Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Multi Level marketing is a marketing system based on compensation given to the community that causes a good transfers. In MLM system, the role of an independent distributor is to sell, to market and to promote the products of MLM. The role of the independent distributor is very important but he/she is not an employee of MLM.MLM gives sales discount in the end of the month for distributor's service for marketing products of MLM and notes it as sales discount. The sales discount decreases/diminishes sales value price so that is necessary to do a research to examine that is really sales discount or sales a commission.Special characteristic which mostly occur in MLM are :1. Distributor do full payment when he/she orders products2. in the end of the month, MLM enterprises count purchasing accumulation of a distributor and count how much sales discount received by distributor. This sales discount is the income deducted by Tax Income article 21.3. In the end of the month, the enterprise issues tax invoice with tax base is sales price minus sales discount distributor.4. For the damaged. good, MLM enterprise can receipt this good. Enterprises give the voucher for the distributor that use to buy same good, buy other good with the same price but no cash.Multi Level Marketing enterprise is different with other distribution so necessary to verify what MLM enterprise can rule tax authority law. The writer is eager/curios to know that do implementation directions include all taxation aspect on MLM, can all taxation aspects be implemented by MLM and regulations in circular letter of Directorate General of Taxation fit to the hierarchy of laws.The writer is eager/curios to know that do employees really know and understand the regulations and the mechanism of MLM and do they five the same treatment to all tax payers. Data collecting Method can implement to financial statement, annual tax return, intern tax return and Tax Examination on PT "X".Based on case study known that there are some taxation aspects which are owned and implementation in MLM against Tax law or contradictory to Tax Law. Some part of contradictions are caused by Tax Payer's mistake, and others come from the characteristics of MLM which are different with conventional corporation/enterprise. Basically, in fact, the system and procedure of MLM are good customs in MLM so that is necessary to build/make special implementation directions/instructions which regulate all aspect in MLM. This authority/competence should be included on Tax laws and be delegated to the regulations of the same level with the Decision of Minister of Finance.Even though Directorate General of Taxation has issued circular letter and concerning about tax treatment on MLM: but in fact the treatment given to braches of "PT X" ini many regions are not same. It means the understanding about MLM among Tax employees is not the same yet. That is why the understanding on laws and the development of human resources ini Directorate General of Taxation should be developed/increased."

"Latar belakang penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan bahwa dalam keadaan situasi keuangan negara yang mengalami defisit, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian utama. Kontribusi penerimaan pajak dari pajak penghasilan orang pribadi secara kuantitatif dan kualitatif masih rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari jumlah penerimaan maupun dari jumlah orang pribadi yang tercatat sebagai wajib pajak serta tingkat ketaatan atau kepatuhannya. Munculnya keluhan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank dan peniadaan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan, yang dianggap menjadi penghambat dalam proses pencapaian penerimaan pajak dari orang pribadi. Tujuan penulisan tesis ini mencoba untuk meneliti dan menganalisis dari segi potensi penerimaan negara dari sektor PPh khususnya orang pribadi, kemudian kaitannya dengan keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank atas informasi data nasabah bank untuk kepentingan perpajakan. Dengan mengacu kepada sistem dan kebijakan perpajakan yang telah ada, perlakuan pelarangan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan di perbankan dalam kaitannya dengan topik diatas tersebut turut dibahas dalam tulisan ini untuk melihat kemungkinan aspek potensi penerimaan pajaknya.Referensi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No 6 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 16 tahun 2000), Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan (UU No 7 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 17 tahun 2000) dan Undang-Undang Tentang Perbankan (UU No 10 tahun 1998), serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan dokumen berupa studi lapangan, studi literatur serta studi kepustakaan. Mengacu pads tujuan tersebut diatas, dalam sistem perpajakan yang telah ada dengan tinjauan berbagai aspek azas perpajakan yang berlaku, orang pribadi selaku wajib pajak, menjadi perhatian utama dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak. Dengan pertimbangan beberapa aspek yang melatarbelakangi penulisan ini, ditengah kondisi dan keadaan perekonomian sekarang yang kurang baik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran maupun rekomendasi bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dari segi orang pribadi."

"ABSTRAKTesis ini merupakan tinjauan analisis organisasi penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak, sebagai organisasi yang mempunyai potensi sumbangan yang besar terhadap pengembangan kepatuhan pemenuhan ketentuan perundang-undangan perpajakan Penulisan secara diskriptif mengemukakan fakta keadaan organisasi, dengan meneliti sikap pihak yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Alat analisis yang dipakai adalah teknik wawancara menggunakan questionnaire dan data literatur. Berdasarkan basil pengumpulan data dan pendapat dari pihak yang berkaitan dengan penyidikan, ditemukan bahwa tujuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan belum dinyatakan dengan jelas, baik tujuan resmi maupun operasional. Pernyataan misi yang dapat menjawab pertanyaan mengapa organisasi penyidikan ada belum disiapkan. Responden juga berpendapat bahwa peraturan-peraturan baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan sudah cukup jelas, sedang struktur organisasi penyidikan perlu perubahan untuk menampung tugas-togas lintas sektoral departemen dan agar dapat menjalankan kebijakan yang mandiri, yaitu dengan meningkatkan kedudukannya menjadi setingkat direktorat pada level nasional. Sumber daya manusia yang merupakan sumber daya inti ternyata dalam sikapnya masih banyak yang tidak siap untuk melakukan penyidikan dan jumlah yang enggan berhubungan dengan masalah penyidikan cukup signifikan. Sarana penunjang yang menjadi pendukung pelaksanaan togas masih kurang memadai dan secara jelas tidak ada responden yang menyatakan bahwa sarana penunjang cukup memadai. Selain itu secara umum responden menyatakan bahwa penyididkan tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan jika dilaksanakan dengan memadai. Sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak yang kuncinya adalah kepatuhan, sudah waktunya peningkatannya dilakukan melalui penegakan hukum dengan meningkatkan kegiatan penyidikan dan untuk itu perlu perbaikan organisasi dengan langkah reorganisasi dan revitalisasi sumber daya manusia."

" ABSTRAK Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah melakukan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana sebahagian dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan tarif dan memperlebar lapisan Penghasilan Dana Pajak yaitu tarif terendah turun dari 15% menjadi 10% untuk lapisan penghasilan 0 s.d. Rp. 25.000.000,- dari tarif tertinggi dari 35% turun menjadi 30% untuk lapisan penghasilan diatas Rp. 50.000.000, Masalah pokok tesis adalah Wajib Pajak selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perubahan tarif dan lapisan penghasilan yang ada untuk memperkecil pembayaran pajak semurah mungkin. Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi hutang pajaknya adalah memindahkan sebahagian dari penghasilannya dari yang terkena tarif lebih tinggi ke tarif yang lebih rendah. Penelitian dilakukan terhadap 10 Wajib Pajak yang data-data kewajiban perpajakannya untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21/26 dikutip langsung dari SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari data-data yang ada dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan ulang terhadap PPh yang terhutang maupun yang dibayar sehingga diperoleh gambaran kemungkinan untuk memperkecil hutang pajak yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan PPh kepada karyawan dapat memperkecil pembayaran pajak dari pemberi kerja sedangkan bagi karyawan yang menerima tunjangan pajak akan menambah besarnya hutang pajak karyawan. Sebagai kesimpulan bahwa jumlah pembayaran pajak pemberi kerja masih dapat diperkecil minimal sama dengan tahun sebelumnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Disarankan agar cara-cara kebijakan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak terhadap karyawannya ditemukan lebih banyak lagi oleh Wajib Pajak karena hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan."

"Globalisasi ekonomi telah membawa dampak meningkatnya investasi asing antar negara khususnya Foreign Direct Investment (FDI). Kemampuan negara-negara maju untuk memasok modal, terutama dalam bentuk FDI merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara tersebut. Aliran FDI menuju negara-negara berkembang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 diperkirakan 48% aliran FDI akan menuju negara berkembang. Ada beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang, antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, penggunaan bahan baku dekat dengan sumbernya dan sebagainya. Sementara itu bagi negara tempat investasi, kehadiran investor asing dalam bentuk FDI memberikan berbagai keuntungan berupa transfer teknologi, tenaga kerja terlatih, kemampuan organisasi dan manajerial, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh investor FDI. Mengingat banyaknya dampak positif yang diharapkan dapat diperoleh negara tempat investasi (host country), negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) berusaha secara aktif mempromosikan negaranya agar menjadi lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif, baik insentif pajak maupun non pajak. Upaya-upaya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia telah membuahkan hasil berupa masuknya investor asing FDI dalam jumlah yang cukup signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kaitannya dengan hal di atas, di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat kontroversial. Di satu sisi pemerintah sangat gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing FDI khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) dengan menawarkan berbagai fasilitas, di sisi lain ternyata cukup banyak (70%) PT.PMA yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama (berturut-turut selama 5 tahun atau lebih) karena selalu melaporkan rugi dalam SPT PPh Badannya. Dari hasil analisis DJP diketahui bahwa dari 70% PT.PMA yang tidak membayar pajak sebagian besar dikarenakan melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain transfer pricing melalui transaksi inter company. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia, menganalisis kebijakan Anti Tax Avoidance dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan dan mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan DJP untuk menangani praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) tersebut. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivist dengan pendekatan mixed approach. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi terlibat serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan yang kompeten yang mewakili berbagai kelompok yang terkait dengan tema penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang pada umumnya dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia dilakukan melalui skema transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), dan pemanfaatan negara tax haven. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan adalah skema transfer pricing dan thin capitalization. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dan diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan (subsidiary company) di Indonesia dengan induk perusahaan (parent company) di luar negeri sebagai entitas yang terpisah, sehingga antara keduanya dapat melakukan transaksi. Selanjutnya hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia relatif belum memenuhi sifat kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson yaitu sifat rasional, inkremental dan emergence, karena pada kebijakan yang ada masih banyak peluang (loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan PMA untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang ada belum dapat digali secara optimal. Dilihat dari faktor-faktor pendukung, yaitu policy content kebijakan yang bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sumber daya yang trampil untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Anti Tax Avoidance tersebut. Terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak oleh FDI yang berbentuk PT.PMA relatif masih kurang memadai dan kurang menyentuh masalah yang bersifat esensial, sehingga kasuskasus penghindaran pajak tersebut kurang tertangani dengan baik.

---

Economic globalization has brought an impact in an increase of international foreign investment, particularly in the form of Foreign Direct Investment (FDI). The ability of the Developed countries to supply capital in the form of FDI is one of their success. The flow of FDI to the Developing countries is increasing every year. In the year 2010 it is predicted that 48% of the FDI will go to the Developing countries. The main reasons of the foreign investors from Developed countries to invest in the developing countries is to increase their profit, to combine their capital with the cheap labors in order to reduce production expense, the use of raw materials near the source etc. Whereas for the host countries, the foreign investment in the form of FDI have some advantages, i.e.: transfer of technology, trained labor, ability of organization and managerial skill and tax revenues from the profit of the FDI investment. As there are many positive advantages received by the host country, most of developing countries (including Indonesia) is promoting their country to become an investment destination through some incentives, both tax and non tax incentives. The efforts to attract the foreign investor into Indonesia resulted in the increase of foreign investment in the significant amount, which is expected to increase the tax revenues. Due to the above development, in Indonesia there is a controversial phenomenon. The efforts from the Government to increase FDI realization, especially Foreign Investment Company (PT.PMA) by giving some incentives, but the negative aspects of this policy is that many PT.PMA (70%) did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which show a tax loss for a long time (5 years or more ). Based on a study of the Directorate General of Taxes (DGT) 70% of the PT.PMA companies did not pay taxes mostly because of the practice of tax avoidance, especially in transfer pricing through inter company transaction.

The objectives of the research of this dissertation are to identify the practices of the tax avoidance which are commonly used by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia, to analyze the Anti Tax Avoidance policy in combating the practices of tax avoidance and to know and analyze the efforts performed by the DGT to counter practices of the tax avoidance by the FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA). The paradigm of the research is a positivist paradigm with mixed approach. The combination of qualitative approach and quantitative approach used to answer the research questions which can not fully be answered either by qualitative or quantitative approach. The kind of the research is descriptive research with the technique of collecting data through library and field research through participant observation and in depth interview with some key informants that represent various group relevant to the topic of this research.

The result of the research shows that the practices of the tax avoidance which commonly performed by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia are done through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), and the use of tax haven countries. In the most cases the tax avoidance scheme is transfer pricing and thin capitalization schemes. The tax avoidance practices to be done by making use of the loopholes of the tax regulations and supported through the relation between subsidiary company in Indonesia and parent company abroad as a separate entity, therefore they can make inter company transactions. Furthermore the analysis shows that the Indonesia Anti Tax Avoidance policy relatively has not fulfilled the characteristic of the policy mentioned by James Anderson, i.e.: rational, incremental and emergence, because the Indonesia Anti Tax Avoidance policy has many loopholes which can be used by the tax payer, particularly PT.PMA to practice tax avoidance, and consequently the tax potential to the DGT can not be achieved satisfactorily. In addition to that the supporting factors i.e.: policy content of the policy which should rational and logic, cooperation with the related parties and competent man power to perform the policy is not adequate to support the implementation of the Anti Tax Avoidance policy Finally, the efforts done by the Directorate General of Taxes to handle the practices of the tax avoidance by FDI in the form of PT.PMA relatively is not optimal, consequently the cases of the tax avoidance has not been handled properly."

"Kebijakan perpajakan sebagai unsur penting dari kebijakan publik pemerintah telah berkontribusi lebih dari 60 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang berbeda terhadap unsur biaya pendanaan (cost of fund) atas bunga pinjaman diperlakukan sebagai deductible expenses sedangkan atas dividen sebagai cost of equity tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan (non deductible expenses). Pemerintah juga mengenakan pajak dividen berganda. Secara teoritis, akibat perbedaan perlakuan tersebut terdapat kecenderungan perusahaan untuk memperbesar pinjaman dibanding menggunakan dana internal sendiri, maka beban pajak berkurang. Disisi lain, bila perusahaan dibiayai pinjaman bila tidak dilakukan dengan hati-hati dapat membawa kesulitan akibat adanya beban bunga. Berkenaan dengan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menjawab pertanyaan: pertama, apakah terdapat konsistensi perlakuan perpajakan atas bunga dan dividen, kedua, bagaimanakah pilihan keputusan pendanaan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: apakah lebih banyak menggunakan pinjaman (static trade off theory) atau menggunakan dana internal perusahaan (pecking order theory), dan ketiga bagaimanakah implikasi perpajakan yang timbul akibat pilihan keputusan pendanaan perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan objek penelitian pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI Tahun 2000 ? 2007 berjumlah 109 perusahaan publik. Peneliti menganalisis konsistensi perlakuan perpajakan secara bertahap dari waktu ke waktu, menguji teori yang berlaku dalam pilihan keputusan pendanaan serta implikasi perpajakan sebagai akibat pilihan keputusan pendanaan.Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlakuan bunga pinjaman secara konsisten dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi biaya walaupun secara implisit untuk periode 1925-1983. Bunga pinjaman secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu unsur biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk periode 1984-sekarang. Pembagian laba berbentuk dividen yang dilakukan, oleh setiap perusahaan baik yang terdaftar di bursa atau tidak, bukan merupakan biaya. Ketentuan tersebut pengaturannya secara implisit tertuang dalam UU Pajak dari 1925-1983. Perundang-undangan perpajakan telah secara jelas dan eksplisit menyebutkan bahwa dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bukan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (non deductible expenses) untuk periode 1983-sekarang.Kedua, perusahaan publik di Indonesia dalam pilihan keputusan pendanaanya cenderung mengikuti pecking order theory daripada static trade off theory, artinya lebih banyak menggunakan dana internal perusahaan dalam keputusan pendanaannya. Hasil seluruh periode untuk seluruh sektor yang terdapat dalam klasifikasi BEI diuji kembali pada masing-masing sektor dengan hasil mengkonfirmasi temuan utama: pilihan keputusan pendanaan perusahaan cenderung menggunakan dana internal sebelum sumber pendanaan lainnya. Dengan demikian, tidak ada kecenderungan memperbesar pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menunda kebijakan Debt Equity Ratio pada Tahun 2000 - sekarang bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi sangat relevan karena kecenderungan memperbesar pinjaman pinjaman pada perusahaan publik tidak terbukti. Ketiga, implikasi kebijakan perpajakan atas cost of capital, pemerintahan menganut classical system yang menganggap dividen yang dibayarkan terkena pemotongan pajak oleh pihak pembayar dan tetap akan diperhitungkan kembali sebagai penghasilan ditingkat pemegang saham dengan memperlakukan pemotongan pajak pihak pembayar sebagai kredit pajak.

---

The tax policy had been one of the most important issues which government of Indonesia had designed and implemented, due to its major contribution of tax revenue to our national account approximately sixty percent of total government budget. Indonesia had performed two different approach to cost of fund and cost of equity. The tax discrimination was occurred in the term of deductibility of interest and non deductibility of dividend that was acknowledged as Tax Discrimination Treatment Between Interest and Dividend. Beside tax discrimination, Indonesia also implemented Double Taxation that would burden the tax payer twice. The double taxation of dividend relied on the classical system of tax regime that separate legal entity from the owner of the firm and the corporation as different business entity. Nevertheless, in theory tax discrimination would forced companies to increase their debt rather than their own equities and would be outcome in decreasing tax expenses. On the other side, if the company used more loan to finance its business as well as company?s expansion without prudency and carefulness, the cost of financial distress might be increased because it should pay higher interest.In order to observed two factual research problems, the researcher was interested: firstly to analyse tax treatment on interest and dividend payment had been consistent or inconsistent throughout times. Secondly, the research aim is to observed financing decision of public listed companies at Indonesia Stock Exchange: using more loan (follow the static trade off theory) or using more company internal fund (follow the pecking order theory) and thirdly, the researcher was interested to describe tax implication that was implied after the companies performed their finance decision specially for the Indonesian public listed companies. To answer the three research questions, the researcher plan to conduct mixed approach research design. The research object was public listed companies at Indonesian Stock Exchange for the period of 2000-2007 with total sample of 109 companies. The researcher analyzed tax treatment consistency throughout times, to examined the theory of financing decision and to describe tax implication which related to public companies financing decision. The research main findings were as follows: firstly, tax treatment on interest was consistent categorized as expenses to decrease tax burden implicit for the period of 1925-1983. Interest was stated as one of deductible tax expense for calculation of taxable income for the period of 1984 up to now. The income distribution of dividend from public listed or private company could not stated as expenses for calculation tax payment of corporate income tax for the period of 1925-1983. the regulation of dividend payment was stated implicit in Indonesian Tax Law. Those tax laws had explicit and was stated obvious dividend payment of corporation was not expenses which decreased company gross income (non deductible expense) for the period of 1983 up to now.Secondly, the public listed company in Indonesia was followed pecking order theory rather than trade off theory that means the company prefers to use internal fund in decide financing decision. The result of all years period was reexamined by sectoral approach and the result was confirm on main findings, company?s financing decision follows the pecking order prediction: prefer to use internal fund (retained earning) before other external fund (loan, debt/obligation, or equity/stock). Therefore, there was no tendency company to reduce taxable expenses. Thus, the government policy to postponed Debt to Equity Ratio policy in 2000 up to now for the public listed companies was relevant due to those companies tendency of funding more their capital with more loan was irrelevant (doubtful). Thirdly, tax implication on the cost of capital, government tax regimes emphasize classical system (no integration) which have assumed dividend payment as a subject of taxation and would be recalculate as income to the shareholders with certain tax treatment from tax payer which is tax credit."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, studi ats peraturan di bawah undang-undang tahun 1984-2006. Ada prinsip yang berlaku universal yakni, tidak ada pajak tanpa perwakilan, atau pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Di In donesia, dasar pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), yang kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 diatur dalam asal 23A. Pada dasarnya pemungutan pajak harus di atur dngan undang-undang. Praktiknya, banyak peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang mengatur pemungutan pajak penghasilan. Dengan pendekatan teori Economic analysis of law, penulis mencoba mencari jawaban mengapa banyak pengaturan pemungutan pajak penghasilan diatur melalui peraturan di bawahundangundang. Teori ini mengedepankan konsep efesiensi. Efisiensi dalam pengaturan pemajakan, terhadi bila peraturan dibuat dengan memperhatikan bahwa atas kegiatan ekonomiyang mempunyai elastisitas tinggi dikenakan trif pajak rendah, begitu pula sebaliknya, atas kegiatan ekoomi yang mempunyai eleastisitas rendah dikenakan dengan tarif tinggi."