Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Konten Ring Back Tone (RBT) antara Perusahaan Operator (Provider) dengan Partner (Studi Kasus : PT XYZ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul dari penjualan konten Ring Back Tone (RBT) antara PT XYZ dengan Partner dan menjelaskan permasalahan dari ketidakjelasan peraturan yang masih didasarkan kepada persepsi masing-masing Provider. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan aspek Pajak Penghasilan atas penjualan konten Ring Back Tone (RBT) bisa berbeda-beda antar perusahaan operator (Provider) tergantung pada kontrak kerja sama dengan Partner. Pada studi kasus di PT XYZ, pembayaran dari PT XYZ kepada Partner dapat dikategorikan sebagai royalti karena bebagai macam ciri-ciri yang disebutkan oleh berbagai konsep dan juga dianalisis kembali dengan didasarkan kepada peraturan terkait yang mengatur. Oleh sebab itu, PT XYZ berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%. Hasil penelitian yang kedua adalah terjadi perbedaan penerapan aspek PPh di masing-masing Provider yang dapat mengakibatkan adanya kerugian adanya penundaan penerimaan negara (time value of money). ...... This thesis discusses the analysis of the Income Tax Treatment on Sale of Content Ring Back Tone (RBT) between the Company Operator (Provider) and Partner (Case Study: PT XYZ). The study was a qualitative research design with descriptive analysis. The purpose of this study is to explain aspects of the Income Tax arising from sales of content Ring Back Tone (RBT) of PT XYZ with partners and explain the problem of uncertainty regulatory that is still based on the perception of each Provider. The results of this study are: the application of income tax on the sales aspect of the content Ring Back Tone (RBT) can vary from operator companies (Provider) depending on the contract of cooperation with partners. On a case study in PT XYZ, XYZ to the payment of a partner can be categorized as royalties due to the characteristics mentioned by the various concepts and also re-analyzed with the relevant regulations based on the set. Therefore, PT XYZ is obliged to cut income tax art 23, 15%. The second result is there differences in the application of income tax aspects of each Provider which can result in the loss of state revenue delays (time value of money).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perhitungan Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa yang terkait penambangan dan pengolahan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai terhadap kegiatan pertambangan Nikel bagi perusahaan yang melakukan penambangan dan pengolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah: feronikel merupakan bijih nikel yang diproses lebih lanjut. Penjualan atas bijih nikel yang telah diolah menjadi feronikel merupakan objek yang terutang PPN sedangkan untuk bijih nikel yang langsung di jual ke luar negeri merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Biaya penambangan dan pengangkutan atas bijih nikel yang dijual tersebut adakalanya menyatu dengan bijih nikel yang akan diolah di dalam pabrik pengolahan sehingga menimbulkan kesulitan dalam menghitung berapa besaran Pajak Masukan dapat dikreditkan.

Kendala yang timbul adalah kendala internal, yaitu: staf yang khusus menangani pajak hanya terdapat di kantor pusat, sedangkan transaksi yang berkaitan langsung dengan pertambangan lebih banyak dilakukan di Unit Bisnis pertambangan, dan kesulitan dalam pengadministrasian PPN atas joint cost untuk menghasilkan bijih nikel dan feronikel. Upaya yang dilakukan oleh PT ANTAM (Persero) Tbk dalam mengatasi kendala dalam rangka memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukan adalah dengan mengupayakan penambahan personil di Satuan Kerja Pajak dan memberikan sosialisasi perpajakan khususnya PPN atas Jasa Penambangan dan Pengangkutan, ke Unit Bisnis Pertambangan sehingga pada saat pengadministrasian dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan antara Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan yang tidak.

---

Abstract
This study discusses the calculation mechanism of Input Tax on the acquisition of goods and services related to mining and processing, and constraints that companies face in implementing the VAT liability of Nickel mining activities for companies that conduct mining and processing. This study used a qualitative approach to data collection techniques through library research, field studies, and in-depth interviews with relevant parties.

The results of this study are: ferronickel, nickel ore that is processed further. Sales of nickel ore that has been processed into nickel is the object while the VAT payable for the direct nickel ore sold to a foreign object is excluded from the imposition of VAT. The cost of mining and transporting the ore is sometimes sold together with nickel ore to be processed at the processing plant, giving rise to difficulties in calculating how much the amount of input tax may be credited.

Constraints is arising from the internal, that is: a special staff to handle the tax only in the head office, while transactions that are directly related to mining is mostly done in the mining business unit, and difficulties in the administration of VAT on joint cost to produce nickel ore and ferronickel. Efforts made by PT Antam (Persero) Tbk to overcome obstacles in order to maximize input tax crediting is to seek the addition of personnel in the Tax Task Force and provide socialization in particular VAT taxation on Mining Services and Transportation, to the Mining Business Unit so that when the administration can be identified and classified between Input Tax can be credited and which not.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum berupaperlindungan bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahahmemenuhi asas kepastian hukumatau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur yang berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padatransaksi pembiayaan murabahah yang timbul pada dasarnyamemenuhi asas-asaskepastian hukum, namun muncul keraguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak pada pelaksanaannya.

---

This thesis analyzes the implementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah transaction based on the principle of legal certainty (certainty). Indicators to measure the suitability of the principle of legal certainty (certainty) in the implementation of value added tax arrears collection (VAT) on murabahah certainty as to the subject of tax billing, collection of objects of taxation, tax collection procedures, and legal guarantees of protection for taxpayers. This study uses a quantitative approach to the type of descriptive research. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of Value Added Tax arrears collection (VAT) on murabahah satisfy the principle of legal certainty or not. Data collection techniques used by reading the literature based on research, observations, and interviews. This study concludes that theimplementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah arising prior to April 2010 basically does not meet the principles of legal certainty.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Konten Ring Back Tone (RBT) antara Perusahaan Operator (Provider) dengan Partner (Studi Kasus : PT XYZ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul dari penjualan konten Ring Back Tone (RBT) antara PT XYZ dengan Partner dan menjelaskan permasalahan dari ketidakjelasan peraturan yang masih didasarkan kepada persepsi masing-masing Provider. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan aspek Pajak Penghasilan atas penjualan konten Ring Back Tone (RBT) bisa berbeda-beda antar perusahaan operator (Provider) tergantung pada kontrak kerja sama dengan Partner. Pada studi kasus di PT XYZ, pembayaran dari PT XYZ kepada Partner dapat dikategorikan sebagai royalti karena bebagai macam ciri-ciri yang disebutkan oleh berbagai konsep dan juga dianalisis kembali dengan didasarkan kepada peraturan terkait yang mengatur. Oleh sebab itu, PT XYZ berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%. Hasil penelitian yang kedua adalah terjadi perbedaan penerapan aspek PPh di masing-masing Provider yang dapat mengakibatkan adanya kerugian adanya penundaan penerimaan negara (time value of money). ......This thesis discusses the analysis of the Income Tax Treatment on Sale of Content Ring Back Tone (RBT) between the Company Operator (Provider) and Partner (Case Study: PT XYZ). The study was a qualitative research design with descriptive analysis. The purpose of this study is to explain aspects of the Income Tax arising from sales of content Ring Back Tone (RBT) of PT XYZ with partners and explain the problem of uncertainty regulatory that is still based on the perception of each Provider. The results of this study are: the application of income tax on the sales aspect of the content Ring Back Tone (RBT) can vary from operator companies (Provider) depending on the contract of cooperation with partners. On a case study in PT XYZ, XYZ to the payment of a partner can be categorized as royalties due to the characteristics mentioned by the various concepts and also re-analyzed with the relevant regulations based on the set. Therefore, PT XYZ is obliged to cut income tax art 23, 15%. The second result is there differences in the application of income tax aspects of each Provider which can result in the loss of state revenue delays (time value of money).