yang diperoleh dapat dibandingkan melalui kategori-kategori. Pengumpulan data pada grounded research tidaklah secara random, ataupun secara mekanik, tetapi pengumpulan data dikuasai oleh pengembangan analisa. Dasar analisa dari grounded research adalah sifat-sifat yang ditemukan, yang mana sifat-sifat yang penting untuk membedakan satu dengan yang lain dikelompokkan dalam kategori. Kategori dalam pengertian grounded research adalah konsep-konsep melalui mana data dapat diperbandingkan. Sebuah kategori adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menegaskan perbedaan dan persamaan dari apa yang diperbandingkan. Kategori serta sifat-sifat yang ada di dalam kategori tersebut merupakan dasar utama analisa dalam grounded research. Dalam penelitian ini penulis membuat kategori berdasarkan konsep yaitu nelayan penuh dan nelayan sampingan. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan yang dialami balk nelayan penuh maupun nelayan sampingan di Kelurahan Sambuli yaitu disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan (kapital fisik) dan faktor cuaca. Faktor alat produksi penangkapan yaitu faktor yang mana karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan , akses terhadap pasar, menimbulkan ketergantungan baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan pada para juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan penuh dan nelayan sampingan tidak begitu produktif pada musim paceklik, sehingga ini menyebabkan pendapatan semakin kecil. Padahal mereka telah berada dalam kemiskinan.Faktor alat produksi penangkapan yang peneliti temukan yaitu minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan ikan baik pada nelayan penuh maupun nelayan sampingan. Hal ini membuat mereka bergantung pada juragan atau pengusaha perikanan. Selanjutnya ini mempunyai efek pada kontrol harga ikan di pasaran membuat mereka tidak mampu untuk menentukan harga ikan. Hingga walaupun musim teduh tiba, bukan berarti pendapatan mereka meningkat. Tetapi tetap harga dikontrol oleh juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca juga menyebabkan nelayan tidak dapat menangkap ikan, yang diakibatkan angin, gelombang yang besar. Dan ini mempengaruhi migrasi ikan berubah pada fishing ground (wilayah penangkapan). Yang pada akhirnya pendapatan nelayan menjadi semakin berkurang. Musim paceklik adalah suatu keadaan yang membuat mayoritas nelayan berhutang uang, ataupun materil pada juragan/pengusaha perikanan mereka masing-masing. Sehingga dampak dari faktor cuaca membuat mereka terus menerus berhutang dari tahun ke tahun. Akhirnya jika musim teduh tiba, produktivitas kerja nelayan hanya digunakan untuk membayar hutang saja. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh para nelayan yaitu akibat ketergantungan nelayan pada pemilik alat produksi perikanan (juragan, pengusaha perikanan). Kemudian adanya musim paceklik dimana kondisi alam tidak kondusif bagi nelayan untuk tetap produktif. Hal ini membuat mereka berhutang pada pemilik alat produksi penangkapan (juragan, pengusaha perikanan). Mereka berhutang karena ingin tetap memenuhi segala kebutuhan keluarga nelayan. Akhirnya walaupun musim teduh tiba, hasil berlimpah, bukan berarti nelayan mempunyai pendapatan yang lebih. Tetapi tetap saja pas-pasan. Pada musim teduh produktivitas kerja nelayan penuh dan nelayan sampingan terkuras hanya untuk membayar hutang yang mereka pinjam pada musim paceklik. Dan akhirnya mereka terjebak terus dalam lingkaran setan kemiskinan."

"Tesis ini sebagai wujud hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan, sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan partisipatif yang dilakukan pada Kota Sawahlunto. Latar belakang tesis ini diasumsikan kepada sejauhmana Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan dan dukungan masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensukseskan program Pemerintah dan visi kota Sawahlunto. Partisipasi masyarakat di daerah akan sangat membantu meningkatkan kemampuan Daerah Kota atau Kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerahnya.Paradigma pembangunan partisipatif mengedepankan upaya untuk melaksanakan pembangunan sebuah wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada era ini partisipasi bukan lagi sebagai ancaman namun telah menjadi slogan yang menarik secara politis dan sebagai sebuah instrumen yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan sebuah daerah. Pembangunan sebagai proses yang panjang, sejak diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam wacana ini, masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang sama, ia merupakan unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Penelitian tesis ini dilakukan di kota Sawahlunto dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling dimana informan pertama dapat memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan saluran partisipasi yang diberikan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sangat tergantung dari adanya goodwill pemerintah daerahnya. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan syarat antara lain responsif yang berarti cepat tanggap dan sekaligus memberikan respon positif atas aspirasi masyarakat yang berkembang. Kemudian, metode perencanaan partisipatif adalah merupakan metode yang telah disepakati dalam perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto. Metode partisipatif dalam pembangunan kota berarti suatu upaya melibatkan langsung masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan ke perlakuan masyarakat sebagai subjek (pelaku/pelaksana) yang sekaligus juga perencana dan pemelihara pembangunan itu sendiri. Hanya saja realisasi sepenuhnya terhadap aspirasi masyarakat tidak mungkin bisa menjadi kenyataan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sebuah daerah. Program ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi aspirasi pembangunan yang tumbuh dari bawah. Program ini juga didasarkan atas asumsi segala bentuk pembangunan fisik Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai visi kota Sawahlunto 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada hakekatnya adalah bermuara/berlokasi di Desa/Kelurahan.Tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti: SDM yang kurang mendukung, kepentingan para kontraktor yang terganggu rejekinya serta hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan program. Namun paling tidak, program yang dilaksanakan pada tahun 2001 ini telah berhasil untuk memberikan proses belajar untuk meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kota dalam mencapai visi, karena masyarakat kota telah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasilnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat (mendidik masyarakat untuk belajar membuat perencanaan dan mengelola semua proses pembangunan sesuai dengan potensi/sumber daya yang tersedia). Memberikan kewenangan dan kepercayaan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemberdayaan tenaga kerja potensial di tingkat Desa dan membantu pengurangan beban pengangguran selama program berlangsung, serta demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat.Pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dapat dikatakan masih berorientasi partisipatif efisiensi. Partisipatif efisiensi lebih mengarah kepada kepentingan pemerintah. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif Mikkelsen dimana feed back yang diharapkan adalah adanya proses belajar sebagai kegiatan pembangunan. Asumsi dari tinjauan konsep pembangunan partisipatif dapat mengkritisi program ini sebagai kegiatan eksploitasi dan mobilisasi terhadap masyarakat kota dalam suatu kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk lebih berani memberikan kesempatan dalam berbagai bentuk dan saluran partisipasi masyarakat kota."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan komunitas petani melalui Proyek Pembinaan dan Penyebaran Sapi Keraman di Kabupaten Magetan Tahun Pelaksanaan pertama.Dilatarbelakangi oleh ketidak berhasilan proyek ini dalam memberdayakan komunitas petani, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap input-input proyek dan proses implementasi proyek untuk memperoleh jawaban mengapa terjadi kegagalan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode diskriptif analitik untuk mneghasilkan informasi-informasi tentang masukan-masukan proyek dan proses pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informal dilakukan dengan "Purposive sampling" yang meliputi penanggung jawab proyek, penanggung jawab khusus proyek di kecamatan Panekan, dan penanggungjawab wilayah Panekan (yang berperan sebagai pendamping), petani penggado sebagai penerima pelayanan atau sasaran proyek. Untuk mendapatkan infonnasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik "in-depth interview", observasi dan studi dokumentasi. Ketiga cara ini dilakukan sebagai mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informal.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberdayaan komunitas petani di Kecamatan Panekan tidak berhasil dalam memberdayakan petani. Penyelenggaraan proyek tidak mampu memberikan pendapatan tambahan, belum cukup memberikan dampak signifikan bagi penyediaan kesempatan kerja, dan jugs tidak dapat membangun kelompok petani yang kuat sebagai wadah perjuangan bagi petani. Proyek belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi petani. Kenyataan yang terjadi proyek justru menjadi intervensi diluar petani yang menjadikan petani semakin tidak berdaya.Kegagalan ini berawal dan keberpihakan kepentingan yang lebih memprioritaskan peningkatan PAD daripada mengedapankan pemberdayaan petani. Pergeseran orentasi tujuan telah merubah kerangka pemikiran pemberdayaan menjadi kerangka pemikiran upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Hal ini juga merubah pula sasaran program yang tidak mengacu pada ketidakberdayaan dan telah terjadi salah sasaran (off target).Pada tataran implementasi petani dipandang sebagai obyek yang diatur dengan berbagai mekanisme proyek yang bersifat top-down. Kegiatan yang dilakukan belum secara komprehensif namun hanya memberikan modal kerja dengan mekanisme kerja yang direktif. Proyek sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi petani untuk mengembangkan partisipasi. Main itu kurangnya jaringan kerja dan kurang berfungsi lembaga-lembaga yang terkait dengan proyek ikut memperberat kondisi yang ada. Interaksi dan kesetaraan antara pemerintah daerah (proyek), petani dan dunia usaha tidak dapat diwujudkan yang terjadi adalah proyek menjadi faktor dominan yang menekan dua komponen lainnya.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran pelayanan yang lebih jack Tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih bersifat eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan proyek melalui penggadohan sapi.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan. Program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan social planing and policy, social and political action dan education and consciousness raising. Memfungsikan lembaga-lembaga pendukung seperti Rumah Pemotongan Hewan, membangun Magetan sebagai produsen daging sapi selain sebagai produsen sapi potong. Memperluas jaringan kerja dengan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam melakukan pemberdayaan, disamping menempatkan petani sebagai subyek atas kehidupannya dengan memberikan penguatan kepada petani agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktiftas yang pada akhirnya diharapkan mampu menggeser kesejahteraan petani kearah yang lebih baik."

"Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Proyek KKS merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak swasta dalam usaha kesejahteraan sosial. Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang kegiatan pengembangan masyarakat melalui yang dilaksanakan oleh Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (KKS) dengan menggunakan tahapan-tahapan yang disebut metode dinamika spiral. Metode ini diadopsi dari metode yang digunakan oleh Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang (DKP-KAS) dalam melaksanakan tugas pastoral (menggembalakan umat). Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tahapan-tahapan dalam metode dinamika spiral tersebut dan dikaitkan dengan langkah-langkah kegiatan pengembangan masyarakat yang telah ada. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat diketahui apakah dinamika spiral dapat dikategorikan sebagai tahapan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat dengan menggunakan metode dinamika spiral yang diperoleh dari informan. Pemilihan informan dilakukan secara `purposive sampling' yang terdiri dari Ketua Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang (DKP-KAS), Pemimpin Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, pekerja sosial proyek, panitia program, pejabat Kelurahan Bongsari, dan warga masyarakat Kelurahan Bongsari tempat pelaksanaan proyek. Mereka dipilih menjadi informan karena terlibat dalam perumusan metode dinamika spiral dan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat dengan menggunakan metode dinamika spiral: Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam (in depth interview), dan observasi untuk memperoleh data dari para informan tersebut. Ketiga cara tersebut dilakukan sebagai langkah triangulasi terhadap jawaban masing-masing informan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Bongsari dari usia balita hingga dewasa, tetapi hanya diikuti oleh warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. KKS berupaya untuk mewujudkan suatu kondisi dimana anak-anak dapat mencapai taraf sejahtera dengan mengembangkan potensi keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS menggunakan pendekatan nondirektif: Seluruh kegiatan KKS mendapatkan biaya dari Christian Children's Fund (CCF). Pelaksanaan tahapan-tahapan metode dinamika spiral dalam kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata masih memiliki kekurangan untuk dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah atau metode kegiatan pengembangan masyarakat. Metode dinamika spiral belum atau tidak menjelaskan pada tahap mana terminasi akan dilaksanakan. Konsep awal dinamika spiral (spiral pastoral) memang lebih menekankan pada pemahaman pada situasi sosial yang dihadapi masyarakat. Bantuan yang diberikan KKS sebagian besar berupa materi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan warga Kelurahan Bongsari.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Proyek KKS pada kenyataannya mendapatkan generimaan yang baik dari masyarakat Kelurahan Bongsari yang sebagian besar adalah muslim sedangkan Proyek KKS dikelola oleh sebuah yayasan yang memiliki nilai-nilai kristiani. Masyarakat menerima kehadiran Proyek KKS karena mereka ikut dilibatkan dalam setiap kegiatan. Mereka merasa ikut memiliki proyek tersebut. Dinamika spiral perlu lebih disempumakan agar mencakup aspek-aspek langkah-langkah dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Metode ini diharapkan dapat menambah kekayaan metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat."

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Keberadaan migran Tenaga Kerja Indonesia di daerah transit, merupakan suatu kenyataan yang ada di Nunukan, karena Nunukan merupakan pintu gerbang masuknya TKI untuk menuju Malaysia. Letak Nunukan sangat strategi, berdekatan dengan negara Tawau Malaysia. Ketertarikan para migran transito tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan mempunyai gaji yang besar, dan keberadaan kota di Malaysia karena adanya faktor pendorong yaitu di desa asal migran kehidupannya sangat sulit, lahan sempit dan peluang pekerjaan sangat terbatas. Banyaknya migran transito di Nunukan membawa perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakat Nunukan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi dan dampaknya banyaknya migran transito di daerah transit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara/interview dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan selama satu bulan . Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah, migran transito, serta penduduk lokal yang ada di Nunukan.Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik migran transito. Hasil penelitian menunjukkan heterogennya migran dilihat dari daerah asal, keterampilan serta kedudukan sosialnya.Banyaknya migran transito tersebut membawa keberuntungan masyarakat Nunukan karena terjadi perkembangan sosial ekonomi dalam berbagai bidang usaha, dan pengembangan wilayah dengan terbentuknya perkampungan-perkampungan dan perkotaan. Banyaknya migran transito tidak menjadi permasalahan bagi penduduk asli, karena migran sifatnya hanya sementara di Nunukan walaupun ada juga yang sudah menetap.Sejumlah saran diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu untuk memenuhi peluang pasar ekspor ke Tawau Malaysia agar pemerintah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kerja agar produksi pertanian dan perkebunan dapat meningkat serta kualitas yang baik, membuka lahan perkebunan baru seperti kelapa sawit, karet, kakau dan lainnya, dengan mencari investor untuk menanamkan modalnya baik didalam maupun luar negeri.Untuk mencegah terjadinya deportasi dan hukuman bagi tenaga kerja maka perlu diperketat pengurusan ijin dengan persyaratan yang lengkap sampai kepada keberangkatan / penerimaan kepada perusahaan yang akan menerima di Malaysia."